Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis dengan judul Kebebasan Berekspresi Dalam Musik: Studi Kasus Eminem ini diajukan oleh Mudie Khalia Fitriana untuk melengkapi persyaratan mencapai gelar Magister Sains dalam program pascasarjana bidang studi Kajian Wilayah Amerika yang telah ditempuh sejak tahun 2000. Tesis ini dibuat sembilan puluh delapan halaman dan terdapat dalam lima bab yang disusun secara berkesinambungan, mulai dari latar belakang kasus yang menarik perhatian penulis untuk menguji dalam kasus ini berkenaan dengan kebebasan berekspresi individu dalam lingkungan sosialnya.Kasus Eminem ini dijadikan bahan studi untuk menguji kebebasan individu dalam masyarakat yang juga menginginkan hak-haknya sebagai manusia diperjuangkan oleh badan hukum yang bertugas untuk melindungi dan menjamin hak-hak individu sebagai warga negara.Penelitian ini dilakukan oleh penulis dengan menggunakan teori kebudayaan, dimana nilai-nilai budaya yang terkandung didalamnya dijadikan pedoman hidup warga negara Amerika yang berazaskan demokrasi. Karena kebudayaan adalah merupakan bagian dari kehidupan yang dijalankan oleh manusia sehari-hari dan dari kebudayaan tersebut berkembanglah industri-industri yang mengkonsentrasikan diri di dunia hiburan yang tentunya dapat memberikan nilai tambah baik bagi individu yang bersangkutan maupun individu lainnya.Penulis menggunakan metode kajian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan dalam penulisan tesis dan data-data tersebut diperoleh dari tulisan-tulisan di jurnal, surat kabar, buku-buku literature yang dipertukan dan juga data-data dari situs-situs di internet.Kesimpulan akhir dibuat setelah penulis mengkaji dan memahami kasus kebebasan individu yang berkembang di Amerika. Dengan adanya demokrasi yang menjadi pedoman setiap warga negara, menjadikan posisi setiap individu kuat tanpa adanya campurtangan dan pengaruh individu atau badan yang akan merampas hak dan kebebasannya sebagai individu yang bebas. Pemerintah menjamin kebebasan masing-masing individu, tetapi masing-masing individu tersebut sebagai warga negara mempunyai kewajiban yang sama yang harus dijalankan sama halnya dengan hak yang mereka dapatkan. Tanggungjawab moral juga merupakan bagian terpenting yang harus diterapkan dalam kehidupan bersama sebagai individu yang menghargai individu lainnya tanpa melihat perbedaan yang ada sebagai makhluk sosial.

---

The thesis with a topic Kebebasan Berekspresi dalam Musik: Studi Kasus Eminem proposed by Mudie Khalia Fitriana in order to meet the requirement of master's degree in American studies program that has been taken by the writer since the year 2000. This thesis consist of ninety-eight pages, divided into five chapter that begin by background which the writer is interested and willing to examine the case that focused to the freedom of expression for individual reason in social life.

Eminem has been chosen as a case subject for to examine the freedom of individual in society, where the individual wants their right can be adopted in their real life, not only written on the Amendment and justified by law. Not just because the law have a duty to protect and guarantee individuals rights as a citizen.

For examine the case, writer used the theory of culture because culture values included on that theory can be used as a guide for living by American citizen based on democracy. Culture is a part of human life and technology rise functions of culture, where culture develops some of industry which one of them concentrate on entertainment that would give so much gain for individual itself and other people as consumer.

In order to collect data that needed for this thesis, writer used the library methods with qualitative approach. All data were attracted from journals, newspapers, literature and websites on internet.

The conclusion of this thesis made after writer examines and understands the case about the freedom of individuals in America. Democracy as a guide for the citizen, make every individual position strong without any interference and influence from other people or organization which can take or encroach the right and freedom.

Government promises to guarantee the freedom of individual, but each individual as a citizen have the same duty as same as a rights that they have it. Responsibility is the important things that should be lived on in their social life as individual whose respect other individual without seeing the different as a social creature."

"Pelanggaran HAM Berat Timor Timur yang terjadi dalam kurun waktu Januari-September 1999 pada saat pra dan pasca jajak pendapat menurut KPP HAM TIMTIM, berdasarkan fakta dokumen, keterangan dan kesaksian, dari berbagai pihak, pelanggaran tersebut tak hanya merupakan tindakan yang dapat digolongkan sebagai pelanggaran berat Hak Asasi Manusia atau gross violation of human rights yang menjadi tanggung jawab negara (states responsibilities), namun dapat dipastikan, seluruh pelanggaran berat HAM tersebut dapat digolongkan sebagai universal jurisdiction. Yaitu mencakup pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran dan pemindahan paksa serta lain-lain tindakan tidak manusiawi, terhadap penduduk sipil, ini adalah pelanggaran berat atas hak hidup (the rights to life), hak atas intregrasi jasmani (the rights to personal integrity), hak akan kebebasan (the rights to liberty), hak akan kebebasan bergerak dan bermukim (the rights of movement and to residence), serta hak milik (the rights to property).Pemerintah atas desakan internasional akhirnya mengadakan persidangan terhadap pelaku melalui Pengadilan HAM Ad Hoc TIMTIM di Jakarta. Seperti yang sudah diperkirakan bahwa akan terjadi kekecewaan dalam vonis pengadilan tersebut. Hal ini sudah terlihat dari kerancuan definisi-definisi mengenai pelaku pelanggar HAM, tindakan pidana dan tanggung jawab komando dalam pasal-pasal di UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM serta ketidakmampuan para penegak hukum dalam membuktikan dakwaan yang dimaksudkan. Dunia Internasional kecewa terhadap vonis yang telah dikeluarkan dan melalui Komisi Ahli PBB direkomendasikan agar dilakukan pengadilan ulang atau dilakukan pengadilan tribunal. Untuk itu Indonesia harus menyikapi secara serius hal-hal tersebut dan sesegera mungkin mengubah cara pandang pespektif HAM sesuai dengan Hukum Internasional dan melaksanakan perbaikan-perbaikan terhadap perundangundangannya sehingga tidak terulang kembali pelanggaran HAM yang serupa. Dan hendaknya di kawasan Asia Tenggara di bentuk Pengadilan HAM agar HAM dapat ditegakkan, karena pada hakekatnya Penegakan HAM adalah tugas negara dan jika negara gagal melakukannya maka negara yang harus diadili sebagai bentuk tanggung jawab di dunia internasional melalui pengadilan yang tidak dibentuk oleh negara yang bersangkutan tapi merupakan pengadilan yang sesuai dengan standar internasional."

"Penulisan ini menganalisis bagaimana bentuk tanggung jawab negara dan perlindungan yang dapat diberikan kepada penghayat kepercayaan khususnya bagi anak yang termasuk dalam keluarga penghayat kepercayaan berdasarkan konvensi HAM internasional. Termasuk mengetahui tata kelola pengawasan terhadap setiap aliran kepercayaan yang ada di sekitar masyarakat Indonesia. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Anak ialah “seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Selaras dengan aturan hukum Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. Pengaturan perlindungan anak tidak hanya terjadi di Indonesia bahkan terjadi secara Internasional. PBB telah mengesahkan perlindungan hak anak pada Konvensi Anak (CRC) pada tahun 1989. Selain itu, Pasal 1 ayat ke-2 pada UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, bahwa “Perlindungan anak adalah segala bentuk kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak- haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”, termasuk diskriminasi kepercayaan. Kebebebasan beragama merupakan bagian dari inti HAM yang harus dihormati, dilindungi dan dijunjung tinggi pelaksanannya sebagaimana dalam Pasal 28E ayat (1) dan ketentuan yang diatur Pasal 29 yang mana telah mengatur terhadap hak atas kebebasan yang beragama dan beribadah. Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, bahwasanya Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Bagian yang terlanggar adalah bagian perlindungan yang seharusnya diberikan kepada kelompok anak penghayat kepercayaan agar tidak terkena tindakan diskriminasi dari pemerintah dan masyarakat sekitar. Tindakan yang paling tepat adalah negara dan pemerintah mengimplementasikan sesuai Pasal 18 ayat (1) ICCPR tentang kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama, namun tetap memerlukan batasan sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) kaedah-kaedah yang mana berlandaskan pada ketentuan hukum, dan yang diperlukan dalam melakukan perlindungan, keamanan, ketertiban, kesehatan, sampai pada moral masyarakat.

---

This paper analyzes the form of state responsibility and protection that can be given to believers, especially for children who belong to families of believers based on international human rights conventions. Including knowing the governance of supervision of every school of belief around Indonesian society. This paper is prepared using doctrinal research methods. A child is "someone who is not yet 18 years old, including a child who is still in the womb." In line with the law on Child Protection Number 35 of 2014. Child protection arrangements do not only occur in Indonesia but also internationally. The UN ratified the protection of children's rights in the Convention on the Child (CRC) in 1989. In addition, Article 1 paragraph 2 of Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection, that "Child protection is all forms of activities to guarantee and protect children and their rights so that they can live, grow and develop, and participate optimally in accordance with the dignity and dignity of humanity, as well as receive protection from violence and discrimination", including discrimination of belief. Freedom of religion is part of the core of human rights that must be respected, protected and upheld in accordance with Article 28E paragraph (1) and the provisions regulated by Article 29 which regulates the right to freedom of religion and worship. Article 28I paragraph (4) of the 1945 Constitution, that the protection, promotion, enforcement, and fulfillment of human rights is the responsibility of the state, especially the government. The part that is violated is the part of protection that should be given to the group of children who believe in the faith so that they are not exposed to discriminatory actions from the government and the surrounding community. The most appropriate action is for the state and the government to implement in accordance with Article 18 paragraph (1) of the ICCPR on freedom of thought, belief and religion, but still require restrictions in accordance with Article 18 paragraph (3) of the rules which are based on the provisions of the law, and which are necessary in carrying out protection, security, order, health, and public morals."