Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan utama skripsi ini, adalah untuk mengkaji pemikiran Lorraine Hansberry tentang manusia yang mendasari tema lakon-lakonnya. Pendekatan yang dipakai di sini adalah pendekatan kritik sastra tradisional yang Menggunakan analisis tekstual dan latar belakang sejarah serta sosial sebagai sarana untuk menciptakan interpretasi."

"ABSTRAKTanah merupakan kebutuhan dasar manusia. Sejak lahir sampai meninggal dunia, manusia membutuhkan tanah untuk tempat hidupnya. Secara kosmologis, tanah adalah tempat manusia tinggal, tempat dari mana mereka berasal, dan akan ke mana pula mereka pergi. Tanah tidak hanya memiliki nilai ekonomis tinggi, tetapi juga nilai filosofis, politik, sosial dan kultural. Oleh karena begitu pentingnya peranan tanah, di masyarakat banyak terjadi kasus pertanahan, yang meliputi sengketa, konflik, atau perkara pertanahan. Penanganan kasus pertanahan saat ini dilakukan oleh BPN berdasarkan Peraturan Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan. Namun ternyata kasus pertanahan masih belum sepenuhnya tertangani dan karenanya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berinisiatif untuk melakukan pembentukan Pengadilan Pertanahan berdasarkan Rancangan Undang-Undang tentang Pertanahan. Rancangan Undang-Undang saat ini sedang dalam tahap pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Pengadilan Pertanahan nantinya merupakan pengadilan khusus yang berada pada lingkungan peradilan umum. Dengan berlakunya Pengadilan Pertanahan maka BPN hanya mempunyai peranan dan kewenangan dalam menangani sebatas Sengketa Pertanahan dan Konflik Pertanahan, sedangkan untuk Perkara Pertanahan maka penanganan dan penyelesaiannya sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Pertanahan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah yuridis normatif yang menekankan pada studi kepustakaan serta didukung dengan wawancara terhadap Pihak BPN. Hasil penelitian preskriptif analitis akan memberikan gambaran dan solusi kepada Pembaca dalam hal mengalami kasus pertanahan saat ini dan dikemudian hari.

---

ABSTRACTLand is primary need of a human. Since he is born until he dies, man needs land for his living. Cosmologically, land is a place where a human lives, a place where he belongs and where he will go. Land not only has a high economic value but also philosophy, politic, social and cultural value. Therefore, since land is very important, a lot of cases happened regarding the land, which includes a land dispute, conflict or case. The handling of land cases currently is conducted by BPN based on the Regulation of the Head of Land Office of the Republic of Indonesia No. 3 of 2011 on Management Assessment and Handling of Land Cases. However it turns out that the land cases are not completely handled and therefore the House of Representative of the Republic of Indonesia (DPR) has the initiative to form a Land Court based on theBill of Law on Land. Such bill is in the process of discussion at the House of Representative. The Land Court will be a special court in the area of common court. With the Land Court, BPN will only have a role and authority in handling Land Dispute and Conflict, while for the Land Case, the handling and resolution will fully be the authority of the Land Court. The study method used in this thesis is juridical normative which emphasizes on literature study and is supported by an interview with BPN. The result of prescriptive analytic will give a picture and solution to the Reader who experiences land cases currently or in the future."

"Tesis ini membahas jenis peraturan perundang-undangan yang seharusnya mengatur tentang jenis dan tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP) serta pengelolaan PNBP pada Badan Pertanahan Nasional. Bentuk penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan lebih menekankan pada analisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan tentang jenis dan tarif PNBP seharusnya dituangkan dalam Undang-undang, bukan Peraturan Pemerintah. Karena rakyat adalah pemegang kedaulatan, maka pembebanan kepada rakyat harus mendapat persetujuan dari rakyat melalui wakil-wakilnya di DPR. Pengelolaan PNBP pada Badan Pertanahan Nasional secara umum sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi dalam rangka pelayanan pertanahan yang dibebankan kepada pemohon/wajib bayar merupakan unsur penerimaan negara bukan pajak, sehingga harus dikelola sesuai dengan mekanisme APBN.

---

This thesis discusses the types of laws that should regulate the type and the rate of nontax revenues and also discusses the management of nontax revenues in the National Land Agency. Forms of this research is normative juridical with more emphasis on qualitative analysis. The results of this study concluded that the regulation of the type and the rate of nontax revenues should be set forth in the Act, rather than government regulation. Because the people are sovereign, then charge to the people must get approval from the people through their representatives in Parliament. Management of nontax revenues in the National Land Agency in general has been conducted in accordance with the provisions of the legislation in force. The cost of transportation, accommodation, and consumption for land services that charged to the applicant/obliged to pay is an element of nontax revenues, so it must be managed in accordance with the state budget mechanism."