Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada masa pemerintahan Presiden Rhee Syngman (1948-1960), badan militer terbuka lebar bagi kaum perempuan untuk menghadapi Perang Korea (1950-1953). Namun, memasuki masa pemerintahan militer Park Chung-hee (1962-1979), badan militer justru ditutup erat dari peran perempuan. Penelitian ini menganalisis peran seorang tentara perempuan Angkatan Udara Korea Selatan, Letnan Kim Kyung Oh, dalam melakukan negosiasi dengan pemerintah untuk membuka kembali akademi militer bagi perempuan setelah berhenti beroperasi pada masa pasca-Perang Korea. Dengan menggunakan metodologi strukturisme Lloyd, penyusunan historiografi perempuan ini berfokus pada peran Letnan Kim Kyung Oh dalam menghadirkan kembali peran perempuan dalam badan militer Angkatan Udara Korea Selatan, dengan memfokuskan pada sumber sejarah lisan dan catatan otobiografi. Penelitian ini menunjukkan bahwa peran Letnan Kim Kyung Oh dalam menghidupkan kembali peran perempuan di badan militer Angkatan Udara pada tahun 1963 hingga 1990-an memberi konsekuensi ekspansi peran perempuan yang signifikan dalam peningkatan kesetaraan sosial sebagai bentuk upaya demokratisasi Presiden Kim Young-sam (1993-1997) dengan sistem pemerintahan sipilnya. Kontribusi Letnan Kim berhasil melahirkan pilot-pilot perempuan Korea Selatan yang mencetak prestasi dalam membangun dunia penerbangan dan militer Republik Korea.

---

During the reign of President Rhee Syngman (1948-1960), military bodies were wide open for women to face the Korean War (1950-1953). However, entering the military administration of Park Chung-hee (1962-1979), the military body was strictly closed from the role of women. This research analyzes the role of one of Korean War female soldier of the South Korean Air Force, Lieutenant Kim Kyung Oh, in negotiating with the government to reopen the air force military academy for women after it stopped operating in the post-Korean War era. Using Lloyd's structurism methodology, this women's historiography focuses on Lieutenant Kim Kyung Oh's role in representing the role of women in the military agency of the South Korean Air Force, by focusing on oral historical sources and autobiographical records. This research shows that the role of Lieutenant Kim Kyung Oh in reviving the role of women in the air foce military in 1963 to 1990s resulted in a significant expansion of the role of women in increasing social equality as a form of democratization efforts by President Kim Young-sam (1993-1997) with its civil government system. Lieutenant Kim's contribution succeeded in giving birth to South Korean female pilots who made achievements in building the aviation and military of the Republic of Korea."

"Penelitian ini membahas mengenai strategi militer Korea Selatan di masa pemerintahan Presiden Kim Dae Jung yang diljelaskan melalui analisis geopolitik dan geostrategi dengan studi kasus insiden Laut Barat pada tahun 1999. Penelitian ini memakai metode penelitian Kualitatif dengan tujuan untuk mendeskripsikan strategi militer Korea Selatan dalam studi kasus yang diambil. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi militer Korea Selatan dipengaruhi oleh geopolitik dan geostragi yang memperhitungkan pentingnya wilayah perbatasan (Laut Barat) dan penentuan garis batas (Northern Limit Line/NLL). Dalam hal ini meskipun Korea Selatan di masa pemerintahan Kim Dae Jung sedang dalam usaha berdamai dengan Korea Utara, namun pelanggaran perbatasan oleh Korea Utara akan tetap mendapatkan perlawanan dari militer Korea Selatan.

---

This study discusses the strategy of the South Korean military in the government of President Kim Dae Jung described through geopolitical and geostrategic analysis with case studies of the West Sea incident in 1999. This study used qualitative research methods in order to describe South Korea's military strategy in the case studies which taken. Results of this study showed that the South Korean military strategy was influenced by geopolitical and geostrategic which takes into account the importance of the border region (West Sea) and the determination of the boundary line (Northern Limit Line/NLL). In this case even though South Korea in the Kim Dae Jung government was attempting peace with North Korea, but the border violations by North Korea would still get resistance from the South Korean military."

"Dalam Hubungan Internasional kekuatan militer memainkan peran penting dalam membentuk tatanan kekuatan global. Negara-negara, terutama kekuatan utama dunia, saling bersaing untuk mengembangkan kemampuan militer yang dapat meungguli kekuatan yang dimiliki oleh negara lawan. Persaingan ini menghasilkan konsep revolution in military affairs yaitu revolusi teknologi, doktrin dan organisasi militer yang dapat membawa perubahan besar terhadap cara bagaimana negara berperang. Cina sebagai kekuatan besar di dunia menjadi salah satu negara yang mengembangkan RMA bagi angkatan bersenjatanya, dengan menempuh jalan perkembangan RMA yang asimetris. Tulisan ini akan membahas kajian literatur mengenai perkembangan RMA Cina menggunakan metode taksonomi dengan membagi ke dalam tiga tema besar: ancaman eksternal, kekuatan ekonomi pertahanan dan penguasaan teknologi militer. Dari kajian literatur yang dilakukan, ditemukan bahwa Cina mengembangkan kemampuan RMA yang asimetris sebagai respon dari kehadiran ancaman eksternal, yaitu kekuatan militer Amerika Serikat. Kelemahan negara tersebut dalam segi ekonomi pertahanan dan penguasaan teknologi mengharuskan Cina untuk menempuh pengembangan kemampuan yang asimetris. Cina mengembangkan kemampuan peperangan informasi IW dan anti-access/area denial A2/AD sebagai antitesis dari kemampuan utama militer AS yaitu kemempuan network centric warfare, dan kemampuan proyeksi kekuatan. Kesimpulan yang didapat adalah RMA Cina yang asimetris berhasil mengancam kemampuan beroperasinya militer AS di kawasan Asia Timur dan Pasifik Barat, sehingga meningkatkan biaya bagi intervensi militer AS dalam konflik bersenjata yang melibatkan Cina. Dalam konteks peperangan lokal yang terbatas, kemampuan tersebut berpotensi efektif dalam menjamin keamanan Cina dari intervensi militer AS.

---

In International Relations, military power plays an important role in shaping the international order. States, especially the great powers of the world, continuously compete to develop military capability that can challenge those of their adversaries. This competition resulted in the concept of revolution in military affairs (RMA), a military technological, doctrinal and organizational revolution that brings about a major change in the way the states wage war. China as a world major power is one of the countries that are currently developing RMA for its armed forces, by taking an asymmetric development path for its RMA. This paper will discuss literature review on the development of Chinese RMA using taxonomic methods by dividing into three major themes: external threats, defense economy capability and the mastery of military technology. From the literature review conducted, it was found that China developed an asymmetric RMA capability in response to the presence of external threats, namely the presence US military power in East Asia and Western Pacific region. The country's weakness in terms of defense economy capability and technological mastery requires China to pursue the development of asymmetric capabilities. China developed information warfare (IW) and anti-access / denial areas (A2 / AD) capabilities as the antithesis to US military's main capabilities which are network centric warfare, and long distance power projection. This paper concludes that China's asymmetric RMA capability successfully threaten US military's operational capabilities in East Asia and Western Pacific region, by raising the costs for US military intervention in armed conflict involving China. In the context of a limited local war, these capabilities are potentially effective in ensuring China's security from US military intervention."