Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTugas Karya Akhir ini akan melihat respon IMF terhadap kritik jender atas skema SAPs melalui proses endorsement agenda Gender and Macroeconomics tahun 2011-2016. Dalam sejarah, IMF dikenal sebagai lembaga yang memberikan pinjaman sekaligus memberikan Program Penyesuaian Struktural yang dianggap merugikan bagi negara peminjam. Hal ini berkaitan dengan terbukanya pasar bebas, sedikitnya peran pemerintah, penghematan, dan menguntungkan perusahaan-perusahaan besar. Setelah muncul krisis keuangan, SAPs dinilai tidak relevan dengan kondisi perekonomian sekarang ini. Tidak hanya itu, SAPs juga merugikan hak perempuan, khususnya di negara miskin dan berkembang. Melalui studi literatur dan analisis menggunakan teori jender dan neoliberalisme, penulis akan menjelaskan proses endorsement rencana pelaksanaan agenda Gender and Macroeconomics sebagai respon atas kritik jender terhadap skema SAPs.

---

ABSTRACTThis Final Project will see the IMF 39;s response to gender criticism of the SAPs scheme through the endorsement process of the Gender and Macroeconomics agenda of 2011-2016. In history, the IMF has been recognized as an institution that provides loans while providing a Structural Adjustment Program that is considered detrimental to the borrowing country. This is related to the opening of the free market, at least the role of government, austerity, and profitable big companies. After the financial crisis, SAPs are considered irrelevant to the current economic condition. Not only that, SAPs are also detrimental to women 39;s rights, especially in poor and developing countries. Through literature studies and analysis using gender theory and neoliberalism, the authors will describe the process of endorsement of the implementation plan of the Gender and Macroeconomics agenda in response to gender criticism of the SAPs scheme. "

"This writing is to parse the context of history from Antonio Gramsci?s thoughts regarding the concept of hegemony and positioning that approach in the realm of anthropological studies. The author wants to position Gramsci?s argument by outlining the opinions of the theory?s interpreters and explaining social and political context from the influences of Marxism and communism on Gramsci?s thinking. The fundamental concept of Gramschi?s thinking according to the auhor has influenced how post-1970s anthropology conceptualizes ideology, consent and hegemony as key issues that make the concept of culture become more operational in discussing matters of power."

"Militer dan politik tidak dapat dipisahkan. Reformasi tidak menghilangkan dwi fungsi militer walaupun ada perubahan paradigma yang dilakukan militer untuk mengubah gambaran represif yang sudah tertanam. Dwi fungsi membuat militer memiliki kesempatan yang lebih besar dibanding sipil dalam perpolitikan Indonesia. Hegemoni merupakan jalan yang ditempuh militer untuk melakukan dominasi terhadap sipil. Hegemoni memerlukan konsensus aktif dari sipil. Dengan adanya hegemoni dan ditambah dengan kurangnya kesadaran kritis sipil, popular consciousness akan mengatakan bahwa pemimpin yang baik adalah pemimpin dari kalangan militer.

---

Military and politics are inseparable. Reform does not eliminate the dual function even though the military made their paradigm shift to transform the image of repressive military that has been embedded. Dual function made the military has a greater chance than civil in Indonesian politics. Hegemony is the path for military to dominate civilian. Hegemony requires an active consensus of civilians. With the hegemony, coupled with the lack of critical awareness of civil, popular consciousness would say that a good leader is the leader from the military."

"Demokrasi deliberatif menawarkan sebuah atmosfir ideal bagi persekutuan hidup manusia dalam suatu tatanan negara. Komunikasi dalam proses pengambilan keputusan merupakan fitur utama yang ditawarkan oleh demokrasi deliberatif. Pertanyaannya kemudian, apakah ia benar benar bisa berfungsi secara ideal? Nyatanya, ada mekanisme hegemoni yang membuat proses dialogis dalam demokrasi deliberatif menjadi semu. Hegemoni ini disuntikkan dengan cara menyelebungi kepentingan partikular dengan nilai universal. Skripsi ini menelusuri kecurigaan tersebut, dengan contoh-contoh praktik demokrasi di Indonesia sebagai penjelas argumentasi teroretis yang ada.

---

Deliberative democracy offers an ideal atmosphere for fellowship of human life in a state order. Communication in the decision-making process is the main feature offered by the deliberative democracy. The question then is whether its really could function ideal? In fact, there is a hegemony mechanism that makes the dialogical process in deliberative democracy becomes apparent. This hegemony is injected in a manner enveloped particular interest with universal values. This thesis explore these suspicions, with examples of democratic practice in Indonesia as an concrete explanation for the theoretical argument."