Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTPenelitian ini membahas mengenai implementasi kebijakan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah oleh Direktorat Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan secara umum sudah cukup baik sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. Telah dilakukan pengendalian terhadap kebijakan, pengendalian terhadap pelaksanaan, dan evaluasi hasil melalui pemantauan dan supervisi serta evaluasi rancangan peraturan daerah/kepala daerah dengan baik, namun konsistensi dokumen perencanaan masih perlu peningkatan. Implementasi kebijakan didukung pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah SIPD. Hambatan dalam implementasi meliputi masalah anggaran, sumber daya manusia aparatur Direktorat PEIPD dan pemerintah daerah, SIPD belum optimal, serta regulasi dan penyusunan Renstra. Saran dari hasil penelitian meliputi bimbingan teknis, diklat dan konsolidasi baik pusat maupun daerah, penyelesaian regulasi, dan percepatan pengembangan SIPD.

---

ABSTRACTThis research dicusses the implementation of monitoring and evaluation of regional development planning policy by The Directorate of Planning, Evaluation, and Information on Regional Development, Directorate General Development of Regional Development, Ministry of Home Affairs. This research used a qualitative approach with data collection techniques through interviews and literature studies. The result of the research shows that the implementation of the policy in general is good enough as mandated by the Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. It has been done to monitoring of policies, monitoring over implementation, and evaluation of the result through monitoring and supervision as well as the evaluation of the draft of local regulation, but the consistency of planning documents still needs improvement. Implementation of policies supported by Regional Development Information System SIPD. Obstacles in implementation include budget issues, human resources apparatus of Directorate of PEIPD and local government, SIPD not yet optimal, and regulation and arrangement of strategic plan. Suggestions from the research results include technical guidance, training and consolidation both central and local governments, completion of regulation, and acceleration of SIPD development."

"Peran jasa transportasi udara di Indonesia meningkat secara signifikan sejak awal tahun 2000. Salah satu penyebabnya adalah deregulasi industri jasa penerbangan. Namun demikian, hubungan antara pertumbuhan pengguna jasa transportasi udara dan pembangunan ekonomi regional di Indonesia belum jelas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkeskplorasi dampak ekonomi dari tumbuhnya penggunaan jasa transportasi udara terhadap pembangunan ekonomi regional di Indonesia. Observasi dilakukan terhadap 52 bandara di Indonesia, dengan menggunakan metode regresi panel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penumpang dan kargo memberikan dampak positif terhadap indikator pertumbuhan ekonomi, yaitu PDRB per-kapita dan serapan tenaga kerja. Deregulasi industri jasa penerbangan mendorong peningkatan manfaat ekonomi dari tumbuhnya pengguna transportasi udara.

---

The role of air transport service in Indonesia has increased significantly since 2000. One of the main causes is the deregulation of air transportation industry. However, the relationship between air transportation growth and regional economics development is unclear. This study seeks to explore the economic impact from the growing number of air transportation usage to the regional economic development in Indonesia. Fifty-two airports are the units of observation with the use of panel regression methods. The result reveals that the growth of passenger and cargo impact the economic growth indicators positively, including GDP per-capita and employment. The deregulation of air transportation industry boosts the economics benefits obtained from the growing users of air transport services."

"Skripsi ini membahas pola investasi daerah di Pulau Jawa dengan pendekatan spasial. Investasi telah menjadi urban-biased dimana investasi banyak berkumpul di wilayah kota dan kabupaten yang saling berdekatan. Daerah yang memiliki nilai investasi yang tinggi cenderung dikelilingi oleh daerah yang juga memiliki investasi tinggi, begitu juga sebaliknya. Hal ini mengindikasikan terjadinya spillover effect antar-daerah. Skripsi ini menggunakan metode ekonometrika spasial untuk menganalisis aurokorelasi spasial dari investasi dan faktor-faktor yang menyebabkan pola investasi. Hasil yang didapat dari penenlitian ini adalah bahwa investasi memiliki autokorelasi secara positif dan signifikan. Investasi berkumpul dan membentuk kelompok dimana wilayah yang memiliki investasi tinggi mempengaruhi daerah sekitarnya. Investasi di Pulau Jawa terkonsentrasi di dua wilayah yakni DKI Jakarta dan Kota Surabaya. Pola dan konsentrasi investasi tersebut bisa terjadi karena faktor-faktor yang sudah diuji yaitu jumlah penduduk, aglomerasi industri, infrastruktur daerah, dan upah minimum.

---

The study aims to discuss the pattern of regional investment in Java with a spatial approach. Investment has become an urban-biased, where investments are gathered in cities and counties which are contiguous. The areas that have a high investment value tend to be surrounded by areas that also have a high investment, and vice versa. This indicates a spillover effect occurs between regions. This study uses spatial econometric methods to analyze the spatial autocorrelation of investment and determinants that lead to cause the pattern of investment.

The results obtain from this study is that investment has a positive autocorrelation. Investment gather and form groups where areas that have high investment affect the surrounding area. Investment in Java are concentrated in two areas, Jakarta and Surabaya. Determinants that affect the spatial pattern of investments are the population, agglomeration of industry, regional infrastructure, and minimum wage."