Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek hukum dari sistem pembayaran yang diatur pada UU No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana. Sistem pembayaran dalam suatu perekonomian memiliki peranan untuk menjaga stabilitas keuangan dan perbankan, sebagai sarana transmisi kebijakan moneter, serta sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi perekonomian suatu negara. Maka demikian perlu diatur dan diawasi secara ketat agar dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat akan sistem pembayaran yang efisien, cepat, handal dan aman. Melalui UU No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, ketentuan-ketentuan yang diatur dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat untuk melakukan sistem pembayaran non tunai melalui transaksi transfer dana. Manfaat tersebut dapat dirasakan dikarenakan sudah adanya pengaturan terhadap kepastian pada proses transfer dana, status transfer dana dalam hal bank pengirim atau bank penerima akhir di likuidasi atau dipailitkan, transfer dana yang bersifat lintas negara dan diakuinya surat elektronik sebagai perluasan dari alat bukti yang sah.

---

This research purpose to ascertain legal aspects of payment system that regulate on Law No. 3 year 2011 on Transfer of Funds. Payment system have a role to maintain stability of financial and banking, means of transmission of monetary policy, as a tools to increases the efficiency of the economy of a country in economical matters. Because of that payment system need to regulated and supervised in order to escalate public confidence for payment system. Law No 3 year 2011 on Transfer of Funds could provide sense of security from the society to perform non-cash payment system. Law No. 3 year 2011 on Transfer Funds provide the assurance of transfer of funds process, transfer of funds status on liquidation bank, crossborder transactions, and electronic letter as a valid evidence."

"Penelitian tesis ini adalah tentang analisis kesiapan industri Reksa Dana Indonesia dalam menghadapi implementasi integrasi Pasar Modal ASEAN tahun 2015. Penelitian dilakukan dengan menyebarkan kuesioner yang berisi aspek-aspek Pasar Modal dan Reksa Dana kepada Manajer Investasi dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hasil penelitian dengan SWOT analysis menunjukkan bahwa Pasar Modal Indonesia terletak pada Kuadran 3 (stabil) dengan peluang pasar yang sangat besar. Sedangkan Total Skor Faktor Strategis Internal dari hasil perhitungan bobot, rating dan skors pada matriks Internal Eksternal adalah Pasar Modal di Indonesia terletak pada sel 5 (lima). Strategi pada sel 5 (lima) adalah stability strategy, yaitu dengan melakukan penetrasi pasar, pengembangan produk-produk Reksa Dana yang inovatif dengan potensi imbal hasil yang menarik, meningkatkan kapasitas dan kemampuan perusahaan Manajer Investasi, dan koordinasi kebijakan yang baik antar Regulator yang berkepentingan terhadap implementasi integrasi Pasar Modal ASEAN.

---

This research is to analyze the Readiness of Indonesia Mutual Fund Industry in Facing the Implementation of ASEAN Capital Market Integration in year 2015, where it was conducted by distributing questionnaires containing the aspects of Capital Market and Mutual Fund. The questionnaires were given to the selected Investment Managers and the Authority Financial Services (AFS). The SWOT analysis result is showed that Indonesia Capital Market is located on the 3rd Quadrant (stable) with huge market potential. Meanwhile, the result of Internal Strategic Total Score Factor on the Internal-External matrix after weighted calculation, ratings and scores is the Indonesian Capital Market lies in the fifth cell. The strategy of 5th cell is to have stability strategy, which is by doing market penetration, create innovative mutual fund product development with attractive potential return, improve the capacity and capability of Fund Manager, and a good policy coordination among related Regulator."

"Skripsi ini membahas mengenai praktik pelanggaran yang terjadi dalam pasar modal yaitu oleh PT. Katarina Utama Tbk. yang telah menyalahgunakan penggunaan dana Initial Public Offering (IPO) atau yang biasa disebut sebagai dana penawaran umum, peran Bapepam-LK terhadap praktik pelanggaran tersebut dan bentuk perlindungan investor apabila terjadi praktik pelanggaran dalam pasar modal yang dapat merugikan investor. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, dengan menggunakan data sekunder. PT Katarina Utama Tbk. melakukan pelanggaran di pasar modal karena telah menyalahgunakan penggunaan dana penawaran umum dan memanipulasi laporan keuangan yang menyebabkan dana tidak bisa direalisasikan untuk kepentingan perusahaan dan kegiatan tersebut merugikan para investor. Peran Bapepam-LK sebagai regulator memiliki kewenangan dan fungsi dalam menciptakan perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien, hal itu dapat terwujud apabila tercipta adanya suatu sistem pengawasan atas pasar yang ketat dan tegas. Dalam hal sanksi, pihak Bapepam-LK lebih sering menggunakan sanksi administratif saja, padahal di sisi lain Bapepam mempunyai wewenang untuk menjatuhkan sanksi pidana. Bentuk perlindungan yang dapat diupayakan investor adalah perlindungan melalui hukum perdata dan pidana, dalam kasus ini melakukan perlindungan hukum melalui perdata dan pidana. Oleh karena itu, demi menciptakan perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien diperlukanlah peran dari emiten, Bapepam-LK serta investor itu sendiri. Karena tanpa adanya peran serta dari masing-masing pihak, maka tidak akan pernah tercipta kegiatan di pasar modal yang aman guna menciptakan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

---

The focus study is about violence that happen in capital markets which is done by PT. Katarina Utama Tbk by using Initial Public Offering (IPO) funds in inapropriate way. In this problem, Bapepam-LK can use its authorities since the violence harms investor. The research method used in this study is a normative research, using secondary data. This study concludes that PT Katarina Utama Tbk. violates in capital markets because using Initial Public Offering (IPO) funds in inapropriate way and manipulating financial report that makes the funds can?t be realization for company importance which harms the investor. Bapepam-LK role as regulator has authorities to create good condition trading effect. It will happen if there is tight and strong market assesment system. About the sanction, Bapepam-LK oftenly uses adminsitration sanction beside it has authorities to use public law sanction. The investor protection in this case can be done from public law and private law. Base on this case, it is urgently needed emiten, Bapepam-LK, and investor role to create good condition trading effect."

"Penelitian ini mengangkat masalah aplikasi dari strategi short-run momentum (momentum) dan long-run reversal (Contrarian). Uji test yang dilakukan merupakan pengembangan dari model behavioral dari Daniel, Hirshleifer, dan Subrahmanyam (1998, DHS) dan Hong dan Stein (1999, HS). Dimana kedua penelitian tersebut masing-masing mengetengahkan penjelasan potensial mengenai kedua strategi perdagangan di atas terhadap stock return. Kedua model dari DHS dan HS menganalisis kemungkinan profit yang dihasilkan dari strategi lagged return berkaitan dengan kondisi pasar yang sedang berjalan (the state of the market).Pada penelitian keduanya diatas ditemukan bahwa momentum profit secara ekslusif mengikuti kondisi market gain dan contrarian profit lebih kuat mengikuti kondisi market losses.Penelitian yang diterapkan di Bursa Efek Jakarta dengan periode waktu Januari 1998 hingga Desember 2001 membawa basil yang berbeda dengan penelitian terdahulu. Dengan membuat simulasi portfolio berdasarkan strategi lagged return, dengan membedakan periode K (6, 12, dan 24) bulan, penulis mendefinisikan portfolio loser dan winner untuk masing-masing periode. Matra didapatkan untuk strategi portfolio 6 bulan terdapat 27 portfolio; masing-masing 9 portfolio loser, 9 portfolio winner, dan 9 portfolio winner-loser. Untuk Strategi portfolio 12 bulan terdapat 12 portfolio; 4 portfolio winner, 4 portfolio loser dan 4 portfolio winner-loser. 1Jntuk strategi portfolio 24 bulan terdapat 3 portfolio; 1 portfolio loser, 1 winner, dan 1 portfolio winner-loser.Pengukuran kinerja dari ketiga jenis portfolio tersebut dilakukan dengan menggunakan tiga model, yaitu ; CCRs (Continous Cumulative Return of Stocks), CAP Alpha dan lama-trench Alpha.Hasil akhir menunjukkan bahwa strategi momentum dengan representasi portfolio 6 bulan dan 12 bulan dalam full sample period secara ekslusif mengikuti market gain (UP market), begitu juga dengan strategi contrarian yang diwakili oleh portfolio 24 bulan. Akan tetapi pada kondisi market loss (DOWN market) strategi momentum tidak terlihat signifikan mengikuti kondisi tersebut. Penemuan ini mengemukakan bahwa teori behavioral yang ada tidak dapat menjelaskan secara penuh mengenai kompleksitas fenomena strategi momentum dan contrarian."

"Pasar modal memiliki fungsi sebagai sarana pendanaan usaha bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat. Pasar modal juga berguna untuk pendanaan bagi perusahaan yang telah terdaftar didalam bursa efek dan juga sebagai sarana untuk kegiatan investasi, maka dari itu pasar modal memiliki peran yang penting terhadap perekonomian negara. Didalam kegiatan usaha khususnya perusahaan-perusahaan yang telah terdaftar dalam bursa efek (Perusahaan Terbuka), pada dasarnya ingin selalu berkembang dan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, dengan berjalannya waktu beberapa perusahaan-perusahaan tersebut akan melakukan Akuisisi, Merger, ataupun Konsolidasi terhadap perusahaan lain yang telah diperhitungkan secara matang yang berguna untuk pengembangan usaha maupun ekspansi usaha agar mendapatkan profit yang melimpah. Proses Akuisisi, Merger, dan Konsolidasi membutuhkan peran Notaris dalam hal pembuatan akta otentik, Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik diatur didalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, notaris yang dapat membuat akta Akuisisi, Merger, dan Konsolidasi perusahaan yang terdaftar dalam efek adalah notaris yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan OJK No. 67 Tahun 2017. Akta otentik sebagai alat bukti terkuat mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hubungan berusaha akta otentik menjadi tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi maupun sosial.

---

The capital market has a function as a means of business funding for companies to get funds from the public. The capital market is also useful for funding companies listed on the stock exchange and also as a means for investment. Therefore, the capital market has an important role in the country's economy. In business activities, all companies, especially those that have been listed on the stock exchange (public company), basically want to always grow and get the maximum profit. Over time, some companies make acquisitions, mergers, or consolidations of other companies that have been carefully calculated which are useful for business development and business expansion in order to produce abundant profits. The process of acquisition, merger and consolidation requires the role of a notary in making an authentic deed. Notary as public officials authorized to make authentic deeds is regulated in Article 1 of Act Number 2 of 2014. In accordance with the provisions of the applicable legislation, the notary who can make the Deed of acquisition, merger, and consolidation of companies registered in securities are those who have registered in the Financial Services Authority (OJK) in accordance with OJK Regulation No. 67 of 2017. Authentic Deed as the strongest evidence has an important role in every legal relationship in social life. In an attempted relationship an authentic deed becomes a demand for legal certainty in various economic and social relations."

"Industri Finansial merupakan salah satu sektor industri dalam perekonomian yang diregulasi secara ketat. Salah satu reguiasi yang berlaku dalam industri Finansial adalah Regulatory Capital yang mensyaratkan entitas yang berada dalam otoritas regulator memiliki Modal kerja Minimum berdasarkan risiko yang diambil entitas tersebut. Dalam Pasar Modal, Berlaku Regulatory Capital yang mensyaratkan anggota bursa teregistrasi memiliki Modal Kerja Bersih (Net Capital) Minimum Disesuaikan (MKBD) dengan risiko yang ada dalam aset-aset likuid. Besar penyesuaian risiko (Haircut) pada asset ditentukan oleh risiko pasar dan risiko likuiditas asset itu sendiri.Bapepam dan SEC (Securities Exchange Committee) di Amerika Serikat menggunakan besaran Haircut yang seragam dalam kelas asset dan beragam antar keias asset. Kedua regulator tersebut dapat dipandang, mengasumsikan risiko yang ada dalam kelas asset adalah sama dan korelasi dalam kelas asset dan antar kelas asset adalah satu. Asumsi yang digunakan dua regulator di pasar modal tersebut jelas bertentangan dengan teori-teori risiko yang menyatakan bahwa risiko untuk tiap asset berbeda (efek differensiasi asset) dan risiko portofolio asset tidaklah bersifat aditif karena adanya manfaat diversifikasi yang direpresentasikan oleh korelasi antar asset. Penyederhanaan asumsi yang digunakan dalam menentukan besarnya Haircut asset, tentunya dapat membawa dampak negatif baik bagi regulator, anggota bursa maupun investor di pasar modal. Penentuan besaran haircut yang konservatif akan memberikan 'dana asuransi' dalam level yang aman bagi regulator dan investor, disisi lain anggota bursa dapat terbebani dalam memenuhi aturan net capital tersebut dan dapat kehilangan peluang memanfaatkan dana tersebut guna mendapatkan imbal basil yang optimal. Penentuan haircut yang progresif, akan membawa dampak negatif bagi regulator dan investor, dampak negatif yang dapat terjadi adalah tidak tersedianya `dana asuransi' untuk menjamin terlaksananya penyelesaian transaksi dengan aman, disisi lain aturan tersebut dapat dipandang tidak memberikan insentifbagi anggota bursa yang melakukan kegiatan bisnisnya dengan prudent.Untuk mengatasi masalah yang ada, dalam penulisan thesis ini, dikaji penggunaan konsep Economic Capital dan VaR dalam menentukan besaran haircut serta batasan transaksi yang dikaitkan dengan MKBD anggota bursa. Besaran haircut yang digunakan dalam konsep Economic Capital diwakili dengan stand alone VaR dan Portofolio VaR yang telah mengakomodasi efek differensiasi asset dan manfaat diversifikasi asset. Selanjutnya batasan transaksi bagi anggota bursa, dikaji melalui pembatasan pengambilan risiko dalam transaksi berdasarkan MKBD anggota bursa.Dan kajian yang dilakukan, dapat terlihat aturan yang dilakukan Bapepam, BEJ dan KPEI dapat menghasilkan besar perhitungan risiko yang lebih besar atau lebih kecil dari besar Economic Capital. Selanjutnya aturan penentuan batasan transaksi maksimum bagi anggota bursa juga dapat menghasilkan batasan transaksi yang lebih kecil maupun lebih besar dari batasan transaksi yang ditentukan melalui konsep Economic Capital. Dan hasil kajian yang dilakukan, diberikan beberapa usulan guna memperbaiki regulatory Capital khususnya mengenai penentuan besaran haircut asset dalam MKBD, dan penggunaan MKBD dalam penentuan batasan transaksi maksimum anggota bursa."

"Terhadap perusahaan yang ingin mendapatkan pendanaan untuk mengembangkan usahanya selain dari lembaga perbankan atau lembaga keuangan lainnya bisa melalui pasar modal. Dalam menawarkan saham, emiten wajib membuat prospektus yang merupakan informasi secara tulisan yang terkait initial public offering suatu emiten, dimana tujuannya pemegang saham publik tertarik untuk membeli efek atau saham yang dikeluarkan oleh emiten. Dalam menyampaikan prospektus tersebut tentunya wajib memuat informasi dan fakta material yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia, telah mengeluarkan beberapa pengaturan terkait dengan penyampaian prospektus. Prospektus merupakan dokumen utama bagi pemegang saham publik untuk menentukan apakah akan memesan atau tidak atas efek yang ditawarkan tersebut. Dalam penyampaian prospektus tersebut Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia berperan untuk memeriksa kecukupan fakta material yang disampaikan dalam prospektus. Begitu juga konsultan hukum pasar modal selaku profesi penunjang pasar modal wajib menyampaikan fakta material dalam prospektus. Sehingga dalam hal Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia maupun konsultan hukum tidak melakukan kewajibannya maka turut bertanggungjawab atas kelalaian yang dilakukan berdasarkan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Begitupun pemegang saham publik wajib diberikan perlindungan hukum atas saham yang telah dibeli berdasarkan informasi yang tidak disampaikan oleh emiten dalam prospektus berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

---

For the companies that required funding to develop their business apart from banking institutions or other financial institutions can go through the capital market institutions. In offering shares the prospective issuer must prepare a prospectus which is in writing information related to the initial public offering of an issuer in which the objective of prospective public shareholders will interested in ordering securities or shares issued by the prospective issuer. In submitting the prospectus, the prospective issuer is obliged to fulfill all of the information and material fact determined by Financial Service Authority and Indonesia Stock Exchanges. The Financial Service Authority and Indonesia Stock Exchanges has issued several regulations related to the submission of prospectus. Prospectus is the main document for potential public shareholders to determine whether or not to buy the offered shares. For process of submission of the prospectus, the Financial Service Authority and Indonesia Stock Exchanges in charge of reviewing the fulfillment of material fact in prospectus. Capital market legal consultant as one of the capital market supporting professionals obliged to submit material fact in prospectus. In case that the Financial Service Authority and Indonesia Stock Exchanges and legal consultant did not comply with their obligation, therefore each of them responsible for the default based on Article 111 Law Number 8 Year 1995 on Capital Market. In hence, public shareholders required to have legal protection on shares that have been purchased based on information not submitted by prospective issuers based on Article 30 law number 21 Year 2011 on Financial Service Authority and Article 111 Law Number 8 Year 1995 on Capital Market."

"Penelitian ini dilakukan dengan tujuan utama untuk menguji efisiensi pasar modal di Indonesia dalam hal ini adalah pasar saham-saham syariah. Pengujian efisiensi pasar dilakukan melalui pengamatan reaksi pasar terhadap pengumuman laporan keuangan tahunan yang dikeluarkan oleh emiten. Jadi akan dilihat apakah pengumuman laporan keuangan tahunan mengandung informasi yang dapat mempengaruhi harga saham di pasar syariah, kemudian dilanjutkan dengan melihat bagaimana reaksi pasar terhadap pengumuman tersebut.Penelitian dilakukan menggunakan metode event study dan market model untuk melihat hasil abnormal return.Berdasarkan data-data yang sudah diolah, didapatkan hasil sebagai berikut, reaksi terhadap pengumuman laba naik tampak nilai AAR beraksi negatif sejak t -7. Pada t 0 (-0.00813) reaksi tetap negatif walaupun informasi yang dikeluarkan merupakan berita baik. Pada t 2 (0.00384) pasar bereaksi positif tapi tidak signifikan dan kembali negatif pada t 3 (-0.00899), t 4 (-0.00447) dan t 7. Reaksi terhadap pengumuman laba menurun tampak nilai AAR menunjukkan nilai neatif dari t -7 (-0.00095), t -6 (-0.01678), t -3 (-0.00142), t -2 (-0.01232), t 0 (-0.01470), t 1 (-0.01368), t 4 (-0.01597), t 5 (-0.0006) dan t 7 (-0.00160). Nilai positif terjadi pada t -5, t -4, t -1 (0.00631), t 2 (0.00154), t 3 (0.00422), t 6 (0.00193)Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah laporan keuangan kurang berhubungan dengan perkembangan harga saham, reaksi pasar terhadap informasi kenaikan laba ternyata bersifat negatif, sedangkan reaksi pasar terhadap informasi penurunan laba bersifat negatif."