"Pembiayaan Pengeluaran Penerintah tercermin dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBH) yang disusun oleh Penerintah dan disetujui oleh DPR, yang merupakan salah satu instrunen perencanaan tahunan yang dijabarkan dalan REPELITA, mulai 1 April hingga 31 Maret tahun berikutnya.
Selisih pembiayaan pengeluaran penerintah diluar pinjanan dengan total pengeluaran di Indonesia adalah negatif. Berarti terjadi defisit anggaran, defisit ini akan dibiayai dengan hutang baik dari dalam maupun luar negeri. Dampak dari hutang akan menanbah junlah uang beredar dan akan menimbulkan inflasi.
Inflasi adalah pencerminan tingkat harga, yang nerupakan opportunity cost bagi masyarakat dalan memegang asset finansial. Artinya semakin tinggi perubahan tingkat harga, akan semakin tinggi pula opportunity cost untuk pemegang asset finansial. Jadi untuk mempertahankan nilai riil dari uang tunai tersebut dikali dengan laju inflasi (Inflation tax). Inflation tax adalah jumlah uang nominal yang dibutuhkan masyarakat untuk membentuk dan menjaga nilai riil stock uang. Seignorage adalah penghasilan pemerintah dalam penciptaan uang akibat inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
Berdasarkan hasil studi Ritu Anand dan Sweder Van Nijnbergen tentang: "Inflation and The Financing of Government Expenditure: an Introductory Analysis with an Application to Turkey" dimana pembiayaan pengeluaran pemerintah yang terdiri dari inflation tax, perubahan liabilities domestic (perubahan permintaan riil money dan perubahan domestic debt) dan total pembiayaan luar negeri (perubahan hutang luar negeri). Apakah kebijaksanaan fiskal yang dilakukan pemerintah konsisten terhadap target makroekononi: inflasi di Indonesia. Berapa besar pengaruh tingkat bunga hutang dalan dan luar negeri serta tingkat pendapatan terhadap inflation tax dan seignorage. Selanjutnya berapa besar pengaruh inflasi dan tingkat bungs deposito terhadap permintaan uang.
Bertolak dari pernasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah melakukan estimasi terhadap inflation tax, seignorage dan permintaan uang melalui pendekatan Kointegrasi. Dan melakukan sinulasi terhadap konsistensi kebijaksanaan fiskal dengan target makroekonom: inflasi.
Untuk nelakukan estimasi, digunakan Error Correction Model (ECM) melalui pendekatan Kointegrasi dilakukan pendapatan terhadap variabel-variabel inflation tax, seignorage, permintaan uang, tingkat bunga hutang dalan negeri, tingkat bunga hutang luar negeri, tingkat pendapatan, inflasi dan tingkat bunga deposito. Sedangkan melakukan simulasi digunakan persamaan
Y = -0,0506 - 0,0174 X1 + 0,1062 X2 dan (b*-nfa*)`e = (n-e")(b*-nfa*)e melalui Program Lotus, diperoleh target makroekonomi: inflasi, pertumbuhan ekonomi dan riil exchange rate.
Sesuai dengan tujuan yang digunakan pada Bab 1 dan 2, dari hasil uji regresi Kointegrasi menunjukkan variabel yang stabil atau stationer pada derajat 2 (dua). Dengan kata lain, bahwa dengan menggunakan ECK, dalam jangka panjang setiap terjadi peningkatan terhadap tingkat bunga hutang dalam negeri sebesar satu persen akan meningkatkan inflation tax dan ratio seignorage terhadap perubahan pendapatan sebesar 1,3983 persen dan 36,0721 persen, sedangkan setiap peningkatan tingkat bunga hutang luar negeri satu persen akan menurunkan inflation tax dan ratio seignorage terhadap perubahan pendapatan sebesar 92,9506 persen dan 35,9279 persen. Dan setiap terjadi peningkatan terhadap tingkat pendapatan sebesar satu persen akan neningkatkan inflation tax dan ratio seignorage terhadap perubahan pendapatan sebesar 1,4807 persen dan 8,4453 persen. Demikian juga setiap terjadi peningkatan satu persen tingkat inflasi dan tingkat bunga deposito akan menurunkan ratio permintaan uang terhadap pendapatan sebesar 374,33 persen dan 19,8 persen.
Namun sejak tahun 1969-94 perekonomian Indonesia terdapat perubahan struktural, dimana selana tahun 1969-82 tingkat bungs hutang dalam negeri nempunyai pengaruh negatif terhadap inflation tax dan ratio seignorage terhadap perubahan pendapatan, tingkat bunga hutang luar negeri berpengaruh negatif terhadap inflation tax dan ratio seignorage terhadap perubahan pendapatan dan tingkat pendapatan nempunyai pengaruh positif terhadap inflation tax dan ratio seignorage terhadap perubahan pendapatan. Sedangkan tingkat inflasi berpengaruh negatif terhadap ratio permintaan terhadap pendapatan dan tingkat bunga deposito nempunyai pengaruh negatif terhadap ratio permintaan uang terhadap pendapatan.
Sedangkan selana tahun 1983-94 tingkat bunga hutang dalan negeri berpengaruh positif terhadap inflation tax dan ratio seignorage terhadap perubahan pendapatan, tingkat bunga hutang luar negeri berpengaruh negatif terhadap inflation tax dan ratio seignorage terhadap perubahan pendapatan dan tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap inflation tax dan ratio seignorage terhadap perubahan pendapatan. Tingkat inflasi berpengaruh negatif terhadap ratio permintaan uang terhadap pendapatan dan tingkat bunga deposito berpengaruh positif terhadap ratio permintaan uang terhadap pendapatan.
Sebelun simulasi dilakukan, data yang digunakan dinasukkan ke dalam pendekatan Hointegrasi, kemudian pendekatan tersebut dipecahkan dengan nenggunakan program lotus. Selanjutnya dilakukan simulasi terhadap parameter tingkat inflasi, pertumbuhan ekononi dan rill exchange rate.
Digunakan 3 (tiga) skenario tahun 1969 - 1994, ternyata terdapat perubahan struktural dalan perekonooian Indonesia akibat deregulasi Juni 1983. Pads tahun 1974, dimana terdapat pelonjakan harga minyak sanpai 213,67 persen (terdapat konsistensi kebijaksanaan fiskal dan target nakroekononi: inflasi), tahun 1986 terjadi penurunan harga ainyak sampan 52,2 persen (tidak terdapat konsistensi antara kebijaksanaan fiskal dan target makroekononi: inflasi) dan tahun 1994 terjadi penurunan harga ainyak sebesar 8,05 persen (terdapat konsistensi kebijaksanaan fiskal dan target nakroekononi: inflasi).
Jadi berdasarkan pengalaman, dimana selama ini anggaran pemerintah sering mengalani pasang-surut dalan pembiayaan. Dengan demikian berdasarkan skenario yang dipakai, ternyata mulai tahun 1994 kebijaksanaan pemerintah dibidang fiskal konsisten dengan target makro ekononi. Berarti sasaran pembangunan ekonomi tercapai."
