Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini menerangkan pola berpikir masyarakat yang terkendali oleh pihak lain tanpa sepengatahuan atau ijin dari pihak yang dikendalikan. Dengan mengambil contoh pemilihan umum, dijelaskan bahwa seseorang peserta pemilihan umum ketika pada saat mencoblos menjatuhkan pilihannya pada calon legislative (caleg) yang berbeda antara caleg menurut kata hatinya dengan calon menurut pikirannya yang dikendalikan oleh orang lain misalnya pimpinan organisasi yang tinggi. Pikiran dan kata hati sering "berdebat" dalam otak pemilih. Pimpinan yang menguasai atau mengendalikan pikiran sesorang berusaha memenangkan kemauannya dengan memperhatikan masalah-masalah besar yang besar serta memperhatikan pengalaman hidupnya sendiri. Dalam Pemilu itu yang menang adalah partai yang berhasil menyuarakan masalah-masalah besar itu dan yang tidak henti-hentinya mengulangi sampai orang yang "dikuliahi" itu yakin sendiri atas kebenarannya (by framing issues and controoling minds). Dalam proses meyakinkan orang-orang yang di-"brainwashed" langkah-langkah yang dilakukan harus mengikuti jalur persuasi koersif yang halus. "Coercive persuasion" ini dapat berujung pada risiko bahwa organisasi dibawa menyimpang dari tujuan semula yang murni. Inilah "cost" yang besar yang dihadapi pengikut-pengikut. Rakyat yang dalam hal ini pengikut sang pemimpin tertinggi yang dikultuskan tidak ada pilihan lain selain menerima konsekuensi mengikuti sang kultus dan menanggung beban. Salah satu contoh penyimpangan dari tujuan semula adalah kultus Adolf Hitler yang memimpin rakyatnya dari masa hancur lebur karena kalah perang, bangkit kembali menjadi negara Jerman dan jaya, sampai tiba pada masa menyimpang dari tujuan murni suci mengorbankan orang-orang Jahudi di negaranya."

"Skripsi ini memberikan gambaran mengenai perwujudan good governance di Indonesia khususnya dalam Dewan Pertimbangan Presiden. Indikator terwujudnya good governance secara umum adalah dipenuhinya asas transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam setiap hal yang berhubungan dengan kepentingan umum. Implementasi ketiga asas ini diwujudkan dengan keterbukaan penerimaan aspirasi publik sebagai bahan pengambilan isi nasihat dan pertimbangan hukum serta publikasi nasihat dan pertimbangan hukum Dewan Pertimbangan Presiden. Di sisi lain tindakan ini berbenturan dengan kerahasiaan isi nasihat dan pertimbangan hukum Dewan Pertimbangan Presiden. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskripsi analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan antara implementasi asas transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dengan tindakan penyebarluasan isi nasihat dan pertimbangan hukum Dewan Pertimbangan Presiden.

---

This thesis provides an overview of good governance in Indonesia, especially in President's Advisory Council. Indicator of good governance in general is the fulfillment of the principles of transparency, accountability and public participation in any matters related to the public interest. Those principles are realized by the openness of public acceptance as the material on the taking of the contents and the publication to legal advice and consideration of the President's Advisory Council. On the other hand, these actions conflict with confidentiality in the content of legal advice and consideration of the President's Advisory Council. This study is a qualitative research design with an analytical description. The results showed that there was no correlation between the implementation of the principles of transparency, accountability and participation with the content dissemination actions legal advice and consideration of the President's Advisory Council."

"Pemilu 2014 disebut-sebut sebagai pemilu terburuk sepanjang sejarah perpolitikan Indonesia. Selain persoalan teknis administratif dan logistik yang berantakan, praktik politik uang juga dikhawatirkan akan memunculkan banyak koruptor di kemudian hari. Diperlukan reformasi sistem pemilu, antara lain yang terkait dengan seleksi bakal caleg dari partai-partai. Pemerintah perlu melakukan semacam uji kelayakan, setidaknya yang terkait dengan tingkat intelektualitas dan kesehatan psikis. Tujuannya agar para caleg yang diusung tidak sekedar mengandalkan popularitas dan uang. Sistem pemilu juga perlu didesain ulang menjadi sistem campuran, antara sistem proporsional terbuka dan sistem distrik. Mungkin tidak bisa seragam untuk seluruh daerah pemilihan Indonesia, dalam arti ada daerah-daerah tertentu yang sistemnya harus diberlakukan lain mengingat jumlah penduduknya yang sedikit. Ke depan sistem pemilu langsung oleh rakyat harus tetap diberlakukan, baik dalam konteks Pileg, Pilpres dan Pilkada. Untuk mengurangi biaya yang sangat mahal, sistem e-voting dapat diterapkan. Dalam hal ini mungkin ada daerah-daerah yang dikecualikan, dalam arti tetap secara manual, mengingat tingkat kemajuan masyarakat Indonesia yang belum merata."