Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan dari tesis ini adalah untuk melihat pengaruh dari proporsi family ownership dan CEO ataupun chairman yang merupakan pendiri dari perusahaan terhadap besarnya cost of debt yang ditanggung oleh perusahaan. Sample penelitian ini berjumlah sebanyak 65 perusahaan family ownership yang terdaftar di BEI pada tahun 2007. Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai family ownership karena sebagian besar perusahaan di Indonesisa adalah perusahaan family ownership. Cost of debt merupakan beban yang ditanggung perusahaan sebagai akibat terjadinya hutang dan merupakan cerminan dari resiko yang ditanggung oleh pihak kreditur. Berdasarkan sample yang diteliti, ditemukan bahwa proporsi dari family ownership dan CEO yang merupakan pendiri perusahaan tidak berpengaruh pada besarnya cost of debt.

---

The purpose of this research is to determine the impact of Family ownership proportion and the founding CEO to cost of debt. There are 65 samples in this research. Those samples are family ownership company which are listed at BEI in 2007. This research reveal about family ownership because most of company in Indonesia are family ownership. Cost of debt is cost that should be paid by companies due to loan that they got. And it reflect to the risk that they gave to the creditor. Based on the sample, it found that family ownership proportion and founding CEO has no significant impact to cost of debt."

"Studi ini bertujuan meneliti pengaruh Employee Stock Option (ESOP), Controlling Ownership, dan Covid Cases Growth terhadap tingkat volatilitas harga saham perusahaan Indonesia di masa pandemic covid-19. Sampel penelitian terdiri dari 12 perusahaan yang merupakan perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia Indeks LQ45.Metode penelitian yang digunakan adalah regresi panel dengan metode estimasi random effect model. Penelitian ini menemukan terdapatnya hubungan positif tidak signifikan antara ESOP dan Covid Cases Growth terhadap volatilitas harga saham perusahan dan hubungan positif signifikan antara Controlling Ownership terhadap volatilitas harga saham pada periode tersebut. Hasil penelitian juga menunjukan bahwa mayoritas saham yang memiliki controlling ownership pada Indeks LQ45 merupakan perusahaan BUMN yang mana pemerintah menjadi pemegang saham mayoritas.

---

This study aims to examine the effect of Employee Stock Option (ESOP), Controlling Ownership, and Covid Cases Growth on the level of volatility of Indonesian companies' stock prices during the COVID-19 pandemic. The research sample consisted of  12 companies listed on the Indonesia Stock Exchange with LQ45 Index. The research method used was panel regression with the random effect model estimation method. This study found that there was an insignificant positive relationship between ESOP and Covid Cases Growth on the volatility of the company's stock price and a significant positive relationship between Controlling Ownership and stock price volatility during that period. The results also show that the majority of shares that have controlling ownership on the LQ45 Index are state-owned companies in which the government is the majority shareholder."

"Karena belum adanya standard penilaian dan perlakuan akuntansi untuk obligasi yang disertai dengan hak-hak istimewa khususnya ditinjau dari sudut debitur yang berlaku di Indonesia, maka penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengevaluasi standard penilaian dan perlakuan akuntansi yang berlaku di Amerika Serikat, dan kemudian berdasarkan hasil evaluasi memberikan usulan standard penilaian dan perlakuan akuntansi yang kira-kira tepat untuk keadaan di Indonesia dengan menggunakan ilustrasi obligasi salah satu perusahaan publik di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah dengan pendekatan deskriptif analisis di mana pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa secara umum standard penilaian dan perlakuan akuntansi atas obligasi yang disertai dengan hak-hak istimewa kepemilikan yang berlaku di Amerika Serikat dapat diterapkan untuk keadaan di Indonesia. Saran yang dapat diberikan penulis adalah sebaiknya IAI-komite PAl dapat segera mengeluarkan standard perlakuan akuntansi untuk jenis obligasi ini, agar kesimpangsiuran dalam pencatatan dan perlakuan akuntansi dapat dihindari. Karena obligasi ini juga merupakan salah satu instrumen pasar modal, maka penulis juga menyarankan agar BAPEPAH dapat mengeluarkan peraturan yang lebih eksplisit mengenai penerbitan maupun peredaran obligasi tersebut."

"Tujuan dari studi ini adalah untuk menganalisa: pertama, hubungan antara board diversity index (BDI) terhadap performa perusahaan; kedua, hubungan non-linear antara kepemilikan keluarga terhadap performa perusahaan; ketiga, pengaruh moderasi kepemilikan keluarga terhadap pengaruh BDI yang diberikan kepada performa perusahaan. Dengan menggunakan PBV sebagai cerminan kinerja perusahaan, hasil studi menunjukkan terdapat hubungan positif dan signifikan antara BDI dan performa perusahaan. Selanjutnya terdapat hubungan positif dan signifikan antara kepemilikan keluarga terhadap performa perusahaan dan tidak ditemukan hubungan non-linear pada kepemilikan keluarga. Selanjutnya terdapat pengaruh positif dan signifikan yang diberikan kepemilikan keluarga dan mendukung dampak positif board diversity ke performa perusahaan dimana hal tersebut menandakan adanya alignment effect antara kepentingan pemilik dan kepentingan dewan ke perusahaan dan bukan entrenchment effect. Dengan demikian, kontribusi studi ini adalah kepemilikan keluarga memberikan dukungan positif pada dampak positif yang diberikan board diversity yang akan meningkatkan performa perusahaan.

---

The purpose of this study is to analyze: firstly, the relationship between the board diversity index (BDI) on company performance; secondly, the non-linear relationship between family ownership and firm performance; thirdly, the moderating effect of family ownership on the impact of the BDI given to the company's performance. Using the PBV as a reflection of company performance, the study results show a positive and significant relationship between BDI and company performance. Furthermore, there is a positive and significant relationship between family ownership and company performance; no non-linear relationship was found in family ownership. Furthermore, the moderating variable of family ownership has positive and significant impact of board diversity on the company's performance where it indicates an alignment effect between the interests of the owner and the interests of the board to the company and not an entrenchment effect. Thus, the contribution of this study is that family ownership provides positive support for board diversity's positive impact, which will improve company performance."

"Tesis ini membahas pembatalan sertipikat hak milik atas tanah karena akta jual beli yang dijadikan sebagai dasar pendaftaran tanah terdapat cacat hukum. Akta jual beli menjadi penting dalam proses pendaftaran tanah karena keabsahannya mempengaruhi keabsahan sertipikat yang akan diterbitkan, sehingga jika akta jual beli cacat hukum maka sertipikat yang diterbitkan dapat dilakukan pembatalan seperti dalam kasus pada putusan nomor 72/G/2018/PTUN.BDG. Adapun yang menjadi permasalahan dalam tesis ini adalah berkaitan dengan akibat hukum pembatalan sertipikat hak milik atas tanah karena akta jual beli yang cacat hukum, tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terhadap akta yang cacat hukum, serta proses pembatalan sertipikat berdasarkan putusan pengadilan pada Badan Pertanahan Nasional Kota Depok. Metode penilitian tesis ini menggunakan bentuk penelitian yuridis-normatif dengan tipologi penelitian deskriptif, dan menggunakan data sekunder yang didukung dengan wawancara dengan narasumber yang memiliki kompetensi dan pengetahuan terhadap tesis ini. Hasil penelitian dalam tesis ini yaitu, pertama akibat hukum adanya pembatalan sertipikat, mengakibatkkan pihak yang namanya tertulis di sertipikat kehilangan haknya dan pemilik yang sesungguhnya dapat memperoleh haknya, kedua PPAT dalam putusan nomor 72/G/2018/PTUN.BDG, tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara administratif, perdata maupun pidana karena akta jual beli yang cacat hukum tidak tidak terdaftar di kantor PPAT dan tidak dibuat oleh PPAT yang bersangkutan, ketiga Proses pembatalan sertipikat berdasarkan putusan nomor 72/G/2018/PTUN.BDG belum dapat dilaksanakan karena menurut Badan Pertanahan Nasiolan Kota Depok, belum ada permohonan dari pihak penggugat sebagaimana diamanatkan pada Pasal 50 Ayat (1) PMNA 11/2016. Sehingga Menurut BPN Kota Depok walaupun telah diterima putusan pengadilan, tidak serta merta sertipikat menjadi otomatis batal melainkan harus dilakukan permohonan terlebih dahulu. Agar permasalahan pada tesis ini tidak terulang di masa mendatang sebaiknya Badan Pertanahan Nasional lebih cermat dan teliti lagi dalam proses penerbitan sertipikat hak atas tanah.

---

This thesis discusses the cancellation of a certificate of land ownership due to the deed of sale and purchase which is used as the basis for land registration has legal defects. Deed of sale and purchase becomes important in the process of land registration because its validity affects the validity of the certificate to be issued, so that if the sale deed is legally flawed, the certificate issued can be canceled as in the case in decision number 72/G/2018/PTUN.BDG. The problem in this thesis is related to the legal consequences of the cancellation of certificate of land ownership due to the deed of sale and purchase is legally defected, PPAT's responsibility for the legal defect, and the process of cancellation the certificate based on court decision at BPN Depok City. This thesis research method uses a form of juridical-normative research with descriptive research typology, and uses secondary data which is supported by interviews with resource persons who have the competence and knowledge of this thesis. The results of research in this thesis are, firstly due to the legal existence of certificate cancellation, resulting in the party whose name is written on the certificate losing their rights and the real owner can obtain their rights, secondly PPAT in decision number 72/G/2018/PTUN.BDG, cannot be held liable for administrative, civil or criminal liability because deed of sale and purchase is legally flawed are not registered at the PPAT office and not made by the relevant PPAT, thirdly, the process of certificate cancellation is based on decision number 72/G/2018/PTUN.BDG cannot be implemented because according to the BPN Depok City, there is no application from the plaintiff as mandated in Article 50 Paragraph (1) PMNA 11/2016. So according to the BPN Depok City even though a court decision has been received, it does not necessarily mean that the certificate will automatically be canceled, unless the application must be done in advance. In order for the problem in this thesis are not repeated in the future, the National Land Agency should be more carefully and more thorough in the process of issuing certificates of land rights."

"Tesis ini membahas tumpang tindih kepemilikan atas satu bidang tanah dan pembatalansalah satu sertipikat yang berdasarkan kepemilikan yang tidak sah yang terjadi padaPutusan No. 9/Pdt.G/PN.Mrs. Penelitian ini dilatarbelakangi atas keingintahuanmengenai perlindungan hukum bagi pihak pembeli yang menderita kerugian ataspembelian tanah yang berdasar pada kepemilikan yang tidak sah. Dari latar belakangtersebut muncul permasalahan penelitian untuk mengidentifikasi pertimbangan hakimdalam pembatalan Akta Jual Beli, menganalisis upaya hukum pihak pembeli yangmengalami kerugian atas pembatalan Akta Jual Beli, serta menganalisis tanggung jawabPPAT terhadap batalnya Akta Jual Beli. Metode penelitian yang digunakan dalampenelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Adapun analisis menggunakanpendekatan kualitatif. Tipologi penelitian adalah diagnostic-deskriptif analitis. Hasilpenelitian bahwa berdasarkan pertimbangan hakim Sertipikat yang dinyatakan bataladalah Sertipikat Hak Milik No. 01/Desa Sudirman dikarenakan terdapat cacat hukumdalam proses penerbitan sertipikat tersebut yaitu dalam proses pengukuran tidak diketahuioleh pemerintah Desa dan tidak terdapat pengumuman. Dapat dimungkinkan terbitnyasertipikat ganda oleh Kantor Pertanahan dikarenakan salah penetapan batas, yang manaKantor Pertanahan pada saat melakukan pengukuran tanah tidak mengonfirmasi batasbatasdesa dari Pemerintah Desa setempat. Hal demikian terjadi karena tidak adanyakoordinasi antara instansi Kantor Pertanahan dengan instansi Pemerintah Desa.Selanjutnya pembeli yang mengalami kerugian dapat meminta ganti rugi secara hukummelalui litigasi maupun non litigasi. Kemudian PPAT wajib memikul tanggung jawabadministratif dan perdata atas ketidakabsahan akta jual beli yang ditandatangani olehnya,yang mana sanksi yang diterima PPAT yaitu pengembalian biaya pembuatan akta kepadapihak yang mengalami kerugian.

---

This thesis discusses about overlapping ownership of one plot and the cancellation of a

certificate based on unauthorized ownership that occurred in court decision Number

9/Pdt.G/PN.Mrs. This research is based on curiosity about legal protection for the buyer

who suffers losses on the purchase of land based on unauthorized ownership. From this

background, research problems emerge to identify judges’ considerations in canceling

sale and purchase deed, analyze the legal efforts of the buyer who suffered a loss on the

cancellation of the sale and purchase deed, and analyze PPAT’s responsibility for the

cancellation of the sale and purchase certificate. The research method used in this

research is normative legal research. The analysis uses a qualitative approach. The

typology of the study is analytical-descriptive diagnostic. The result of the research shows

that based on the consideration of the judge, the certificate which was declared canceled

was the certificate of ownership right Number 01 /Sudirman Village, because there is a

legal flaw in the process of issuing the certificate, namely the measurement process is not

known by the Village government and there is no announcement. It may be possible to

issue a double certificate by the Land Office due to the incorrect boundary determination,

in which the Land Office when conducting land measurements did not confirm village

boundaries from the local Village Government. This happens because there is no

coordination between the Land Office and Village Government agencies. Furthermore,

buyers who experience losses can seek legal damages through litigation or non-litigation.

Then PPAT is obliged to assume administrative and civil responsibility for the invalidity

of the sale and purchase deed signed by it, which is the sanction that PPAT receives,

namely the refund of the deed making fee to the party who suffered the loss."

"Pembatalan akta jual beli yang dibuat PPAT haruslah diputuskan oleh lembaga peradilan yang berwenang dalam menangani obyek sengketa berdasarkan kompetensi absolut dari lembaga peradilan tersebut. Namun pada kasus kepemilikan obyek bidang tanah terdapat perbedaan penafsiran hukum dalam menangani sengketa tersebut yaitu antara Peradilan Tata Usaha Negara dengan Peradilan Umum. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar memutuskan untuk membatalkan penerbitan Akta Jual Beli No. 86/JBL/Kec. Tombasian/1995 yang dibuat oleh Camat Tombasian yang bertindak sebagai PPAT karena pejabat yang bersangkutan dianggap melakukan penyalahgunaan wewenang jabatannya dan tidak jelasnya alas hak dari penjual dalam pembuatan akta jual beli tersebut sedangkan Peradilan Umum dalam penyelesaian gugatan secara perdata memutuskan bahwa dasar dari syarat sahnya peralihan hak atas tanah dalam perbuatan hukum, yaitu jual beli yang obyeknya adalah bidang tanah yang dibuat oleh para pihak didalam akta jual beli dihadapan Camat Tombasian yang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagai PPAT telah memenuhi syarat dan sah secara hukum sehingga mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak yang telah membuatnya. Penelitian yang dilakukan secara yuridis normatif ini memperoleh kesimpulan bahwa kewenangan dalam menangani dan memutuskan tentang keabsahan dan/ kebatalan akta jual beli tentang kepemilikan obyek bidang tanah adalah kewenangan peradilan umum/perdata. Akta jual beli bukanlah produk Keputusan Tata Usaha Negara sehingga Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang membatalkan penerbitan Akta Jual Beli No. 86/JBL/Kec. Tombasian/1995 yang dibuat Camat Tombasian yang bertindak sebagai PPAT. Kewenangan peradilan dalam menangani suatu sengketa tanah mempunyai arti yang sangat penting dalam menciptakan suatu kepastian hukum bagi penegakan dan penerapan aturan hukum yang akan dipakai dalam memutuskan sengketa kepemilikan obyek bidang tanah.

---

Nullification of sale and purchase deed issued by PPAT (land conveyancer) has to be rendered by a judicial agency which has the authority to handle the dispute in accordance with the absolute competence of such judicial agency. However, in case of land ownership, there are different legal interpretations between State Administrative Court and General Court in handling the dispute. Makassar State Administrative Court decides to nullify the issuance of Sale and Purchase Deed No. 86/JBL/Kec. Tombasian/1995, which is issued by Tombasian Subdistrict Head as PPAT, due to abuse of position of power by the authority and ambiguity of the seller entitlement in the sale and purchase deed, whereas in the dispute settlement under civil laws, the General Court decides that the basis of validity of transfer of land title in the legal act, which is the sale and purchase of a land by the parties in a sale and purchase deed entered into before the Tombasian Subdistrict Head, who in this case is acting in his authority as PPAT, has complied with the provisions and is valid and binding to the parties to the deed.

This normative jurisdiction study concludes that general/civil court possesses the authority in handling and deciding the validity and nullification of land sale and purchase deed. Sale and purchase deed is not a product of State Administrative Court, hence such court does not have the authority to nullify the issuance of Sale and Purchase Deed No. 86/JBL/Kec. Tombasian/1995 issued by Tombasian Subdistrict Head as PPAT. Judicial authority in handling territorial dispute is crucial in creating legal certainty for the enforcement and implementation of the laws and regulations that will be used in resolving disputes over land ownership."