Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The Inpres program basically is one of the Government's effort to strengthen the capacities of the regional Government to plan and implement development projects which met the needs of the region by providing direct access to local agencies to substantial public resources, as well as to narrow the gap of economic development between regions. However, the diversity of regional economic activity in Indonesia have caused a large variations in the region's ability to make the most of Inpres program. It is obvious that the diversity between regions could be a simple explanation of why the `effectiveness' of Inpres program varies across regions, that is, of why Inpres gives a substantial stimulus to development in some regions and has a nautral or even negative effect in other. That is the principal focus of this study, which aims to analyzes how far the Inpres program could achieve its objective effectively. According to the Paul Mosley's model, it is substantiated that the effectiveness of aid such as Inpres program is determined by several ultimates parameters which are related to the share of aid allocated to recurrent budget, the side-effect of aid on private sector and the ratio of changes in output to changes in private capital stocks and government capital stocks. Empirically, the study shows that Inpres program has some kind of straightforward `leverage' on regional economic development especially for the regions with high rate of growth. In other words, the effectiveness of aid is high in the region with high growth rate."

"ABSTRAKBantuan luar negeri awalnya merupakan pemikiran mulia untuk membantu negara miskin dalam meningkatkan standar hidup. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa kepentingan negara donor mempunyai peran penting dalam pemberian bantuan. Studi ini menelaah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi aliran dana bantuan bilateral untuk negara-negara penerima. Analisa kami menunjukkan bahwa dalam memutuskan pengalokasian bantuan negara donor saling bergantung satu sama lain. Perilaku saling mengikuti tersebut mungkin terkait dengan bukti-bukti bahwa negara-negara donor mengakomodasi kepentingan pribadi mereka sebagai usaha untuk memperoleh keuntungan dari pemberian bantuan, terutama ekspor ke negara penerima. Pada taraf tertentu, perilaku tersebut mungkin mengungkapkan persaingan kepentingan-kepentingan negara donor. Berdasarkan kenyataan bahwa negara-negara donor tidak sepenuhnya memperhatikan kebutuhan pembangunan negara penerima, persaingan tersebut beresiko terhadap negara penerima.

---

ABSTRACTThe origination of foreign aid was as a concern of noble thought to help the poor improve the standard of living. However, it is inevitable that donors’ interests play an important role on aid allocations. This study examines the factors that may affect bilateral aid flows to recipient countries. Our analysis shows that donors’ decisions on aid allocation rely on each other. This herding behavior may be related to the evidences that donors reveal their self-interests in order to gain benefits from aid giving, especially exports to recipients. In some extent, such behavior may reveal the competition among donors. While in fact donors do not pay much attention on recipients’ developmental requirements, the rivalry puts more risks on recipient countries."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat efektivitas bantuan hibah yang disalurkan melalui United Nations Development Programme (UNDP) bagi program Pemulihan Keberdayaan Masyarakat (PKM) guna membantu masyarakat miskin melalui program Ketahanan Pangan, Pelayanan Kebutuhan Dasar serta Penciptaan Lapangan Kerja dan Peningkatan Pendapatan. Efektivitas bantuan akan dilihat dari tingkat kesesuaian program, kinerja lembaga pelaksana dan kesenjangan (gap) yang terjadi dalam pelaksanaan program.Pengumpulan data primer dilakukan dengan Cara diskusi atau wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan dalam bentuk kuesioner melalui pendekatan diskusi pada fokus grup. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data di lapangan adalah deskriptif non-parametrik, dimana data diambil dari kondisi apa adanya di lapangan. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif - analisis tabulasi, baik silang maupun non silang. Hasil analisis dilakukan secara kualitatif maupun kuantitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kinerja pelaksanaan proyek PKM tergolong rendah (kurang lebih 40 %) akibat dari keterbatasan tenaga, kapasitas pelaksana yang tidak merata, instrumen yang belum memadai, sistem dan manajemen yang belum stabil untuk menganalisis tingkat kesesuaian program di lapangan. Rendahnya tingkat kinerja lembaga pelaksana mengakibatkan dana hibah untuk program pemulihan keberdayaan masyarakat dalam penelitian ini 52,09% dinyatakan berhasil, 39,58% kurang berhasil dan 8,33% tidak berhasil.Untuk meningkatkan dampak positif kegiatan proyek PKM yang lebih berarti bagi pemberdayaan masyarakat miskin, maka sebaiknya dilakukan analisis yang lebih startegis terutama dalam menentukan fokus dan dominasi kategori usaha yang dibantu, peningkatan kinerja staf baik di tingkat pusat maupun wilayah, peningkatan kapasitas LSMIKSM yang menjadi mitra kerja masyarakat penerima manfaat (beneficiaries) serta sesegera mungkin melimpahkan tugas-tugas teknis proyek kepada Tim Mitra Kerja Teknis PKM di daerah."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa diplomasi setengah hati Indonesia terhadap AS dalam kasus bantuan IMF di era krisis dalam kurun waktu 1998 ?2004. Diplomasi setengah hati Indonesia dapat dipahami sebagai usaha negara ini untuk dapat keluar dari krisis ekonomi namun pada dasarnya Indonesia tidak mempunyai banyak pilihan, sehingga kebijakan yang timbul adalah tidak memuaskan untuk salah satu pihak.Penelitia ini menggunakan pendekatan ekonomi politik yang dikemukakan oleh Robert Gilpin yang menyatakan bahwa ekonomi politik global sebagai interaksi antara berbagai aktor yang saling mempengaruhi baik itu negara, non negara dan firma internasional. Metode penelitian yanng digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Untuk mendapatkan data-data dalam penelitian ini, digunakan teknik kepustakaan dengan data sekunder yang berupa buku teks, jurnal, dan data dari internet beserta wawancara.Penelitian ini menemukan bahwa terdapat berbagai tekanan baik yang sifatnya eksternal maupun internal pada masa krisis ekonomi di Indonesia pada tahun 1997. Meskipun demikian Indonesia harus menerima berbagai tekanan tersebut karena mengharapkan bantuan untuk menstimulus perekonomian Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa jatuhnya rezim Orde Baru juga dipengaruhi oleh berbagai tekanan khususnya dari AS dan IMF.

---

This research is intent to analyses Indonesian half-hearted diplomacy toward U.S in case of the IMF?s assistance in the period of economic crisis during 1998-2004. Indonesian half-hearted diplomacy can be understood as an effort of this state to get out from economic crisis, but basically Indonesia not has a lot of option, so the policy result is dissatisfactory for one of the parties.This research using political economy approaching that proposed by Robert Gilpin who assume that global politics economy as interaction among various interplay actor such as state, non state and international firm. The method of this research is qualitative research method. Bibliographical technical with secondary data such as data such as textbook, journal and data of Internet also interview is used to get data in this research.This research finds that were various pressures both of externally and internally on economic crisis term at Indonesian on year 1997. Even so, Indonesia shall accept various pressures because of expecting assistance to stimulating Indonesian economics. Besides, this research also finds that the fall of New Order regime also regarded by various pressures in particular of U.S and IMF."

"Tahun 2000 menandai hadirnya agenda pengentasan kemiskinan global dengan Poverty Reduction Strategy Paper PRSPs sebagai upaya untuk mengatasi krisis legitimasi neoliberal. Meskipun konsensus yang ada menggeser prioritas bantuan untuk sektor sosial, Jepang masih mengkonsentrasikan bantuannya pada sektor infrastruktur ekonomi dan produksi. Anomali ini terus berlanjut meskipun terdapat berbagai kritik mengenai ketidakefektifan bantuan infrastruktur untuk pengentasan kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat resistansi Jepang terhadap perubahan institusional bantuan luar negerinya. Dengan menggunakan kerangka path dependence, kontinuitas model bantuan Jepang dijelaskan dengan tiga faktor. Pertama adalah legitimasi gagasan pembangunan yang diakui oleh negara resipien dan masyarakat domestik, sehingga terefleksikan dalam program pengentasan kemiskinan di berbagai wilayah yang menyasar pada pembangunan infrastruktur pedesaan. Kedua adalah potensi keuntungan yang bisa didapatkan dari bantuan infrastruktur, yaitu peningkatan ekspor barang dan jasa serta destinasi investasi bagi perusahaan Jepang. Ketiga adalah inersia birokrasi dalam pembuatan kebijakannya, yang menempatkan MOFA dan METI pada posisi signifikan untuk membawa kepentingan nasional sedangkan NGO pada posisi subordinat yang sejatinya merupakan penggagas norma-norma altruisme. Namun, pada kawasan yang berbeda, terdapat derajat determinan berbeda pula dalam kontinuitas model tersebut. Pada wilayah Asia, pinjaman yen berjumlah besar untuk pembangunan infrastruktur cenderung untuk diberikan bagi negara-negara dengan tingkat pendapatan menengah. Hal ini berbeda dari negara terbelakang di Asia seperti CLMV dan negara berutang besar di Afrika yang cenderung menerima hibah karena kurangnya kredibilitas pembayaran utang. Temuan dalam penelitian ini menjadi suatu refleksi mengenai gagasan pengentasan kemiskinan bagi kajian bantuan luar negeri yang selama ini didominasi oleh tema-tema strategis donor.

---

The year 2000 marked the emergence of global poverty alleviation agenda through Poverty Reduction Strategy Papers PRSPs as an effort to solve neoliberal rsquo s legitimacy crisis. While then consensus shifted aid priority for social sector, Japan still concentrated its aid around economic infrastructure and production sector. This anomaly continues in spite of mounting criticism about the ineffective infrastructure aid to alleviate poverty. This shows Japan rsquo s resistance toward the aid rsquo s institutional change. Using the framework of path dependence, the continuity of Japan rsquo s aid model is explained through three factos. First is legitimacy of development ideas recognized by recipient countries and domestic society thus reflected on the poverty alleviation programs in various regions which targets rural infrastructure development. Second is potential gains from infrastructure aid which are increase of export of commodity and service, as well as investment destination for Japanese private sectors. Third is bureaucracy inertia on the aid policymaking, which places MOFA and METI on significant position to bring up national interest while NGOs on the subordinate, when they can promote altruistic norms. However, different regions also have different degree of determinant within the continued model. In Asia region, big amount of yen loans for infrastructure development is given to middle income countries. This is different from Asia rsquo s least developing such as the CLMV and highly indebted African countries that tend to receive high amount of grants due to less credibility of debt repayment. This research findings becomes a reflection of poverty alleviation ideas for foreign aid studies that has been dominated by donors rsquo strategic themes."

"Pada tahun 1992 Pemerintah RI telah mengeluarkan kebijakan penghentian bantuan Belanda dalam kerangka IGGI setelah menilai bahwa pemberian bantuan itu disertai dengan prasyarat yang bersifat politik, dengan mengaitkan bantuan tersebut dengan masalah pelaksanaan HAM di Indonesia. Sementara pada akhir tahun 1997 Pemerintah RI meminta bantuan kepada IMF untuk mengatasi krisis ekonomi yang sedang melanda Indonesia. Program bantuan yang diberikan oleh IMF dan segala persyaratannya disetujui secara penuh oleh Pemerintah Indonesia. Kedua kasus tersebut sama-sama merupakan masalah pemberian bantuan luar negeri, namun mendapat respon yang berbeda dari Pemerintah.Ada beberapa faktor yang dipandang mempengaruhi perbedaan respon Pemerintah tersebut, yakni kondisi internal (kondisi ekonomi dan politik serta peran penting Presiden sebagai pengambil keputusan) dan kondisi eksternal (sifat prasyarat bantuan Iuar negeri). Faktor domestik dan internasional saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Perbedaan kedua faktor tersebut kini semakin mengabur seiring dengan makin memudarnya batasbatas negara.Untuk menganalisis bagaimana pertautan antara kedua faktor politik ini digunakan teori Adaptasi Politik Luar Negeri dari Rosenau untuk menggambarkan tindakan yang diambil oleh Pemerintah RI untuk memenuhi tuntutan-tuntutan dan lingkungan internal dan eksternalnya. Teori ini didukung dengan teori Linkage yang dikemukakan oleh James N. Rosenau yang menjelaskan interaksi kondisi internal dan kondisi eksternal dalam mempengaruhi politik Iuar negeri suatu negara. Adaptasi dilakukan Pemerintah dengan maksud demi kelangsungan rezim pemerintahannya dan eksistensi negara pada umumnya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data sekunder berupa studi kepustakaan.Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perbedaan respon Pemerintah RI terhadap prasyarat kedua bantuan luar negeri tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor internal, yaitu peran Presiden sebagai key policy maker, kondisi ekonomi dan kondisi politik, serta faktor eksternal yaitu sifat prasyarat bantuan luar negeri."

"Krisis Ekonomi yang terjadi di kawasan Asia yang dimulai dengan kejatuhan mata uang Bath Thailand, juga menimpa Indonesia dan Korea Selatan. Rupiah dan Won terpuruk nilainya yang mengakibatkan negara ini terancam akan mengalami kebangkrutan akibat desakan hutang-hutang jangka pendek yang harus segera dilunasi yang diketahui semuanya dalam denominasi dollar Amerika Serikat. Maka tidak lain kedua negara meminta IMF yang merupakan organisasi keuangan internasional untuk membantu kesulitan finansial dalam negeri kedua negara.IMF sebagai lembaga keuangan internasional yang memberikan bantuan likuiditas terhadap negara-negara anggota yang mengalami kesulitan sebagaimana tertuang dalam Artikel I mengenai peran dan fungsi lembaga ini, bersedia untuk membantu kedua negara. Tetapi terdapat perbedaan perilaku dalam cara-cara pemberian bantuan terhadap Indonesia. Indonesia yang tergolong sebagai negara berkembang dan juga termasuk dalam salah satu Highly Debt Country (Kelompok Negara Penghutang Besar) mendapat cairan dana hanya US$ 10 milyar itupun diberikan dalam waktu yang cukup lama semenjak komitmen IMF untuk memberikan bantuan ekonomi yang berjumlah US$ 43 milyar disepakati tahun 1998. Berbeda dengan Korea Selatan yang sebelumnya tergabung dalam OECD (Kelompok Negara-negara Kaya), IMF dengan mudahnya mengucurkan bantuannya, bahkan sejak tahun 1997 sejak Korea Selatan mulai terjerembab dalam krisis ekonomi, IMF dengan mudahnya mencairkan dana talangannya sebesar US$ 20 milyar. Sebagaimana diketahui penyebab krisis ekonomi yang dialami oleh kedua negara hampir serupa. Pertama, terlalu banyak arus modal jangka pendek dari luar negeri yang masuk ke dalam pasar domestik yang tidak dibarengi dengan pengawasan yang ketat dari pemerintah. Kedua, budaya dan etika bisnis yang sangat rentan terhadap iklim persaingan dalam pasar global, seperti masih kuatnya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di kalangan pengusaha dan pejabat pemerintah.Asumsi dasar yang digunakan adalah berdasarkan keberhasilan kedua negara untuk keluar dari krisis ekonomi. Maka bantuan ekonomi yang diberikan IMF untuk Indonesia dianggap tidak berjalan cukup efektif dibandingkan dengan bantuan ekonomi IMF untuk Korea Selatan. Hal ini dibuktikan dengan berhasilnya Korea Selatan untuk keluar dari krisis ekonomi terlebih dahulu dengan hasil pencapaian makro dan mikro ekonomi yang dianggap telah baik sejak akhir tahun 1998, dibandingkan dengan Indonesia yang sampai tahun 2000 saja indikator perekonomiannya tidak menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan.Dalam penelitian ini sekurang-kurangnya ada dua variabel utama yang menjadi penyebab efektif tidaknya bantuan IMF terhadap Indonesia dan Korea Selatan. Pertama adalah variabel eksternal, yaitu variabel-variabel yang ada di dalam atau di luar IMF dimana kedua variabel tersebut dapat berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap efektif tidaknya bantuan ekonomi IMF. Kedua, adalah variabel internal yaitu kondisi-kondisi sosioekonomi Indonesia dan Korea Selatan yang berpengaruh kepada efektif tidaknya bantuan ekonomi yang diberikan.Terdapat dua variabel eksternal yaitu : pertama, adalah faktor-faktor internal IMF dalam hal ini proses terbentuknya pengambilan kebijakan IMF, dimana terjadi perumusan kebijakan paket bantuan ekonomi kepada negara-negara yang terkena krisis. Kedua adalah faktor-faktor eksternal IMF, yaitu adanya negara-negara besar (Amerika Serikat dan Jepang) yang mempengaruhi proses pengambilan kebijakan bantuan ekonomi IMF. Kedua variabel eksternal ini selanjutnya akan diukur secara kualitatif dengan menggunakan data-data sekunder.Variabel internal merupakan variabel selanjutnya yang menjadi bagian dari proses analisis. Dalam variabel ini terdapat sekurang-kurangnya tiga variabel utama yaitu politik, ekonomi dan sosial. Kemudian dari ketiganya diambil satu sampai dengan empat indikator yang kemudian diukur secara kualitatif dengan menggunakan data-data sekunder. Selanjutnya secara metodologis kedua variabel akan digunakan untuk melihat tidak efektifnya bantuan ekonomi IMF di Indonesia."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang motivasi dan tujuan bantuan luar negeri Uni Eropa (UE) kepada Indonesia periode 2002-2011 serta kesesuaian pelaksanaan pemberian bantuan tersebut dengan lima kriteria Deklarasi Paris 2005. Teori yang digunakan untuk meneliti motivasi dan tujuan pemberian bantuan UE adalah teori politik bantuan luar negeri. Selanjutnya, lima kriteria dalam Deklarasi Paris 2005 digunakan untuk menganalisis kesesuaian pelaksanaan bantuan UE di Indonesia. Hasil penelitian menemukan adanya fakta tentang empat motivasi pemberian bantuan UE antara lain ide yang mendasari, institusi dan organisasi yang berperan dalam menentukan pemberian bantuan serta kepentingan. Hal yang tidak kalah penting adalah identifikasi tiga tujuan pemberian bantuan yaitu diplomatik, pembangunan serta komersial. Kemudian, dalam faktanya, pelaksanaan pemberian bantuan UE masih belum sesuai dengan kelima kriteria Deklarasi Paris 2005 sehingga menyebabkan ketidakefektifan pemberian bantuan.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the motivations and purposes of the European Union (EU) foreign aid program and its implementation in Indonesia between 2002 until 2011. The research uses the political of foreign aid theory and the five criteria of Paris Declaration 2005 to analyze those two subjects mentioned above. The result of the research found four motivations and three purposes which are believed to be The EU’s motivations and purposes concepting foreign aid program in Indonesia. Those motivations are idea, organization, institution and interest and the three purposes are diplomatic, development and commercial. Then, the EU assistance still does not meet the five criteria of Paris Declaration 2005. The ineffective of EU’s foreign aid program may be caused by the EU character which is likely to dominate the implementation of aid distribution in Indonesia."