Ditemukan 158898 dokumen yang sesuai dengan query
Jakarta: Tatanusa, 2007
346.06 PER
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Jakarta: Panca Usaha, 2007
346.06 IND u
Buku Teks SO Universitas Indonesia Library
Nadya Victaurine
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
S23549
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2008
346.06 UND
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Bandung: Citra Umbara, 2007
346.06 UND
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Agus Rudijanto
"Tesis ini membahas tanggung jawab direksi perseroan terbatas dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu dengan tenaga kerja, Berdasar Undang-undang Nomor. 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas dan Undang-undang No. 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, sehingga penelitian ini berbasis pada analisis terhadap norma hukum, baik hukum dalam arti peraturan perundang- undangan, maupun hukum dalam arti putusan pengadilan. Hasil penelitian menyarankan bahwa dalam pembuatan perjanjian kerja waktu tertentu perlu diperhatikan pihak yang berwenang menandatangani perjanjian itu; Hanya yang berwenang yang boleh menandatangani surat perjanjian; perlu adanya peran aktif pemerintah untuk mengawasi pelaksanaan perjanjian ini; dan perlu dibentuk lembaga pengawas perjanjian kerja yang independen.
This thesis discusses the responsibilities of directors in making the limited implementation of the agreement and work with a certain time of labor, By Tax Act. 40 In 2007, the Limited Company and Act No. 13 in 2003, on Employment. This research is a qualitative research method using a normative juridical research, so this research is based on the analysis of legal norms, both in terms of legal regulations, and law in the sense that the court decision. Results of research suggest that in making the agreement work time needs to the authorities that sign the agreement; Only authorized personnel should sign the agreement; need the active role of the government to oversee the implementation of this agreement, and supervisory agencies need to be agreement that the independent work."
Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
T36267
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Bandung : Citra Umbara, 2011
346.06 UND
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Louise Patricia
"Tesis ini membahas mengenai Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang merupakan sistem online yang diciptakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia guna pendaftaran proses pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas, proses persetujuan perubahan anggaran dasar, serta pemberitahuan perubahan anggaran dasar, dan/atau data Perseroan Terbatas. Sistem Administrasi Badan Hukum berbasis pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai landasan hukumnya. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa Notaris merupakan satusatunya kuasa dari para Pendiri Perseroan Terbatas dalam proses pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas dan juga kuasa dari Direksi Perseroan dalam proses persetujuan perubahan anggaran dasar dan juga pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan/atau data Perseroan Terbatas. Aplikasi Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) tentu diharapkan memiliki sinkronisasi dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Selain itu sebagai sistem online data-data yang di-input oleh Notaris ke dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) juga memiliki kekuatan pembuktian di mata hukum.
This Thesis deals with the Legal Entity Administration System (SABH) which constitutes an online system created by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic Indonesia for registering the process of legalization of Limited Liability Company legal entity, the process approval of amendment of article of association, and the notification of amendement of articles of association, and/or data of Limited Liability Companies. The Legal Entity Administration System based on Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies as its legal basis. Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies stipulates that Notary is the only proxy of the Founders of a Limited Liability Companies in the process of legalization of Limited Liability Company legal entity and also the proxy of the Board of Directors of the Company in the process of approval of amendment of articles of association and also the notification of amendment of articles of association and/or data of Limited Liability Company. The application of Legal Entity Administration System (SABH) is undoubtedly expected to be synchronized with Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. Apart from that, as an online system, the data inputted by a Notary into the database of legal Entity Administration System (SABH) also has legal evidential power."
Depok: Universitas Indonesia, 2011
T29311
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Jakarta: Departemen Hukum dan HAM RI, 2007
346.06 IND u
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Eddie Prabowo Dewanda
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
S24210
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library