Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Migas merupakan SDA yang memberikan kontribusi kepada penerimaan negara, sehingga permasalahan yang berkaitan dengannya membutuhkan perhatian dari pemerintah. FTP merupakan konsep yang diterapkan dalam kontrak bagi hasil migas, yang merupakan penyisihan dalam prosentase tertentu dari nilai produksi sebelum dilakukan pengurangan-pengurangan lainnya. FTP dibagi antara pemerintah dan kontraktor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengertian dan konsep FTP, perlakuan pajak dan kebijakan perpajakan atas FTP bagian kontraktor KBH yang masih unrecovered, serta menganalisis kebijakan dan administrasi perpajakan terhadap KBH Migas. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.Hasil Penelitian menyimpulkan tujuan FTP adalah untuk menjamin penerimaan pemerintah, dan FTP yang diterima kontraktor adalah hak dan penghasilan kontraktor, FTP bagian kontraktor terhutang pajak pada saat FTP diterima. PP 79 Tahun 2010 sebagai kebijakan perpajakan migas di tingkat hulu yang baru diterapkan, menegaskan kedudukan DJP sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan melakukan pemajakan terhadap kontraktor KBH, hasil penelitian menyarankan perlunya peraturan pelaksanaan yang mengatur lebih jelas perlakuan pajak penghasilan atas FTP bagian kontraktor KBH yang masih unrecovered, prosedur penyetoran PPh KBH serta pihak yang dimaksudkan dan ditunjuk sebagai auditor pemerintah, tata cara atau prosedur pemeriksaannya sehingga hasil pemeriksaan dapat diperlakukan sebagai hasil pemeriksaan DJP.

---

Oil and Gas are natural resources that contribute to the government revenue, the problems associated with them requires attention from the government. FTP is a concept applied in the oil and gas production sharing contracts, the allowance of a certain percentage of production before deducting other deductions. FTP is shared between government and contractors. This study aims to analyze the meaning and concept of FTP, tax treatment and taxation policies for the contractor's FTP share unrecovered PSC, and analyze policies and administration of taxes on PSC in oil and gas. This study is a descriptive qualitative research design.

The research results concluded the objective of FTP is to ensure government revenue, and FTP is the right and income contractor, the contractor FTP tax payable at the time of the FTP received and PP 79 Year 2010 as a tax policy at the level of upstream oil and gas newly applied, confirms the position of the DJP as an institution that has the authority to take PSC taxation, the results suggest the need for regulations governing the implementation treatment of income tax on the contractor's FTP share of unrecovered PSC, payment procedures of income tax of contractor?s PSC and the intended party and was appointed as government auditor, an audit procedures that results can be treated as a result of the DJP."

"ABSTRACTPajak Penghasilan di sektor hulu minyak dan gas bumi merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat potensial, namun kerap kali dalam pelaksanaan pengenaannya timbul masalah, terutama terkait pemeriksaan besaran pajak penghasilan yang dibebankan kepada Wajib Pajak yang dalam hal ini adalah Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Maka dari itu skripsi ini akan melakukan analisis terhadap peraturan terkait pengenaan Pajak Penghasilan dalam rangka kontrak bagi hasil di sektor hulu minyak dan gas bumi serta mencoba memberikan solusi yang tepat melalui metode penelitian yuridis normatif dengan melakukan studi kepustakaan serta melakukan elaborasi terhadap teori hukum antar wewenang dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Melalui elaborasi tersebut diharapkan permasalahan mengenai tumpang tindih kewenangan yang menyebabkan ketidakpastian hukum dalam proses pengenaan pajak penghasilan di sektor hulu minyak dan gas bumi dapat diperbaiki, dengan diperbaikinya masalah tersebut diharapkan gairah investasi di sektor hulu minyak dan gas bumi dapat didorong lebih maksimal sehingga ketahanan energi nasional terutama yang bersumber dari sumber daya alam minyak dan gas bumi dapat terwujud.

---

ABSTRACTIncome tax at the upstream oil and gas sector is one of the potential sources of the state income, nonetheless, this imposition is frequently problematic mainly about the examination for the tax amount which charged to the taxpayer or as known as the Contractor of the Cooperative Contract. Therefore, this thesis will analyze towards the regulations about the imposition of tax income on the production sharing contract at the upstream oil and gas sector in Indonesia and provide a proper solution through the normative judicial research by conducting literature studies and elaborate the theory of inter-authority law yet principles of good governance. Using that elaborate, hopefully the overlapping authority which causing legal uncertainty in imposing income tax can be improved, so that it can increase the investment in upstream oil and gas sector and national energy endurance can be realized."

"Laporan magang ini membahas tentang sengketa pajak Bentuk Usaha Tetap ldquo;BUT rdquo; ABC selaku kontraktor Production Sharing Contract ldquo;PSC rdquo; , keterkaitannya dengan pemenuhan peraturan perpajakan mengenai proses penyelesaian sengketa pajak di Indonesia, serta asas lex specialis atas ketentuan perpajakan dalam PSC sebagaimana diatur dalam Pasal 33A Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap BUT ABC, pemeriksa pajak menghitung biaya Home Office Overhead ldquo;HOO rdquo; dan Secondee Reimbursement ldquo;SR rdquo; sebagai objek PPh Pasal 26 dan PPN atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean. Sedangkan mengacu pada PSC yang berlaku, kewajiban perpajakan BUT ABC hanyalah terbatas pada pajak penghasilan dan Branch Profit Tax sehingga PPN terutang sebagaimana disengketakan bukan merupakan kewajiban dan tanggungan BUT ABC. Selain itu, berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-604/MK.017/1998, pajak atas HOO dan SR sebagai biaya yang timbul dari kantor pusat seharusnya ditanggung pemerintah. Namun, karena kekosongan hukum rechtsvacuum, maka terkait apakah pajak ditanggung atau tidak ditanggung pemerintah masih menjadi perselisihan.

---

This internship report aimed to analyze the tax dispute of Bentuk Usaha Tetap ldquo BUT rdquo ABC as Production Sharing Contract Contractor, its correlation with the compliance of tax regulations on tax dispute resolution process in Indonesia, and the lex specialis principle of the taxation provisions in PSC as stipulated in Article 33A of Indonesian Law Number 36 Year 2008. Based on the tax audit conducted on BUT ABC, tax inspector calculated the cost of Home Office Overhead ldquo HOO rdquo and Secondee Reimbursement ldquo SR rdquo as tax objects of Article 26 Income Tax and VAT on The Utilization of Taxable Services from Outside Custom Area. This corrections conflict the applicable PSC which implied that tax obligation of BUT ABC is limited to income tax and Branch Profit Tax, so that VAT due as disputed is not a liability and dependant of BUT ABC. In addition, based on the Letter of Minister of Finance Number S 604 MK.017 1998, tax imposed on HOO and SR costs incurred by the head office should be borne by the government. However, due to the legal vacuum, whether the tax is borne by the government or not is still a dispute."

"Penelitian ini menganalisis pengaruh perubahan ketentuan kontrak bagi hasil khususnya ketentuan mengenai penggantian biaya operasi dan ketentuan lain yang berpengaruh terhadap investasi pada blok minyak dan gas bumi. Penelitian ini menggambarkan investasi yang berdasarkan kontrak bagi hasil yang berlaku di Indonesia yaitu kontrak bagi hasil block basis, kontrak bagi hasil POD basis, dan kontrak bagi hasil gross split. Dengan adanya perubahan ketentuan kontrak apakah blok minyak dan gas bumi layak dikelola atau dikembalikan kepada pemerintah, bagaimana dampak pada penerimaan pemerintah, serta bagaimana optimalisasi pengelolaan blok minyak dan gas bumi. Sampel penelitian ini adalah kegiatan investasi kontraktor yang merupakan pengelola blok minyak dan gas bumi pada Blok X selama periode kontrak bagi hasil. Kontribusi utama penelitian adalah memberikan pemahaman bagi dunia pendidikan mengenai investasi pada blok minyak dan gas bumi.

---

This study analyzed the effect of changes in the terms of production sharing contracts in particular provisions concerning the reimbursement of operating and other conditions that affect of the oil and gas investment. This study illustrates investment by all the contract are PSC block basis, PSC POD basis, and PSC gross split. With the change in the contract terms if oil and gas blocks worth a managed or returned to the government, how the impact on government revenues, and how to optimize the management of oil and gas block. Samples were contracting investment activity which is the block of oil and gas in Block X for the PSC period. The main contribution of this research is to provide an understanding for education about the investing in oil and gas blocks."

"Tesis ini membahas kedudukan Negara dalam PSC Migas berkaitan telah berpindahnya hak dan kewajiban dari BP Migas ke SKK Migas. Pembahasannya dititik beratkan pada sampai sejauh mana tanggung jawab Negara dalam PSC. Untuk menjawabannya, penulis melakukan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Berkaitan dengan jenis peneilitian yuridis, penulis juga menggunakan peraturan yang terkait dengan migas. Akhirnya penulis mendapat kesimpulan bahwa setelah berpindah ke SKK Migas, kedudukan Negara berubah menjadi pihak dalam perjanjian. Perubahan ini membawa makna bahwa Negara bertanggung jawab sepenuhnya atas terlaksanakannya kewajiban dalam PSC.

---

The focus of this study is the position of the state on Production Sharing Contract (PSC) of Oil and Gas related the transfer of rights and obligations from BP Migas to SKK Migas. The concern of this discussion is about the responsibility of the State on PSC. This is "yurudis normatif" research that uses secondary data and some regulations related migas. Finally, the conclusion of this discussion is that after the transfer, the position of the state has changed to be the party on the agreement. This change means that the State is fully responsible on every performance of obligations that is mentioned on the PSC."

"Skripsi ini membahas tentang pengaruh ketentuan baru yaitu Pedoman Tata Kerja BP Migas No. 40 Tahun 2010 tentang Abandonment and Site Restoration yang dikeluarkan setelah suatu Kontrak Bagi Hasil di tanda tangani dalam hal ini adalah Kontrak Bagi Hasil Blok C. Ketentuan baru ini dikeluarkan oleh badan pelaksana selaku pembuat peraturan dan juga pihak dalam kontrak. Ketentuan tersebut mengatur hal yang baru yaitu mengenai Penempatan Dana ASR dalam rekening bersama di bank dalam bentuk persero. Kontraktor dalam Blok C tidak mematuhi ketentuan tersebut, karena menganggap ketentuan tersebut tidak ada dalam kontrak yang mereka tanda tangani. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif dengan tipologi deskriptif serta dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menyarankan bahwa Pedoman Tata Kerja BP Migas No. 40 Tahun 2010 harus tetap berlaku di Kontrak Bagi Hasil Blok C.

---

This thesis discusses the impacts of new regulation, BP Migas Work Procedure Guidelines No. 40/2010 concerning The Abandonment and Site Restoration, which has been issued after Production Sharing Contract of Block C was ratified. This regulation is issued by the implementing agency as a regulator and a party of the pertinent contract. This regulation stipulates a new provision that the contractor shall transfer abandonment and the site restoration fund to an escrow account in government bank. The Contractors in Block C do not comply with the regulation, because they consider that such regulation is not postulated in The Production Sharing Contract of Blok C. This study uses normative juridical approach with a descriptive typology and a qualitative method. The result thereof is to suggest that BP Migas Work Procedures Guidelines No.40/2010 shall be applied to The Production Sharing Contract of Block C."

"Industri perminyakan merupakan suatu bisnis yang penuh risiko teknik, operasional, politik maupun ekonomi- Risiko ekonomi biasanya terutama disebabkan oleh perkembangan harga minyak dan kebijakan negara yang bersangkutan dalam menentukan keuntungan yang wajar (reasonable return) bagi perusahaan minyak Kontraktor Production Sharing (KPS) melalui kebijakan fiskal maupun non fiskal.Dalam mengembangkan industri migas secara optimal, Pemerintah ingin memberikan insentif-insentif yang menarik agar para investor kontraktor producing sharing tertarik menanamkan investasinya di Indonesia dalam bidang migas. Namun demikian Pemerintah c.q. Direktorat Jenderal Pajak memiliki sikap yang dapat dikatakan kontradiktif. Pokok permasalahannya, pada satu sisi pemerintah menginginkan adanya peningkatan aktivitas di bidang industri minyak dan gas bumi dengan memberikan kemudahan-kemudahan kepada Kontraktor Production Sharing dalam bentuk insentif/pembagian keuntungan yang lebih menarik, agar penerimaan negara dan hasil minyak bertambah dan aktivitas eksplorasi dan eksploitasi tumbuh terutama untuk Indonesia bagian timur, tetapi di lain pihak, saat ini pemerintah c.q. Direktorat Jenderal Pajak sedang melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak dan memperluas subjek dan objek pajak, dalam hal ini Kontraktor Producing Sharing menjadi suatu target dan berpotensi didalam penerimaan pajak. Dampak dari perluasan dan intensifikasi pajak ini secara langsung dapat menaikan biaya operasi yang pada akhirnya akan mempengaruhi penerimaan negara dari sektor minyak dan gas bumi dan akhirnya akan berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi lainnya, seperti energi, penggerak mekanisme industri, teknologi, komunikasi, transportasi dan juga rumah tangga, yang pada gilirannya akan berpengaruh terhadap investasi jangka panjang.Dilatarbelakangi permasalahan tersebut, Penulis melakukan berbagai pengujian untuk mencari suatu solusi agar para Kontraktor Producing Sharing mendapatkan suatu kepastian hukum dalam melaksanakan aktivitasnya.Pengujian dilakukan Penulis terutama dengan menggunakan metodologi observasi langsung dan studi pustaka. Dari pengujian yang dilakukan, Penulis menyimpulkan bahwa ada perbedaan persepsi antar badan Pemerintah dalam mengimplentasikan peraturan-peraturan yang terkait dengan perpajakan Kontraktor Producing Sharing. Agar tidak terjadi perbedaan persepsi, Penulis menyarankan agar Undang-undang migas direvisi dan disinkronisasi dengan undang-undang di bidang perpajakan."

"Laporan ini membahas tentang perhitungan pajak BUT EMP ABC. BUT EMP ABC merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi di wilayah kerja Blok ABC PSC. Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 79 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Migas menjadi salah satu tujuan pembahasan mengenai laporan ini untuk dapat melihat, menganalisis, dan menguraikan dampak atas peraturan tersebut atas Pajak Penghasilan Minyak dan Gas Bumi BUT EMP ABC. Pemeriksaan atas biaya operasi yang dikembalikan menghasikan adanya temuan-temuan yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 sehingga mempengaruhi besaran pajak BUT EMP ABC nantinya.

---

This report discusses the tax calculation of BUT EMP ABC. BUT EMP ABC is a company that engaged in the upstream oil and gas in the working area of ABC PSC. The issuance of Government Regulation No. 79 of Operating Cost to Returned (cost recovery) and Treatment of Income Tax in Sector Upstream Oil and Gas become one of the main discussion on this report in order to view, analyze, and describe the impact of these regulations on Oil and Gas Income Tax of BUT EMP ABC. The examination of company?s cost recovery resulted in the findings that are not in accordance with Government Regulation No. 79 Year 2010 thus affecting the amount of income tax BUT EMP ABC later."

"ABSTRAKSistem kontrak bagi hasil standar merupakan sarana pemerintah dalam mengelola cadangan minyak dan gas bumi demi kelangsungan pasokan energi ke pasar dalam negeri dan pasar ekspor. Pada sistem kontrak bagi hasil standar pembagian produksi antara pemerintah dan kontraktor adalah 85/15 untuk minyak dan 70/30 untuk gas bumi, disamping itu khusus untuk kontraktor minyak diwajibkan untuk menjual 25% dari bagiannya ke pasar domestik dengan harga 15% dari harga minyak ekspor. Simulasi sistem kontrak bagi hasil industri minyak dan gas bumi dengan dinamika sistem (system dynamics) menunjukkan bahwa harga minyak dan besarnya bagi hasil kontraktor merupakan faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas, sedangkan Domestic Market Obligation (DMO) bukan merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas. Kebijaksanaan sistem kontrak bagi hasil altematif menggunakan perbandingan rata-rata antara cadangan terbukti dengan produksi minyak atau gas (rasio cadangan) sebagai indikator besarnya bagi hasil kontraktor. Pada saat rasio cadangan mendekati harga minimum pemerintah akan menaikan bagi hasil, sebaliknya bila rasio cadangan mendekati harga maksimum pemerintah akan menurunkan bagi hasil kontraktor. Hasil simulasi pada beberapa kondisi harga minyak menunjukkan bahwa kebijaksanaan bagi hasil alternatif lebih menguntungkan pemerintah dan kontraktor daripada sistem bagi hasil standar.

---

ABSTRACTProduction Sharing Contract (PSC) Standard is a government instrumentin oil and gas reserves management for energy resources continuity into domesticand export markets. Production share in PSC Standard is 85/15 for oil field and70/30 for gas field. The oil contractors have to supply 25% from that share todomestic market, namely The Domestic Market Obligation (DM0) policy. Theprice of DM0 is 15% from export oil price.PSC simulation result for oil and gas industry with system dynamicsapproach show that oil price and production sharing are sensitive parameters tooil and gas exploration and production activities, otherwise DM0 is not sensitiveparameter to oil and gas exploration and production activities.The PSC policy modification uses proven reserves to production averageratio (proven reserves' ratio) as sharing indicator. Decreasing proven reserves'ratio close to minimum proven reserves' ratio price list is responded by increasingcontractor share, otherwise increasing proven reserves' ratio close to maximumprice list is responded by decreasing contractor share.The simulation results of production sharing modification for various oilprices show better performance than PSC Standard policy for both governmentand contractor."