Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 (“UU Persaingan Usaha”) dan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 (“PP Persaingan Usaha”), tidak mengatur pengambilalihan aset. Padahal pengambilalihan aset khususnya yang bernilai signifikan dapat mengganggu persaingan usaha yang sehat. Ketiadaan pengaturan pengambilalihan aset dalam kedua peraturan perundang-undangan Persaingan Usaha menyebabkan KPPU menerbitkan peraturan KPPU No. 3 Tahun 2019 ("Perkom No. 3 Tahun 2019) yang salah satu ketentuannya mengatur tentang pengambilalihan aset. Keberadaan pengaturan pengambilalihan aset dalam Perkom No. 3 Tahun 2019 menimbulkan permasalahan yuridis mengenai: (i) kewenangan KPPU untuk mengatur pengambilalihan aset, dan (ii) harmonisasi norma dan kekuatan mengikat dari ketentuan pengambilalihan aset dalam Perkom No. 3 Tahun 2019 tersebut. Hal tersebut karena pengaturan pengambilalihan aset dalam Perkom No. 3 Tahun 2019 seharusnya dibuat berdasarkan perintah atau bersumber dari peraturan yang lebih tinggi. Sementara peraturan yang lebih tinggi yaitu UU Persaingan Usaha dan PP Persaingan Usaha tidak mengatur pengambilalihan aset. Permasalahan ini penulis teliti dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan melakukan penelahan peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang terkait. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa KPPU tidak berwenang mengatur pengambilalihan aset dan pengaturan pengambilalihan aset dalam Perkom No. 3 Tahun 2019 tidak harmonis dengan peraturan yang ada diatasnya dan tidak berlaku efektif.

---

Law No. 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition (“Business Competition Law”) and Government Regulation no. 57 of 2010 concerning Merger or Consolidation of Business Entities and Acquisition of Company Shares Which Can Result in Monopolistic Practices and Unfair Business Competition (“PP Business Competition”), does not regulate the acquisition of assets. Whereas, the acquisiton of assets, especially those of significant value, can disrupt fair business competition. The absence of arrangements for the acquisition of assets in both of Business Competition Laws and regulations and the importance of arrangements for the acquisition of assets, have caused KPPU to issue KPPU's regulation No. 3 of 2019 which one of the provisions regulates the acquisitioh of assets. The existence of provision of the acquisition of assets in Perkom No. 3 of 2019 raises juridical issues regarding: (i) the authority of the KPPU to formulate provision for the acquisition of assets and (ii) harmonization of norms and binding powers of the provisions for the acquisition of assets as regulated in Perkom No. 3 of 2019. This is because, the provision concerning the acquisition of assets in Perkom No. 3 of 2019 should be made based on orders or sourced from higher regulations, whereas the higher regulations, namely the Business Competition Law and the Business Competition Regulations do not regulate the acquisition of assets. This problem examined by using a normative juridical research method by examining the laws and regulations and related books. The results of this study indicate that KPPU does not have the authority to formulate provisions for the acquisition of assets and provisions for the acquisition of assets as regulated in Perkom No. 3 of 2019 is not in harmony with the existing laws and regulations and is not effective and has no binding legal force."

"Studi ini menyelidiki pengaruh ESG Score terhadap performa perusahaan (operasional, keuangan, dan pasar) di industri environmentally sensitive. Studi ini menganalisis pengaruh ESG score terhadap performa perusahaan sebelum dan selama krisis pandemi Covid-19 di negara emerging market untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda untuk melengkapi kesenjangan dalam penelitian yang ada. Untuk menguji hipotesis, peneliti menggunakan regresi dengan panel data menggunakan database Thomson Reuters Refinitiv Eikon™ untuk menganalisis data dari 704 perusahaan dengan kategori environmentally sensitive terdaftar yang dipilih dari 16 negara emerging market antara tahun 2016 dan 2021. Temuan yang diperoleh dari hasil empiris menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara ESG Score dan kinerja operasional (ROA), kinerja keuangan (ROE) dan kinerja pasar (TQ) perusahaan sebelum krisis pandemi Covid-19. Temuan lainnya, tidak ada hubungan yang signifikan juga antara ESG Score dan ROA, ROE dan TQ. Studi ini menyoroti apakah pandemi Covid-19 berkontribusi pada hubungan antara ESG Score dan kinerja perusahaan, terutama untuk industri environmentally sensitive di negara emerging market

---

This study investigates the effect of ESG Score on firm performance (operational, financial, and market) in environmentally sensitive industries. This study analyzes the effect of ESG score to firm performance before and during the Covid-19 pandemic crisis in emerging market countries to see from different perspectives to complement the gaps in existing research. To test the hypotheses, researcher used regression with panel data using the Thomson Reuters Refinitiv Eikon™ database to analyze data from 704 environmentally sensitive listed companies selected from 16 emerging market countries between 2016 and 2021. The findings obtained from the empirical results show that there is no significant relationship between ESG Score and operational performance (ROA), financial performance (ROE) and market performance (TQ) of companies before the Covid-19 pandemic crisis. Another finding is that there is no significant relationship between ESG Score and ROA, ROE and TQ during the pandemic crisis. This study highlights whether the Covid-19 pandemic contributes to the relationship between ESG Score and firm performance, especially for environmentally sensitive industries in emerging market countries."

"PT. S telah bergerak dalam perdagangan pewarna dan perasa makanan di Indonesia selama tujuh belas tahun. Meskipun pasar makanan dan minuman di Indonesia masih terus berkembang namun PT. S mengalami performa kurang baik selama beberapa tahun terakhir. Kegiatan operasional dan manajemen lokal yang dinilai kurang efisien mengakibatkan perusahaan harus mengubah strategi agar tetap mampu bersaing dan bertahan dalam industri. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan melakukan evaluasi atas perubahan model bisnis, menggunakan studi kasus model kualitatif deskriptif, dan unit tunggal. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi data, studi dokumen dan wawancara. Metode pengolahan data dilakukan dengan menggunakan triangulasi. Metode analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan analisis rantai nilai dan manajemen biaya strategis dengan berfokus pada manajemen biaya berpusat pada aktivitas dan analisis profitabilitas pelanggan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perubahan model bisnis ini cukup berhasil untuk meningkatkan kinerja perusahaan secara finansial namun ada beberapa proses yang dapat ditingkatkan.

---

PT. S has been in Indonesia's food colors and flavors trade for seventeen years. PT. S has not been performing well in recent years, even though Indonesia's food and beverage market is growing. The inefficient local operational and management activities forced its head office to change its strategy to survive and remain competitive in the industry. This study aims to evaluate the impact of change in the business model. A descriptive qualitative model with the case study method and a single unit for analysis were used. Data collection is done by observation, a document study, and interviews. Furthermore, the triangulation method was used to process the data, then analyzed through value chain analysis and strategic cost management. The analysis also focuses on activity-based cost management and customer profitability. The result shows that this business model successfully improves the company's financial performance, though several processes need further attention."