Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini merupakan sebuah telaah kritis terhadap pemikiran Michel Foucault dan Anthony Synnott mengenai kepemilikan tubuh individu. Melalui Foucault tubuh diartikan sebagai hal yang patuh terhadap relasi kuasa yang dicerminkan melalui berbagai pengawasan (panopticon) sehingga tidak ada ruang gerak untuk tubuh, sementara Anthony Synnott melihat tubuh sebagai bagian dari sosial yang tidak bisa dilepaskan dari konstruksi sosial sehingga tubuh terbentuk sedemikian rupa dan menjadi tubuh sosial. Penelitian ini berusaha untuk menunjukkan benang merah yang berada di antara tubuh yang patuh dan tubuh sosial sehingga terlihat bahwa tubuh individu tidak bisa dimiliki karena berada di dalam relasi kuasa dan sosial.

---

This undergraduate thesis is a critical analysis of Michel Foucault and Anthony Synnott's theories about the possession of individual body. Based on Michel Foucault, the body is defined as a docile entity which enslaved by power relation that can be seen through some kind of surveillances called panopticon. In consequence, there is no free space for the body. Antony Synnott sees the body as part of social relation which cannot be separated from its construction. From this point the body is being constructed to be the body social. This undergraduate thesis is a serious effort to points out the general connection between the docile body and the social body which indicate that the possession of individual body cannot be attained, because the body is being placed under power and social relation."

"Skripsi ini membahas mengenai bagaimana penguasaan terhadap benda virtual (virtual property), dan untuk menganalisis hal tersebut dapat dilihat dari teori-teori serta konsep-konsep dari para ahli mengenai kebendaan dan penguasaan, serta perkembangannya. Konsep serta teori yang diambil tidak hanya yang ada pada sistem hukum civil law, yang mana sistem hukum tersebut merupakan sistem hukum yang dianut oleh hukum Indonesia, tetapi juga memasukkan konsep serta teori yang ada dan berkembang dalam sistem hukum common law, karena konsep dan teori mengenai benda virtual (virtual property) dan penguasaannya lebih banyak serta mendalam dibahas oleh para ahli dari negara yang menganut sistem hukum common law, sekaligus menjadi pembanding agar dapat kita ketahui bagaimana penguasaan terhadap benda virtual (virtual property) yang ada dalam sistem hukum common law dan bagaimana seyogyanya atau semestinya apabila ingin diterapkan dan diatur lebih jelas mengenai benda virtual (virtual property) dalam sistem hukum civil law yang dianut oleh Indonesia. Tetapi konsep dan teori yang dianalisis dan dibandingkan tidak hanya mengenai benda vitual (virtual property), dibandingkan juga mengenai konsep dan teori penguasaan itu sendiri antara sistem hukum common law dengan sistem hukum civil law. Serta disinggung pula mengenai perbedaan dari Virtual Property dan Digital Property yang mungkin apabila sekilas dilihat kedua hal tersebut adalah sama, namun sebenarnya tidak.

---

This study reviews on the possession and ownership of virtual property and analyses the concept as from perspectives of specialists’ theories of property and ownership, as well as the development. The selected concepts and the theories were not only taken from the system of civil law, which what Indonesia’s law is abiding to, but also were taken from the existing and developing system of common law. This is due to the more and deeper discussions of the concept and theory of virtual property and its ownership done by specialists whose countries abide the system of common law, as well as to link the capability of the ownership of virtual property by common law system to be implemented properly as by the civil law, which Indonesia abides to. In other words, the analyzed concepts and theories were not only respected only to the virtual property, but also were compared to the concepts and theories of the ownership based on common and civil law systems. This thesis also discusses the differences between virtual and digital property, which frequently mistaken as the equal concepts."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kerasukan sebagai liminalitas dalam anime Jujutsu Kaisen karya MAPPA Studio. Data primer diperoleh dari anime Jujutsu Kaisen dengan menggunakan teknik dokumentasi. Adegan-adegan yang dianggap mengandung liminalitas dikumpulkan dan dipilah. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka menggunakan artikel jurnal, buku, dan bahan akademis lainnya yang ditemukan di internet. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah liminalitas oleh Victor Turner dan kerasukan ilahi oleh Joshua Samuel. Penelitian ini menemukan unsur liminalitas dalam kerasukan yang dialami Itadori Yuji oleh Ryomen Sukuna, yang ditandai dengan karakteristik ganda Itadori, yang menunjukkan atribut unik "antara dan di antara". Tokoh utama Itadori Yuji memiliki identitas dan status sosial yang ambigu. Ritus peralihannya dari dunia manusia ke dunia penyihir jujutsu penuh dengan konflik personal dan ideologis, sebagian besar terkait dengan kutukan yang ada di dalam dirinya. Ikatannya dengan Sukuna saling merusak, karena Sukuna berencana untuk mengambil alih tubuhnya dan Itadori bertujuan untuk mengeksekusinya, namun Itadori tanpa disadari berfungsi sebagai penyambung lidah dan verifikator keberadaan Sukuna sebagai bayaran atas kekuatan yang ia terima.

---

This study aims to explain possession as a liminality in Jujutsu Kaisen anime by MAPPA Studio. Primary data is obtained from the anime Jujutsu Kaisen using documentation techniques. Scenes considered to contain liminality are compiled and sorted. Secondary data is obtained through a literature study consisting of journal articles, books, and other academic materials found on the internet. Theories used in this study are liminality by Victor Turner and divine possession by Joshua Samuel. This study discovers elements of liminality in Itadori Yuji's possession by Ryomen Sukuna, as shown by double characteristics that belong to Itadori, showcasing the unique attributes of "betwixt and between''. The protagonist Itadori Yuji has an ambiguous identity and social standing. His rites of passage from the human world to the world of jujutsu sorcerers are rife with personal and ideological conflicts, most of which related to the curse residing within him. His bond with Sukuna is mutually destructive, as Sukuna schemes to take over his body and Itadori aims to execute him, yet Itadori unwittingly serves as Sukuna’s mouthpiece and verificator in exchange of raw power. "

"Penelitian ini membahas mengenai fungsi akta perdamaian dalam penyelesaian sengketa kepemilikan sertipikat ganda. Dalam melakukan penelitian ini digunakan metode penelitian kepustakaan dengan menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen. Sengketa kepemilikan sertipikat ganda yang terjadi dapat diselesaikan di luar pengadilan yang dilakukan dengan cara damai, sukarela, cepat dan murah. Dengan demikian sangat beralasan apabila dalam penyelesaian sengketa kepemilikan sertipikat ganda antara Tuan HNI dengan Tuan HAN sepakat diselesaikan dengan membuat akta perdamaian di hadapan Notaris yang merupakan alternatif untuk menyelesaikan sengketa terhadap kepemilikan sertipikat ganda, karena akta perdamaian yang dibuat dihadapan Notaris sebagai akta Otentik yang memiliki kekuatan pembuktian lahiriah, formal dan material, sehingga keberadaan akta perdamaian tersebut dianggap mempunyai kekuatan mengikat sama dengan putusan hakim pada tingkat akhir, baik putusan kasasi maupun peninjauan kembali. Akta perdamaian yang dibuat dalam bentuk otentik mengikat para pihak yang bersengketa untuk mematuhi isi perjanjian tersebut, dan dijadikan dasar oleh Kantor Pertanahan Kota Depok untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan sesuai dengan visi dan misi Kantor Pertanahan Kota Depok, yaitu mewujudkan tertib hukum bidang pertanahan dengan cara menyelesikan sengketa, konflik dan perkara pertanahan yang muncul melalui musyawarah antara para pihak yang bersengketa.

---

This study discusses the function of deed of peace in settling disputes related to possession of double certificates. The method of literature research is used in this study by using secondary data obtained through studying documents. Disputes on possession of double certificates can be settled out of court amicably, voluntarily, quickly and affordably. Hence, it is reasonable that settlement of dispute on possession of double certificates between Mr. HNI and Mr. HAN is performed by drawing up a deed of peace before a notary. This is an alternative way to settle disputes on possession of double certificates because a deed of peace drawn up before a notary serves as an authentic document which has physical, formal and material authentication power. Hence, the existence of a deed of peace made authentically is considered having the same binding force as a judge verdict of the last instance whether it is a cassation or a review. A deed of peace drawn up to settle disputes on possession of double certificates serve as a strongest and fullest form of proof and gives actual contribution to settlement of disputes quickly and affordably. A deed of peace drawn up authentically serves as an agreement binding the disputing parties to comply with its content. A deed of peace serve as the basis to settle disputes out of court which is in line with the vision and mission of the Depok City Land Office, namely to materialize law order in the agrarian affairs by settling disputes, conflicts and cases of land through deliberation to reach a consensus between the disputing parties."