Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai strategi intervensi militer asing melawan Islamic State of Iraq and Syria ISIS di Irak dan Suriah sejak tahun 2014 sampai 2017. Kerangka pemikiran yang digunakan untuk menjelaskan tema di atas adalah konsep intervensi militer, perang asimetris dan kemunduran organisasi terorisme. Analisa tesis ini akan diarahkan untuk menjawab pertanyaan strategi  intervensi militer apa yang dilakukan oleh pihak asing seperti koalisi AS, Rusia, Iran, dan negara diluar Irak dan Suriah. Penelitian ini menggunakan studi pustaka dan wawancara. Dari data tersebut ditemukan bahwa, kekuatan ISIS berasal dari strategi konvensional dan asimetris untuk memperluas dan mempertahankan kekuasaannya. Kekuatan ISIS ini membuat pemerintah Irak dan Suriah meminta intervensi asing untuk melawan gerakan terorisme ini. Terdapat dua strategi intervensi militer yang digunakan dalam upaya ini, yaitu strategi diplomatik dan strategi militer.  Melalui metode kualitatif yang menggunakan berbagai sumber yang relevan, tesis ini membangun argumen bahwa intervensi militer yang dilakukan oleh pihak asing merupakan langkah strategis dalam upaya menghancurkan ISIS serta kembali menstabilkan kondisi keamanan Irak dan Suriah. Hal ini dibuktikan dengan berkurangnya wilayah yang dikuasai ISIS, jumlah pasukan, serta kondisi fiskal hingga akhir 2017.

---

ABSTRACTThis study discusses the strategy of foreign military intervention against the Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) in Iraq and Syria from 2014 to 2017. The concept of  military intervention, asymmetric warfare and declining of terrorist organizations are used to explain the effect of military intervention to the decline of ISIS. The analysis of this thesis will be directed to explain military intervention strategies which were conducted foreign parties such as the US, Russia, Iran and other countries outside Iraq and Syria. This study uses literature and interviews method. The author found that the power of ISIS is originated from conventional and asymmetrical strategies to expand and maintain its power. The power of ISIS has made the Iraqi and Syrian governments ask foreign intervention to fight this terrorism movement. There are two military intervention strategies used in this effort, diplomatic and military strategy. From various relevant sources with qualitative methods, this thesis builds the argument that military intervention which was carried out by foreign parties is a strategic step in efforts to destroy ISIS an stabilize the security in Iraq and Syria. This is proven by the reduction of ISIS-controlled areas, number of troops, and fiscal conditions until the end of 2017."

"Majalah Dabiq sebagai salah satu corong media propaganda ISIS diisi oleh berbagai konten propaganda baik berupa gambar maupun tulisan yang melukiskan ISIS sebagai pahlawan. Dalam kurun masa terbitnya yang singkat, Dabiq mencapai jangkauan yang luas karena telah diterjemahkan dalam berbagai bahasa dan disebarkan lewat internet. Riset ini bermaksud menambah studi mengenai teks-teks naratif dalam artikel Dabiq. Dengan pendekatan kualitatif, studi kepustakaan, dan metode penelusuran teks, tesis ini mengupas salah satu jenis artikel dalam Dabiq, yaitu artikel yang memuat profil martir ISIS yang tewas dalam pertempuran. Analisis tematik deduktif digunakan untuk melihat tema-tema hero's journey dalam dua belas artikel tentang anggota ISIS yang tewas, dan menempatkannya dalam konteks fandom sesuai dengan teori peperangan naratif. Temuan riset ini adalah banyaknya kemiripan antara isi artikel dengan tema-tema hero's journey dimaksudkan supaya pembaca dapat merasa beresonansi dengan pengalaman si anggota ISIS yang dituliskan sebagai seorang pahlawan sehingga beralih mendukung ideologi ISIS dengan harapan bahwa dirinya juga dapat meraih keagungan dan kejayaan yang serupa. Riset ini ditutup dengan saran untuk melakukan kontranarasi. Langkah awal yang dapat dilakukan pada seseorang yang teradikalisasi adalah menemukan pada tahapan hero's journey apa ia saat ini, lalu memutuskan pendekatan deradikalisasi yang cocok untuknya.

---

Dabiq magazine as one of the media mouthpieces of ISIS propaganda is filled with various propaganda content in the form of both images and writings that painted ISIS as heroes. Within a short period of publication, Dabiq has achieved a wide reach as it has been translated into various languages and distributed via the internet. This research aims to add to the study of narrative texts in Dabiq articles. Using a qualitative approach, literature research, and textual analysis methods, this thesis examines one type of article in Dabiq, which features profiles of ISIS martyrs who died in battle. Deductive thematic analysis is used to find the hero's journey themes in twelve articles about deceased ISIS members, and place them in the context of fandom according to narrative warfare theory. The finding of this research is that the many similarities between the content of the articles and the hero's journey themes are intended to allow readers to resonate with the experience of the ISIS members who were written as heroes, and thus to support the ideology of ISIS in the hope that they too can achieve similar greatness and glory. The research concludes with a suggestion for counter-narratives. The first step that can be taken for someone who is radicalized is to find out what stage of the hero's journey they were currently in, and then decide which deradicalization approach is suitable for them."

"Penelitian ini bertujuan mengusulkan konsep dinar sebagai salah satu alat pembayaran dalam transaksi perdagangan international. Dinar dan Dirham dalam dunia Islam sudah digunakan sejak zaman sebelum Nabi Muhammad menjadi Khalifah, dan tetap digunakan di masa kepemimpinan Nabi Muhammad hingga Khalifah Ottoman pada tahun 1924. Berdasarkan studi literatur, Dinar mempunyai tingkat kestabilan yang lebih tinggi dibandingkan mata uang fiat yang saat ini digunakan. Mata uang yang digunakan dalam perdagangan internasional adalah mata uang dari negar maju yang dinilai memiliki nilai kestabilan yang lebih tinggi seperti US Dollar, Europe, Poundsterling. Namun, beberapa kajian juga menilai kekurangan dari mata uang (currency tersebut, karena nilainya yang fluktuatif dan menimbulkan kerugian bagi para pelaku pedagang international (eksportir dan importir).Analisa pada penelitian ini dilakukan untuk membandingkan kestabilan antara Dinar dengan US Dolar, serta melihat data transaksi perdagangan Internasional Indonesia dengan negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Berdasarkan Analisa trend data dari 2001-2019, diduga volatilitas Dinar lebih tinggi daripada US Dolar. Berdasarkan Uji Kausalitas Granger didapatkan bahwa variable Dinar secara statistic signifikan mempengaruhi nilai tukar US Dolar, dan tidak sebaliknya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan satu arah, yaitu hanya Dinar yang secara statistic signifikan mempengaruhi US Dolar. Berdasarkan pernyataan hasil perhitungan standar deviasi, dapat diputuskan bahwa Dinar Emas (DINAR) merupakan mata uang yang lebih stabil dibandingkan Dolar AS (USD). Hal tersebut dikarenakan Dinar Emas (DINAR) memiliki volatilitas yang lebih rendah dibandingkan Dolar AS (USD). Hasil analisis studi kasus perdagangan international antara Indonesia dengan anggota negara OKI didapatkan hasil bahwa untuk negara-negara tertentu yang memiliki nilai transaksi impor tidak terlalu besar (Indonesia meng-impor, dan lawan transaksi meng-ekspor), dimungkinkan penggunaan dinar diterapkan dengan mempertimbangkan kecukupan emas yang dimiliki Indonesia. Namun, perlu dilihat juga nilai kecukupan emas negara lawan transaksi tersebut, mengingat mereka juga memiliki nilai transaksi ekspor dengan Indonesia ( Indonesia meng-ekspor, dan negara lawan transaksi meng-impor dari Indonesia). Namun, untuk negara yang memiliki nilai transaksi impor besar, misal dengan Malaysia, tidak memungkinkan penerapan dinar sebagai alat tukar dilakukan, karena Indonesia tidak memiliki kecukupan emas. Apalagi jika mengikutsertakan impor migas dari negara timur tengah yang notabene juga anggota Negara OKI, maka penerapan Dinar sebagai alat pembayaran sangat tidak mungkin dilakukan.

---

exchange in international trading. Based on Islamic history, Dinar and Dirham had been used as medium of exchange before Rasulullaah Muhammad SAW became a prophet, and Rasulullah still used that medium and they still be used until The Ottoman Caliphate in 1924.

Based on the literature, Dinar has the highest stability level rather than fiat money that is used for now. In international trading, developed countries’s currencies are used as a medium of exchange, because their curencies were valued have more stabil, for example US Dollar, Euro and Poundsterling. However, there are many papers that found the shortage of the currencies, because they are fluctuating and cause losses in international trading transactions.

Analysis in this paper are aimed to compare the stability between Dinar and US Dollar, and also analyze international trading transaction between Indonesia and the members of Organization of Islamic Cooperation (OIC).

The result of trend analysis from data series within 2001-2019, Dinar’s volatility is higher than US Dollar. Granger Causalities test shows there is one way causality between Dinar and US Dollar, Dinar does cause ganger USD or statistically, Dinar influence significantly US Dollar, and not vice versa. The result of standard deviation calculation, was found that Dinar more stabil than USD. Based on case study analysis, for some country that Indonesia has transaction’s import amount not too big, it’s possible to apply dinar as a medium of exchange. This is considering the number of gold that Indonesia has. But, this paper doesn’t include oil and gas transaction. Indonesia imports oil and gas from middle east country which is the member of OIC with a big amount. And the gold that Indonesia has not sufficient to pay that big amount. By that, generally, Dinar couldn’t apply in International trading between Indonesia and the the few members of OIC. "

"Tesis ini akan membahas kewarganegaraan ditinjau dari perspektif hukum nasional Indonesia dan hukum internasional, dampak hak kewarganegaraan terhadap warga negara Indonesia yang turut serta sebagai Foreign Terrorist Fighters (FTF), serta saran perlindungan terhadap kewarganegaraan anak-anak dari warga Negara Indonesia yang terlibat sebagai FTF di Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) yang dapat menjamin kepastian hukum dan mendukung kepentingan hak asasi manusia di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan menggunakan data sekunder yang dianalisis secara deskriptif dengan metode penafsiran sistematis. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kebijakan untuk mencabut kewarganegaraan eks ISIS di Indonesia masih menimbulkan kontradiksi. Hukum internasional tidak memaksakan Negara kebangsaan secara langsung kewajiban untuk memulangkan anggota keluarga FTF. Meskipun demikian, beberapa komitmen yang relevan didirikan di bawah berbagai bidang internasional, hukum nasional yang mendukung repatriasiasi, sebagai pilihan terbaik untuk bertindak sesuai dengan internasional yang ada dalam kerangka kerja nasional. Dalam mengkaji status kewarganegaraan eks ISIS ini, penting untuk membedakan anak-anak dari orang dewasa karena hak atas kewarganegaraan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dan peraturan internasional Article 15 Universal Declaration of Human Rights 1948 dan Article 24 Section 3 the International Covenant on Civil and Political Right, serta Convention on the Reduction of Statelessness 1961. Meskipun demikian, pemerintah perlu mengkaji ulang kebijakan mencabut kewarganegaraan anak-anak dari warga negara Indonesia eks ISIS, bisa saja mereka melakukan hal itu karena tidak dalam kondisi bisa memilih. Jika mereka diterima, maka pemerintah harus siap dengan beberapa konsekuensi. Pertama, pemerintah perlu melakukan identifikasi dan pemilahan anak-anak yang dapat dibawa kembali ke Indonesia. Kedua, menyediakan fasilitas pelayanan Kesehatan dengan sumber daya manusia kesehatan jiwa yang memadai untuk intervensi psikologis anak-anak tersebut. Ketiga, menyiapkan program sosialisasi dan dukungan agar masyarakat dapat menerima anak yatim piatu kombatan ISIS, sebagai bentuk pemenuhan kewajiban pelindungan anak yang diatur dalam UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pemerintah perlu memandang anak-anak sebagai korban, bukan pelaku. Jangan sampai mereka harus menanggung dosa yang dilakukan orang tua mereka, seperti yang terjadi pada anak-anak bekas tahanan politik.

---

This thesis is aimed to discuss citizenship from the perspective of Indonesian national law and international law, the impact of citizenship rights on Indonesian citizens who participate as Foreign Terrorist Fighters (FTF), as well as advice on protecting the citizenship of children from Indonesian citizens who are involved in the FTF in the Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) which can guarantee legal certainty and support the interests of human rights in Indonesia. This research is a normative legal research and uses secondary data which is analyzed descriptively with a systematic interpretation method. The results of the study revealed that the policy to revoke ex-ISIS citizenship in Indonesia still creates contradictions. International law does not impose a national State directly on the obligation to repatriate FTF family members. Nonetheless, several relevant commitments were established under various international, national laws supporting repatriation, as the best option for acting in accordance with existing international frameworks. In reviewing the ex-ISIS citizenship status, it is important to distinguish children from adults because the right to citizenship has been regulated in Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, and international regulations Article 15 of the Universal Declaration of Human Rights in 1948 and Article 24 Section 3 of the International Covenant on Civil and Political Rights, as well as the Convention on the Reduction of Statelessness 1961. Nonetheless, the government needs to review the policy of revoking the citizenship of children of ex- ISIS Indonesian citizens, not in a state of being able to choose. If they are accepted, then the government must be prepared with some consequences. First, the government needs to identify and sort out children who can be brought back to Indonesia. Second, providing health service facilities with adequate mental health human resources for psychological intervention for these children. Third, prepare a socialization and support program so that the community can accept ISIS combatant orphans, as a form of fulfilling the obligation to protect children as regulated in Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. The government needs to view children as victims, not perpetrators. Do not let them have to bear the sins of their parents, as happened to the children of former political prisoners."