Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sejak diberlakukannya UU 23/2014, maka tata ruang terdahulu menjadi tidak berlaku dan kewenangan perencanaannya telah dialihkan ke pemerintah pusat. Beberapa rencana pembangunan dalam RTRW telah diadopsi untuk pelaksanaan pembangunan di Pulau Sebatik, tetapi masih belum jelas arah pemanfaatannya. Penelitian ini menganalisis variasi penataan ruang dan pergeseran konsep tata ruang dalam RTRW dan RZWP3K Pulau Sebatik serta orientasi pemanfaatan eksisting berdasarkan persepsi masyarakat dikaitkan dengan arahan pemanfaatan pulau terluar dalam PP 62/2010. Penelitian ini menggunakan analisis keruangan dan TOPSIS Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution . Penelitian ini menemukan perbedaan perencanaan antara RTRW dengan RZWP3K dalam hal kawasan sempadan pantai. Konsep tata ruang terdahulu, lebih mengutamakan aspek kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor pendukung ekonomi dengan penyediaan sarana prasarana pendukung ekonomi, dimana konsep tata ruang yang ada sekarang mengutamakan aspek pertahanan dan keamanan, kesejahteraan masyarakat serta pelestarian lingkungan. Berdasarkan persepsi masyarakat, pemanfaatan eksisting yang berlangsung saat ini di Pulau Sebatik lebih kepada pemanfaatan dalam aspek pertahanan dan keamanan.

---

Since the enactment of Law number 23 2014, the former spatial plan has become invalid and its planning authority has been transferred to the national government. Several development plans in the RTRW have been adopted for development implementation on Sebatik Island, but the direction of its utilization still not clear. This study analyzed the variation of spatial planning and the shifting of the spatial concept in RTRW and RZWP3K of Sebatik Island also the orientation of existing utilization based on community perception related with the outer islands utilization direction in PP 62 2010. This research uses spatial analysis and TOPSIS Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution . In this research, there is a difference of planning between RTRW and RZWP3K in terms of coastal border area which is quite significant compared to other areas. The previous concept of spatial prioritizes the welfare aspect of the community through the development of economic support sectors by providing the infrastructures, whereas the existing concept prioritizes defense and security aspects, community welfare and environmental conservation. According to the public perception, the current utilization in Sebatik Island is more to the utilization in defense and security aspects."

"Kabupaten Bandung Barat memiliki daya tarik untuk pengembangan wilayah agrowisata karena merupakan salah satu produsen hortikultura terbesar di Indonesia dengan produksi buah sebesar 583.539 dan sayuran 677.480 Kw/tahun. Letaknya yang tidak jauh dari Kota Bandung memberikan keuntungan karena sering dikunjungi wisatawan saat mengunjungi kawasan Bandung. Tujuan dari penelitian ini adalah memperoleh gambaran spasial mengenai pola wilayah yang memiliki potensi untuk pengembangan wilayah agrowisata serta menguji hubungan signifikansi antar indikator maupun variabel. Analisis yang digunakan adalah analisis spasial dengan mengevaluasi unsur fisiogeografis dan sosiogeografis dan analisis statistik dengan bantuan alat SPSS. Hasil menunjukan bahwa pola spasial pengembangan wilayah agrowisata di wilayah penelitian yakni di Kecamatan Lembang, Kecamatan Cisarua, dan Kecamatan Cikalong Wetan memiliki 8 tipologi. Wilayah yang paling berpotensi dengan tipologi fisiogeografis dan sosiogeografis tinggi adalah Desa Mandalamukti Kecamatan Cikalong Wetan seluas 6,049 Km2. Sedangkan, wilayah yang tidak berpotensi dengan tipologi fisiogeografis dan sosiogeografis rendah adalah Desa Ganjarsari dan Desa Puteran Kecamatan Cikalong Wetan masing-masing seluas 14,086 dan 10,325 Km2, Desa Pasirlangu Kecamatan Cisarua seluas 12,209 Km2, di Kecamatan Lembang terdapat Desa Cibogo seluas 3,12 Km2 , Desa Cikahuripan seluas 7,31 Km2, Desa Pagerwangi seluas 4,65 Km2, Desa Suntenjaya seluas 16,03 Km2, Desa Wangunharja seluas 7,85 Km2, Desa Wangunsari seluas 3,61 Km2. Analisis statistik menunjukkan terdapat hubungan signifikan antara indikator aksesibilitas (sosiogeografis) dengan unsur fisiogeografis, maka akan lebih mudah untk mengembangkan wilayah agrowisata pada lokasi yang memiliki kriteria tersebut.

---

Bandung Barat District has an attraction for the development of agro-tourism areas because it is one of the largest horticulture producers in Indonesia, with fruit production is 583,539 Kw /year and vegetables is 677,480 Kw /year. This location not far from the Bandung city and provides benefits because it is often visited by tourists when visiting to around of Bandung area. The purpose of this study is to obtain a spatial picture of regional patterns that have the potential for developing agrotourism areas and evaluating significance relationships between indicators and variables each other. The analysis used is spatial analysis by evaluating physiogeographic and sociogeographic elements and used statistical analysis by SPSS tools. The results showed that the spatial pattern of the development of agrotourism areas in the study area, that is Lembang Subdistrict, Cisarua Sub- District, and Cikalong Wetan Sub-District had 8 typologies. The most potential area with a high physiogeographic and sociogeographic typology is Mandalamukti Village, Cikalong Wetan Sub-District with an area of 6.049 Km2. Whereas, the locations which have no potential area with low physiogeographic and sociogeographic typologies are Ganjarsari and Puteran Villages, Cikalong Wetan Sub-District, covering an area of 14,086 Km2 and 10,325 Km2, Pasirlangu Village, Cisarua District covering an area of 12,209 Km2, in Lembang Subdistrict, Cibogo Village covering an area of 3.12 Km2. Cikahuripan village covering an area of 7.31 Km2, Pagerwangi Village covering an area of 4.65 Km2, Suntenjaya Village with covering an area of 16.03 Km2, Wangunharja Village with covering an area of 7.85 Km2, Wangunsari Village with covering an area of 3.61 Km2. Statistical analysis shows that there is a significant relationship between accessibility indicators (sociogeographic) and physiogeographic elements, so it will be good to develop agrotourism areas in that locations which have these criteria."

"Pembangunan Kawasan Olahraga Terpadu Jakarta International Stadium di utara Jakarta tetapnya pada Taman BMW di Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara mempunyai sejarah yang panjang dalam perjalanan pembangunan kawasan tersebut. Dengan terbangunnya Kawasan Olahraga Terpadu Jakarta International Stadium dengan kapasitas 82.000 penonton yang tergabung dengan area komersial, Jakarta International Stadium tentu akan menimbulkan bangkitan dan tarikan perjalanan yang cukup signifikan, yang nantinya berdampak pada jaringan jalan di sekitar lokasi stadion. Melihat fenomena inilah tidak cukup dengan hanya membangun sarana olahraga saja melainkan JIS sebagai pusat kegiatan baru dengan taraf internasional membutuhkan sarana dan prasarana transportasi untuk menghubungkan wilayah sekitar Stadion JIS maupun dengan pusat kegiatan lainnya. Atas dasar pemikiran inilah saya ingin mengetahui kebijakan, rencana, dan program-program pendukung Kawasan Olahraga Terpadu Jakarta International Stadium. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan dengan analisis deskrptif untuk mengetahui kondisi struktur ruang serta kronologi pembangunan dan analisis spasial untuk mengidentifikasi kondisi aksesibilitas eksisting pada Kawasan Olahraga Terpadu Jakarta International Stadium. Hasil penelitian ini adalah bahwa pengembangan kawasan studi telah sesuai dengan peraturan rencana tata ruang Provinsi DKI Jakarta, dan ditemukan disparitas antara kondisi eksisting dengan rencana pengembangan transportasi karena dalam rencana perencanaan transportasi pada Kecamatan Tanjung Priok dan Kelurahan Papanggo belum mengakomodir terkait pengembangan Kawasan Olahraga Terpadu Jakarta International Stadium.

---

The construction of the Jakarta International Stadium Integrated Sports Area in the north of Jakarta remains at the BMW Park in Papanggo Village, Tanjung Priok District, North Jakarta has a long history during development of the area. With the construction of the Jakarta International Stadium Integrated Sports Area with a capacity of 82,000 spectators who are members of the commercial area, the Jakarta International Stadium will certainly cause a significant rise and pull in travel, which will have an impact on the road network around the stadium location. Seeing this phenomenon, it is not enough to only build sports facilities, but JIS as a new activity center with an international level requires transportation facilities and infrastructure to connect the area around JIS Stadium andwith other activity centers.  It is on this basis of this idea that I would like to know the policies, plans, and programs supporting the Jakarta International Stadium Integrated Sports Area. This study uses a qualitative approach with descriptive analysis to determine the condition of the spatial structure as well as the chronology of development and spatial analysis to identify the existing accessibility conditions in the Jakarta International Stadium Integrated Sports Area. The result of this study is that the development of the study area is in accordance with the regulations of the DKI Jakarta Provincial spatial plan, and a disparity was found between the existing conditions and the transportation development plan because the transportation planning plan in Tanjung Priok District and Papanggo Village has not accommodated related to the development of the Jakarta International Stadium Integrated Sports Area."

"Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta kerja) mengatur beberapa perubahan diantaranya dalam hal penataan ruang. UU yang diusung dengan metode Omnibus Law ini dilakukan sebagai upaya penyederhanaan regulasi yang terlalu panjang dan berbelit. Pemerintah bermaksud memangkas sejumlah aturan yang terlalu banyak (hyper regulation) dan saling tumpang tindih dalam implementasinya. Dalam hal perubahan paradigma penataan ruang pasca UU cipta kerja, terobosan yang dicanangkan berorientasi dalam memudahkan investasi serta efisiensi pemanfaatan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan sehingga akan berdampak pada penciptaan lapangan kerja. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan data sekunder sebagai data utama berupa peraturan perundang-undangan dan literatur lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan paradigma penataan ruang  pasca berlakunya UU Cipta Kerja. Adapun hasil penelitian ini bahwa peraturan Penataan Ruang dalam UU Cipta Kerja bisa dikatakan telah mengakomodasi penyelenggaraan tata ruang yang ideal bahwasanya paradigma baru dalam UU Cipta Kerja bisa dikatakan cukup signifikan. Hal ini dikarenakan UU Cipta Kerja mampu menyederhanakan aturan-aturan yang saling tumpang tindih serta mengupayakan percepatan dalam proses yang cenderung lama dan berbelit. Perencanaan penataan ruang juga telah menjadi rujukan atau pedoman dalam hal perizinan, yakni melalui Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Dengan Demikian perlu adanya sinergi yang baik antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, maupun masyarakat selaku objek dari hukum itu sendiri.

---

Act Number 11 of 2020 concerning Job Creation (UU Cipta Kerja) regulates several changes including spatial planning. The act, which carried by using the Omnibus Law method, was carried out as an effort to simplify regulations that were too long and convoluted. The government intends to cut a number of regulations that are too excesive (hyper regulation) and overlap in their implementation. In terms of changing the spatial planning paradigm after the UU Cipta Kerja, the proposed breakthrough is oriented towards facilitating investment and efficient use of safe, comfortable, productive, and sustainable space that will have an impact on job creation. This research is a normative juridical research that uses secondary data as the main data in the form of legislation and other literature. This study aims to analyze the paradigm shift in spatial planning after the enactment of the Job Creation act. The results of this study indicate that the Spatial Planning regulations in the Job Creation act can be said to have accommodated the ideal spatial arrangement that the new paradigm in the Job Creation act is quite significant. This is because the Job Creation act is able to simplify overlapping rules and strive for acceleration in processes that tend to be long. Spatial planning has also become a reference or guideline in terms of licensing, namely through the Suitability of Spatial Utilization Activities (KKPR). Thus, it is necessary to have a good synergy between the Central Government, Regional Government, and the community as the object of the law itself."

"Ketimpangan wilayah merupakan masalah klasik dari pembangunan di Indonesia. Kabupaten Sumedang merupakan salah satu kabupaten dengan permasalahan ketimpangan wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab ketimpangan wilayah dan merumuskan alternatif solusi untuk mengatasi ketimpangan. Metode yang digunakan antara lain analisis spasial (supervised classification dan overlay), indeks williamson, skalogram, location quotient, shift share analysis, regresi berganda, analisis kuadran dan analisis SWOT kualitatif. Hasil analisis menunjukkan ketimpangan wilayah di Kabupaten Sumedang dengan kecenderungan yang semakin meningkat. Faktor utama yang mempengaruhi tingkat perkembangan wilayah di Kabupaten Sumedang antara lain kepadatan pendududuk dan tingkat kesesuain penutupan lahan terhadap RTRW. Strategi alternatif untuk mengurangi ketimpangan wilayah yaitu dengan mendorong sektor unggulan sebagai pengerak utama perekonomian dan percepatan pengembangan wilayah kecamatan berdasarkan kondisi tipologi wilayah.

---

Regional inequality in the country like Indonesia is a classical issue for development. Sumedang regency is one of the region with problems of regional inequality. This research observed the inequality of regional development for Sumedang Regency and the factors causing the imbalance with alternative solutions to reduce inequality. Several methods used are spatial analysis (supervised classification and overlay), williamson index, scalogram analysis, location quotient analysis, shift share analysis, multiple regression, quadrant analysis and qualitative SWOT.

The results showed the regional inequality was emerging and tend to increase the gap. The primary factors influencing regional development were population density and landcover suitability of existing condition. The strategies to overcome the spatial gap should take account two aspects: intergrating sectoral aspects and re-organizing spatial competitive potency based on regional typology."

"Studi ini akan menghasilkan suatu paparan yang komprehensif mengenai sejarah tata ruang Jakarta, pelaksanaan dan penyimpangan dari rencana tata ruang tersebut, dan akibatnya terhadap pembangunan kota Jakarta. Dari banyaknya literatur mengenai masalah-masalah yang umum dihadapi oleh perkotaan, studi ini akan merangkum berbagai studi yang telah dilakukan sebelumnya mengenai masalah banjir, kemacetan dan penurunan kualitas air tanah yang dialami Jakarta, dan juga saran-saran para ahli untuk mengatasinya. Dari sisi lain, studi ini juga menginventarisir program-program pemerintah yang akan/sudah dijalankan dalam penanggulangan ketiga permasalahan utama tersebut, dan dampaknya terhadap penurunan kerugian yang terjadi.

---

This study will focus on a comprehensive description of the history of Jakarta's spatial planning, its implementation and deviations from the spatial plan, and its consequences to the development of the city of Jakarta. From the many of literature stated all problems commonly faced by cities, this study will summarize the various issues that have been carried out previously regarding the problems of flooding, congestion and decreased groundwater quality experienced by Jakarta, and how experts point of view to overcome them. On the other side, this study also makes an inventory of government programs that will be / have been implemented in overcoming these three main problems, and their impact on reducing losses."

"Pembangunan proyek konstruksi yang tidak sesuai dengan peruntukan tata ruang dapat menimbulkan dampak yang merugikan dalam upaya perlindungan lingkungan hidup. Di Indonesia, khususnya di Kota Bandung, Kota Jakarta, dan Kota Malang, pembangunan proyek konstruksi ini melanggar ketentuan rencana tata ruang dan menimbulkan dampak negatif pada lingkungan hidup. Hal tersebut membawa tiga pokok permasalahan yang dibahas di skripsi ini, yakni terkait mengapa pembangunan tidak sesuai tata ruang dapat terjadi, peran hukum dalam menanggapi masalah ini, serta penyelesaiannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan perlu dilakukan upaya perlindungan lingkungan hidup yang telah dicederai yang dapat dilakukan dengan mengintegrasikan aspek lingkungan dalam proses perencanaan pembangunan proyek konstruksi, melakukan kajian dampak lingkungan yang lebih mendalam saat memulai pembangunan, memperhatikan kriteria lingkungan dalam pemilihan lokasi proyek konstruksi serta menindak secara tegas bagi pelanggar hukum secara tegas dan efektif untuk menjamin lingkungan hidup dalam konteks pembangunan proyek konstruksi yang tidak sesuai dengan peruntukan tata ruang. Pemerintah juga perlu menguatkan implementasi peraturan dan regulasi terkait tata ruang dan lingkungan hidup. Dalam melakukan pengawasan terhadap pembangunan proyek konstruksi, pemerintah dapat menggunakan mekanisme pengawasan seperti izin lingkungan. Selain itu, masyarakat juga perlu diperhatikan dan hak-hak mereka ikut dilibatkan dalam pengambilan keputusan pembangunan proyek konstruksi.

---

Development of a construction project that is not in accordance with the spatial designtaion can have a detrimental impact on the efforts to protect the environment. In Indonesia, especially in Bandung, Jakarta, and Malang, the construction of this project violates the provisions of the spatial plan and has a negative impact on the environment. This brings up thre main issues discussed in this thesis, namely related to why development that is not in accordance with that is not in accordance with spatial planning can occur, the role of law in responding to this problem, and its resolution. In this thesis, the method used in this research is juridical-normative. The results of this study indicate that it is necessary to carry out efforts to protect the environment that has been damaged which can be done by integrating environmental aspects in the construction project development planning process, conducting a more in-depth environmental impact assessment when starting construction, paying attention to nevironmental criteria in selecting construction project sites and taking strict action for law violators to strictly and effectively guarantee the environment in the context of construction projects that are not in accordance with the spatial designation. The government needs to strenthen the implementation of rules and regulations related to spatial planning and the environment. In supervising the construction of construction projects, the government can use supervisory mechanisms such as environmental permits. In addition, the community need to be considered and their rights need to be involved in making decisions about construction projects."

"Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pengendara sepeda motor di Indonesia didominasi oleh pengendara dewasa muda. Salah satu faktor penyebab kecelakaan dari sisi manusia adalah kemampuan untuk mempersepsi bahaya (hazard perception ability). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterkaitan antara visual spatial ability sebagai salah satu komponen kognitif yang berperan di dalam mengendara dan hazard perception ability. Penelitian ini melibatkan 130 pengendara sepeda motor berusia 17-34 tahun (Mean usia = 21.56, SD = 2.36). Partisipan diminta untuk mengisi alat ukur visual spatial ability yang terdiri atas tes card rotation untuk mengukur kemampuan spatial orientation, dan tes paper folding untuk mengukur kemampuan visualization, dan juga alat ukur hazard perception ability yang terdiri atas tes hazard detection, dan tes threat appraisal yang diberikan secara daring (dalam jaringan). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara komponen visual spatial ability dan hazard perception ability. Semakin tinggi kemampuan spatial orientation dan visualization pengendara sepeda motor, semakin tinggi kemampuan hazard detection dan threat appraisal yang dimiliki. Implikasi dari temuan ini adalah adanya peluang mengukur hazard perception ability pada mereka yang akan mengambil Surat Izin Mengemudi (SIM) dengan mengukur visual spatial ability jika pengukuran terhadap hazard perception ability tidak dapat dilaksanakan.

---

Young adult riders dominate traffic accidents that involved Indonesian motorcyclists. One of the human factors which can potentially cause an accident is hazard perception ability. This study aims to investigate the role of visual-spatial skill as one of the cognitive components, which plays a role in hazard perception ability while riding on the road. The participants of this study are 130 motorcyclists aged 17-34 years old (Mage = 21.56, SD = 2.36). The participants were asked to fill in visual-spatial ability measurement tools that consisted of rotation card test to measure spatial orientation ability, and paper folding test which measured visualization ability. Also, they were asked to fill in a hazard perception ability test that consisted of hazard detection test, and threat appraisal test. All tests were done online. The results of this study show that there is a positive relationship between visual spatial ability component and hazard perception ability. The higher the motorcyclists' spatial orientation and visualization skills, the higher the hazard detection and threat appraisal abilities. The implication of these findings is the opportunity to measure hazard perception ability on driving license test takers by measuring visual-spatial skill if hazard perception ability measurement cannot be conducted.

"