Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam disiplin Ilmu Geografi Politik, Cox (2002) memperkenalkan konsep teritorial dan teritorialitas. Teritorial adalah ruang fisik yang dibela atau diperebutkan, sedangkan teritorialitas adalah kesadaran akan adanya ruang kekuasaan tersebut. Kedua hal ini mendorong aktor politik melakukan klaim teritorial. Dalam konteks dakwah Islam di Indonesia, klaim teritorial berupa perebutan masjid sebagai upaya masing-masing kelompok Islam dalam memperluas pengaruhnya. Bentuk klaim ini beragam, misalnya pemasangan penanda, perombakan pengurus, pelaksanaan tata laksana ibadah menurut aliran tertentu, dan pemanfaatan masjid untuk kepentingan kelompoknya. Penelitian ini membahas klaim teritorial yang terjadi di Masjid Al Bahri Jatinegara. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menganalisis makna fenomena perebutan masjid dalam perspektif spasial, dengan metode pengumpulan data yaitu wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, dan tinjauan pustaka. Wawancara dilakukan kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU), Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Dewan Masjid Indonesia, dan beberapa informan kunci yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perubahan identitas spasial secara temporal di Masjid Al Bahri Jatinegara, dimana pada aktivitas sehari-hari masjid ini memiliki identitas NU tetapi pada peristiwa politik tertentu masjid ini memiliki identitas yang bertolak belakang dengan NU, bahkan cenderung sejalan dengan PKS. Kasus yang terjadi di Masjid Al Bahri Jatinegara memicu tindakan saling tuding dan saling bantah tentang adanya penguasaan masjid antar kelompok Islam.I

---

In the discipline of Political Geography, Cox (2002) introduces territorial and territorial concepts. Territorial is physical space that is defended or contested, while territoriality is the awareness of the existence of the power space. Both of these encourage political actors to make territorial claims. In the context of Islamic da'wah in Indonesia, the territorial claim in the form of the seizure of mosques is an effort of each Islamic group to expand its influence. The form of this claim varies, for example, markers, reshuffle of administrators, implementation of religious practices according to a particular flow, and the use of mosques for the benefit of their groups. This study discusses territorial claims at Al Bahri Mosque in Jatinegara. This research is qualitative by analyzing the meaning of the phenomenon of the seizure of the mosque in a spatial perspective, with data collection methods namely in-depth interviews, observation, documentation, and literature reviews. Interviews were conducted with Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Dewan Masjid Indonesia (DMI), and several key informants. The results of this study indicate a change in spatial identity temporally in Al Bahri Mosque Jatinegara, where in daily activities this mosque has an NU identity but at certain political events this mosque has an identity that is contrary to NU, and even tends to be in line with PKS. The case that occurred at Al Bahri Mosque in Jatinegara triggered mutual accusations and mutual arguments about the possession of mosques between Islamic groups.>"

"Civilian drones are revolutionizing the skies, ushering in several beneficial possibilities and alongwith it several questions. From checking damage to a roof and aerial photography to borderpatrolling and emergency response, drones are increasingly put to civil and commercial use. Sucha common use requires regulation. Technology has always grown exponentially, whereas thelaw governing such technology has to contend with such growth. Developed western countriesare not the only ones grappling with reigning in these drones. The unique geographic conditionsand national interests of Indonesia, India, and Thailand, find more utility for civilian drones,welcoming in the technology and the disruption it brings along. Each of these nations has adopteda measure of regulation for civilian usage of drones, which is the subject of this paper; An overviewof its impact on this burgeoning phenomenon is provided, by comparing the existing legalframework in these three countries. Further, an attempt has been made to draw out suggestionsfor the Governments by highlighting factors that will require more deliberation in the process ofestablishing a sound legal and regulatory environment for civilian drones. Finally, the possibilityof regional co-operation in establishing uniform standards, practices, and legal framework isexplored.Kehadiran pesawat nirawak (drone – dalam konteks ini untuk penggunaan sipil) dengan berbagaikemungkinan manfaat barunya, yang tentunya disertai munculnya isu-isu (hukum) terkait, telahmengubah dunia. Penggunaannya, dimulai dari sekedar mengecek kerusakan pada loteng rumahdan memotret lingkungan sekitar hingga untuk patroli wilayah perbatasan maupun keadaandarurat, telah menguatkan keberadaan pesawat nirawak baik untuk penggunaan sipil maupunkomersial. Tentunya diperlukan peraturan terkini sehubungan pengaturan penggunaan pesawatnirawak. Mengingat teknologi tersebut berkembang begitu pesat, hukum-pun harus mampumengimbanginya; dimana saat ini tidak hanya negara maju saja yang berupaya menyinkronkankeberadaan pesawat nirawak kedalam hukum positifnya. Perkembangan teknologi tersebutjuga dimanfaatkan oleh Indonesia, India, dan Thailand mengingat keunikan kondisi geografisbeserta kepentingan nasionalnya. Ketiga negara tersebut telah menerapkan berbagai kebijakanunik dalam mengadopsi peraturan mengenai pesawat nirawak, yang mana akan menjadi subjekpembahasan artikel ini. Suatu gambaran mengenai dampak dari fenomena pesawat nirawakakan disajikan dengan membandingkan hukum positif dari tiga negara tersebut. Kemudian,berbagai pertimbangan dan saran mengenai perancangan peraturan pesawat nirawak yangditujukan kepada pemerintah ketiga negara tersebut akan turut disajikan. Pada akhirnyawacana akan kemungkinan terbentuknya kerjasama regional, tepatnya dalam hal menciptakanstandar, praktek, maupun hukum positif yang seragam akan dieksplorasi."