Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKMasyarakat adat nusantara mengalami peminggiran dan penghancuran secara sistematis oleh intervensi pihak-pihak luar masyarakat adat. Pemaksaan nilai, penaklukan, kolonisasi dan eksploitasi oleh penguasa politik bersama pemilik modal yang memonopoli makna kebenaran secara sepihak masih berlangsung dan merupakan sumber penderitaan bagi masyarakat adat di seluruh Nusantara. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) berbentuk aliansi yang merupakan persekutuan darn komunitas-komunitas Masyarakat Adat se nusantara. Pasal 7, butir 3, Anger ran Dasar AMAN menyebutkan mini organisasi adalah "mengembalikan kedaulatan Masyarakat Adat Nusantara untuk mempertahankan hak-hak ekonomi, sosial, budaya dan bernegara". Masalah internal organisasi AMAN yang terjadi pada Sekretariat Pelaksana AMAN antara lain berkaitan dengan inisiatif pada awal pembentukan organisasi datang bukan darn masyarakat adat itu sendiri, aspek keuangan dan pembiayaan kegiatan organisasi, komunikasi dan informasi internal organisasi, serta intervensi darn pihak luar organisasi. Tujuan penelitian mengungkapkan penanganan masalah internal organisasi pada Sekretariat Pelaksana AMAN serta mendeskripsikan perjuangan revitalisasi hakhak masyarakat adat nusantara. Penelitian menggunakan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah internal organisasi menjadi suatu hal yang mendesak untuk dicarikan jalan kelua rya secara bijaksana, terutama berkaitan dengan aspek keuangan dan pembiayaan kegiatan organisasi serta komunikasi dan informasi internal organisasi. Kedua hal tersebut merupakan 'darah' bagi berlangsungnya suatu organisasi seperti AMAN agar dapat mewujudkan visi dan misi organisasi. Undang-Undang Dasar 1945 mengakui eksistensi masyarakat adat serta hak kepemilikannya alas tanah ulayat. Namun dalam undang-undang sektoral yang menindaklanjuti konstitusi tersebut terjadi banyak penyimpangan, yang efektif menegasikan hak masyarakat adat terhadap tanah ulayatnya. Rekomendasi: diperlukan upaya internal menggali kemandirian keuangan berdasarkan potensi ekonomi anggota AMAN; program komunikasi organisasi menjangkau setiap anggota AMAN secara efektif; konsolidasi memperkuat kedudukan organisasi secara politis. Selain itu, perjuangan yang dilakukan AMAN memerlukan langkah-langkah politis memperoleh akses pads pihak eksekutif maupun pihak legislatif.

---

ABSTRACT

'Masyarakat adat nusantara' have been marginalized and destructed by systematic intervention from the outsider of masyarakat adat. Coersion of values, conquest, colonization and exploitation by rezim with capitalist that monopolized the truth meaning by one side still going on and become the source of sufferring to all masyarakat adat in nusantara. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) is alliance which union base on communities of Masyarakat Adat se nusantara. Article 7, point 3, AMAN's Statutes and Rules of Association stated about mission of organization which is, "take back the sovereignty of Masyarakat Adat Nusantara to maintain the economical, social, cultural and national life". AMAN's The internal organization problem of AMAN which happened in the Executive Secretary AMAN as follow: the initiative of AMAN formulation doesn't appears from the masyarakat adat themselves, financial aspect and organization activities expense, communication and internal information of organization, and intervension from the outsider. Research aims to show the handling of internal organization problem at the Executive Secretary AMAN and to describe revitalization struggling of masyarakat adat nusantara's rights. The research uses case study. Result of the research shows that the internal organization problems become urgent to be solved wisely, particulary concern with financial aspect and organization activities expenses. Besides, communication and internal information of organization. Both of them are 'the blood' in sustaining of an organization, like AMAN. Constitution of 1945 recognized existences of masyarakat hukum adat and their rights of hak ulayat. However, there are several deviancy on the sectoral law that effective to negation of masyarakat adat rights. Recommendation: it needs the internal effort in financial independent based on economic potential from the member of AMAN; organization communication program should reach members of AMAN effectively; enforcing consolidation for organization status politically. Moreover, AMAN's struggling needs political steps in achieving legislative and executive access."

"ABSTRACTSkripsi ini membahas mengenai advokasi hak pilih masyarakat adat yang dilakukan oleh AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara). Menjelang Pemilu 2019, masyarakat adat berpotensi kehilangan hak pilihnya karena dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 diwajibkan memiliki KTP elektronik sebagai syarat administratif untuk menjadi pemilih. Namun pada realitasnya terdapat masyarakat adat yang sangat terhambat dalam melakukan perekaman KTP elektronik di antaranya yang tinggal di wilayah konflik dan konservasi, wilayah yang memiliki keterbatasan ke layanan pencatatan sipil, dan wilayah dengan pranata adat yang bertentangan dengan persyaratan perekaman KTP elektronik. Penelitian ini menjawab pertanyaan tentang bagaimana peran AMAN dalam mengadvokasi hak pilih masyarakat adat yang tidak memiliki KTP elektronik pada Pemilu 2019 berdasarkan kondisi khusus di ketiga wilayah tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Teori yang digunakan adalah teori aktivisme politik melalui rangkaian tindakan yang disebut mixed action strategies dari Pippa Norris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa advokasi hak pilih masyarakat adat merupakan proses aktivisme politik di mana AMAN berperan sebagai agensi. AMAN menjalankan perannya dengan melakukan mixed action strategies di tingkat pusat dan daerah. AMAN menargetkan advokasinya ke KPU sebagai penyelenggara pemilu dan Kemendagri sebagai lembaga yang berwenang dalam pembuatan KTP elektronik. Namun upaya tersebut belum mencapai hasil signifikan dalam menyelamatkan hak pilih masyarakat adat.

---

ABSTRACTThis thesis discusses advocacy for indigenous peoples voting rights carried out by AMAN (Alliance of Indigenous Peoples of the Archipelago). Towards the 2019 Election, indigenous peoples have the potential to lose their voting rights because of the obligation to own an electronic identity card (e-KTP) is an administrative requirement to become a voter as written on Law Number 7 of 2017. Whereas there are indigenous people who are very hampered in recording e-KTP, including those who live in conflict and conservation areas, areas that have limited civil registration services, and areas with traditional institutions that is not in line with the requirements for recording e-KTP. This study answers the question of how AMAN's role in advocating for voting rights of indigenous peoples who do not have e-KTP in the 2019 Election based on special conditions in those three areas. This study uses a qualitative approach with the method of collecting data through in-depth interviews. The theory used is the theory of political activism through a series of actions called mixed action strategies from Pippa Norris. The result of the study shows that advocacy for the right to vote for indigenous peoples is a process of political activism in which AMAN acts as an agency. AMAN performs its role by conducting mixed action strategies at the central and regional levels. AMAN targets its advocacy to the KPU as the organizer of the election and the Ministry of Home Affairs as the authorized institution about e-KTP. However, its advocacy have not yet achieved significant results on rescuing indigenous peoples' voting rights."