Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Ideologi merupakan bagian dari nilai-nilai yang dimiliki oleh suatu bangsa yang berbudaya. Ideologi adalah salah satu nilai yang membentuk arsitektur. Arsitektur secara fisik merupakan proses produksi. Tetapi secara non fisik, arsitektur mengandung nilai-nilai yang merupakan produk dari budaya. Arsitektur seringkali dijadikan propaganda politik oleh pemerintah, karena nilai-nilai yang terkandung dalam arsitektur dapat menjadi alat untuk mengekspresikan kekuasaan, kekuatan dan ideologi suatu negara. Gedung parlemen merupakan gedung yang secara fisik berfungsi sebagai wadah kegiatan pemerintahan suatu negara. Di tempat inilah keputusan-keputusan kenegaraan yang mempengaruhi kehidupan rakyat dibuat. Gedung parlemen merupakan wadah bagi kekuasaan legislatif yang merupakan wakil dari rakyat yang dipiiih oleh rakyat. Sebagai wakil rakyat, para anggota legislatif menyuarakan pemikiran rakyat yang terbentuk dari nilai-nilai budaya bangsa (ideologi bangsa) yang turut dipengaruhi oleh sejarah bangsa hingga terbentuknya sebuah negara. Sehingga sangat wajar jika desain gedung parlemen suatu Negara rnencerminkan sistem pemikiran suatu bangsa (ideologi bangsa). Dengan kata lain gedung partemen dapat dikatakan sebagai lambang identitas nasional dan lambang kedaulatan suatu Negara. Perbedaan sistem pemikiran atau perbedaan ideologi antar Negara menghasilkan bangunan parlemen dengan konsep arsitektur yang juga berbeda. Tulisan ini mencoba untuk mengetahui bagaimana haluan ideologis dan politik suatu Negara dapat mempengaruhi desain arsitektur bangunan parlemen Negara tersebut."

"Tesis ini membicarakan mengenai operasi kekuasaan melalui symbol-symbol oleh kelompok yang dianggap berada pada posisi pemegang kekuasaan yaitu para politisi parlemen, anggota DPR RI. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat eksploratif, melalui wawancara mendalam dengan open ended question, observasi partisipatif dan pengumpulan data sekunder lainnya.Hasil penelitian menyatakan bahwa anggota DPR secara aktif memproduksi srrnbol-simbol estetika mereka sebagai anggota DPR yang terhormat itu melalui atribut-atribut simbolik penanda status anggota DPR didukung design setting fisik yang berimplikasi pada tindakan kultural yang memperbesar pembedaan sosial antara dua kategorisasi besar, ariggota DPR dan bukan anggota DPR. Pembedaan dipertontonkan secara terbuka. Pembedaan juga disampaikan melalui tutur kata dan dominasi wacana dari penutur yang memiliki otoritas berdasar statusnya sebagai anggota DPR. Dominasi tersebut sedemikian halus sehingga mendapat penerimaan, bahkan diinternalisasi dan direproduksi oleh mereka yang disubordinasi. Dominasi ini bekerja melalui modus kekerasan simbolik yang halus dan nyaris talc kasat mata, bertujuan untuk memantapkan posisi dan standar estetika anggota DPR, sekaligus menyatakan pembedaannya dengan masyarakat pada umumnya.Simbol secara aktif diproduksi untuk mewakilkan kenyataan penguasaan modal-modal. Di sini pembahasan simbol didekati melalui pendekatan isu kekuasaan. Melalui pendekatan kekuasaan, sistem simbol tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengetahuan dan komunikasi, melainkan lebih jauh dari itu simbol juga berperan sangat panting sebagai instrumen dominasi guna menyatakan suatu kekuasaan.Simbol (termasuk juga Bahasa) bukanlah suatu alat pemahaman subjek terhadap gagasan maupun realitas saja. Melainkan suatu instrumen yang digunakan para subjek untuk menyatakan relasi kekuasaannya dengan subjek lainnya di dalam lingkungan struktur. Sebagai instrumen is merupakan alat bantu untuk menunjukkan pembedaan sosial dan sekaligus membangun ketidaksetaraan posisi antar subjek.Simbol-simbol dengan demikian mengalami pembobotan menjadi suatu modal yang diperlukan dalam membangun daya tawar dalam menentukan posisi setiap subjek di dalam ranah. Simbol-simbol itu terklasifikasi secara sederhana dalam modal ekonomi, modal sosial, modal budaya, serta modal simbolik. Setiap modal mengalami pertumbuhan, konversi, dan akumulasi.Kemampuan setiap subjek melakukan pertumbuhan, konversi, dan akumulasi modal-modal tersebut, menentukan posisi setiap subjek tersebut di dalam suatu medan pertarungan daya-daya simbolik. Medan daya-daya tersebut adalah medan daya yang tidak pernah tetap dan diam, melainkan terus-menerus bergerak dinamik. Setiap subjek berusaha untuk struggle dalam mempertahankan dirinya serta memantapkan posisinya dalam medan daya yang terns bergerak tersebut.Ini seperti metode menjelaskan bagaimana pola suatu struktur terbentuk dan bekerja membangun ketidaksetaraan dengan cara-cara yang sangat kultural. Kontestasi, konflik, dan ketidaksetaraan adalah karakter dad struktur yang terbentuk. Bukan suatu kemapanan, melainkan suatu struktur yang senantiasa longgar dan terns bergerak.

---

This thesis is about power operation through symbols of groups recognized holding power, i.e., parliament members. This is explorative research undergoing deeper interviews with open ended question, participative observation and other secondary data.The result of the research states that members of parliament actively reproduce their own esthetic symbols as parliament members through symbolic attributes marking status as parliament member. This design carries cultural measures enhancing social distinction between two main categories: member or not member. This social distinction is openly exhibited. This social distinction is also submitted through language and domination of discourse. Domination is softly working that accepted, internalized and reproduced by subordinates. Domination is working through modes of soft symbolic violence and is almost not visible. The purpose of domination is to strengthen position and esthetic standard as parliament member, all together states their distinct from ordinary people.Symbols actively reproduce to represent domination of capitals. Here, discussion of symbols is approached by issues of power point of view. Trough power approach, the system of symbols does not have function as knowledge and communication instruments, but symbols also have roles as instruments of domination stating a power.Symbols (including language) is not only a means of understanding of ideas and realities. Symbols is also a means manipulated by subjects to declare the relation of power to other subjects.Therefore, symbols is to be capital needed to build bargaining position that ensure position of the subjects, Symbols is simply clarified in economic, social, and cultural, as well as symbolic capitals. Each is growing, conversing and accumulating.The subject's capability to grow, converse and accumulates those capitals decides position of the subject in the battle field of the force of symbols. The field is not static, instead of move and dynamic. Subjects attempt to struggle to maintain and to strengthen their own position in the moving field.This is a method of explanation of how the pattern of a structure built and how to build distinction with the cultural modes. Constellation, conflicts, distinctions are character of the structure. They are not established, instead of Ioosing and keep moving."

"Tesis ini membahas tentang peran DPR-RI dalam Kerjasama Parlemen di kawasan Asia Pasifik dalam rangka memberantas terorisme. Berkaitan dengan hal tersebut organisasi parlemen yang diteliti adalah Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF) dan ASEAN Inter-Parliamentary Organization (AIPO) yang merupakan dua organisasi parlemen yang terkait dalam penulisan ini, dalam kurun waktu tahun 2001-2004. Alasan pemilihan periodesasi waktu ini adalah karena pada tahun 2001 isu terorisme menjadi mengemuka sejak terjadinya peristiwa 11 September 2001, yaitu peledakan bom di gedung WTC Amerika SerikatTesis ini menggunakan metode kualitatif analisis dan akan menjawab pertanyaan mengenai peran apakah yang dimainkan oleh DPR dalam kerjasama regional di kawasan Asia Pasifik dalam memberantas terorisme. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan studi pustaka/dokumen-Dokumen yang berhubungan dengan Parlemen Indonesia (DPR-RI), organisasi APPF dan AIPO serta hasil-hasil sidang baik berupa resolusi, laporan kunjungan ataupun pembicaraan persahabatan dan bilateral (friendly talk) dengan negara-negara lain serta bahan-bahan dari Departemen Luar Negeri berupa kertas posisi Pemerintah yang menyangkut pemberantasan terorisme. Seluruh sumber data tersebut dianalisis dengan menggunakan teori peran, diplomasi, teroris dan kebijakan luar negeri.Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa terorisme merupakan ancaman yang serius dan merupakan isu yang komplek. Selain pemerintah, parlemen sudah seharusnya ikut bertanggung jawab dalam menanggulanginya. DPR-RI bekerjasama dengan negara-negara Asia Pasifik dalam pemberantasan terorisme dengan melakukan diplomasi seperti lobi-lobi. Hal tersebut dilakukan agar ide-ide dan gagasan Indonesia dapat menjadi acuan di dalam setiap pengambilan keputusan seperti yang tertuang dalam resolusi-resolusi yang dihasilkan oleh APPF dan AIPO.Peran lain yang dilakukan oleh Parlemen Indonesia (DPR-RI) adalah juga melakukan pembicaraan persahabatan dengan negara-negara yang sangat kritis terhadap penanggulangan terorisme. Parlemen Indonesia juga mengubah kebijakan politik luar negerinya dengan mendorong sebuah negara besar seperti Amerika Serikat untuk mengeluarkan kebijakan luar negerinya seperti penghentian sweeping terhadap orang Indonesia di Amerika Serikat pasca tragedi 11 September 2001, dalam sidang APPF di Honolulu Hawai tahun 2002.

---

This thesis describes the role of DPR-Rl in its inter-parliamentary cooperation in combating terrorism in Asia-Pacific Region. Organization that become the object of research were Asia Pacific Inter-Parliamentary Forum (APPF) and ASEAN Inter-Parliamentary Organization. The research was carried out during 2001-2004 year period in those two organizations, which were closely related to this research. The reason why the year 2001 is chosen as the focus of study in this thesis is because during the year, the issue of terrorism emerged subsequent to the bomb attacks in WTC buildings that took place on September 11, 2001.This thesis, using qualitative method, answer the question what roles played by Indonesian Parliament in Asia Pacific Regional Cooperation in Combating terrorism. The documents gathered and collected as references are the profiles of DPR-RI, APPF and ALPO, outcomes of those organizations meeting in the form of resolutions, reports of visits of bilateral talks/friendly talks, and documents from Departement of Foreign Affairs on the Stance of Indonesian Government in fighting against terrorism. All those sources were analyzed by using the theories of roles, diplomacy, terrorism and foreign policies.The conclusion that can be drown from this study is that terrorism is a serius threat and consists of complex issues. Not only government, but also Parliament should be responsible to prevent it DPR-Rl in cooperation with Parliaments from Asia Pacific countries fights against terrorism through diplomacy to allow Indonesian ideas to become the main reference in every decision making process as cointained in resolutions produced by APPF and AIPO.Other roles played by DPR-Rl were conducting friendly talks to countries, which were considered critical of terrorism issues. A shift was also made in Indonesia's foreign affairs policy by pushing a big country like the United States to issue its foreign policy to end sweeping against Indonesians following the September 11, 2001 tragedy in the 2002 APPF meeting in Honolulu, Hawaii."

"Studi ini bertujuan mengevaluasi dampak dari Program Parlemen Remaja sebagai program yang penting dan unik dalam meningkatkan kapasitas kontrol Civil society pada legislatif. Hal yang penting dari program seperti ini adalah Capacity Building dari peserta dalam melakukan kontrol, sementara evaluasi program sejenis masih terlampau prosedural fokus pada implementasi program dan belum pada dampaknya. Evaluasi sumatif ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam, dan survei. Analisis (Context, Input, Process, Product) digunakan untuk melihat sistem implementasi dan juga dampak Capacity Building pada peserta serta proses Program Parlemen Remaja 2020. Sementara Main Analytical Categories (MAC) fokus pada penilaian relevansi dan keberlanjutan. Hasil evaluasi menggarisbawahi bahwa 1) dimensi context dan relevansi relative kuat; 2) sehingga walaupun proses dari pihak penyelenggara program kurang optimal, tetap ada hal yang positif dari inisiatif partisipasi aktif di tim peserta program, 3) hal itu membuat program terlihat cukup baik dalam mengembangkan kapasitas pengetahuan dan keterampilan (Capacity Building) peserta sebagai representasi civil society untuk mengontrol kerja-kerja legislative. Kekurangan terlihat pada dimensi input, dimana kualitas mentor masih belum optimal. Studi ini memperlihatkan adanya urgensi kebutuhan untuk memberi perhatian pada aspek dampak Capacity Building  dari program peningkatan kontrol masyarakat sipil seperti ini, ke depannya dibutuhkan model evaluasi dan parameter yang lebih tajam untuk aspek outcome dan dampak.

---

This study aims at the impact of the Youth Parliament Program as an important and unique program in increasing the capacity of civil society control in the legislature. The important thing about a program like this is the capacity building of participants in controlling, while program evaluation still has a procedural focus on program implementation and not on evaluation. This summative evaluation was carried out using a qualitative method with data collection techniques, in-depth interviews, and surveys. Analysis (Context, Input, Process, Product) is used to see the implementation system and also the impact of Capacity Building on participants and the process of the 2020 Youth Parliament Program. Meanwhile, Main Analytical Categories (MAC) focus on assessing relevance and happening. The evaluation results underline that 1) the dimensions of context and relevance are relatively strong; 2) so that even though the process from the program organizers is not optimal, there are still positive things from the active participation of program participants, 3) it makes the program look quite good in developing the knowledge and skill capacity (Capacity Building) of participants as representatives of civil society to control work- legislative work. Weaknesses are seen in the input dimensions, where the quality of mentors is still not optimal. In this study, there is an urgent need to pay attention to the impact aspect. Capacity building of a civil control improvement program such as this, evaluates the model needed by the community to be more rigorous in terms of outcomes and impacts."

"Pendidikan politik sangatlah penting pada kalangan remaja, disertai dengan ketidakseimbangan informasi politik yang beredar di kalangan masyarakat luas, terutama pada media internet. Parlemen Remaja hadir untuk memberikan gambaran nyata kepada generasi muda tentang tugas dan fungsi parlemen kepada para remaja dalam bentuk partisipasi secara langsung dengan melaksanakan simulasi menjadi anggota dewan. Rancangan evaluasi program ini berupaya untuk menggali lebih dalam bagaimana kinerja program Parlemen Remaja Dini dalam menjalankan programnya, kebijakan institusi penyelenggara, konstruksi nilai demokrasi, serta metode dan implementasi yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan melakukan evaluasi terhadap program tersebut. Penelitian ini dilakukan di Kantor DPR RI, Jakarta dan secara remote dengan pendekatan kualitatif (deep interview). Penelitian ini nantinya akan menggunakan kerangka model evaluasi Main Analytical Categories (Relevance, Effectiveness, Impact) untuk mendapatkan gambaran komprehensif terhadap perencanaan maupun pelaksanaan program apakah sudah berjalan sesuai tujuan awalnya sebagai kerangka pemikiran yang akan diterapkan di Soft System Methodology based AR.

---

Political education is very important among teenagers, accompanied by an imbalance of political information circulating among the wider community, especially on the internet media. Youth Parliament is here to provide a real picture to the younger generation about the duties and functions of parliament for youth in the form of direct participation by carrying out simulations to become members of the council. This program evaluation design seeks to dig deeper into the performance of the Early Youth Parliament program in carrying out its program, the policies of the implementing institutions, the construction of democratic values, as well as the methods and implementations carried out in accordance with the objectives and evaluate the program. This research was conducted at the DPR RI Office, Jakarta and remotely with a qualitative approach (deep interview). This research will use the Main Analytical Categories evaluation model framework (Relevance, Effectiveness, Impact) to get a comprehensive picture of the planning and implementation of the program whether it has been running according to its initial purpose as a framework that will be applied in the Soft System Methodology based AR."