Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menggambarkan tentang relasi antara olahraga dan pembangunan, dengan memfokuskan kepada pemanfaatan olahraga sebagai katalis untyuk mempercepat pencapaian MDGs Indonesia tahun 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengarusutamaan dalam pembangunan dan percepatan pencapaian MDGS telah dilakukan oleh pemerintah, namun baru pada tataran konseptual yang tercantum dalam dokumen kebijakan percepatan Bappenas tahun 2010. Dalam pelaksanaan dan operasionalisasi, olahraga belum menjadi prioritas, dan mengalami marjinalisasi. Dengan demikian dibutuhkan, komitmen dan political will dari pemerintah, untuk mengarusutamakan olahraga dalam pembangunan, supaya berbagai manfaat positif olahraga dapat diberdayagunakan untuk pembangunan Indonesia.

---

This study describes the relationship between sport and development, with a focus on the use of sport as a catalyst to accelerate the achievement of MDGs Indonesia in 2015. The results showed that mainstreaming in development and attainment of MDGs acceleration has been done by the government, but only at the conceptual level listed in the policy document of Bappenas acceleration’ in 2010. In the implementation, sport is not a priority, and experiencing marginalization. Thus it takes, commitment and political will of the government, to mainstream sport in development, in order to use positive impact of sport for Indonesia’ development."

"MDGs merupakan suatu bentuk rezim internasional dalam pembangunan kesejahteraan global yang ditandatangani di tahun 2000. Fokus utama dari MDGs adalah untuk meningkatkan kesejahteraan global di tahun 2015 - termasuk penurunan kemiskinan, peningkatan kesehatan, dan isu sosial lainnya. Namun, dalam upaya pencapaian MDGs di Indonesia menemui berbagai tantangan diantaranya tingginya jumlah dan pertumbuhan penduduk, rendahnya tingkat dan akses kesehatan, dan kelembagaan. Penelitian ini memfokuskan pada tantangan kelembagaan yang menyebabkan gagalnya pencapaian MDGs tujuan 5A (menurunkan angka kematian ibu) di Indonesia pada tahun 2007 - 2010, belum selarasnya interaksi kepentingan antar aktor Triple Helix yaitu pemerintah, dunia bisnis dan akademisi, sehingga sulit untuk membangun modal sosial. Perbedaan pemahaman dari ketiga pihak dalam konsep triple helix jelas tampak terjadi dan berdampak negatif terhadap upaya-upaya pencapaian MDGs tujuan 5A, karena kepentingan masing-masing pihak untuk mencapai tujuannya masih terasa kental. Kepercayaan, hubungan timbal balik, serta pelibatan partisipasi aktif pihak diluar pemerintah menjadi faktor yang sangat penting untuk membangun modal sosial tersebut. Suatu rezim internasional tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya jika hanya dilakukan dengan melibatkan unsur pemerintah dari negara-negara peserta rezim tersebut. Perlu adanya keterlibatan partisipasi publik di negara-negara peserta secara luas.

---

MDGs is a form of international regime of global prosperity development, signed by 189 states on year 2000. The main focus of the MDGs is to increase global welfare in 2015, such as poverty reduction, health improvement, and other social issues. However, in the process of achieving MDGs in Indonesia it meets various challenges ? including the high number and population growth, low quality level of health and disparity of access to healthcare, and institutional.

This thesis focuses on the institutional challenges that led to the failure of achieving MDGs goal 5A (reducing maternal mortality) in Indonesia on 2007 to 2010. The relations between Triple Helix?s actors (government, business, and academia) hasn't reached into harmonizing point because of clash of interest between actors, which it makes difficult to build a social capital. Different understanding of the Triple Helix's actors obviously occur and negatively impact the efforts to achieve the MDGs goals 5A, because the interests of each actor to achieve its own interests are still still strong.

Trust, reciprocity, and participation from outside of government become a very important factor for building social capital. An international regime can not work properly if it is only done with the involvement of government, instead it needs the involvement of public participation in the participating countries to achieve the goals of an international regime."

"The adoption of the Millennium Development Goals (MDG) inthe Millennium Summit in 2000 by all 189 member of the UNGeneral Assembly was a defining moment for globalcooperation in the 2l" century. The MDG is global frameworkto face the challenges regarding human resources developmentin the world .In the Indonesian contest, the question is "dotargets and indicators contained in MDG have accorded withdomestic values?. The question is relevant because the MDGwill never be achieved if the MDG does not accommodate localvalues. Localization of the MDG is very important tosynchronize the MDG and country development; hence thelocalization of the MDG must be first step to take in achievingMDG for each country. Refer to the recent condition inIndonesia, there are several problems in achieving MDGtargets such as H) quality of [human resources, (iUinfrastructure, (HU implementation of the decentralization, (iv)slow economy recovery, (U) low enforcement, and (VU existenceof several conflict regions. Based on those conditions,achieving the targets and indicators of MDG in indonesia is noteasy. Collective e_U'art involving international community likedonors and national community like civil societybusiness/private sector and Universities is a must."

"Tulisan ini mengkaji pariwisata dan agenda pembangunan berkelanjutan dalam perspektif HI melalui studi literatur. Melalui metode taksonomi, tulisan ini menganalisis 46 literatur dan memetakannya dalam tiga tema: (1) faktor pembentuk keterkaitan pariwisata dan agenda pembangunan berkelanjutan; (2) kontribusi pariwisata dalam agenda pembangunan berkelanjutan; dan (3) kritik terhadap neoliberalisme terkait konsep dan praktik pariwisata dalam agenda pembangunan berkelanjutan. Hasil pemetaan literatur menunjukkan bahwa industri pariwisata memberikan dampak multidimensional yang sejalan dengan agenda pembangunan berkelanjutan. Selain itu,  terdapat struktur dan relasi kekuatan yang mendasari suatu aksi, norma, dan kebijakan mengenai pariwisata dalam agenda pembangunan berkelanjutan yang berjalan. Lebih jauh, tulisan ini  menemukan bahwa struktur dan relasi kekuatan saat ini didasari oleh pandangan neoliberal yang menempatkan aktor swasta sebagai pelaku pembangunan yang dominan bidang sosial, ekonomi, dan politik sehingga menjadi tantangan pembangunan berkelanjutan. Tulisan ini menyimpulkan bahwa industri pariwisata adalah arena politik yang terdiri dari kontestasi kuasa, kekuatan, dan kepentingan antar-aktor sehingga dibutuhkan partisipasi bottom-up dan diskusi inklusif agar kebijakan pariwisata dan agenda pembangunan berkelanjutan dapat berjalan optimal dan tepat sasaran. Tulisan ini juga mengidentifikasi dua ceruk penelitian. Pertama, minimnya pembahasan keterkaitan pariwisata dalam agenda pembangunan berlanjutan dari kajian keamanan internasional. Dalam hal ini, konteks keamanan  non tradisional, termasuk keamanan manusia (human security) dapat digunakan sebagai dasar analisis. Kedua, terbatasnya literatur yang menempatkan negara maju sebagai objek analisis, padahal pembahasan tersebut  dapat menambah pemahaman  dan pembelajaran bagi akademisi HI dan pengambil kebijakan. 

---

This paper examines tourism and the sustainable development agenda from an international relations perspective through a study of literature. The author uses the taxonomic method to analyze 46 peer-reviewed literature and map them into three themes: (1) constructing factors of tourism and the sustainable development agenda; (2) tourism's contribution to the sustainable development agenda; and (3) criticism of neoliberalism on tourism concept and practice in the sustainable development agenda. The mapping of the literature indicates that the tourism industry provides a multidimensional impact in line with the sustainable development agenda. Furthermore, this paper identifies structures and power relations that construct actions, norms, and policies regarding tourism in the ongoing sustainable development agenda. Moreover, this paper’s analysis shows that the structure and power relations in question are neoliberalism, which strengthens private actors in all sectors; hence becomes a development challenge in itself. This paper concludes that the tourism industry is a political arena consisting of the contestation of power, strength, and interests between actors. Thus, bottom-up participation and inclusive discussion are needed in order for tourism policies and the sustainable development agenda can run optimally. This paper also identifies two research gaps. First, the linkage of tourism and the sustainable development agenda with security issues should be explored, in this matter human security as a non-traditional security approach can be used as an analytic framework. Second, there is limited literature that frame developed countries as the object of analysis, even though this discussion may be a lesson learned for HI academics and policy makers."

"Abstract. Towards the end of implementation period of Millennium Development Goals (MDGs), it is important to understand how far we have achieved it, what the best practice is and what has gone wrong. Looking at the achievement figure, it describes that we have not been far away from our starting point. Lack of power and ability are the main reasons. So it is time to look around. The country has many huge industries that have power and competency. The country has legal protection to ask the industries to cooperate, to coordinate and work together towards achieving MDGs. Industries, obligatory by law, and also some of them motivated by altruism must perform corporate social responsibility activities. This research describes the ongoing synergies that occurred in many ways in order to create better society and environment, which will lead to MDGs achievement.Abstrak. Menjelang akhir periode pelaksanaan Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals-MDGs), penting untuk mengetahui seberapa jauh pencapaiannya, hal terbaik yang telah dilakukan, dan apa saja yang keliru. Grafik pencapaian menampilkan bahwa sebenarnya kita masih berada dekat dengan titik awal ketika program dicanangkan. Kurangnya kekuatan dan kemampuan adalah alasan utama, maka sekarang ini adalah saatnya melihat lingkungan sekitar. Negara ini memiliki banyak industri besar yang memiliki kekuatan dan kompetensi. Negara juga memiliki payung hukum untuk mendorong sektor industri agar mau bekerjasama, berkoordinasi dan bahu membahu mencapai tujuan-tujuan yang terangkum dalam MDGs. Sektor industri, diwajibkan oleh hukum, dan beberapa juga termotivasi oleh aliran altruistik, harus menunjukkan kinerja kegiatan tanggung jawab sosial. Penelitian menjabarkan sinergi yang terlaksana dalam berbagai kegiatan, dalam rangka menciptakan kondisi masyarakat dan lingkungan yang lebih baik. Sehingga, pada akhirnya akan berujung pada pencapaian MDGs."

"Sustainable Development Goals (SDGs) yang diajukan oleh PBB sebagai acuan pembangunan global dapat menjadi indikator pembangunan yang objektif bagi negara, kota, termasuk desa karena mengandung 17 tujuan dengan spektrum dan indikator yang luas. Kerangka SDGs yang menyeimbangkan elemen sosial, ekonomi, dan lingkungan dapat memandu pembangunan jangka menengah desa untuk mencapai tujuan keberlanjutannya, terutama ketika di Indonesia, pemerintah telah memberikan otonomi kepada setiap desa untuk pembangunannya dengan anggaran langsung untuk dikelola. Situasi ini menuntut tanggung jawab yang lebih besar bagi pemerintah desa untuk dapat mencapai pembangunan yang ideal dan berkelanjutan. Namun kewenangan nasional tersebut tidak bisa lepas begitu saja setelah memberikan dana desa dengan melihat kompleksnya permasalahan pembangunan desa. Kerangka kerja ini harus diterjemahkan ke dalam model pembangunan yang dapat digunakan oleh pemerintah desa, pemerintah kabupaten/kota, atau para ahli untuk memandu perencanaan jangka menengah desa. Model tersebut mencegah subyektivitas dan fokus yang salah pada prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah desa. Model tersebut juga dapat mengurangi potensi perencanaan pembangunan kabupaten/kota yang tidak sesuai dengan kebutuhan desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan terfokus dengan membandingkan kondisi saat ini dengan kerangka pembangunan ideal menggunakan kerangka sistematis berbasis Soft Systems Methodology (SSM). Kesenjangan yang ditemukan akan dilanjutkan sebagai rekomendasi dan keluaran dari penelitian ini. Rekomendasi tersebut akan diuji secara efisien menggunakan pemodelan System Dynamic (SD). Ini akan memungkinkan pemangku kepentingan terkait untuk bersama-sama membahas tujuan dan prioritas setiap desa untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan

---

The sustainable development goals (SDGs) proposed by the United Nations as a reference for global development can be an objective development indicator for countries, cities, including villages because they contain 17 goals with a vast spectrum and indicators. The SDGs framework of balancing social, economic, and environmental elements could guide the village's medium-term development to achieve its goal of sustainability, especially when in Indonesia, the government has given each village autonomy for its development with a direct budget to manage. This situation demands more responsibility for village governments to be able to achieve ideal and sustainable development. However, the national authority cannot be hand-out after giving the village funds by observing the complex problem of the village's development. This framework should be translated into a development model that the village government, regional government, or the experts can use to guide the village's medium-term planning. The model should prevent subjectivity and the wrong focus on the development priorities set by the village government. The model could also reduce the pressure from regional development planning programs that can be inconsistent with village needs. This research aims to identify the focused gap by comparing current conditions with the ideal development framework using a systematic framework based on Soft Systems Methodology (SSM). The gaps found would be resumed as recommendations and output of this research. It would enable relevant stakeholders to collectively discuss the goals and priorities for each village to achieve more sustainable development. The recommendations will be test using System Dynamic (SD) modeling to evaluate the recommendations which will efficiently works in reality."