Ditemukan 5250 dokumen yang sesuai dengan query
Sheth, Jagdish N.
New York: Free Press, 2002
658 SHE r
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Custis, Vanderveer
New York : Macmillan, 1923
658.01 CUS f
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Rasamala
"Pada masa lalu kondisi persaingan di Indonesia sarat dengan nuansa monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, beberapa pelaku usaha tertentu telah menjadi besar dan menguasai beberapa bidang produksi dan layanan jasa. Penguasaan tersebut muncul akibat pemberian proteksi dan kemudahan-kemudahan oleh pemerintah yang bermaksud membesarkan pelaku usaha dalam negeri, pada kenyataannya proteksi tersebut menjadikan pelaku usaha tertentu menjadi tidak efisien, namun mendominasi pasar dan memunculkan apa yang disebut kapitalisme semu (ersatz capitalism). Lahirnya Undang-undang No.5/1999 mengatur tentang perjanjian dan perilaku usaha, salah satunya terkait dengan integrasi vertikal yang diatur dalam pasal 14. Penerapan pasal 14 tersebut akan bertalian dengan metode pendekatan yang digunakan, yakni pendekatan rule of reason yang mengedepankan pembuktian pada "dampak" dan "cara" sehingga perilaku atau perjanjian tersebut dapat dilarang.
Pada konteksnya terdapat dua cara pandang yang berbeda mengenai integrasi vertikal, beberapa sarjana menganggap integrasi vertikal tidak perlu dilarang sebab tujuan efisiensi yang melatar belakanginya jauh lebih kuat ketimbang dampak merugikan yang ditimbulkannya, namun cara pandang yang lain melihat bahwa integrasi vertikal perlu untuk tetap dilarang apabila merugikan persaingan usaha. Sebagai contoh aplikatif berkaitan dengan pelanggaran pasal 14, Penulis mengangkat kasus dual access PT. (Persero) Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia, yang kemudian dianalisis untuk mendapatkan pemahaman bukan hanya secara teori namun juga secara praktis mengenai teknik penerapan pendekatan rule of reason oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang memang diberikan kewenangan untuk itu oleh UU NO.5/1999."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006
T19884
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Arif Maharfatoni
"Tesis ini membahas kesesuaian atas pasal 44 Undang-undang Jasa Konstruksi dengan pasal 22 Undang-undang Antimonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta kedudukan perusahaan konstruksi dalam mengikuti tender dengan pendekatan dari teori Rule of Reason Dan Perse Illegal dan Tesis ini disusun dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, library research, dan comparative study. Adapun kesimpulannya yaitu ketentuan pada Pasal 44 Undang Undang Jasa Konstruksi belum sesuai dengan ketentuan pasal 22 Undang Undang Antimonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sebab pendekatan yang digunakan dalam pengaturan kedua Pasal dari masing masing Undang-Undang tersebut berbeda. Pasal 44 Undang Undang Jasa Konstruksi melarang praktik afiliasi antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa (tender kolutif vertikal) secara per se illegal, sedangkan pasal 22 Undang Undang Antimonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur larangan tender kolutif dengan pendekatan rule of reason. Saran penulis dalam tesis ini perlu ditunjang dengan pendekatan pengaturan yang sama, pada setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan rule of reason dianggap paling sesuai untuk mengatur bentuk pelanggaran ini, sebab informasi asimetris dan permasalahan Principal-Agent kerap terjadi dalam manajemen perusahaan, hubungan terafiliasi baik disengaja ataupun tidak disengaja dapat menjadi dugaan awal, yang membutuhkan pembuktian lebih lanjut untuk dinyatakan sebagai praktik anti persaingan.
This thesis discusses the suitability of article 44 of the Law on Construction Services with article 22 of the Antitrust and Unfair Business Competition Law and the position of construction companies participating in tenders with the Perse Illegal and Role Of Reason Appraches law and this thesis is prepared using juridical research methods normative, library research, and comparative study. The conclusions are the provisions in Article 44 of the Law on Construction Services not in accordance with the provisions of article 22 of the Antitrust and Unfair Business Competition Law, because the approach used in the regulation of the two Articles of each Law is different. Article 44 of the Construction Services Law prohibits the practice of affiliation between Service Users and Service Providers (vertical collutive tenders) per se illegally, while Article 22 of the Antitrust and Unfair Business Competition Law regulates the ban on collutive tendering with the rule of reason approach. The author's advice in this thesis needs to be supported by the same regulatory approach, in every applicable legislation. The rule of reason approach is considered to be the most appropriate for regulating this form of violation, because asymmetric information and Principal-Agent problems often occur in company management, affiliated relationships intentional or unintentional can be initial guesses, which require further evidence to be declared anti-competitive practice."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T51927
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Mayesha Reynalda Iriano
"
ABSTRAK Skripsi ini membahas mengenai penerapan pendekatan rule of reason dalam hukum persaingan antara taksi dengan angkutan orang berbasis aplikasi sebagai upaya menciptakan persaingan usaha sehat di Indonesia, hambatan yang timbul dalam persaingan antara taksi dan angkutan orang berbasis aplikasi di Indonesia, dan solusi dalam mengatasi hambatan yang timbul dalam persaingan antara taksi dengan angkutan orang berbasis aplikasi di Indonesia. Tujuan Penelitian ini adalah penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan spemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum perusahaan pada khususnya. Penelitian ini juga diharapkan memberikan masukan bagi lembaga penegak hukum dalam penyelesaian kasus yang berkaitan dengan persaingan antara taksi dengan angkutan orang berbasis aplikasi di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berbentuk yuridis normatif. Penemuan dalam penelitian ini adalah bahwa penerapan pendekatan rule of reason dalam hukum persaingan antara taksi dengan angkutan orang berbasis aplikasi sebagai upaya menciptakan persaingan usaha sehat di Indonesia, tampak bahwa angkutan orang berbasis aplikasi memang memasang tarif yang sangat rendah dan dalam tempo singkat dapat mengalahkan pasar taksi. Namun, jika melihat dari rumusan predatory pricing, angkutan orang berbasis aplikasi yang memasang tarif jauh lebih murah dibanding taksi konvensional tersebut bukan dikarenakan untuk menaikkan harga dikemudian hari. Namun dikarenakan harga produksi barang/jasa dalam hal ini produk jasa yang dijual oleh angkutan orang berbasis aplikasi dapat ditekan karena faktanya memang proses pengurusan bisnis angkutan orang berbasis aplikasi ini tidak sebanyak pengurusan taksi, sehingga tidak ada indikasi persaingan usaha tidak sehat yang sengaja dilakukan oleh salah satu pelaku usaha, baik angkutan orang berbasis aplikasi maupun taksi konvensional.
ABSTRACTThis thesis is discussing the application of the approach of a rule of reason in competition law between taxi and public transport application based as an attempt to create a fair competition in Indonesia, the legal issues that arises in competition law between taxi and public transportation application based in Indonesia, and the implementation of fair competition between taxi and public transport application based in other country as comparison. The purpose of this research is the study is expected to be research contribution to the science of law in general and law in particular. This study is also expected to provide input for law enforcement agencies in solving cases relating to competition between taxi and public transport in application based in Indonesia. This study is a qualitative research in the form of normative. The research in this study is the application of rule of reason approach in competition law between taxi and public transportation application based as an attempt to create a fair competition in Indonesia, it appears that the public transportaion application based set a very low rate and in a short time been able to beat the taxi market, However, if viewed from the formulation of predatory pricing, the public transport application based that rates much cheaper than taxis are not due to raise prices in the future, but because the price of production of goods services in this product sold by the public transportapplication based can be suppressed because the fact is the process to obtain business of public transportation application based is not as much as the maintenance of taxi, so there is no indication of unfair competition are intentionally committed by one of the businesses, both for the public transport of application based and taxi. "
Depok: Universitas Indonesia, 2017
S66659
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Erica Winlie
"Dalam hukum persaingan usaha dikenal dua pendekatan, yaitu per se dan rule of reason. Umumnya, pasal-pasal di UU Monopoli menggunakan salah satu dari pendekatan tersebut, namun ternyata terdapat pasal yang dapat diperiksa dengan keduanya, salah satunya adalah Pasal 15 ayat (2) tentang tying agreement. Kaidah ini dapat ditemukan dalam Peraturan KPPU No 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 15, namun belum secara menyeluruh diaplikasikan. Jauh sebelum Indonesia, negara Amerika Serikat sebagai negara pelopor hukum persaingan usaha ternyata telah menerapkan dua pendekatan tersebut pada tying agreement lebih dulu, dan tampaknya lebih konsisten dalam membedakan antar kedua pendekatan tersebut. Tulisan ini menganalisis: (1) pengaturan tying agreement di Indonesia dan Amerika Serikat; dan (2) penerapan pendekatan per se dan rule of reason pada perkara tying agreement di Indonesia dan Amerika Serikat. Untuk menganalisis fenomena tersebut, tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan studi perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tying agreement di kedua negara tersebut dilandasi oleh model pengaturan dan instrumen pengubah yang berbeda, yaitu Indonesia pada UU Monopoli diikuti dengan perkembangan pada Peraturan KPPU tentang Pedoman Pasal 15, dan Amerika Serikat pada Sherman Act dan Clayton Act diikuti dengan perkembangan melalui presedens. Dalam penerapannya, hakim Amerika Serikat lebih konsisten memisahkan antara kedua pendekatan dibandingkan Majelis Komisi yang tidak secara menyeluruh menerapkan Peraturan KPPU tentang Pedoman Pasal 15. Maka, penting bagi Majelis Komisi untuk menerapkan pedoman tersebut secara menyeluruh, juga bagi KPPU untuk membentuk pedoman baru yang lebih tegas atau setidak-tidaknya mensosialisasikan pedoman yang sudah ada kepada masyarakat.
In antitrust law, there are two approaches, namely per se and rule of reason. Generally, articles in the Monopoly Law use one of these approaches, but there are articles that can be examined with both, one of which is Article 15 paragraph (2) on tying agreements. This provision can be found in KPPU Regulation No. 5/2011 on Article 15 Guidelines, but it has not been thoroughly applied. Long before Indonesia, USA as a pioneer of antitrust law has applied the two approaches to tying agreements and has been more consistent in distinguishing between them. This paper analyzes: (1) the regulation of tying agreements in Indonesia and USA; and (2) the application of per se and rule of reason approaches in tying agreement cases in Indonesia and USA. To analyze the phenomenon, this paper uses normative juridical research method with comparative study. The results show that the regulation of tying agreements in both countries is based on different regulatory models and changing instruments, Indonesia in Monopoly Law followed by developments in KPPU Regulation on Article 15 Guidelines, and USA in Sherman Act and Clayton Act followed by developments through precedence. In its application, USA judges are more consistent in separating between the two approaches than the Majelis Komisi which does not thoroughly apply the KPPU Regulation on Article 15 Guidelines. Therefore, it is important for Majelis Komisi to apply the guidelines thoroughly, for KPPU to establish new guidelines that are stricter or at least socialize the existing guidelines to the society."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Shafira Amalia Zahara
"Penelitian ini membahas mengenai pendekatan de minimis rule dalam hukum persaingan usaha di Indonesia dan Uni Eropa. Perbandingan tersebut difokuskan
dari segi pengaturan serta penerapan pendekatan de minimis rule di dalam putusan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang berdasarkan asas-asas norma hukum tertulis dengan cara penggambaran yang deksriptif. Hasil perbandingan tersebut dapat diketahui bahwa di Indonesia penerapan dan
pengaturan pendekatan de minimis rule tidak secara eksplisit disebut dalam UU No. 5 Tahun 1999 maupun perundang-undangan terkait lainnya melainkan dapat ditemukan dalam unsur-unsur pasal yang mengatur mengenai batas pangsa pasar yang tidak boleh dilampaui, hal tersebut berbeda dengan Uni Eropa yang sudah
mengaturnya secara tegas di dalam Commission Notice yang berjudul “Notice on
agreements of minor importance (De Minimis Notice)”. Sehingga berdasarkan perbandingan tersebut dapat diambil beberapa pengaturan di Uni Eropa yang dapat diterapkan untuk perkembangan hukum persaingan usaha di Indonesia.
This thesis discusses about the de minimis rule approach under competition law in Indonesia and the European Union. The comparison is focused on the regulation of de minimis rule approach and its application. This thesis is the juridical research based on normative principles of legal norms by means of written descriptive representations. The results from the comparison show that in Indonesia the application and regulation of the de minimis rule approach are not explicitlymentioned in Law No. 5 of 1999 and other related laws but can be found in the elements of articles that regulate market share limits that must not be exceeded, its is different from the European Union which has explicitly regulated it in the Commission Notice entitled "Notice on agreements of minor importance (De Minimis Notice) ”. Based on this comparison, some regulations in the European Union can be applied to the regulatory progress of competition law in Indonesia."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Jeremy Revadia Kristasurya
"Skripsi ini membahas mengenai penerapan pendekatan rule of reason dan state action doctrine dalam hukum persaingan usaha di Indonesia dengan menggunakan studi kasus Putusan KPPU No. 09/KPPU-L/2016 mengenai praktek monopoli yang dilakukan oleh Perusahaan Gas Negara dan Putusan KPPU No. 09/KPPU-I/2018 mengenai dugaan kartel garam industri yang dilakukan oleh 7 perusahaan importir garam pada tahun 2015. Adapun metode penelitian yang diguanakan adalah pendekatan yuridis-normatif dengan menggunakan studi kasus serta menggunakan teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesimpulan yang didapat adalah: 1) PGN hanya dapat melaksanakan kegiatan monopoli atau pemusatan kegaitan yang menguasai hajat hidup orang banyak apabila diatur oleh UU; 2) Rule of reason dalam kasus kartel garam sudah diterapkan dengan baik, karena KPPU telah melakukan analisis terhadap dampak terjadinya kartel kepada pasar dan konsumen. Namun dalam kasus monopoli oleh PGN, penerapan rule of reason tidak diterapkan secara maksimal. Karena penenentuan harga jual yang dilakukan PGN merugikan konsumen serta tidak mempertimbangkan kemampuan daya beli konsumen; dan 3) Penerapan state action doctrine dalam kasus monopoli oleh PGN belum diterapkan secara maksimal, karena PGN tidak memiliki cukup dasar hukum untuk dapat dikecualikan dari UU No. 5 Tahun 1999.
This thesis discusses the implementation of the rule of reason approach and the state action doctrine in Competition Law in Indonesia, by using case studies of KPPU Decision No. 09/KPPU-L/2016 concerning monopoly practices which held by the State Gas Company (PT. PGN) and KPPU Decision No. 09/KPPU-I/2018 regarding the alleged industrial salt cartel conducted by seven salt importing companies in 2015. The applied research method for this thesis was a juridical-normative approach using case studies, theories, concepts, the principles of law, and the applicable laws and its regulations. The conclusions obtained are: 1.) PGN can only carry out monopolistic activities or concentration of activities controlling the lives of many people if regulated by the law; 2.) KPPU has implemented Rule of Reason in the salt cartel cases, by analyzing the impact of the cartel on the market and consumers. However, in the case of monopoly by PGN, the application of the rule of reason was not well-implemented, since the determination of the selling price conducted by PGN is detrimental to consumers and did not take into account the purchasing power of consumers; and 3.) The application of the state action doctrine in the monopoly case by PGN has not been well-implemented as well, as PGN does not have a sufficient legal basis to be exempted from Law No. 5 of 1999."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Niken Saptarini W.
"Kondisi dunia usaha yang semakin kompetitif dan dinamis, menuntut perusahaan untuk mampu memilih dan menerapkan strategi yang mampu memenangkannya dalam persaingan. Pengembangan Core Competence sebagai sebuah paradioma baru dalam manajemen strategi, berusaha memberikan keunggulan yang berkelanjutan dalam persaingan melalui pengembangan kapabilitas internal yang superior yang sulit ditiru oleh pesaing. Industri kecil sebagai salah satu pelaku bisnis tidak pula terlepas dari keniscayaan untuk menerapkan strategi yang handal dalam persaingan yang dinamis. Penulis dalam penelitian ini mengaksentuasikan sigi pada industri kecil sepatu kulit di Indonesia, yang pada realitanya menunjukkan pertumbuhan yang relatif lambat dibandingkan dengan perkembangan industri sepatu secara keseluruhan."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 1994
S18805
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Porter, Michael E.
New York: The Free Press , 1985
658 POR c
Buku Teks Universitas Indonesia Library
