Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Anemia gizi ibu hamil yang disebabkan karena kekurangan zat besi merupakan satu dari empat masalah gizi utama di Indonesia SKRT tahun 1995 menunjukkan bahwa secara nasional 50,9 % ibu hamil menderita anemia. Mengingat dampak anemia terhadap tingginya angka kematian ibu maka pemerintah Indonesia dalam hal ini Departemen Kesehatan sejak tahun 1975 melakukan upaya penanggulangan dengan pemberian suplementasi tablet besi yang didistribusikan melalui Puskesmas dan Posyandu.Berdasarkan Survey Cepat Anemia Gizi Ibu Hamil Tahun 2001 di Kota Palembang Sumatera Selatan, prevalensi anemia ibu hamil di Kecamatan Sako sebesar 25,42% sedangkan cakupan pendistribusian sangat tinggi yaitu Fe1 102% dan Fe3 101%.Hal ini menunjukkan bahwa belum semua ibu hamil yang mendapatkan tablet besi Bari puskesmas dan posyandu secara patuh meminumnya secara teratur setiap hariPenelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tingkat kepatuhan ibu hamil mengkonsumsi tablet besi dan faktor-faktor yang berhubungan di Puskesmas Sako dan Puskesmas Multi Wahana Kecamatan Sako Palembang tahun 2004. Unit analisisnya adalah ibu-ibu hamil trimester II dan III yang telah mendapatkan tablet besi, penelitian dilaksanakan pada bulan April 2004.Penelitian ini merupakan penelitian survey dengan rancangan desain Cross Sectional. Analisis data meliputi analisis univariat, bivariat dan multivariat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan di ke dua Puskesmas Bari seluruh responden 64,44% patuh dan 35,56% yang tidak patuh. Hasil analisis bivariat ditemukan hubungan yang bermakna antara umur, pendidikan, pengetahuan dan dukungan keluarga dengan kepatuhan ibu hamil mengkonsumsi tablet besi sedangkan variabel penyuluhan tidak bermakna.Dari hasil uji analisis multivariat dengan menggunakan metode Logistic Regression menunjukkan bahwa dari enam variabel bebas hanya empat variabel saja yang masuk sebagai kandidat model multivariat yaitu umur,pendidikan, pengetahuan dan dukungan keluarga. Setelah dianalisis ternyata variabel yang paling dominan berhubungan dengan kepatuhan adalah tingkat pendidikan OR 5,969 artinya responden yang berpendidikan tinggi cenderung untuk patuh mengkonsumsi tablet besi 5,969 kali dibandingkan responden yang berpendidikan rendah.Disarankan kepada petugas kesehatan untuk memberikan konseling mengenai anemia gizi dan tablet besi terutama pada kelompok ibu hamil berisiko yaitu umur <20 th dan >35 th, serta mengadakan supervisi dan monitoring untuk melihat apakah tablet besi betul-betul diminum oleh ibu hamil.

---

Factors Related to Compliance of Pregnant Women Consumed Iron Tablet at Puskesmas Sako and Puskesmas Multi Wahana in the Sub-district of Sako, the City of Palembang Year 2004.Nutrition anemia of pregnant women which caused of iron deficient is one of main nutrition problems in Indonesia. Household Health Survey (SKRT) in 1995 indicated that nationally 50.9% of pregnant women suffered anemia. Considering anemia impact to the high maternal mortality, the government of Indonesia through the Minister of Health since 1975 has been striving to overcome with providing iron tablets supplement that distributed through Puskesmas and Posyandu.

According to Rapid Survey of Nutrition Anemia in Pregnancy in 2001 in the City of Palembang, South Sumatra, the prevalence of pregnant women in Sub-district of Sako was equal to 25.42% while the coverage of distribution was very high, Fe 1 (102%) and Fe3 (101%), respectively. It indicated that not yet all pregnant women which got iron tablets from Puskesmas and Posyandu obediently taking them regularly every day.

This study aimed to obtain the description of Ievel of compliance of pregnant women who consumed iron tablets and its related factors at Puskesmas Sako and Puskesmas Multi Wahana in Sub-district of Sako, Palembang in 2004. Unit of analysis in this study were 2nd and 3`d trimester pregnant women which had got iron tablets. It conducted during April 2004.

The study was survey research using cross sectional design. Data analysis included univariate, bivariate, and multivariate analysis. This study resulted that level of compliance in both of Puskesmas showed 64.44% of respondents were compliant and the rest (35.56%) were not compliant. Bivariate analysis showed that age, education, family support as well as knowledge had significant relation with the compliance of pregnant women. In the other hand, counseling did not have significant relation statistically.

Multivariate analysis using Logistic Regression Method indicated only 4 out of 6 variables that become as candidate of multivariate model. They were age, education, family support, and knowledge. The most dominant variable related to the level of compliance was education (OR 5,969). It meant that respondent whose higher education tended to be obedient in taking iron tablets 5,969 times compared to those whose lower education.

It is suggested to the health officer to provide counseling about nutrition anemia and iron tablet, especially for risky pregnant women groups e.g. <20 years old and >35 years old, and also to perform monitoring and supervision to make sure that iron tablets are really taken by pregnant women."

"Perencanaan tata ruang wilayah merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan dan pengembangan suatu daerah. Kota Palembang, sebagai salah satu kota besar di Indonesia, memerlukan perencanaan tata ruang yang komprehensif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan adanya peraturan daerah yang mengatur rencana tata ruang wilayah untuk periode tahun 2023-2043. Tujuan dari rancangan peraturan daerah ini adalah untuk menetapkan kebijakan dan strategi dalam penataan ruang wilayah Kota Palembang selama dua dekade ke depan. Hal ini mencakup pengaturan penggunaan lahan, pengembangan infrastruktur, serta pelestarian lingkungan hidup. Penelitian ini akan menganalisis lebih dalam melalui pertanyaan “Apakah proses pembentukan peraturan daerah pada Rancangan Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043 telah sesuai prosedur?” dan “Bagaimanakah Prosedur Peralihan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang Menjadi Peraturan Daerah Kota Palembang Tahun 2023-2043?” Analisis prosedur peralihan dari Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 menjadi Peraturan Daerah Kota Palembang dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Metode ini melibatkan kajian dokumen hukum, wawancara dengan pemangku kepentingan terkait, serta analisis kebijakan publik. Hasil Analisis menunjukan bahwa, proses peralihan dimulai dengan penyusunan draft oleh Pemerintah Kota Palembang berdasarkan pedoman dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Draft tersebut kemudian dibahas dalam rapat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Setelah melalui tahap konsultasi publik dan revisi sesuai masukan dari berbagai pihak, draft final disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang menjadi peraturan daerah. Lalu implementasi peraturan daerah ini melibatkan berbagai instansi terkait di tingkat kota dan provinsi untuk memastikan keselarasan dengan rencana pembangunan nasional. Sayangnya, Penyusunan Peraturan daerah tentang RTRW Kota Palembang belum berjalan sesuai prosedur karena memakan waktu lebih lama daripada waktu yang seharusnya, meskipun dalam proses pembuatan Perda RTRW ini telah melibatkan berbagai pihak terkait, seperti pemerintah daerah, akademisi, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, dengan tujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan mencerminkan aspirasi dan kebutuhan seluruh stakeholders. Rancangan Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043 merupakan langkah strategis dalam mengelola pertumbuhan kota secara terintegrasi dan berkelanjutan. Prosedur peralihannya dari peraturan menteri menjadi peraturan daerah menunjukkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan tata kelola ruang yang efektif.

---

Regional spatial planning is an important aspect in the management and development of a region. Palembang City, as one of the large cities in Indonesia, requires comprehensive spatial planning to support sustainable economic, social and environmental growth. Therefore, there is a need for regional regulations that regulate regional spatial planning for the 2023-2043 period. The aim of this draft regional regulation is to establish policies and strategies for spatial planning in the City of Palembang for the next two decades. This includes regulating land use, infrastructure development, and environmental preservation. This research will analyze more deeply through the question "Is the process of forming regional regulations in the Draft Regional Regulations for the City of Palembang concerning the 2023-2043 Regional Spatial Planning according to procedures?" And "What is the procedure for transitioning the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 5 of 2024 concerning the Palembang City Regional Spatial Planning Plan into the Palembang City Regional Regulation for 2023-2043?" Analysis of transition procedures from the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 5 of 2024 to the Regional Regulation of the City of Palembang was carried out using a qualitative approach. This method involves reviewing legal documents, interviews with relevant stakeholders, and public policy analysis. The results of the analysis show that the transition process began with the preparation of a draft by the Palembang City Government based on guidelines from the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency. The draft was then discussed in a coordination meeting between the central and regional governments. After going through the public consultation stage and revisions according to input from various parties, the final draft was approved by the Regional People's Representative Council (DPRD) of Palembang City to become a regional regulation. Then the implementation of these regional regulations involves various relevant agencies at the city and provincial levels to ensure alignment with national development plans. Unfortunately, the preparation of regional regulations regarding the Palembang City RTRW has not proceeded according to procedures because it took longer than it should have, even though the process of making this RTRW Regional Regulation has involved various related parties, such as local government, academics, the community and other stakeholders, with The aim is to ensure that the resulting policies reflect the aspirations and needs of all stakeholders. The Draft Regional Regulations for the City of Palembang concerning Regional Spatial Planning for 2023-2043 is a strategic step in managing city growth in an integrated and sustainable manner. The transition procedure from ministerial regulations to regional regulations shows the synergy between the central and regional governments in realizing effective spatial governance."

"Buku ini membahas tentang pembangunan ibu kota negara sebagai multidisiplin ilmu. Kajian mendalam tentang pembangunan IKN diambil dari berbagai aspek permasalahan lingkungan, sosial budaya, dan ekonomi. Ibu Kota Negara akan dibangun untuk mencapai target Indonesia maju, sesuai visi Indonesia 2045."

"RSUD Palembang Bari Kota Palembang, yang sebelumnya adalah Puskesmas Panca Usaha, adalah rurnah sakit pemerintah yang diresmikan Tanggal 19 Juni 1995 dan ditetapkan sebagai rumah sakit umum kelas C pada Tanggal 10 November 1997. Bagian IGD adalah salah satu instalasi dari delapan fasilitas pelayanan yang ada di RSUD Palembang Bari.Alat kesehatan habis pakai yang ada di RSUD Palembang Bari masih dropping dari Dinas Kesehatan Kota Palembang. Fungsi-fungsi manajemen logistiknya masih perlu dibenahi baik dalam perencanaan kebutuhan alat kesehatan habis pakai, penganggaran, pengadministrasian, penyimpanan, pendistribusian dan pengawasan. Kondisi yang ada sekarang bahwa penggunaan alat kesehatan yang ada belum efektif dan belum efisien karena belum dikelola dengan baik.Dari hasil Analisa ABC ada lima jenis alat kesehatan habis pakai masuk dalam Kelompok A, yakni : Infus Set Dewasa, Spuit 5cc, Abocath No. 20, Abocath No. 22, Abocath No. 24. Dalam Kelompok A tersebut proporsi volumenya adalah 46,33 persen atau sebanyak 7.007 unit dad jumlah seluruhnya sebanyak 15.124 unit, dengan nilai investasi sebesar 26,39 persen atau sebesar 26117.980 rupiah dad total investasi sebesar 98.978.357,00 rupiah.Terdapat perbedaan antara pengeluaran alat kesehatan yang ada di IGD dengan volume penggunaannya pada Tahun 2002 sebesar 46,76 persen atau sebanyak 3.276 unit dari total volumenya sebesar 7.007 unit, dan sisanya sebanyak 1,11 persen atau 157 unit.Besarnya perbedaan nilai investasi antara penggunaan dan persediaan alat kesehatan habis pakai di IGD Tahun 2002 adalah sebesar 26,89 persen atau senilai 18.949.715,00 rupiah dad total sebesar 26.117.980,00 rupiah, dan sisanya sebesar 0,56 persen atau senilai 145.255,00 rupiah.Besarnva pendapatan IGD RSUD Palembang Bari untuk Tahun 2002 sebesar 27.519.500,00 rupiah yang bersumber dari karcis sebesar 11.985.000,00 rupiah dan dari tindakan sebesar 15.534,500,00 rupiah. Profit marginnya sebesar 1.4.01520,00 rupiah jika pendapatan IGD dikurangi dengan besarnya penerimaan alat kesehatan habis pakai, dan ada efisiensi sebesar 8.569,785,00 rupiah jika pendapatan dikurangi dengan penggunaan alat kesehatan habis pakai.Disarankan dalam rangka menuju rumah sakit swakelola dan mandiri agar RSUD Palembang Bari dapat menerapkan fungsi-fungsi manajemen logisti:, meliputi perencanaan, penganggaran, operasional dan pengawasan logistik. Pembenahan stok harus segera dilakukan terutama dalam pengadministrasian, penyimpanan, pendistribusian, serta menempatkan petugas khusus yang menangani persediaan. Supaya perbedaan antara penggunaan dengan yang dikeluarkan untuk dapat dilakukan pengawasan agar tidak hilang, dapat disadarkan stok awal priode berikutnya sehingga akan terdapat penggunaan yang efektif dan efisien.

---

Coincidence Of The Usage Of Medical Disposable Equipment In Emergency Installation Palembang Bari Local Hospital Palembang City, In 2002Palembang Bari Local Hospital or RSUD Palembang Bari, formerly named Panca Usaha Community Health Center, is a government hospital legitimatised on June 19, 1995, and decided by the government regulation as the type C public hospital on November 10, 1997. Emergency Installation is one of eight installations serves some facilities for health care in RSUD Palembang Bari.

Conclusion. Stock of medical disposable equipment in RSUD Palembang Bari has been supplied by Health Office of Palembang City. The functions of logistic management in Emergency Installation of RSUD Palembang Bari need some improvements in planning, budgeting, administrating, distributing, and controlling. The real condition about usage of medical disposable equipment indicates inefficiency due to inappropriate management.

ABC Analysis shows there are five kinds of medical disposable equipment which are classified as Group A, that are Adult Infus Set, Spuit 5cc, Abbocath Number 20, Abbocath Number 22, and Abbocath. Number 24. In. that A Group,. the proportion of volume of medical disposable equipment is 46,33 percent or 7.007 units, in which its total volume are 15.124 units. Investment of medical disposable equipment is 26,39 percent or 26.117.980 rupiah, where its total investment is 98.978.357,00 rupiah.

There are some differences between the volume of supply and the usage of medical disposable equipment is RSUD Palembang Bari Emergency Installation. The difference of usage in 2002 is 46,76 percent or 3.276 units of its total volume that is 7.007 units, and its remainder is 1,11 percent or 157 units.

The large difference of its investment between the supply and the usage of medical disposable equipment in RSUD Palembang Bari Emergency Installation in 2002 is 26,89 percent or 18.949.715,00 rupiah, in which its total investment is 26.117.950,00 rupiah, and its remainder is 0,56 percent or 145.255,00 rupiah.

The income Emergency Instalation of RSUD Palembang Bari received as long as 2002 is 27.519.500,00 rupiah, came from ticket is 11.985.000,00 rupiah, and came from medical action is 15.534.000,00 rupiah. Its profit margin as much as 14.01520,00 rupiah if the income used for buying medical disposable equipment, and it can be surplus as much as 8.569.785,00 rupiah if the remainders of stock can be coincided in its usage.

Recommendation. In order to achieve the private hospital, it is recommended tabat RSUD Palembang Bari to implement the functions of logistic management, such as planning, budgeting, operating, and controlling. The reminder of usage of medical disposable equipment must be controlled, and must be accounted in future stock."

"Penelitian di latar belakangi oleh kenyataan bahwa penyediaan dana logistik farmasi relatif tinggi yang mencapai 40% anggaran rumah sakit, sehingga diperlukan tindakan efisiensi. Temuan di Instalasi Farmasi RSUD Palembang Bari menunjukkan bahwa perencanaan obat khususnya antibiotika tidak akurat sehingga menyebabkan pemakaian obat tidak sesuai dengan perencanaan obat.Tujuan Penelitian ini adalah untuk melakukan analisis perencanaan kebutuhan antibiotika di Instalasi Farmasi RSUD Palembang Bari, kota Palembang dan memperoleh informasi lebih jauh tentang hal- hal yang melatar belakangi proses perencanaan ini.Penelitian ini merupakan studi kasus dengan analisa kualitatif. Data dan informasi mengenai proses perencanaan kebutuhan obat diperoleh dengan cara indepth interview, data sekunder.Hasil panelitian rnenunjukkan bahwa proses perencanaan antibiotika di RSUD Palembang Bari belum sesuai antara perencanaan RSUD Palembang Bari dengan pemakaiannya karena perencanaan obat masih mengalami hambatan khususnya sisi input seperti SDM, dana, metode, material yang digunakan.Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kesesuaian dan kecukupan faktor input terutama faktor SDM, metode, organisasi, kebijakan, material, yang diberlakukan maupun proses perencanaan antibiotika di RSUD Palembang Bari belum memenuhi kebutuhan antibiotika di RSUD Palembang Bari. Untuk meningkatkan akurasi perencanaan kebutuhan obat antibiotika di RSUD Palembang Bari dapat disarankan kepada Dinas Kesehatan kota Palembang selaku unit pengadaan agar dilakukan supervisi yang berkesinambungan dan pelatihan SDM yang membuat perencanaan kebutuhan logistik farmasi, menyusun kebijakan internal antara lain dengan standarisasi terapi dan formularium, menyusun dan menetapkan uraian tugas yang jelas, menyusun standar prosedur operasional tentang perencanaan kebutuhan obat di ruangan dan instalasi. Selain itu direktur rumah sakit perlu mengusulkan kebutuhan tenaga untuk instalasi farmasi serta melakukan benchmarking ke RSUD lain yang setara sehingga kualitas pelayanan kesehatan di RSUD Palembang Bari yang prima akan dapat dicapai.

---

This research is based on the facts that the supplies of logistic fund in pharmaceutical is quite high achieved 40 % of the hospital budget, so therefore need to be efficient. This findings in pharmacy installation of RSUD Palembang Bari showed that the medicine planning particularly for antibiotic is not accurate, and therefore caused the differential between medicine used and medicine planning.

The purpose of this research is to do such a planning need analysis for antibiotic in the pharmacy installation of RSUD Palembang Bari, the city of Palembang and to get the information more in details about everything which have supported the process of this planning. This observation is also a qualitative case study. Data and information about the planning needs process for medicine which has taken through the indepth interview and secondary data.

The result of this research showed that the process of the antibiotic planning in RSUD Palembang Bari has not been appropriate compared with the medicine used because of medicine planning still having some gaps especially in the side input like human resources, budget, methods, as well as material used.

From this research, can be concluded that between the harmony and the sufficient factor particularly in human resources, methods, organization, policy and procedure, material, which have not been valid yet as well as the planning process for antibiotic in RSUD Palembang Bari still not achieved antibiotics at RSUD Palembang Bari. To increase the accuracy in medicine planning needs for antibiotic in RSUD Palembang Bari, it is suggested through the Head of Regional Public Health, as a procurement unit will be able to do the regular supervision and arrange such a training for human resources who will be doing the pharmacy logistic planning, setting up the policy and procedure internally i.e. therapy standardization and formularium, prepare the clear job description, and setting up the standard operational procedure about the medicine planning needs in the room as well as installation. Besides, the hospital director needs to propose the additional staff for the pharmacy installation and also doing the benchmarking to another hospital which has the same standard for quality and services to make the RSUD Palembang Bari become the number one hospital as we expected."