Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Contents : The pursuit of privacy -- Freedom to express what? -- The genesis -- The new order -- Striking a balance -- Media misconduct -- Remedies -- Problems and prospects"

"ABSTRAKKebebasan berbicara merupakan hak asasi yang dilindungi hukum di Amerika Serikat sebagaimana tercantum dalarn Bill of Rights. Grup musik country the Dixie Chicks menggunakan hak mereka untuk berbicara untuk menyatakan ketidak setujuannya terhadap Presiden George W. Bush dan Perang Irak lewat sebuah pernyataan kontroversial pada saat mereka sedang mengadakan konser di London, Inggris, menjelang penyerangan terhadap Irak pada tahun 2003 sehingga mendapatkan sensor berupa pemboikotan dari industri musik country. Pemboikotan itu menjadikan eksistensi Dixie Chicks sebagai grup musik terancam dan melemahkan mereka secara ekonomi. Namun pemboikotan ini juga mendapatkan tentangan dari pihak-pihak yang mendukung Dixie Chicks dalam sikap mereka, baik dalam sikap anti perang maupun sikap berani berpendapat sesuai dengan hak kebebasan berbicara seorang warga negara Amerika Serikat. Pihak-pihak yang pro dan kontra pun beroposisi menanggapi fenomena ini dengan pernyataan anti-perang dan pro-perang mereka. Freedom of speech sebagai hak warga negara yang seharusnya dilindungi ketika dalam keadaan perang pun menjadi terancam.. Tesis ini mengeksplorasi dinamika Para aktor yang terlibat dalam fenomena kontroversi freedom of speech the Dixie Chicks dalam pop culture Amerika Serikat pada masa Perang Irak dalam rentang tahun 2003 - 2007, yang meliputi kelompok the Dixie Chicks, rekan sejawat, penggemamya, dan media dengan studi kualitatif dan menggun.akan analisis wacana. Teori yang digunakan meliputi teori semiotika Saussure, hubungan sosial dengan figur media Caughey dan ideologi Althusser. Freedom of speech di Amerika Serikat merupakan sesuatu yang harus diperjuangkan, tidak hanya terberi, walaupun dilindungi oleh hukum.

---

ABSTRACT

Freedom of speech in the United States of America is a human right that is protected within the law, as stated in the Bill of Rights. Country music group the Dixie Chicks has exercised this right by showing their dissent towards President George W.Bush and his war on Iraq through a controversial statement in a concert in London, England, just before the war started in 2003, which resulted in censorship from the country music community through acts of boycott. Parties that are for and against the Dixie Chicks and their statement of anti-war and pro-war are in opposition in reaction to the controversial statement. This thesis explores the dynamics of the actors involved in the Dixie Chicks controversial freedom of speech phenommenon in American pop culture during the Iraq War within the 2003 - 2007 time frame, which includes the Dixie Chicks, their colleagues, fans and the media by qualitative methodes and discourse. Theories used are Saussure's semiotics, Caughey's social relations to a media figure and Althusser's theory on ideology. Freedom of speech in America is not given, one must fight in order to achieve it, although it is guaranteed by the law."

"Skripsi ini membahas tentang pengaruh kebijakan pemerintah Meiji terhadap kebebasan pers di Jepang, terutama terkait sistem sensor. Selama masa Meiji, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang terkait dengan pers Jepang seperti Peraturan Pers dan Peraturan Penerbitan tahun 1869; Peraturan Pers tahun 1875; Peraturan Penerbitan tahun 1893 dan Undang-undang Pers tahun 1909. Walaupun selama zaman Meiji, kebebasan pers Jepang dibatasi, namun pada kenyataannya pers Jepang tetap mampu menyuarakan pendapat. Hal ini dapat dilihat pada masa Perang Jepang Cina (1894-1895) dan perang Rusia Jepang (1905-1907) yang memberi keuntungan bagi pers Jepang karena menarik perhatian publik.

---

This study examines the effect of Meiji government policies on press freedom in Japan, especially the censorship system. In Meiji Era, the government issued regulations concerning Japanese press such as Press Ordinance and Publication Ordinance in 1869; Newspaper Ordinance in 1875; Publishing Ordinance in 1893; and Publishing Law in 1909. Despite of the restrictment of Meiji government regulations, in fact, Japanese press still could state their opinions.These freedom of press could be seen during Sino Japanese War (1894-1895) and Russo War (1905-1907) because the press could attract public attention."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang batasan-batasan suatu perbuatan pencemaran namabaik dapat dikategorikan masuk dalam delik pers dan batasan-batasan suatuperbuatan pencemaran nama baik dapat dikategorikan masuk dalam delik KUHP,faktor-faktor yang menjadi pembeda suatu perbuatan pencemaran nama baikdikategorikan masuk dalam delik pers atau dikategorikan masuk dalam delikKUHP serta penegak hukum dalam hal ini Mahkamah Agung RI mengukur suatuperistiwa pencemaran nama baik oleh pers sebagai suatu tindak pidana. Penelitianyang dilakukan sifatnya yuridis normatif yaitu penelitian berdasarkan sumber datasekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, denganpendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual(conceptual approach), serta metode penelitian kepustakaan dan penelitianempiris. Mengenai data yang diperoleh, yaitu data dari Mahkamah Agung RIdianalisa dan disajikan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkanbahwa batasan-batasan suatu perbuatan pencemaran nama baik dapatdikategorikan masuk dalam delik pers diantaranya melanggar beberapa pasaltentang pencemaran nama baik dalam KUHP dan informasi yang diketahui umummerupakan pernyataan pikiran atau perasaan pelaku sehingga bertentangandengan peran dan fungsi pers serta kode etik jurnalistik, sedangkan batasanbatasansuatu perbuatan pencemaran nama baik dapat dikategorikan masuk dalamdelik KUHP diantaranya perbuatan melanggar pasal tentang pencemaran namabaik dalam KUHP, informasi yang diketahui umum merupakan pernyataanpikiran atau perasaan pelaku namun tidak berkaitan dengan peran dan fungsi persserta kode etik jurnalistik. Salah satu faktor yang menjadi pembeda suatuperbuatan pencemaran nama baik dikategorikan masuk dalam delik pers ataudikategorikan masuk dalam delik KUHP adalah terletak pada metodepenyelesaian setelah terjadinya perbuatan. Sedangkan Mahkamah Agung RImengukur suatu peristiwa pencemaran nama baik oleh pers sebagai suatu tindakpidana dengan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2008 tentangMeminta Keterangan Saksi Ahli.

---

ABSTRACTThis thesis is discuss about the limitations of a defamation action which can becategorized into the press offenses and the limits of a defamation action can becategorized into KUHP offenses, the factors that made the difference a defamationaction categorized into the press offenses or KUHP offenses as well as lawenforcement in this case the Supreme Court measure a defamation event by thepress as a criminal offense. This thesis is conducted by normative juridis whichbased on secondary data source that is including primary legal materials,secondary, and tertiary, with the approach of legislation (statute approach) and theconceptual approach, as well as the method of literature research and empiricalresearch. Regarding the data which acquired from the Supreme Court analyzedand presented in descriptive qualitative. The results shows that the limitations of adefamation action can be categorized into the press offenses such as violatingseveral articles about defamation in the KUHP and the information known bypublic is constitute state of mind or feelings is so contrary to the role of theoffender and the function of the press and journalistic ethics , while the limits of adefamation action can be categorized into KUHP offenses of which actionsviolated article about defamation in the, KUHP commonly known information bypublic is a state of mind or feelings of the offender, but not related to the role andfunction of the press as well as the code of ethics journalism. One factor that madethe difference a defamation action categorized into the press offenses or KUHPoffenses is located on the method of completion after the act. While the SupremeCourt measure an event defamation by the press as a crime by issuing CircularNo. 13 year 2008 regarding Request The Expert Witness Testimony."

"Jaminan terhadap kemerdekaan pers sebagaimana tertuang dalam konstitusi dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers tidak serta-merta menempatkan pers dalam ruang kebebasan seutuhnya untuk menjalankan tugas jurnalistik. Pers tetap dihadapkan pada ancaman, baik dari luar maupun internal. Salah satu bentuk ancaman kemerdekaan pers itu keberatan dari pihak yang merasa dirugikan atas suatu pemberitaan dan mengajukannnya ke pengadilan. Undang-Undang Pers menyebutkan, sengketa pemberitaan dapat diselesaikan dengan mekanisme hak jawab ataupun hak koreksi. Jika hal itu tidak terpenuhi, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengadukan ke Dewan Pers untuk dicarikan jalan penyelesaian. Pada praktiknya, sejumlah pihak itu tidak hanya mempersoalkan Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, tapi juga menyertakan dalil perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Dewan Pers sesuai Undang-Undang Pers hanya bertugas untuk menyelesaikan persolan etik. Adapun dalil perbuatan melawan hukum lazimnya tidak menjadi objek pembahasan khusus dalam penyelesaian sengketa itu. Hal ini sering menjadi masalah ketika akhirnya mengadu tetap melanjutkan kasus tersebut ke pengadilan.

---

Guarantee the freedom of the press as stipulated in the Constitution and Act No.40 of 1999 on the Press (Indonesia Press Law) does not necessarily put the press in a room full freedom to carry out journalistic duties. The press remains faced with threats, both external (public) and internal (the press). One form of threats that press freedom is an objection from the parties who feel aggrieved over a reporting and take it to the court. Indonesia Press Law outlines that the dispute

can be resolved with the mechanisms news right of reply or the right of correction. If it is not met then the party who feels aggrieved can complain to the Press Council to find a way to completion. In practice, a number of parties who filed an objection against the press coverage was not only questioned the breach of the Press Law and the Code of Ethics of Journalism, but also included the argument of tort. News was considered against the law, but because it does not

adhere to the principles of journalism, also made without regard to decency, accuracy, and prudence. Press Council mandate granted by the Press Law only served to resolve the question of ethics. As for the argument of tort usually not is the object of specific discussion in the resolution of the dispute. This is often a problem when finally pitted continue the case to court."