Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 4621 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Musthafa Abd. Rahman
Jakarta: Kompas, 2003
956.7 Rah g
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Jakarta: Kompas, 2006
327.51 CER
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta: Kompas, 2006
330.9 CER
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Blasius Sudarsono
Jakarta: LIPI Press, 2016
025.06 BLA m
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Jimmi Heriyanto
"Invasi AS terhadap Irak pada tahun 2003 pada saat rezim Saddam masih berdiri dan memiliki ancaman bagi keamanan dunia harus dilakukan dalam upaya menjaga perdamaian dunia, khususnya di wilayah Timur Tengah. Dukungan pemerintahan Irak pada saat itu yang mendukung keberadaan terorisme, sangat bertentangan dengan keputusan AS untuk menyatakan perang terhadap terorisme (war on terrorism).
Pasca runtuhnya rezim Saddam Hussein sebagai penguasa Irak sebelumnya tidak langsung membawa Negara Irak kepada suatu keadaan yang stabil. Sebaliknya situasi pada saat itu timbul banyak pemberontakan, dan banyak peperangan antara kelompok etnis di Irak itu sendiri. Sampai akhirnya AS membantu untuk pemilihan dan penyusunan Pemerintahan Irak yang baru dibawa Presiden Jalal Talabani. Namun kekuatan keamanan Irak saat itu masih lemah dan membutuhkan bantuan keamanan dari AS terutama untuk menjaga stabilisasi rezim yang baru.
Keberadaan minyak di Irak juga memerlukan keberadaan militer AS di Irak dalam rangka memastikan akses AS terhadap minyak tetap ada. Banyaknya potensi yang belum tergali dari Irak dapat membantu proses pembangunan Negara Irak yang sebelumnya hancur karena perang. Disamping itu, dengan adanya akses AS terhadap minyak, dapat membantu kestabilan harga minyak dunia. Karena minyak tidak sepenuhnya dimiliki oleh Negara-negara di Timur Tengah. Keberadaan Negara-negara lain di sekitar Irak juga memerlukan keberadaan AS di wilayah Irak, untuk mengantisipasi adanya kekuatan lain yang ingin mendominasi maupun menguasai Irak.
Keberadaan Irak yang masih dalam tahap pemulihan dan pembangunan kembali, masih memerlukan AS sebagai balance of power untuk menjaga kedaulatan serta keamanan terutama terhadap kekuatan Negara lain di sekitarnya. Terutama dengan kepemilikan nuklir maupun misil jarak jauh oleh Negara Iran yang dapat mengancam Negara-negara sekitarnya di kawasan Timur Tengah.

US Invasion to Iraq on 2003 should be carried on when Saddam still in charge on Iraq and is threatening the World Peace for ensuring that the World is still in peace, especially on Middle East Region. Iraq Government statement to support terrorism is opposing with US war on terrorism policy.
The Fall of Saddam Regime on Iraq doesn?t bring Iraq instantly to peace. On the contrary, many insurgent attacks happen and threatening Iraqi people, even between internal ethnics in Iraq. Until US is form and build a new government in Iraq, lead by President Jalal Talabani. Still, US presence in Iraq is needed to ensure stabilization new regime Iraqi government and overcome insurgencies.
Presences of Oil in Iraq also need US Presence in Iraq to ensure access to Oil still available. Many oil potential in Iraq that still not explored could be used to help Iraqi new government to build the city and infrastructure who previously ruined because of the war. Besides that, with the availability US access to Oil in Iraq could help to stabilize world oil price. Because oil price is not entirely owned by Middle East Countries. Neighboring Countries around Iraq need US Presence in those countries, to prevent and overcome any other domination from any countries to be US rival especially in dominating Iraq.
Iraq's current condition that still in the rebuilding and recovery process, still indefinitely needs US as balance of power to ensure sovereignty and security especially in order to balancing other nations power around Iraq. US concern about nuclear power and long range missile abilities on Iran that could have possibility in threatening other countries around in the Middle East Region."
2009
T26130
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Tokyo: Research Institute for Language and cultures of Asia and Africa (ILCAA) , 2010
499.22 GEL
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Rika Anggraini
"Tesis ini membahas tentang Kebijakan Penyederhanaan Partai Politik Menuju Sistem Multipartai di Indonesia Pasca Reformasi, dengan tujuan utama untuk mengetahui pengaturan dan dasar pemikiran kebijakan penyederhanaan partai, akibat hukum dalam pelaksanaannya terhadap partai politik dan sistem kepartaian dan batasan-batasannya sehingga tetap sesuai dengan amanat UUD 1945. Penelitian ini dilakukan dengan mempergunakan metode penelitian hukum normatif, melalui studi kepustakaan, dan membandingkan perundang-undangan yang berlaku dengan permasalahan yang terkait, kemudian dengan asas-asas hukum atau doktrin yang ada, serta memperhatikan praktek yang terjadi sebagai sebuah kajian terhadap sejarah hukum.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kebijakan Penyederhanaan Partai Politik Pasca Reformasi di Indonesia bertujuan untuk mewujudkan sistem multi partai sederhana sebagai salah satu upaya memperkuat stabilitas sistem pemerintahan presidensiil dan juga untuk mewujudkan partai politik sebagai organisasi yang bersifat nasional, menciptakan integritas nasional dan menguatkan kelembagaan partai. Perwujudan kebijakan penyederhanaan partai politik yaitu melalui persyaratan kualitatif dan kuantitatif pembentukan dan pendaftaran partai politik sebagai badan hukum, persyaratan kualitatif dan kuantitatif serta persyaratan ambang batas perolehan kursi (electoral threshold) bagi partai untuk dapat menjadi peserta pemilihan umum dan juga persyaratan ambang batas perolehan suara (parliamentary threshold) sebagai syarat untuk dapat menempatkan kursi di DPR.
Akibat hukum kebijakan penyederhanaan partai politik bagi partai politik adalah : 1) Partai Politik tidak mendapat status badan, 2) Partai Politik tidak dapat menjadi peserta pemilu dan 3). Partai Politik tidak dapat memperoleh kursi di DPR. Meskipun terjadi penurunan jumlah partai politik yang diakui sebagai badan hukum dan parpol yang dapat mengikuti pemilu, namun dari pemilu 2004 sampai 2009, masih menciptakan sistem multipartai ekstrim. Namun demikian, Pemberlakuan kebijakan Parliamentary Threshold telah sedikit menurunkan Nilai ENPP (jumlah efektif partai di Parlemen) yang semula pada tahun 2004 bernilai 7.07 menjadi 6.47. Kebijakan penyederhanaan partai politik merupakan kebijakan yang tidak bertentangan dengan UUD 1945, karena merupakan pelaksanaan dari Pasal 28 UUD 1945 dan Pilihan kebijakan hukum (legal policy) pembentuk Undang-Undang, namun demikian terdapat prinsip-prinsip yang harus dipedomani dalam pengaturan kebijakan tersebut, yaitu : prinsip demokratis, Rasional dan Non Diskriminatif.

This thesis discusses Political Party Simplification Policy Towards Moderate Multiparty System in Indonesia Post-Reform, with main objective figuring out the arrangement and underlining idea at party Simplification, legal implication at its implementation on political parties and party system and its boundaries in keeping in line with the mandate of 1945 Constitution. The research was conducted using the method of normative legal research, literature study, and comparing applicable legislation to the associated problems, then with the principles of existing law or doctrine, and with regard to current practices as a study of the history of law.
The results of this study demonstrate that the Political Party Simplification Policy Post-Reform in Indonesia aims to realize a simple multi-party system in an effort to strengthen the stability of the presidential system of government and also to create a political party as a national organization, promoting national integrity and strengthen the parties institutionallity. Manifestation of the simplification policies of political parties is through qualitative and quantitative terms in founding and registrating political parties as a legal entity, as well as qualitative and quantitative threshold requirement of seats (electoral threshold) for the party to take part in the elections and voting threshold requirement (parliamentary threshold) as a requirement to be able to put the seats in Parliament.
The legal consequences of simplification policies of political parties are : 1) Political parties do not get the status of the legal body, 2) political parties do not take part in the elections and 3). Political parties can not gain seats in the House. Despite the decline in the number of political parties which are recognized as legal entities and political parties to follow the election, but the election of 2004 to 2009, it still creates extreme multiparty system. However, the policy Parliamentary Threshold enforcement lowered ENPP Value (effective number of parties in parliament) which was originally worth 7.07 in 2004 to 6.47 in 2009. Simplification policy do not conflict with the 1945 Constitution, simplification policy is an implementation of Article 28 of the 1945 Constitution and legal policy options of the former act. However, there are principles that should be followed in setting the policy, namely : democratic principle, rationality and non-discriminatory
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
T33015
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>