Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTSetelah jatuhnya rezim otoritarian, Pemerintah Indonesia mengehendaki adanya suatu praktik negara, dimana kekuasaan pemerintah dijalankan berdasarkan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Sejalan dengan itu, konstitusi mengamanatkan pemerintah untuk menjaga keseimbangan keuangan negara sebagai salah satu upaya mewujudkan sistem pemerintahan yang transparan dan bertanggungjawab. Implikasinya, penerimaan negara menjadi salah satu aspek kunci dari kedaulatan negara dan oleh karena itu harusdiawasi secara ketat. Dalam rangka mengakomodasi mandat konstitusional tersebut. Pemerintah Indonesia membentuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) untuk menjadi garda terdepan dalam mengawal jalannya keuangan negara dan menutup kemungkinan terjadinya korupsi dan penyalahgunaan. Dalam rangka memperkuat peran BPK sebagai Supreme Audit Institution, maka kerja sama yang efektif dan profesional harus dilakukan oleh BPK dengan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK-RI) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Pertanyaan yang hendak dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana formulasi kerja sama yang perlu diciptakan oleh BPK bersama KPK dan PPATK dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang baik. Lebih jauh, penelitian ini akan menawarkan desain alternatif yang dapat mengasimilasikan tiga institusi tersebut dalam upaya pemberantasan kosupsi di Indonesia. Penelitian ini akan dipertajam dengan beberapa metode pendekatan, antara lain pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan sejarah. Penulis berpendapat bahwa harus diciptakan suatu mekanisme kerja sama yang menempatkan laporan BPK sebagai basis pelaksanaan investigasi KPK. Selanjutnya, laporan hasil investigasi serta data intelejen PPATK terhadap transaksi mencurigakan yang melibatkan keuangan negara harus diposisikan sebagai kerangka acuan dalam memulai penyidikan KPK. Selanjutnya, BPK bersama KPK dan PPATK perlu menyusun kembali Memorandum of Understanding (MoU) perihal pemberantasan korupsi. Terakhir, independensi BPK secara organisasi, personal dan finansial perlu diperkuat untuk menunjang performa BPK dalam upaya penyelamatan keuangan negara."

"ABSTRAKLaporan Magang ini membahas pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas mekanisme langsung (LS) pada Pusdiklat Keuangan Umum khususnya terkait diklat lokakarya e-performance. Pertanggungjawaban akan dibandingkan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku serta Standar Operasional Prosedur yang ada. Meskipun ditemukan beberapa perbedaan namun secara keseluruhan pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas lokakarya e-performance dengan mekanisme langsung (LS) telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan serta Standar Operasional Prosedur yang berlaku.

---

ABSTRACTThis report explains about the accountability of official travel cost with direct mechanism (LS) in General Finance Training Center, specifically relate to e-performance workshop training. The accountability will be compared with applicable rules and regulations as well as the existing standard operating procedures (SOP). Although some differences were found, the accountability of official travel cost for e-performance workshop training with direct mechanism is adequately appropriate in accordance to the rules, regulations and the applicable standard operating procedures."

"The purpose of this research is to examine factors that may affect fraud on financial statements that could encourage the emergence of corruption by management. This research uses banks as an industry sample because the banking industry is highly regulated and should report their financial statement to a central bank. Meanwhile, banks still frequently have fraudulent financial statements. Good corporate governance mechanisms indicated that banks have the capability to detect fraud in financial statements. This research focuses on testing factors that may affect the financial statements fraud which lead to the corruption of management. The data used in this research is financial statement data. Corporate governance mechanisms tested in this study are the number of commissioners, percentage of independent directors, number of commissioners meeting, percentage of largest share ownership, managerial ownership, long tenure of commissioners, and type of auditor. This research found that the number of commissioners and managerial ownership affects managements fraud, while the number of independent directors, the number of commissioners meeting, a long tenure managing director, large share ownership, and the type of auditor has no effect on fraud."