Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari model bisnis, pengambilan risiko, profitabilitas, kekuatan modal dan kondisi krisis bank-bank umum terhadap Skala Ekonomi di Indonesia periode 2000-2016. Penelitian ini menggunakan metode Stochastic Frontier Analysis untuk memperoleh nilai Skala Ekonomi dari Bank-bank umum di Indonesia. Kemudian, pengujian selanjutnya menggunakan metode panel dengan jumlah 101 bank umum di Indonesia dengan periode 17 tahun untuk mengetahui pengaruh dari model bisnis, pengambilan risiko, profitabilitas, kekuatan modal dan kondisi krisis bank-bank umum terhadap skala ekonomi. Hasil penelitian ini menemukan bahwa model bisnis dan pengambilan risiko kredit tidak berpengaruh signifikan terhadap skala ekonomi. Pengambilan risiko likuiditas, profitabilitas, kekuatan modal dan kondisi krisis berpengaruh negatif terhadap skala ekonomi.

---

ABSTRACTThe purpose of this study is to observe the impact of business model, risk taking, profitability, capital strenght and crisis condition on economies of scale in Indonesian banking industry during 2000 2016. This study uses Stochastic Frontier Analysis to get Economies of Scale value of conventional banks in Indonesia. Furthermore, using panel data to know the impact of business model, risk taking, profitability, capital strenght and crisis condition on economies of scale in Indonesian banking industry. The results are busniness model and credit risk do not have correlation on economies of scale. Liquiity risk, profitability, capital strenght, and crisis condition have negative correlation on economies of scale. The researcher uses 17 years as the period of observation and 101 banks which is located in Indonesia as the sample. "

"ABSTRAKKrisis Perbankan yang terjadi pada tahun 1997-1998 membuktikan bahwa berbagai permasalahan pada sektor perbankan yang tidak dapat di deteksi secara dini akan mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat pada industri perbankan. Di perlukan koordinasi yang baik oleh setiap lembaga keuangan untuk mendeteksi indikator krisis secara dini untuk mencegah krisis. Dengan terbitnya Undang Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penangan Krisis Sistem Keuangan di harapkan dapat menjadi payung hukum untuk mencegah dan menangani krisis di Indonesia. Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang terdiri dari Menteri Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan di harapkan dapat menjaga stabilitas sistem keuangan sehingga Indonesia dapat bertahan dari faktor-faktor krisis baik secara internal maupun eksternal. Skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menganalisa undang-undang yang ada untuk menentukan cara pencegahan dan penganan krisis dalam sistem perbankan di Indonesia. Dari hasil penelitian, Undang Undang Nomor 9 Tahun 2016 merupakan landasan hukum yang kuat untuk di gunakan dalam mencegah dan mengangani krisis. Hasil penelitian menyarankan bahwa di perlukannya peraturan lanjutan untuk lembaga keuangan dalam menangani krisis agar dapat berkoordinasi dengan baik.

---

ABSTRAKThe Banking Crisis that occurred in 1997 1998 proves that various problems in the banking sector that cannot be early detected will result in loss of public confidence in the banking industry. The need of good coordination between each financial institution to detect early crisis indicators to prevent a crisis is important for the stability of financial system. With the issuance of Act of Republic of Indonesia No. 9 of 2016 concerning Prevention and Handling of Crisis in Financial System is expected to be a legal foundation to prevent and handle the crisis in Indonesia. The Financial System Stability Committee which consist of Ministry of Finance, Bank Indonesia, the Financial Services Authority and the Deposit Insurance Agency is expected to maintain the stability of the financial system so that Indonesia can survive from both internally and externally crisis factor. This thesis uses normative judicial method by analyzing existing laws to determine the prevention and handling of crisis in Indonesian Banking System. From the results of the thesis, Law No. 9 of 2016 can be considered as strong legal basis to prevent and handle the crisis. The study suggested there must be a new issuance of further regulations for financial institutions in dealing with the crisis in order to maintain good coordination between them. "

"Krisis akibat serangan siber terhadap perbankan dapat menyebabkan pencurian data, dan mengganggu operasional serta layanan transaksi finansial yang berdampak terhadap nasabah. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisa terhadap perencanaan, pelaksanaan/implementasi, dan evaluasi manajemen komunikasi krisis perbankan yaitu PT Bank Syariah Indonesia, Tbk (BSI). Pada penelitian ini, digunakan pendekatan kualitatif, serta teori Situational Crisis Communication Theory (SCCT). Hasil penelitian menunjukkan bahwa BSI belum maksimal dalam melakukan perencanaan manajemen komunikasi krisis. Terkait pelaksanaan/implementasi manajemen komunikasi krisis, BSI melakukan penanganan saat terjadinya krisis dengan menaikkan pemberitaan positif sebanyak mungkin dan berhasil mendominasi jumlah pemberitaan negatif. Sedangkan, evaluasi manajemen komunikasi krisis mendorong pembenahan yang dilakukan oleh BSI pasca krisis melalui pembangunan sistem monitoring, mencanangkan perwakilan tim komunikasi di daerah-daerah, serta melakukan pelatihan terhadapnya. Hasil penelitian merekomendasikan bahwa perbankan perlu memperhatikan periode pra-krisis melalui monitoring dan pematangan pedoman mitigasi krisis, serta perlunya respon cepat, terbuka, solutif dalam memberikan informasi kepada publik maupun pemangku kepentingan.

---

The crisis resulting from cyber attacks on banking can lead to data theft and disruption of operational and financial transaction services, affecting customers. This research aims to provide an analysis of crisis communication management planning, implementation, and evaluation in the banking sector, specifically at PT Bank Syariah Indonesia, Tbk (BSI). In this study, a qualitative approach is used, and the Situational Crisis Communication Theory (SCCT) is employed as the theoretical framework. The research findings indicate that BSI has not maximized crisis communication management planning. Regarding the implementation of crisis communication management, BSI handles crises by increasing positive coverage as much as possible and successfully dominating the number of negative coverage. Meanwhile, crisis communication management evaluation encourages post-crisis improvements by BSI through the development of monitoring systems, establishment of communication team representatives in regions, and conducting training for them. The research results recommend that the banking sector needs to pay attention to the pre-crisis period through monitoring and maturing crisis mitigation guidelines, as well as the need for quick, open, and solution-oriented responses in providing information to the public and stakeholders."