Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai bentuk kerentanan bencana tanah longsor dan upaya menguranginya di Desa Bojongkoneng, Kabupaten Bogor. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam, observasi, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat bentuk-bentuk kerentanan bencana tanah longsor di Desa Bojongkoneng yang diklasifikasikan ke dalam aspek fisik, sosial, lingkungan, dan ekonomi. Selain itu, terdapat adanya upaya mitigasi dan kesiapsiagaan yang dilakukan untuk mengurangi kerentanan. Upaya kesiapsiagaan perlu untuk ditingkatkan lagi sedangkan kerentanan ekonomi merupakan kerentanan yang harus menjadi prioritas utama pada upaya pengurangan kerentanan bencana di Desa Bojongkoneng.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the form of vulnerability of landslide disaster and its effort to reduce it at Bojongkoneng Village, Bogor Regency. This study used qualitative descriptive approach. Data collection techniques used were in depth interviews, observations, and literature studies. The results show that there are forms of vulnerability of landslide disaster at Bojongkoneng Village which are classified into physical, social, environmental, and economic aspects. In addition, there are mitigation and preparedness efforts undertaken to reduce vulnerability. Preparedness efforts need to be improved while the vulnerability of the economy is a vulnerability that should be a top priority on disaster vulnerability reduction efforts at Bojongkoneng Village."

"Kondisi geografis dan geologis wilayah Indonesia membuat lokasi di negara tersebut rawan terhadap bencana. Provinsi Jawa Barat sendiri berada dalam wilayah yang memiliki kelas risiko bencana sedang hingga tinggi untuk tahun 2015-2018. Berdasarkan data yang terekam, jenis bencana tertinggi yang terjadi di Provinsi Jawa Barat berupa tanah longsor sebanyak 3.232 kali di Tahun 2020. Penanganan yang diambil pasca bencana sering kali dirasa terburu-buru sehingga kerusakan akan terjadi kembali di lokasi yang sama, sehingga dibutuhkan penanganan kembali yang membutuhkan biaya konstruksi yang lebih tinggi. Untuk itu, perlu dilakukan kajian terhadap risiko bencana. Penelitian difokuskan terhadap risiko bencana tanah longsor yang berdampak pada jalan dan jembatan pada ruas jalan nasional di Provinsi Jawa Barat. Dengan didapatkannya titik-titik lokasi rawan bencana, diharapkan mampu diberikan rekomendasi teknis yang tepat untuk mengurangi dampak bencana. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan melakukan studi literatur, pengumpulan data primer melalui survey lapangan, dan pengumpulan data sekunder melalui instansi terkait. Analisis indeks risiko dilakukan dengan menggunakan metode AHP, di mana pembobotan faktor dan indikator didapat berdasarkan hasil survey dari responden para ahli. Dari 5 faktor yang dianalisis, diperoleh bahwa faktor ancaman bahaya merupakan faktor yang paling dominan terhadap risiko bencana tanah longsor. Tingkat risiko bencana tanah longsor pada ruas jalan nasional di Provinsi Jawa Barat terklarifikasi ke dalam tiga tingkatan, yaitu 61 ruas jalan nasional (63%) berada pada klasifikasi rendah, 27 ruas jalan nasional (28%) berada pada klasifikasi sedang, dan 9 ruas jalan nasional (9%) berada pada klasifikasi tinggi.

---

Geographical and geological areas in Indonesia are prone to disasters. West Java Province itself is in an area that has a moderate to high level of disaster risk in 2015-2018. Based on recorded data, the highest type of disaster that occurred in West Java Province was landslides as many as 3,232 times in 2020. The improper maintenance treatment taken after the disaster is often felt rushed so that the distresses will occur again at the same spot, hence re-treatment is needed which requires higher construction costs. For this reason, it is necessary to conduct a study of disaster risk. The research is focused on the natural disaster risk of landslides that have an impact on roads and bridges on national roads in West Java Province. By obtaining disaster-prone locations, it is hoped that appropriate technical recommendations can be given to reduce the impact of disasters. The research method used is by conducting a literature study, collecting primary data through field surveys, and collecting secondary data through relevant agencies. The risk index analysis was carried out by using the Analysis Hierarchy Process (AHP) method, where the weighting of factors and indicators was obtained based on survey results from expert respondents. Of the 5 factors analyzed, it was found that the vulnerability factor was the most dominant factor in the risk of landslides. The risk level of landslides on national roads in West Java Province is clarified into three levels, which 61 sections (63%) are in the low risk level, 27 sections (27%) are in the moderate risk level, and 9 sections (9%) are in the high risk level."

"Indonesia adalah negara dengan potensi bencana yang tinggi terutama karena letaknya yang berada di jalur pertemuan 3 (tiga) lempeng dunia atau yang disebut dengan jalur ring of fire, sehingga menyebabkan adanya 129 (seratus dua puluh sembilan) gunung berapi yang dapat meletus setiap saat yang dapat mengakibatkan gempa bumi disertai gelombang tsunami. Berbagai bencana yang telah terjadi di Indonesia juga memakan banyak korban jiwa dan berdampak buruk pada perekonomian Indonesia dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Akan tetapi, meskipun memiliki risiko bencana yang tinggi, dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia masih ditemukan beberapa kekurangan dan permasalahan yang muncul. Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai kerangka hukum penyelengggaraan penanggulangan bencana di Indonesia, penggunaan Kerjasama Pemerintah dan BadanUsaha (“KPBU”) dalam penanggulangan bencana di yurisdiksi Jepang dan Selandia Baru, serta potensi penggunaan KPBU dalam penanggulangan bencana di Indonesia, yang kemudian akan dianalisis berdasarkan keberhasilan praktik penggunaan KPBU dalam penanggulangan bencana berdasarkan yurisdiksi Jepang dan Selandian Baru. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan tipologi deksriptif-analitis. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini, cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kekurangan dan permasalahan dalam penanggulangan bencana di Indonesia adalah dengan meningkatkan keterlibatan pihak swasta dalam penanggulangan bencana melalui skema KPBU. Akan tetapi, Indonesia belum memiliki kerangka pengaturan yang mengatur mengenai penggunaan KPBU dalam penanggulangan bencana. Oleh karena itu, untuk mengimplementasikan penggunaan KPBU dalam penanggulangan bencana, pihak pemerintah perlu membentuk kerangka pengaturan penggunaan KPBU dalam penanggulangan bencana dengan berkaca pada keberhasilan praktik di yurisdiksi Jepang dan Selandia Baru.

---

Indonesia is a country with a high disaster potential, especially because of its location which is in the meeting point of three (3) world plates or what is known as the ring of fire, causing one hundred and twenty nine (129) volcanoes to erupt at any time resulting in an earthquake accompanied by a tsunami wave. Various disasters that have occurred

in Indonesia have also claimed many lives and have had a negative impact on the Indonesia economy both in the short term and long term. However, despite having high risk of disaster, in the implementation of disaster management there are still some shortcomings and problems that arise. The main issues that will be discussed in this study are regarding the legal framework for disaster management in Indonesia, the use of public private partnership (“PPP”) in disaster management in the jurisdictions of Japan and New Zealand, as well as the potential use of PPP in disaster management in Indonesia, which will be analysed based on the successful practice of using PPP in disaster management based on the jurisdictions of Japan and New Zealand. This research is conducted using a

normative-juridical research method with a descriptive-analytical typology. The conclusion obtained from this study, the way that can be done to overcome various shortcomings and problems in disaster management in Indonesia is to increase the

involvement of private sector in disaster management through the PPP scheme. However, Indonesia does not yet have a regulatory framework governing the use of PPPs in disaster management. Therefore, to implement the use of PPP in disaster management, the government needs to establish a regulatory framework for the use of PPP in disaster management by reflecting on the success of practices in the jurisdictions of Japan and New Zealand."