Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan mengetahui dampak skema pajak presumptive dan korupsi terhadap kinerja perusahaan di Indonesia. Pemerintah telah memberlakukan peraturan pajak yang bertujuan mendorong usaha kecil untuk membayar pajak penghasilan dan mempromosikan formalisasi. Kemudian, kami juga mempelajari dampak korupsi dibandingkan pengaruh perpajakan terhadap produktivitas perusahaan. Memanfaatkan data panel dari WBES, kami menemukan bahwa skema pajak presumptive tidak secara signifikan berdampak pada produktivitas perusahaan. Kami juga membuktikan bahwa bahwa korupsi berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap produktivitas perusahaan. Penelitian ini mendukung hasil penelitian yang mengungkapkan bahwa korupsi memiliki dampak yang lebih besar pada produktivitas perusahaan dibandingkan dengan kebijakan perpajakan.

---

This study aims to assess the impact of presumptive tax and corruption on firm performance in Indonesia. The central government has enacted a new presumptive tax regulation targeting the SMEs. Additionally, we also assess the impact of corruption compared to the effect of taxation, on firm productivity. Taking advantage of the reliable panel data from the WBES Indonesia, we find that the presumptive tax scheme does not significantly affect firm productivity. Moreover, it is confirmed that corruption is negatively and significantly affects firm productivity. This study also affirms that corruption has a greater impact, compared to taxation, on firm productivity."

"Sesuai dengan UU No.6/2014 tentang Desa, desa memiliki kewenangan untukmengelola keuangannya sendiri. Namun dalam praktiknya masih banyakpermasalahan yang terjadi, salah satunya adalah aspek perpajakan dalam transaksidengan pihak luar desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakahpermasalahan pada perpajakan dana desa baik yang berasal dari eksternal maupuninternal desa sudah diselesaikan dengan baik oleh aparatur desa dan kebijakan apasaja yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulanginya. Metode yangdigunakan adalah kualitatif dengan wawancara dan analisis deskriptif. Hasilpenelitian ini adalah praktek perpajakan di desa sudah berjalan dengan baik namunmasih terdapat kekurangan dari sisi kepemimpinan Kepala Desa, SDM,Penggunaan Sistem Keuangan Desa dan transaksi dengan pihak ketiga dan peranBadan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa(DPMD) harus lebih aktif dalam membantu menyelesaikan masalah yang tidakdapat diselesaikan aparatur desa serta pengawasan dari pemerintah pusat (SatgasDana Desa dan Badan Pemeriksa Keuangan) maupun daerah (DPMD) harusditingkatkan baik itu SDM maupun anggaran. Implikasi penelitian ini adalah untukmembuka sudut pandang baru mengenai perpajakan desa yang belum dibahassebelumnya dan menggali potensi perpajakan dari desa

---

In accordance with Law No.6 / 2014 concerning Villages, villages have the

authority to manage their own finances. But in practice there are still many

problems that occur, one of which is the aspect of taxation in transactions with

parties outside the village. The purpose of this research is to find out whether the

problems in the taxation of village funds, both from external and internal of villages

have been resolved well by the village apparatus and what policies have been

carried out by the government to overcome them. The method used is qualitative

with interviews and descriptive analysis. The results of this study are that the

practice of taxation in the village has gone well but there are still shortcomings in

terms of the leadership of the Village Head, HR, Use of the Village Financial

System (Siskeudes) and transactions with third parties and the role of Village

Consultative Bodies (DPMD) must active in helping solve problems that village

officials cannot solve and supervision from the government (Village Fund Task

Force and the Audit Board) and district (DPMD) must be improved in human

resources and budget aspect. The implication of this research is to open a new

perspective on village taxation that has not been discussed before and explore the

potential for taxation from the village"

"Penelitian dilakukan untuk mengevaluasi penetapan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai subjek dan atas Penghasilan OJK sebagai objek pajak. Analisis dilakukan karena DJP menetapkan OJK sebagai Subjek Pajak Penghasilan dan pungutan yang dilakukan OJK terhadap sektor jasa keuangan adalah objek pajak penghasilan, hal tesebut dapat menimbulkan isu pajak berganda (double tax) dikarenakan atas sisa pungutan tahun berjalan dan anggaran tahun berikutnya harus disetorkan OJK Ke Kas Negara. Penelitian ini menggunakan teori kedaulatan negara untuk mengevaluasi apakah penetapan tersebut telah berjalan sesuai undang-undang. Studi kasus menjadi metode yang dipilih bertujuan agar dapat memperdalam penelitian fenomena penetapan tersebut secara lebih dalam dan dapat memberikan saran bagi Otoritas Jasa keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak. Data dikumpulkan dengan metode wawancara dan studi dokumen. Penelitian ini mendapatkan temuan bahwa Otoritas Jasa Keuangan sebagai badan yang memiliki fungsi menjalankan salah satu tugas pemerintahan bukanlah subjek pajak murni dan penghasilan pungutan Otoritas Jasa Keuangan merupakan bagian dari PNBP sehingga tidak tepat jika dijadikan objek pajak.

---

This research was conducted to examine the determination of Otoritas Jasa Keuangan (OJK) as a tax subject and object by the Direktorat Jenderal Pajak (DJP). DJP determines levies by the OJK on the financial sector related to tax objects, this can lead to double taxation problems depending on the remaining levies of the current year and the following year's budget must be submitted by the OJK to the Treasury. This study uses the state sovereignty theory to request that this stipulation is under statutory regulations. Case studies are the chosen research strategy to deepen the study of this determination phenomenon more deeply and can provide advice to the OJK and the DJP. Data were collected by interview method and document study. This study found that the OJK as a body that has the function of one of the purely administrative tasks and the translation of the OJK levy is part of PNBP so that it cannot be used using object tax."