Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Summary:This reprinted edition of a classic and truly seminal book, written by one of the leading thinkers in the field, represents the first comprehensive treatment of the economic theory of multi-level government."

"Untuk menjalankan fungsi kehumasan terutama di saat yang genting diperlukan kecakapan dalam melihat kondisi institusi, kemampuan melihat perkembangan di masyarakat, dan penyajian solusi yang berdampak positif bagi citra institusi.Dalam menjalankan fungsi Public Relations ini, institusi menyelenggarakan sosialisasi dengan berbagai elemen yang mendukung terciptanya performa institusi yang baik. Umumnya sosialisasi dilakukan jika terdapat suatu infonnasi yang penting dan baru yang ingin disampaikan ke publik.Upaya sosialisasi inilah yang akan dilakukan PT TASPEN (Persero) sebagai salah satu BUMN yang mengurusi masalah administrasi dana pensiun. Sosiaiisasi ini dilakukan sehubungan dengan adanya gempa & tsunami di Aceh, yang mengakibatkan dokumen ketaspenan hilang. Sehingga melalui sosialisasi ini, diharapkan para ahli waris / keluarga korban dapat mengambil haknya (dana pensiun) kembali, dengan memenuhi berbagai persyaratan khusus.Kegiatan sosialisasi yang dilakukan PT TASPEN (Persero) jika dikaitkan dengan salah satu strategi Public Relations termasuk dalam metode PENCILS (publication, events, news, community involvement, image marker, lobbying, social responsibility).Sehingga rumusan permasalahan yang ada menjadi, Bagaimana fungsi dan peranan Humas PT TASPEN (Studi Kasus : Peran Humas PT TASPEN Persero Kantor Cabang Banda Aceh dalam menyosialisasikan administrasi dana pensiun kepada keluarga korban pasca gempa & tsunami di Aceh)? Bagaimana pelaksanaan metode dan pendekatan yang dilakukan dalam menyosialisasikan administrasi dana pensiun kepada keluarga korban pasca gempa & tsunami di Aceh ? Bagaimana tingkat keberhasilan sosialisasi administrasi dana pensiun kepada keluarga korban pasca gempa & tsunami di Aceh ?Sedangkan tujuan dad penelitian ini adalah mengetahui gambaran umum fungsi dan peran Humas khususnya Humas PT TASPEN (Persero). Mengetahui bagaimana sosialisasi administrasi dana pensiun yang dilakukan PT TASPEN (Persero) kepada keluarga korban pasca gempa & tsunami di Aceh. Menjabarkan tahapan atau metode yang digunakan dalam menyosialisasikan dana pensiun tersebut, Mendeskripsikan hasil yang dicapai dan upaya sosialisasi administrasi dana pensiun tersebut.Kerangka konsep dislni adalah penjelasan mengenai Humas secara umum, Humas dalam institusi pemerintah, komunikasi dan sosialisasi program serta peran dan fungsi Humas dalam menyosialisasikan program melalui PENCILS.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian studi kasus yang menggunakan 2 unit analisis : 1. non individu, yaitu Humas PT TASPEN (Persero), 2. individu, yaitu keluarga korban pasca gempa & tsunami di Aceh. Desain penelitian yang digunakan adalah tipe 4, yaitu lebih dari satu unit anafisis dan multi kasus (yaitu upaya sosialisasi administrasi dana pensiun kepada keluarga korban pasca gempa & tsunami di Aceh melalui PENCILS).Key Informan terdiri dari 4 orang yaitu Humas & petugas administrasi dana pensiun TASPEN Banda Aceh serta Divisi Pelayanan TASPEN Medan. Sedang untuk lnforman terdiri dari 3 orang yaitu keluarga korban pasca gempa & tsunami di Aceh, dan dipilih berdasarkan metode purposive. Untuk pengumpulan datanya, penulis melakukan wawancara mendalam dan observasi langsung.Hasil penelitian ini menarik. Yaitu adanya penggunaan metode PENCILS secara tepat oleh Humas PT TASPEN (Persero) Kantor Cabang Banda Aceh dalam menjalankan fungsi dan peranannya pads saat menyosialisasikan administrasi dana pensiun kepada keluarga korban pasca gempa & tsunami di Aceh.Penulis membuat rekomendasi yang ditujukan kepada PT TASPEN (Persero) sebagai berikut : membuat back-up dokumen, menambah frekuensi dan memperluas area sosialisasi, serta keakuratan inforrnasi yang akan disosialisasikan. Adanya rekomendasi ini, diharapkan PT TASPEN (Persero) dapat menerapkan metode PENCILS secara maksimal dan mencapai tujuan yang diharapkan institusi.

---

To carry-out the Public Relations functions, particularly at a critical moment, definitely it requires capabilities to understand the condition of company, to know the issues arising in the society and to provide solutions, which yields positive impact to company image.To endeavor the functions, aiming to achieve good performance, the company has to conduct disseminations with several elements. Generally, dissemination is conducted if there is new and important information to be published to public.As one of the Stated-Owned Enterprises in charge of administering the Pension Fund, PT TASPEN (Persero) will conduct such dissemination. Disseminations spread information on the Aceh huge Earthquake and Tsunami, causing PT TASPEN-related documents have loosed. It is expected through disseminations, beneficiaries or next of kin meeting the requirements are able to get Pension claims.Such dissemination in term of Public Relations strategy is categorized as PENCILS method (publication, events, news, community involvement, image marker, and lobbying, social responsibility).Taking from the above, the summary defines What is the function and role of PT TASPEN (A Case Study: Role of the Public Relations of PT TASPEN, Banda Aceh Branch Office in disseminating the administration of Pension Fund to the beneficiaries, post the Aceh huge Earthquake and Tsunami )T. How is the application of method and approach in disseminating the administration of Pension Fund to the beneficiaries, post the Aceh huge Earthquake and Tsunami T.What is the success ratio of disseminating the administration of Pension Fund to the beneficiaries; post the Aceh huge Earthquake and Tsunami??Whilst the purposes of this research are: 1) to know general views of function and role of the Public Relations, particularly at PT TASPEN (Persero), 2) to witness the dissemination of the administration of Pension Fund done by PT TASPEN (Persero) to the beneficiaries of the Aceh huge Earthquake and Tsunami, 3) to elaborate stages or method being used during dissemination and 4) to describe the dissemination results.Terms of Reference covers description of Public Relations in general, Public Relations of Government Institution, Communication and Dissemination Program and also role and function of Public Relations in disseminations using PENCILS method.This is a qualitative research on the basis of a case study, using 2 analysis units: 1) non individual, that is Public Relations of PT TASPEN (Persero), 2) individuals, that are beneficiaries of the Aceh huge Earthquake and Tsunami. Research design used is type 4, more than 9 analysis unit and multi cases (dissemination on administration of Pension Fund to beneficiaries of the Aceh huge Earthquake and Tsunami using PENCILS method). Role of Key Infomnan is played by the Public Relations and Customer Service Divisions of PT TASPEN (Persero) in Banda Aceh and Customer Service Division of PT TASPEN (Persero) in Medan, all totaling of 4 persons.Whilst 3 persons who are beneficiaries of the Aceh huge Earthquake and Tsunami play the role of informan. They have been selected on the basis of purposive method. For data compilation, the writer conducts deep interview and direct observation.This has eventually been an interesting research. PT TASPEN (Persero), Banda Aceh Branch Office, in disseminating the administration of Pension Fund to beneficiaries of the Aceh huge Earthquake and Tsunami, has done their function and role using PENCILS methods greatly.The writer's recommendation to PT TASPEN (Persero) is to make hard copies as back documents, increase the frequency rate and expand areas of dissemination and keep the dissemination information accurate. Though these efforts, PT TASPEN (Persero) will be able to optimize the application of PENCILS methods and successfully achieve their goals and objectives."

"This paper provides a general overview of the allocation of revenues and expenditures across levels of governments in Canada and discusses how public services in specific areas are financed and delivered...."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh transfer tidak bersyarat,pendapatan asli daerah, produk domestik regional bruto dan jumlah pendudukterhadap pengeluaran pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jambi selamaimplementasi desentralisasi fiskal. Berdasarkan spesifikasi model pengeluaranpemerintah daerah, keberadaan flypaper effect dideteksi dengan membandingkankoefisien regresi transfer tidak bersyarat dan pendapatan asli daerah menggunakanpendekatan ekonometrika model data panel untuk 10 kabupaten/kota di ProvinsiJambi selama 2001-2008. Hasil estimasi model fixed effect menunjukkan transfertidak bersyarat, PAD, PDRB berpengaruh signifikan terhadap pengeluaranpemerintah kabupaten/kota, sedangkan variabel jumlah penduduk memberikanhasil yang sebaliknya. Selanjutnya hasil perbandingan koefesien regresi transfertidak bersyarat dengan pendapatan asli daerah memberikan kesimpulan adanyaflypaper effect pada pengeluaran pemerintah daerah di Provinsi Jambi

---

ABSTRACTThis research is intended to know the influence of unconditional grants, localrevenue, local GDP and the size of population on local government’s expenditurein Jambi Province for the implementation of fiscal decentralization. Based on thelocal government’s expenditure model specification, the existence of flypapereffect was detected by comparing the regression coefficients of unconditionalgrants and local revenue using econometric approach of panel data model from 10districts/municipality in Jambi Province during 2001 to 2008. The result of fixedeffect model estimation show that unconditional grants, local revenue, local GDPsignificantly affect on expenditure of government’s districts/municipalitygovernment’s expenditure, while the variable of population has not significantaffecting on local government’s expenditure. In addition, the comparison of theregression coefficients of unconditional grants and local revenue indicates theexistence of flypaper effect on the districts/municipality government’sexpenditure in the Province of Jambi during the period"

"ABSTRAKSejak tahun 1990an, berbagai negara di Asia menerapkan kebijakan desentralisasi fiskal. Salah satu tujuan dari penerapan kebijakan ini adalah untuk menanggulangi kesenjangan pendapatan yang kian memburuk di masyarakat. Akan tetapi, evaluasi terhadap kebijakan ini sendiri masih menghasilkan kesimpulan yang beragam. Beberapa ahli berpendapat bahwa fiskal desentralisasi dapat memperparah kesenjangan pendapatan di daerah karena pemerintah pusat tidak lagi memegang kendali untuk mendistribusikan pendapatan nasional secara merata ke daerah. Di lain pihak, kebijakan desentralisasi fiskal justru dipandang sebagai salah satu cara mengurangi tingkat ketimpangan pendapatan karena kebijakan ini memberi insentif berupa kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk memajukan daerahnya masing-masing. Guna mengetahui evaluasi kebijakan desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan pendapatan daerah, penelitian ini melakukan analisis kuantitatif pada level nasional dengan menggunakan data 25 provinsi meliputi periode sebelum dan sesudah penerapan desentralisasi fiskal (1994-2000 dan 2001-2010). Hasil analisis pada sisi pengeluaran pemerintah daerah menunjukkan hubungan negatif antara desentralisasi fiskal dengan ketimpangan pendapatan daerah. Hal ini berarti bahwa ketimpangan pendapatan regional menurun pada periode setelah kebijakan desentralisasi diterapkan. Disamping itu, guna mendapatkan penjelasan lebih lanjut mengenai hasil estimasi pada tingkat nasional, dilakukan analisis kualitatif dan kuantitatif (regresi) pada tingkat provinsi, yaitu Provinsi DI Yogyakarta.

---

ABSTRACTSince 1990s, many Asian countries implemented a decentralization reform of their government system. One of the purposes of this reform was to mitigate the increasing income disparity. The evaluation of this policy is, however, contradictory. Many scholars argued that a fiscal decentralization increased regional income disparity because the central government lost its power to redistribute the national income. On the other hand, it was insisted that decentralization decreased regional income inequality because it could enhance the efforts of local government to improve the economic performance of their region. To come to a plausible evaluation, this study conducts an empirical analysis of the effect of fiscal decentralization on regional income equality in Indonesia, where a radical decentralization reform was implemented in 2001. Using panel data of 25 provinces in this country, this study conducts a regression analysis of the data for the period before and after the reform (1994 to 2000 and 2001 to 2010). Our analysis shows a negative correlation between fiscal decentralization and regional income disparity, which means that the former reduced the latter. On top of this national level analysis, we did research on Yogyakarta Province to know more precisely the process and meaning of the decentralization reform in Indonesia."

"Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi perlakuan rekonsiliasi fiskal yang dilaksanakan KAP ABC Indonesia terhadap PT DEF pada tahun 2019. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan kesesuaian antara perlakuan rekonsiliasi fiskal terhadap ketentuan perpajakan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 beserta peraturan turunannya. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap kesesuaian pengidentifikasian atas perbedaan komersial dan fiskal sebagai beda temporer atau beda permanen. Secara keseluruhan, hasil evaluasi menunjukan bahwa rekonsiliasi fiskal yang dilaksanakan KAP ABC Indonesia telah sesuai dengan ketentuan perpajakan. Selain itu, seluruh perbedaan jumlah yang timbul akibat perbedaan perlakuan menurut ketentuan perpajakan dan standar akuntansi, telah diidentifikasikan secara tepat sebagai beda permanen atau beda temporer.

---

The purpose of this internship report is to evaluate the treatment of fiscal reconciliation carried out by KAP ABC Indonesia to PT DEF in 2019. Evaluation is conducted by comparing the suitability of fiscal reconciliation treatment with tax provisions namely Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 and its derivative regulations. In addition, an evaluation is also carried out on the suitability of the commercial and fiscal differences identification as temporary or permanent differences. Overall, the evaluation results show that the fiscal reconciliation carried out by KAP ABC Indonesia was in accordance with tax provisions. In addition, all differences in amounts arising from differences in treatment according to taxation provisions and accounting standards, have been properly identified as permanent or temporary differences.

"