Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

";;;;;;;;;;"

"Perlindungan terhadap saksi dan korban merupakan sesuatu yang harus diberikan karena keberadaan saksi dan korban yang sangat krusial dalam proses penyelesaian suatu perkara pidana, terutama terhadap kasus pidana yang melibatkan pihak-pihak yang berkuasa dan/atau mempunyai kedudukan di dalam sistem pemerintahan negara. Sadar akan pentingnya perlindungan terhadap saksi dan korban tersebut, maka pada tanggal 18 Juli 2006, Pemerintah meresmikan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dengan diresmikannya undang-undang tersebut maka perlindungan terhadap saksi dan korban tidak lagi ditangani oleh Kepolisian dan Kejaksaan, karena akan ditangani sepenuhnya oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Pada dasarnya, perlindungan saksi dan korban di Indonesia masih memiliki banyak kelemahan seperti dari segi kualifikasi saksi dan korban yang berhak atas perlindungan, lembaga yang memberikan perlindungan, penjaminan pelaksanaan hak saksi dan korban, serta dari segi bentuk dan tata cara perlindungan. Beberapa kelemahan ini bisa diatasi dengan melakukan perbaikan terhadap rumusan yang terdapat di dalam Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban, serta penting bagi LPSK dan lembaga lainnya berkoordinasi dengan baik. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah peran aktif dari masyarakat dalam menjamin suksesnya pemberian bantuan perlindungan terhadap saksi dan korban.

---

Protection for witness and victims of crime is something that needs to be given because their existence is crucial in the process of criminal act, especially in criminal cases that involve predominate parties and/or has position in the country’s governmental system. Realizing the importance of the protection for witness and victims of crime, on July 18th 2006 the Government established Law No. 13/2006 about The Protection of Witness and Victims of Crime. By the establishment of such Law then the protection of witness and crime victims are no longer handled by the police and public prosecutors’ office, but will be fully handled by the Institution of Protection of Witness and Victims of Crime (LPSK). Basically, the protection of witness and victims of crime in Indonesia still has numerous weaknesses such as the qualification of witness and victims of crime that needs protection, the institutions that gives protection, the guarantee of execution of the protection of witness and victims of crime, and the form and procedures of protection. Some of this weakness could be overcomes by doing repair on the formulation that contained in the Law for the protection of witness and victims of crime, and it is important by LPSK and other institutions to coordinate with each other. Other thing that is also important is the active participation of the community in guarantying the success of the protection of witness and victims of crime."

"ABSTRAKSiapa pun memenuhi fungsi ditentukan oleh hukumorder adalah organ. Fungsi-fungsi ini, baik itu dari normcreating sebuahatau karakter norma-menerapkan, semuaakhirnya ditujukan pada pelaksanaan sanksi hukum. Sebuahorgan, dalam pengertian ini, merupakan indvidual memenuhi tertentufungsi. Dia adalah organ karena dan sejauh iamelakukan hukum menciptakan atau fungsi hukum yang berlaku. tidak semuaindividu yang benar-benar berfungsi sebagai organ dari Statein arti yang lebih luas memegang posisi resmi. Itunegara bertindak hanya melalui organ-organnya, tatanan hukum dapatdibuat dan hanya diterapkan oleh individu yang ditunjuk olehtatanan hukum itu sendiri. Di Indonesia, pemuda nasional utamatubuh koordinatif adalah Dewan Pemuda NasionalIndonesia - Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Ituorganisasi, didirikan pada tahun 1973, memiliki keanggotaan yangterdiri dari empat tingkat. Pertama, pada dasarnya, terdiridari semua pemuda Indonesia. Kedua, anggota biasa yangpapan KNPI dan organisasi masyarakat pemuda. Ketiga,anggota ekstra-biasa adalah orang-orang dengan kemampuan danketerampilan dalam bidang apapun yang compartible dengantujuan KNPI, dan forthly, anggota terhormat adalahformal, tokoh masyarakat resmi yang telah berkontribusipengembangan pemuda community.KNPI bertujuan untuk mempertahankandan melaksanakan Pancasila (dasar negara), UDD1945 (konstitusi negara), dan untuk membangunluas di kalangan generasi muda Indonesia ditertentu, dalam masyarakat Indonesia pada umumnya, yang mendalampemahaman tentang prinsip-prinsip negara. KegiatanKNPI terdiri dari pengorganisasian pelatihan kepemimpinan, teknispelatihan keterampilan, tur bekerja, program-program pembangunan, danpendidikan politik bagi Pemuda Indonesia untuk mempromosikan merekakesadaran nasional.

---

ABSTRACTWhoever fulfills a function determined by the legalorder is an organ. These functions, be they of a normcreatingor of a norm-applying character, are allultimately aimed at the execution of a legal sanction. Anorgan, in this sense, is an indvidual fulfilling a specificfunction. He is an organ because and in so far as heperforms a law-creating or law-applying function. not everyindividual who actually functions as an organ of the State in the wider sense holds the position of an official. TheState acts only through its organs, the legal order can becreated and applied only by individuals designated by thelegal order itself. In Indonesia, the major national youthcoordinative body is the National Youth Council ofIndonesia - Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Theorganization, founded in 1973, has a membership thatconsists of four levels. First, in principal, it consistsof all Indonesian youth. Secondly, the ordinary members areKNPI board and youth community organizations. Thirdly, theextra-ordinary members are people with capabilities andskills in any field which is compartible with theobjectives of KNPI, and forthly, honourable members areformal, official community figures who have contributed tothe development of the youth community.KNPI aims to defendand implement Pancasila (the foundation of the state), UDD1945 (the constitution of the state), and to establishextensively among Indonesian Young generation inparticular, in the Indonesian people in general, a profoundunderstanding of the state's principles. The activities ofKNPI consist of organizing leadership training, technicalskill training, working tours, development programmes, andpolitical education for Indonesian Youth to promote theirnational consciousness."