Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sejalan dengan meningkatnya volume dan jenis kegiatan perekonomian di Indonesia, pembiayaan secara bersama oleh beberapa bank dalam bentuk pinjaman sindikasi merupakan salah satu langkah yang sangat baik untuk mengatasi kebutuhan yang terus meningkat, karena masing-masing bank dapat terhindar dari pelanggaran ketentuan mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Namun, pada praktiknya, terdapat wanprestasi terhadap perjanjian kredit sindikasi oleh kreditur, karena kedudukan bank dan nasabah yang sebenarnya tidak seimbang. Analisis skripsi berintikan bahwa wanprestasi oleh kreditur tersebut dapat mengakibatkan perjanjian kredit sindikasi batal dan para kreditur harus membayar ganti rugi sesuai dengan porsi keikutsertaannya.

---

In accordance with the increasing volume and types of economic activities in Indonesia, joint funding by several banks in the form of syndicated loans is a good step to address the growing needs this is because each bank could avoid infringement Lending Limit (BMPK). However, in practice, there are defaults found on the agreements on the involvement of the syndicated loan by the creditors, because the position of the Bank and Clients that are not balanced. This thesis analysis is cored on that the default with the lender may result in canceled syndicated credit agreement and the creditor must pay compensation according to their participation."

"Kredit sindikasi merupakan salah satu cara bank untuk melakukan diversifikasi risiko dan untuk memastikan bahwa bank menaati Batas Maksimum Pemberian Kredit yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Kredit sindikasi adalah salah satu solusi pembiayaan untuk debitor-debitor yang membutuhkan pembiayaan dengan jumlah yang besar untuk pelaksanaan proyek-proyek besar, yang saat ini merupakan tren terbaru di Indonesia. Berdasarkan data Bloomberg Global Syndicated Loans League Table 2016, pada tahun 2016 Bank X menempati posisi kedua sebagai bookrunner di ASEAN, dengan jumlah deal sebanyak 13. Sebagai mandated lead arranger, Bank X menempati posisi ke 8 di ASEAN dengan jumlah deal sebanyak 19. Salah satu kredit sindikasi yang melibatkan Bank X sebagai kreditor adalah kredit sindikasi untuk pembiayaan Proyek ABC, suatu proyek pembangunan jaringan serat optik nasional di wilayah Indonesia bagian Timur. Selain terlibat sebagai salah satu kreditor, Bank X berperan sebagai arranger, agen fasilitas, agen jaminan, dan agen escrow. Bank X juga merupakan kreditor dengan porsi fasilitas kredit terbesar dalam kredit sindikasi ini. Sebagai salah satu kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank, pemberian kredit sindikasi harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam perbankan guna melindungi kepentingan dari bank itu sendiri. Karakteristik kredit sindikasi, sebagai suatu pemberian kredit yang melibatkan lebih dari satu kreditor, dan umumnya jumlah kredit yang besar, merupakan alasan lebih bagi bank untuk memastikan kesesuaian pemberian kredit sindikasi dengan prinsip kehati-hatian dalam perbankan dan peraturan perundang-undangan terkait. Untuk itu, skripsi ini akan membahas mengenai bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit sindikasi diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Selain itu, skripsi ini juga akan membahas mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit sindikasi di Bank X, dan kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang Penulis gunakan adalah penelitian yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa Bank X telah berusaha melaksanakan pemberian kredit sindikasi sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

Syndicated credit is a method of risk diversification for banks and is a way to ensure that banks adhere to the Legal Lending Limit set in the prevailing regulations. Syndicated credit is a solution for debtors in need of large financing for big projects, which is currently a trend in Indonesia. According to the Bloomberg Global Syndicated Loans League Table 2016, in 2016, Bank X ranked second as bookrunner in ASEAN, with a deal count of 13. As mandated lead arranger, Bank X ranked eight in ASEAN, with a deal count of 19. One of the syndicated credits that involves Bank X as creditor is the syndicated credit given for the financing of Project ABC, a project to build a national scale network of optical fibres in Eastern Indonesia. Apart from being one of the creditors, Bank X also plays the part of arranger, facility agent, security agent, and escrow agent. Bank X is also the creditor with the biggest share in the credit facility for this particular syndicated credit. As one of the business activities undertaken by banks, syndicated credit must adhere to prudential banking principle to protect the interests of the bank itself. The characteristics of syndicated credit, as a credit that involves more than one creditors, and a big amount of credit, is more reason for banks to ensure the compliance of the syndicated credit with prudential banking principle and the prevailing regulations. Thus, this thesis will explain how implementation of prudential banking principle in syndicated credit is regulated in Indonesia. Other than that, this thesis will also explain how Bank X implements prudential banking principle in syndicated credit provision, and its compliance to regulations currently in force. The form of this research is normative juridical. This thesis is a library research which delivers descriptive research typology. This thesis concludes that in giving syndicated credit, Bank X has done its best to comply to the prudential banking principle and the regulations currently in force."

"Perbankan yang dikenal saat ini memiliki peran yang penting sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan, salah satu kegiatan perbankan adalah kegiatan penyaluran dana melalui pemberian Kredit ataupun Pembiayaan dengan Prinsip Syariah. Selain diberikan bagi perorangan, dana dapat pula diberikan kepada perusahaan yang hendak menjalankan suatu proyek dan membutuhkan dana yang besar. Dalam hal ini, dana dapat diberikan secara bersama-sama oleh beberapa bank sekaligus dengan menggunakan satu dokumentasi kredit. Skema seperti ini dikenal dengan Kredit Sindikasi. Namun dalam hal Kredit Sindikasi diberikan oleh Bank Konvensional bersama dengan Bank Syariah, adanya perbedaan prinsip diantara keduanya mengharuskan digunakannya dua dokumentasi berbeda yang dapat mengakomodasi ketentuan-ketentuan dari masing-masing bank. Skripsi ini akan membahas mengenai pengaturan dan dampak dari penggunaan Perjanjian Kredit dan Perjanjian Pembiayaan dengan Prinsip Syariah dalam satu sindikasi. Ditulisnya skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum dan dampak dari digunakannya Perjanjian Kredit dan Perjanjian Pembiayaan dengan Prinsip Syariah dalam satu sindikasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif. Penelitian dari skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan yang menghasilkan tipologi penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah ditemukannya penggunaan Intercreditor Agreement sebagai perjanjian induk yang menjembatani ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit dan Perjanjian Pembiayaan, sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN. Dengan demikian, Penulis menyarankan agar Bank Konvensional yang belum pernah melakukan sindikasi dengan Bank Syariah sebelumnya agar tidak menjadikan perbedaan prinsip yang ada sebagai penghambat untuk menyalurkan dananya bersama-sama.

---

Banking as we know today holds a vital role, as they act as an intermediary between those with funds and those without and or lacking in funds. As stipulated in Indonesias Banking Law, one of Banks main activities is to channel funds between those mentioned above, by way of general Loan Credit Facility, as well as Syaria based financing. Generally, loans may be granted to both persons and legal entities, including but not limited to corporations in need of large amount of funds. Loan credit facility may be granted by one or more banks jointly using one loan agreement, such scheme is known as a syndicated loan. However, on such case where a syndicated loan is jointly granted by Conventional Banks and Islamic Banks, two separated agreements must be executed to accommodate the terms and conditions of each types of banks in accordance with its banking principles.

This thesis will elaborate and discuss the provisions and or regulations and its impact on using a general Loan Agreement as well as Syaria based Financing Agreement in one syndicated loan. The purpose of this thesis is to find the legal basis and impact of the usage of Loan Agreement and Syaria based Financing Agreement in one syndicated loan. The study method used in this thesis is the juridical normative method. This thesis uses literature research method which delivers a descriptive research typology.

This thesis concludes that the usage of Intercreditor Agreement is found to be the impact of using Loan Agreement and Syaria based Financing Agreement in one syndicated loan, as stipulated in Fatwa of National Board of Syaria. Thus, the author suggests for Conventional Banks to not make the difference of existing principles as a barrier to channel the fund together with Islamic Banks."

"Pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa terdapat jaminan pelaksana yang diperlukan agar pelaksana pekerjaan melaksanakan perjanjian sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Apabila pada suatu waktu pelaksana pengadaan melakukan wanprestasi, maka penjamin akan menanggung ganti rugi atas wanprestasi yang dilakukan principal. Salah satu produk penjaminan yaitu kontra garansi bank. Kontra garansi bank merupakan celah hukum yang dapat digunakan terutama oleh pelaksana pengadaan yang tidak mempunyai modal besar. Di sisi lain, kreditur dapat dirugikan karena ketidakbonafidnya pelaksana pekerjaan dan karena melibatkan banyak pihak, maka pencairan kontra garansi juga memakan waktu lama daripada pencairan bank garansi umumnya.

---

In Procurement process, there?s need a Performance Bond to make principal implement the agreement accordance with the provision agreed. If once upon a time principal is default, then guarantor will pay damages for the breach of contract was committed by the principal. One of the products is counter bank guarantee. Counter bank guarantee is a loophole which used by principal who don?t have large capital. In otherwise, creditor can be harmed because of principal?s lack of bona fide and it's also involve many parties can take a longer time when processing of claim that common bank guarantee."

"Dengan majunya perkembangan hukum dan liberalisasi sektor perbankan, pinjaman dapat dapat dilakukan dengan suatu mekasime kredit sindikasi yang dilatarbelakangi besarnya fasilitas yang diberikan. Dalam kredit sindikasi, bank-bank peserta dapat mengalihkan atau menjual partisipasinya. Mengenai hal tersebut, penelitian ini akan menjawab apakah alasan-alasan dan metode-metode dari pengalihan partisipasi dalan kredit sindikasi, dan apakah akibat hukumnya terhadap jaminan kebendaan. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, penelitian ini akan menggunakan metodologi normatif yuridis. Pengalihan partisipasi dalam prakteknya merupakan cara until menjaga keberlangsungan ekonomi serta upaya untuk mematuhi peraturan yang berlaku. Pengalihan tersebut dapat berupa cessie, subrogation, novation, and sub-participation. Akibat hukum terhadap jaminan kebendaan diantaranya adalah terhapusnya perjanjian jaminan atau keharusan untuk pendaftaran ulang oleh agen jaminan ataupun bank peserta baru sebagai creditor.

---

With the rapid development of law and the liberalization of banking sector, loan can be achieved through syndicated loan mechanism due to the great size of facility granted. In syndicated loan, participating banks may assign or sell their participation. As such, this research will answer what are reasons and methods behind the assignment of participation of syndicated loan and what are its legal implications toward collaterals. To answer these questions, this research will use a juridical normative methodology. The assignment of loan participation in its practice is deemed by practitioner as way to to maintain economic sustainability as well as an effort to comply with prevailing regulations. Such assignment could be in a form of cessie, subrogation, novation, and sub-participation. The legal implications towards collaterals are, amongst other the termination of collateral agreement and the necessity for re-registration by security agent or new participating bank as creditor."

"Skripsi ini membahas mengenai kredit sindikasi pada pembiayaan pabrik amoniak. Pembahasan akan dimulai dengan latar belakang meningkatnya kebutuhan amoniak di Indonesia, maka PT. X membangun pabrik amoniak untuk memenuhi kebutuhan amoniak di Indonesia. Pabrik tersebut dibangun melalui pembiayaan perjanjian kredit sindikasi untuk pembiayaan PT. X. Selanjutnya, membahas mengenai Undang-Undang dan Peraturan yang mengatur kredit sindikasi, menganalisa kesesuaian antara Undang- Undang dan Peraturan dengan perjanjian kredit sindikasi antara IFC dan PT. X, dan membahas masalah yang terjadi saat pelaksanaan perjanjian kredit sindikasi antara IFC dan PT. X. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normative. Kesimpulan penulis adalah peraturan mengenai kredit sindikasi Pasal 8 dan Pasal 11 Undang-Undang Perbankan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur kredit sindikasi. Kedua, sesuaianya penerapan peraturan mengenai kredit sindikasi dalam perjanjian kredit sindikasi antara IFC dan PT. X. Ketiga, adanya permasalahan yang timbul dari perjanjian kredit sindikasi antara IFC dan PT. X. Penulis juga akan memberikan saran kepada bank dan debitur kredit sindikasi agar menambahkan ketentuan dalam klausa conditions precedents.

---

This thesis discusses syndicated loans for financing ammonia plants. The discussion will begin with the background of the increasing need for ammonia in Indonesia, then PT. X initiated to build ammonia plants to meet the ammonia needs in Indonesia. The factory was built through the financing of a syndicated loan agreement to finance PT. X. Furthermore, the writer will discuss the Laws and Regulations governing syndicated loans, analyzing the compatibility between Laws and Regulations with syndicated loan agreement between IFC and PT. X, and discuss the problems that occur during the implementation of syndicated loan agreement between IFC and PT. X. The research method that use under this thesis is normative juridical research. For the conclusion, the writer’s conclusion is the regulation regarding syndicated loans Article 8 and Article 11 of the Banking Law and Financial Services Authority Regulations that regulate syndicated loans. Second, the application of regulations regarding syndicated loans in a syndicated loan agreement between IFC and PT. X. Third, there are problems arising from syndicated credit agreements between IFC and PT. X. The writer will also provide advice to banks and debtors of syndicated loans to be more concise in agreeing the requirements for credit withdrawals in the agreement."

"Tesis ini membahas tanggung jawab kreditur dan Notaris dalam Perjanjian Kredit karena hilangnya Sertipikat Objek Jaminan Sertipikat tanah yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan yang kemudian diserahkan kepada kreditur sebagai jaminan dalam suatu perjanjian kredit merupakan hal yang penting untuk dijaga serta disimpan dengan baik, karena merupakan tanda bukti kepemilikan suatu tanah serta bangunan, apabila sertipikat tersebut hilang, maka akan sangat merugikan pemilik sertipikat yang sudah melunasi hutangnya. Maka untuk melindungi kepentingan pemilik, seharusnya diatur secara tegas peraturan mengenai hal tersebut.Dalam prakteknya tak jarang dijumpai sertipikat hak tanggungan yang dimiliki debitur yang telah melunasi hutangnya kepada kreditur hilang oleh karena pengarsipan dari pihak kreditur atau pihak ketiga yang dipercayakan oleh kreditur yang kurang baik ataupun karena terjadinya mutasi petugas kredit yang menanganinya langsung. Keadaan ini tentunya akan menyulitkan serta merugikan pihak debitur. Namun diketahui juga bahwa sertipikat hak tanggungan tidak pernah dibuat, karena hilangnya sertipikat.Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui akibat hukum sertipikat objek jaminan yang hilang bagi para pihak serta tanggung jawab hukum pihak kreditur dan Notaris atas hilangnya sertipikat yang ada pada Notaris. Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif, yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam perundang-undangan serta norma-norma yang mengikat masyarakat, serta menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Tipologi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analistis dan menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum sertipikat objek jaminan yang hilang dalam perjanjian kredit ini berdampak bagi seluruh pihak yang terlibat, baik Kreditur, Debitur serta Notaris selaku pihak yang menghilangkan sertipikat dan tanggung jawab yang diberikan oleh kreditur dan Notaris karena telah menghilangkan objek jaminan adalah berupa pembelian 2 (dua) objek jaminan milik debitur.

---

Land Certificates issued by Kantor Pertanahan which is then handed over to the creditors as collateral in a credit agreement is important to be kept and stored well, as it is a sign of proof of ownership of a land and building, if the sertificate is lost, it will be detrimental to the owner of the sertificate who have paid off the debt. Thus, in order to protect the owner's interests, it should be strictly regulated.

In practice, it is not uncommon to have a certificate that the debtor has paid off the debts to the creditors lost because of the archiving from the creditors or third parties entrusted by the poor creditors or Due to the mutation of credit officers who handle it directly. This situation will certainly be difficult and detrimental to debtors. But it is also known that a serotyband of dependents was never made, due to the loss of certificate.

This research is conducted with the aim to know the consequences of the legal collateral objects lost warranty for the parties as well as the legal responsibility of the creditors and the notary for the loss of the existing certificate in notary. The form of research used in this study is juridical-normative, referring to the legal norm contained in legislation and norms that bind the community, as well as use secondary data of primary legal material, secondary and tertiary. The typology of the research used is descriptive analytic and uses data collection techniques through document studies and produces deductive sympulsion.

The results showed that due to the legal consequences of the collateral object lost in this credit agreement impacted all parties involved, both the creditor, the debtor and the notary as the party who eliminated the certificate and the responsibility given by the creditor and notary because it has eliminated the warranty object is a purchase of 2 (two) collateral objects belonging to the debtor."

"Lembaga keuangan pada umumnya dan lembaga perbankan pada khususnya mempunyai peranan yang semakin penting dan strategis dalam menggerakkan roda perekonomian suatu negara. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Perbankan, lembaga perbankan Indonesia memiliki fungsi utama sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat dan selaku lembaga penyalur dana, salah satu usaha bank meliputi pemberian kredit. Dalam membiayai proyek yang nilainya sangat besar, kredit dapat diberikan oleh suatu sindikasi yang terdiri dari berbagai kreditur, yang memiliki keuntungan tersendiri, baik bagi debitur maupun bagi kreditur, dan dapat melibatkan berbagai macam pihak, termasuk Pihak Asing. Untuk itu, skripsi ini akan membahas mengenai pengaturan hukum terkait Kredit Sindikasi antara Bank Domestik dan Bank Asing dengan Pihak Asing. Selain itu, akan dibahas juga mengenai implikasi hukum dari penggunaan dua perjanjian kredit yang berbeda dalam satu sindikasi antara Bank Domestik dan Bank Asing Pihak Asing. Metode penelitian yang Penulis gunakan adalah penelitian yuridis-normatif. Penelitian dari skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan yang menghasilkan tipologi penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa penggunaan Intercreditor Agreement merupakan suatu bentuk implikasi hukum dari digunakannya dua perjanjian kredit yang berbeda dalam satu sindikasi, dimana penggunaannya didasarkan pada ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dengan demikian, Penulis menyarankan agar Peraturan Bank Indonesia diperbaiki dengan menambahkan definisi dari Kredit Sindikasi itu sendiri, sehingga terdapat acuan yang jelas mengenai apa yang dimakud dengan Kredit Sindikasi yang berasal dari peraturan perundang-undangan.

---

Financial institutions in general and banking institutions specifically has a major and strategic role in driving the economy of a state. As mentioned by Indonesia rsquo s Banking Law, banking institutions rsquo primary functions is to mobilize and to channel funds from the public, and as an institution which channel funds from the public, one of the operations of a commercial bank is to extend credits. In funding projects that has gigantic values, credits may be extended in the form of syndication which is formed by several creditors, which has its own merits, for both the debtors and creditors, and may involve any kind of counterparty, including Foreign Entities.

For that particular reason, this thesis, will discusses the laws in regards to syndicated loan done between domestic banks and foreign banks with foreign entities. In addition to that, this thesis will also adresses the legal implications of the use of two separated loan agreements in a single syndication between domestic banks and foreign banks with foreign entities. This thesis uses the juridical normative study method. The research method used is a literature researchwhich delivers a descriptive research typology.

This thesis concludes that the use of Intercreditor Agreement is the legal implications in regards to the use of two separated loan agreemenents in a single syndication, in which uses the Civil Code as its legal grounds. Thus, the author suggests that Bank Indonesia rsquo s Regulation is amended by adding the definition of Syndicated Loan itself, so it serves as a clear reference to what a Syndicated Loan means, which is derived from the Law itself."

"Sebagai salah satu bentuk jaminan kredit, jaminan perorangan (personal guarantee) merupakan janji atau kesanggupan pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban debitur, apabila debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya dikemudian hari. Tulisan ini membahas pertanggungjawaban pihak ketiga yang memberikan jaminan perorangan (personal guarantee) terhadap Bank selaku kreditur dalam hal debitur wanprestasi dalam memenuhi kewajibannya. Juga dibahas mengenai upaya Bank dalam rangka penyelamatan dan penyelesaian kredit macet yang disertai dengan jaminan perorangan (personal guarantee). Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan studi kepustakaan yang dilengkapi dengan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pihak ketiga yang memberikan jaminan perorangan (personal guarantee) menjadi identik dengan seorang debitur terhadap Bank dalam hal debitur utama wanprestasi dalam memenuhi kewajibannya dan barang-barang debitur telah disita dan dijual namun tidak cukup untuk membayar utangnya. Selain itu, tiap-tiap penanggung juga dapat langsung ditagih atas utang debitur, tanpa adanya keharusan bagi kreditur untuk mengambil pelunasan terlebih dahulu dari debitur utama apabila si penanggung telah melepaskan hak istimewanya. Pada praktiknya, jaminan perorangan (personal guarantee) di Indonesia hanyalah bersifat sebagai jaminan tambahan yang lebih mengacu pada kewajiban moral saja sehingga seringkali penanggung tidak memiliki itikad baik dalam menyelesaikan utang debitur utama. Hal ini menyebabkan pelaksanaan jaminan perorangan (personal guarantee) di lapangan masih sangat tidak menentu. Oleh karena itu, bank sudah sepatutnya mengetahui bentuk perlindungan hukum yang dapat dilakukan untuk mencegah kerugian jika terjadi kredit bermasalah dengan jaminan perorangan (personal guarantee).

---

As a form of credit guarantee, personal guarantee is a promise or the ability of a third party to fulfil the debtor's obligations, if the debtor is unable to carry out his obligations in the future. This paper discusses about the liability of a third party providing a personal guarantee to the Bank in the event that the debtor didn’t carry out its obligations. It also discusses what the Bank can do in the context of salvaging and settling bad loans, accompanied by a personal guarantee. This research uses juridicial-normative method, with literature study accompanied by interviews. The results show that the liability of a third party who provides a personal guarantee is identical to that of a debtor in the event that the main debtor failed to fulfil its obligations and the debtor's goods have been confiscated and sold but are not sufficient to pay the debt. In addition, each guarantor can also be directly billed for the debtor's debt, without any obligation for the creditor to take full payment from the main debtor if the guarantor has given up the privileges. In practice, personal guarantees in Indonesia are only viewed as a moral obligation so that often the personal guarantor doesn’t have good faith in settling the debt of the main debtor. As a result, the implementation of personal guarantees is still very uncertain. Therefore, banks should be aware of the legal protection that can be done to prevent losses in the event of a non-performing loan with a personal guarantee."

"ABSTRAKTesis ini membahas perbandingan perjanjian kredit melalui Bank dengan Perjanjian Pinjam Meminjam melalui Perusahaan Fintech P2P serta Pertangung jawaban perusahaan Fintech P2P dalam hal terjadi wanprestasi diantara para pihak.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang mengacu pada norma-norma dan asas asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan permasalahan hukum yang akan dibahas. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan terkait perjanjian kredit melalui bank dan perjanjian pinjam meminjam secara online melalui Perusahaan Fintech serta terdapat perbedaan tanggungjawab dan akibat dari perjanjian yang dilakukan ketika terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh para pihak

---

ABSTRACTThe thesis is about the comparison of credit agreements through Banks with Borrowing and Borrowing Agreements through Fintech P2P Company and Fintech P2P corporate responsibility in the event of default between the parties.The approach used in the author discusses the problems in this thesis is normative juridical. While the specification of research in this thesis is descriptive analytical, by analyzing the problems based on the theory and legislation in force. The data obtained in the form of secondary data from the primary legal materials, secondary, and tertiary through literature research and primary data obtained through field research based on interviews. The results of this study indicate that there are significant differences in credit agreements through banks and online lending and borrowing agreements through the Fintech Company and there are differences in the responsibilities and consequences of agreements made in the event of default by parties. "