"Penulisan teals ini dimaksudkan sebagai pemenuhan salah satu syarat untuk memperoleh derajat Magister Sains Bidang Ilmu Adrninistrasi pada Program Pascasarjana Universitas Indonesia. Sejak dikeluarkannya kebijakan deregulasi bidang moneter tahun 1988 yang lebih dikenal dengan nama Pakto 1988, dunia perbankan nasional dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Pada tahun 1992, kebijakan ini diangkat statusnya melalui debat publik di DPR sehingga menjadi bagian inti dari UU No 25/1992 tentang Perbankan. Berkaitan dengan BPR, penataan kelembagaan yang dibawa kebijakan ini menetapkan bahwa hanya tiga bentuk BPR yang mempunyai hak untuk beroperasi, yaitu Koperasi BPR yang dimiliki koperasi (umumnya KUD), PD BPR (dimiliki Pemerintah Daerah), dan PT BPR (dimiliki swasta).
Kebijakan tersebut menimbulkan dampak yang luar biasa terhadap dunia perbankan nasional pada umumnya dan terhadap pasar kredit pedesaan pada khususnya. Hanya dalam jangka waktu lima tahun, jumlah BPR meningkat sebesar 11,63%; dari 7706 buah BPR pada tahun 1988 menjadi 8602 buah. Berarti rata-rata terjadi pertambahan 179 buah BPR baru setiap tahun. Dibandingkan dengan percepatan pertumbuhan jumlah BPR model lama (BPR pra Pakto 1988) yang membutuhkan waktu sekitar 90 tahun untuk mencapai 7000 buah (rata-rata didirikan sekitar 80 buah BPR bare setiap tahun), maka percepatan pertumbuhan jumlah bank desa sebagai akibat Pakto 1988 memang cukup menakjubkan. Selain itu, pertumbuhan jumlah dana yang disalurkan ke, dan diserap dari, masyarakat juga memperlihatkan angka yang amat besar. Antara 1988 sampai 1993, jumlah dana yang diserap dari masyarakat tumbuh sebesar 107,98% sedangkan jumlah kredit yang disalurkan ke masyarakat tumbuh sebesar 127,74%.
Namun dengan pengamatan yang lebih cermat dan mendalam, terlihatlah bahwa di balik sukses besar tersebut terdapat beberapa hal yang mengganjal dan memerlukan pengkajian lebih jauh. Pertama, sekalipun jumlah BPR, jumlah dana yang diserap dan dan disalurkan ke masyarakat mengalami pertambahan yang cukup besar, namun dalam kurun waktu 1988-1993 terjadi penurunan rasio antara jumlah dana yang disalurkan dengan volume usaha (dari 0,67 menjadi -0,57) dari antara jumlah kredit yang disalurkan dengan volume usaha (dari 0,87 menjadi 0,78). Padahal pada saat yang sama, rasio antara modal disetor dengan volume usaha mengalami peningkatan dari 0,13 menjadi 0,19. Meskipun angka-angka ini relatif kecil, namun hal ini menandakan terjadinya penurunan tingkat efisiensi usaha di kalangan BPR.
Kedua, pola penyebaran bank-bank yang baru tumbuh tersebut ternyata mengalami kemiripan dengan pola penyebaran BPR pra Pakto 1988. Hampir semuanya menumpuk di daerah-daerah yang sebelumnya telah padat-bank. Bila diingat bahwa salah satu tujuan penataan kelembagaan di atas adalah menghapuskan rentenir dan memperbesar akses masyarakat pedesaan terhadap pelayanan perbankan, maka pola penyebaran BPR yang baru saja dikedepankan justru menjadi amat memprihatinkan.
Hal-hal itulah yang mendorong penulis mengambil topik studi ini untuk menyusun tesis. Berdasarkan payung besar ekonomi politik kelembagaan, seharusnya studi ini mencakup tiga level analisis, yaitu level analisis kelembagaan atau kebijakan publik, level analisis organisasi, dan level analisis individu. Akan tetapi dalam tesis ini, analisis lebih dititikberatkan pada level individu. Analisis kebijakan hanya digunakan sebagai latar belakang umum mengingat tidak mungkin melepaskan diri sama sekali dari level ini karena aktivitas bisnis pada level organisasi maupun perilaku individu sebenarnya dapat dipandang sebagai reaksi langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan publik.
Level analisis organisasi, yang teorinya merujuk pada Davies dan Brucato Jr. serta Jensen dan Fama, dilakukan. Ini ditujukan untuk melihat pengaruh struktur kepemilikan yang dalam hal ini dimanifestasikan pada bentuk badan hukum BPR terhadap biaya total peminjaman yaitu biaya transaksi dan bunga pinjaman yang ditanggung nasabah. Dengan memperbandingkan biaya total peminjaman masing-masing bentuk BPR dapat diketahui mana di antara ketiganya yang paling efisien ditinjau dari kepentingan nasabah. Meskipun demikian, level analisis ini hanya merupakan bagian kecil dari tesis ini.
Bagian terpenting dari studi ini adalah pada level analisis individu yang teorinya merujuk pada Flora dan Yotopoulos, Guia-Abiad, Stiglitz dan lain-Iain (yang semuanya berbasiskan teori informasi asimetris George A. Akerlof). Teori-teori pada level analisis individu tersebut mengupas pentingnya biaya transaksi nasabah di pasar kredit pedesaan negara-negara sedang berkembang. Biaya transaksi nasabah adalah semua biaya, di luar bunga, yang ditanggung nasabah untuk memperoleh kredit, mulai dari saat datang ke kantor bank untuk memperoleh penjelasan mengenai syarat-syarat mengajukan permohonan kredit, saat pengajuan permohonan, sarnpai saat pencicilan dan pelunasan kredit. Ini meliputi pengeluaran tunai (actual cash outlay) dan ekuivalen rupiah dari kerugian waktu pada seluruh proses kredit (opportunity cost of time).
Berdasarkan kajian teoritis, dapat dihipotesiskan bahwa tinggi rendahnya biaya transaksi nasabah dipengaruhi oleh kredit yang diterima, suku bunga pinjaman, frekuensi kontrak, lama kontrak, jarak rumah nasabah ke kantor bank, dan tipe kolateral. Untuk membuktikan hipotesis ini, dipilih secara purposif dan acak tiga bentuk badan hukum BPR sebagai kasus. Selanjutnya dari masing-masing BPR dipilih dengan menggunakan gabungan antara incidental sampling dan snowball sampling 20 orang responden. Dengan menggunakan daftar pertanyaan terbuka (unstructured questionaire), ke 20 responden tersebut diwawancarai untuk mengukur variabel-variabel penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode regresi dan perbandingan.
Hasil analisis menunjukkan bahwa lima variabel, masing-masing lama kontrak, jarak rumah nasabah ke bank, jumlah kredit yang diterima, suku bunga pinjaman, dan frekuensi kredit terbukti mempengaruhi tinggi rendahnya biaya transaksi nasabah. Satu variabel yang lain, yaitu tipe kolateral, tidak terbukti mempengaruhi tinggi rendahnya biaya transaksi nasabah. Selain itu, dari analisis perbandingan total biaya peminjaman, ternyata BPR yang berbentuk badan hukum koperasi membebankan biaya tertinggi terhadap nasabah, disusul kemudian oleh PD-BPR dan yang paling kecil PT-BPR. Ini berarti bahwa ditinjau dari sudut kepentingan nasabah, koperasi BPR adalah yang paling tidak efisien."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1996
