Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pertumbuhan kartu kredit di Indonesia yang mengalami peningkatan beberapa tahun terakhir telah memicu timbulnya masalah dalam dunia perbankan berupa peningkatan NPL dan kejahatan kartu kredit. Karenanya, akan dikaji permasalahan mengenai proses penerbitan dan penerapan prinsip kehati-hatian dalam kartu kredit pada salah satu bank penerbit kartu kredit terbesar di Indonesia, yaitu Bank ABC. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Kesimpulannya, proses penerbitan pada Bank ABC meliputi aplikasi kartu kredit dan kelengkapan dokumen. Sedangkan penerapan prinsip kehatihatian tercermin dari adanya manajemen risiko, pengaplikasian PPKPB serta penanganan terhadap masalah kartu kredit macet dan fraud.

---

The growth of credit card in Indonesia increasing nowadays has caused some problems in banking such as the increasing of NPL and credit card crime. Thus, we have to know the process of credit card issue and the application of prudential principle in one of the biggest issuer in Indonesia, ABC Bank. This minithesis used juridical normative method. As a conclusion, the process includes a credit card application and documents completeness. Risk management, the application of PPKPB and problem solving of bad debt credit cards and fraud are the form of prudential principle."

"Penyusunan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif atau kepustakaan. Pada Januari 2012, Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.14/2/PBI/2012 tentang Perubahan atas PBI No.11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK). PBI APMK ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan kartu kredit yang sehat yang salah satunya dengan meningkatkan prinsip kehati-hatian melalui pengaturan manajemen risiko kredit yang lebih tegas. Manajemen risiko kredit antaralain persyaratan memperoleh kartu kredit (usia dan pendapatan); Batas maksimum plafon kredit, jumlah penerbit kartu kredit, penarikan tunai dengan kartu kredit dalam sehari suku bunga kartu kredit; Batas minimum pembayaran oleh pemegang kartu kredit. Dengan adanya batas-batasan tersebut, Bank-Bank Umum mengambil langkah untuk menerbitkan produk kartu kredit yang dapat mengantisipasi PBI APMK ini, yaitu kartu kredit co-branding. Penyusunan skripsi ini adalah untuk menjawab bagaimana penerapan prudential banking menurut PBI APMK yang menjadi alasan terbitnya kartu kredit co-branding sebagai langkah strategis atas PBI tersebut dan bagaimana prudential banking dalam kartu kredit co-branding Garuda Indonesia-Bank BNI.

---

Preparation of this thesis uses normative research methods or literature. In January 2012, Bank Indonesia published Bank Indonesia Regulation No. 14/2/PBI/2012 on the Amendment to Bank Indonesia Regulation No. 11/11/PBI/2009 on Card-Based Payment Instrument Activities (APMK). PBI APMK aimed at implementing credit risk management in the payment card system.Credit risk management are requirements of obtaining a credit card (age and income); The maximum credit limit, the number of credit card issuers, credit card cash withdrawals in one day credit card interest rates; The minimum limit payment by the credit card holder. With the boundaries limit, the Public Banks take steps to issue a credit card product that can anticipate this PBI APMK, that is co-branded credit card. Preparation of this thesis is to answer how the application of prudential banking regulation according APMK which is the reason co-branded credit card as a strategic step due to the PBI and how prudential banking in credit card co-branding Garuda Indonesia and Bank BNI."

"ABSTRAK Minat masyarakat akan alat pembayaran yang praktis membuat kartu kredit menjadi produk dan jasa bank yang diminati. Dalam melaksanakan kegiatannya, bank tidak terlepas dari kemungkinan munculnya kerugian. Karenanya, akan dikaji sesuai pokok permasalahan pada skripsi ini yaitu pengaturan mengenaimanajemen risiko terkait penerbitan kartu kredit menurut peraturan perundangundangan serta penerapannya pada salah satu bank, yaitu Bank X. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Kesimpulannya, peraturan perundangundangan mewajibkan bank untuk menerapkan manajemen risiko dalam kegiatannya termasuk penerbitan kartu kredit serta risiko yang melekat dalam penerbitan kartu kredit adalah risiko kredit, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko pasar serta risiko likuiditas.

---

ABSTRACTPeople’s interests for a simple payment instrument makes credit card’s a needed bank products and services. In their daily activities, bank is inseparable from the possibility of loss. Therefore, based on this thesis’ issues will be reviewed regarding the provisions about credit card issue and the implementation of risk management related to credit card issue in Bank X. This thesis uses normative juridical method. As a conclusion, the provisions obliges bank to implement risk management in all bank’s activities including credit card issue, and risk that related to credit card issue is credit risk, operational risk, legal risk, reputationrisk, market risk, and liquidity risk."

"Sebagai lembaga intermediasi, bank harus melaksanakan prinsip kehati hatian termasuk dalam kerjasama Channeling dengan Fintech Lending, hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi, memantau dan mengendalikan risiko yang dapat timbul dalam penyaluran kredit tersebut. Berdasarkan hal tersebut. Penulis mengajukan pokok permasalahan yaitu 1) bagaimana Pengaturan Prinsip Kehati-hatian pada bank dan Penyelenggara fintech lending sebagai lembaga intermediasi, khususnya dalam memberikan fasilitas kredit 2) Bagaimanakah implementasi prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit melalui kerjasama channeling antara Bank dan Fintech Lending. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Kesimpulan yang didapatkan adalah 1) Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya khususnya dalam memberikan kredit diatur oleh regulasi yang ketat dan baku, hal ini berbeda dengan fintech lending yang diatur oleh regulasi yang lebih dinamis 2) Sebagai bentuk implementasi prinsip kehati-hatian dalam kerjasama Channeling, Bank melakukan penilaian terhadap Aspek Operasional, Aspek Hukum Penyelenggara fintech lending, selain itu penerapan prinsip kehati- hatian dalam kerjasama channeling diterapkan dalam Perjanjian Kerjasama antara bank dan fintech lending dengan mewajibkan fintech lending untuk memitigasi risiko yang meliputi adanya kewajiban penilaian kelayakan calon penerima pinjaman, penerapan prinsip Know Your Customer.

---

This thesis discusses the Prudential Principle in credit channeling cooperation between banks and fintech lending companies. as an intermediary institution, banks must implement the principle of prudence including in Channeling cooperation with Fintech Lending, this aims to identify, monitor and control the risks. In view of such topic, the author proposes the following main issues: 1) the application of Prudential Principle regulations upon banks and fintech lending companies as intermediary institutions, specifically in providing credit facilities 2) the implementation of the Prudential Principle in credit channeling cooperation between banks and fintech lending companies. The research conducted in developing this thesis uses a normative juridical literature approach. The conclusions attained are as follows: 1) in providing credit to debtors, banks must comply with strict regulations, this is different from fintech lending, which is regulated by a more ‘dynamic’ regulation. 2) As a form of prudential principle implementation in channeling cooperation, Banks are assessing the operational and legal aspects of fintech lending companies. Such prudential principle is also applied in cooperation agreements by banks and fintech lending companies, the agreements of which include the obligation to assess the viability of the proposed borrower and the application of the Know Your Customer principle."

"Sebagai usaha untuk meningkatkan perekonomian nasional, diharapkan Devisa Hasil Ekspor dikelola oleh perbankan nasional menggunakan kegiatan trust, yang juga tidak menutup kemungkinan untuk mengelola harta non Devisa Hasil Ekspor. Namun, dalam melakukan kegiatan trust ini ada terdapat berbagai risiko sehingga bank harus bertindak penuh kehati-hatian. Untuk itu, skripsi ini membahas mengenai pengaturan hukum prinsip kehati-hatian pada kegiatan penitipan dengan pengelolaan (trust) dan penerapannya pada salah satu bank di Indonesia yaitu Bank X. Penelitian dari skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan yang menghasilkan bentuk penelitian deskriptif analitis.Hasil dari penelitian menyatakan bahwa pengaturan prinsip kehati-hatian pada kegiatan trust tidak diatur secara khusus sehingga mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan dimana dalam pelaksanaannya Bank X telah menerapkan prinsip kehati-hatian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, walaupun terdapat salah satu ruang lingkup prinsip kehati-hatian yang belum dilaksanakan.

---

In an effort to increase the national economic, Foreign Exchange Export Proceeds is expected to be managed by national bank using the bank business activity in the form of trust (trust activity), which is not rule the possibility to manage non Foreign Exchange Export Proceeds assets either. However, in conducting trust activities there are various risks so that banks must act very carefully and prudent. Therefor, this thesis discusses about the regulations of prudential banking principle for trust activity and the implementation in one of the Indonesian bank, Bank X. This type of research is a library research which produces descriptive analytical research.

The result stated that the regulations of prudential banking principle for bank business activity in the form of trust are not regulated in the specific regulation so that the regulations refer to various regulations where Bank X has implemented the prudential banking principle in trust activity based on the applicable regulations, eventhough there is some prudential standard which has not been implemented."

"Dalam skripsi ini dibahas tentang prinsip kehati-hatian yang pada transaksi SKBDN yang dilakukan oleh Bank X. SKBDN itu sendiri merupakan suatu janji bayar yang diberikan oleh bank penerbit kepada penerima. SKBDN akan digunakan utuk transaksi perdagangan yang memiliki nilai besar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh Bank X pada transaksi SKBDN. Selain itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi yang terjadi apabila Bank X melakukan pelanggaran SKBDN. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang memberikan gambaran dan penjelasan berdasarkan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah Bank X telah melakukan prinsip kehati-hatian yang diatur di dalam Undang-undang dan Peraturan Bank Indonesia, akan tetapi Bank X melanggar salah satu aturan Bank Indonesia dikarenakan pemohon adalah salah satu nasabah terbesar pada Bank X.

---

This minor thesis is about the implementation of prudential principle on Domestic Letter of Credit (SKBDN) in Bank X. A Domestic Letter of Credit is any arrangement of the issuing bank to honor a complying presentation. Domestic Letter of Credit is one of payment method for goods transaction which used for a huge transaction. The purposes of this minor thesis are to know the implementation of prudential principle on Domestic Letter of Credit and to know the implication for party who breaks the regulation. Research method which is used in this study is a qualitative method and the shape of the research is descriptive-analytical, which is empirically gives an overview and explanation based on the analysis conducted in this research. Results from this research are Bank X was followed the regulation and Bank of Indonesia regulations, but Bank X broke on of Bank of Indonesia regulation because the applicant is one of the majority customer."

"Pengadopsian layanan Mobile Banking semakin berkembang pesat di Indonesia, namun dengan semakin banyaknya pengguna layanan tersebut maka semakin banyak pula pengguna layanan yang terpapar risiko-risiko dalam penggunaan layanan Mobile Banking. Sehingga, dengan semakin banyaknya pengguna layanan maka semakin penting bagi Bank Umum untuk menerapkan Prinsip Kehati-hatian dalam menyediakan layanan Mobile Banking. Berdasarkan hal tersebut, Penulis mengangkat dua pokok permasalahan yaitu bagaimana pengaturan dan praktik Prinsip Kehati-hatian dalam penyediaan layanan Mobile Banking oleh Bank X. Tujuan daripada penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan dan praktik Prinsip Kehati-hatian dalam penyediaan layanan Mobile Banking oleh Bank Umum. Lebih lanjut, Penelitian ini menggunakan metodologi yuridis-normatif dengan tipologi penelitian deskriptif analitis. Kesimpulan yang didapat adalah: 1) Pengaturan terkait Prinsip Kehati-hatian dalam penyediaan layanan Mobile Banking secara garis besar dapat ditemukan pada PBI Nomor 23/6/PBI/2021 Tahun 2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran, PBI Nomor 22/20/PBI/2020 Tahun 2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia, dan POJK Nomor 55/POJK.03/2016 Tahun 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, dan 2) praktik Prinsip Kehati-hatian pada Bank X telah dilaksanakan melalui Good Corporate Governance, Manajemen Risiko, dan Perlindungan Konsumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penulis memberikan saran bahwa dalam hal penyediaan layanan Mobile Banking, Bank Indonesia selaku pengawas dan regulator di bidang Sistem Pembayaran sebaiknya lebih gencar untuk memperbarui pengaturan terkait Mobile Banking dan juga lebih giat melakukan sosialisasi terkait kejahatan-kejahatan dalam penyediaan layanan Mobile Banking.

---

The adoption of Mobile Banking services is growing rapidly in Indonesia, but with the increasing number of service users, more users are exposed to risks in using Mobile Banking services. Thus, with the increasing number of service users, it is increasingly important for Commercial Banks to apply the Prudential Principle in providing Mobile Banking services. Based on this, the author raises two main issues, namely how is the regulation and practice of the Prudential Principle in the provision of Mobile Banking services by Commercial Banks. The purpose of this research is to find out and analyze the regulation and practice of the Prudential Principle in the provision of Mobile Banking services by Bank X. Furthermore, this study utilizes a juridical-normative methodology with a descriptive analytical research typology. The conclusions drawn are: 1) Regulations related to the Prudential Principle in providing Mobile Banking services in general can be found in PBI Number 23/6/PBI/2021 of 2021 on Payment System Service Providers, PBI Number 22/20/PBI/2020 of 2020 on Bank Indonesia Consumer Protection, and POJK Nomor 55/POJK.03/2016 Tahun 2016 on Implementation of Governance for Commercial Banks and 2) The practice of Prudential Principles at Bank X has been implemented through good corporate governance, risk management and consumer protection which is in accordance with the laws and regulation. The author suggests that in terms of providing Mobile Banking services, Bank Indonesia as the supervisor and regulator in the field of Payment Systems should be more active in updating regulations related to Mobile Banking and also be more active in socializing information related to crimes in the provision of Mobile Banking services.

"

"Menurut hukum perbankan Indonesia, bank mempunyai kewajiban untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan setiap kegiatan usahanya, termasuk dalam melaksanakan kewajibannya untuk memeriksa kesesuaian dokumen dengan syarat dan ketentuan Letter of Credit (L/C) sebelum melakukan pembayaran. Namun dalam Uniform Customs and Practice for Documentary Credit (UCP), terdapat ketentuan yang memuat mengenai hal-hal yang dibebaskan dari tanggung jawab bank dalam transaksi L/C. Skripsi ini akan memfokuskan penelitian pada kewajiban bank untuk menerapkan prinsip kehati-hatian perbankan dalam menjalankan kegiatan usahanya menurut hukum perbankan Indonesia, dihadapkan dengan adanya ketentuan pembebasan tanggung jawab bank dalam transaksi L/C yang diatur dalam UCP. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini menunjukkan bahwa walaupun menurut hukum perbankan Indonesia bank wajib untuk menerapkan prinsip kehati-hatian perbankan dalam menjalankan kegiatan usahanya, namun terdapat beberapa ketentuan dalam UCP yang memuat mengenai hal-hal yang dapat membebaskan bank dari tanggung jawab hukum dalam melaksanakan kewajibannya untuk memeriksa dokumen dalam transaksi L/C. Dimana bank dibebaskan dari tanggung jawab atas hal-hal terkait efektifitas dokumen, yaitu, ketepatan, keaslian, kepalsuan atau akibat hukum dari setiap dokumen serta kesalahan penerjemahan.

---

According to Indonesia's banking rules, bank has the obligation to imply prudential banking principle in doing its business, including in doing its obligation to examine whether the presented documents are complied with the terms and condition of Letter of Credit (L/C), before honoring the presentation. However in Uniform Customs and Practice for Documentary Credit (UCP), there are disclaimer clauses that regulates about the things that have been exempted from bank's responsibility in L/C transaction. This thesis will mainly focus on bank's obligation to imply prudential banking principle in doing its business according to Indonesia?s banking rules, when it is faced with the existence of disclaimer clauses in L/C transaction which regulated in UCP. By using legal normative method, this study concluded that even though according to Indonesia?s banking rules bank has every obligation to imply prudential banking principle in doing its business, there are some things that have been exempted from bank?s responsibility according to UCP, that can release bank from legal responsibility regarding its obligation to examine the presentation of documents in L/C transaction. Where bank assumes no liability of effectiveness of the documents, including form, accuracy, genuineness, falsification or legal effect of any document, and mislead of translation."

"Bank Indonesia sebagai satu lembaga negara yang bersifat independen memiliki tugas antara lain mengatur dan mengawasi bank. Tugas tersebut memiliki sasaran yaitu terciptanya suatu sistem perbankan yang sehat. Terciptanya suatu sistem perbankan yang sehat mensyaratkan ditaatinya asas-asas perbankan Indonesia, salah satunya asas Prudential Banking. Atas dasar pemikiran perlunya bank melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam mengelola risiko usahanya, Bank Indonesia mengeluarkan sejumlah peraturan perbankan baik dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia (PBI) maupun Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) yang mengatur serta memberi pedoman bagi penerapan manajemen risiko bank.Peraturan-peraturan tentang penerapan manajemen risiko bank telah menetapkan tidak hanya substansi serta struktur kelembagaan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan manajemen risiko bank, tetapi lebih dari itu peraturan-peraturan tersebut juga mengatur perihal tanggung jawab manajemen puncak bank untuk mendorong tumbuhnya budaya risiko di lingkungan internal bank yang dipimpinnya. Penerapan manajemen risiko bank oleh Bank Indonesia juga ditetapkan sebagai salah satu komponen penilaian tingkat kesehatan bank, serta sebagai salah satu syarat minimal yang harus dipenuhi bank dalam melaksanakan Good Corporate Governance.Pengawasan atas penerapan manajemen risiko bank adalah berupa pengawasan tidak langsung (off site supervision) melalui cara penilaian atas seluruh laporan-laporan yang wajib disampaikan oleh bank kepada pihak Bank Indonesia, namun dalam kerangka yang lebih luas apabila suatu bank mengalami permasalahan dalam tingkat kesehatannya serta terdapat dugaan terjadi suatu pelanggaran dalam pengelolaan risiko bank, maka pihak Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan langsung (on site supervision) dengan menggunakan ketentuan penerapan manajemen risiko bank bersangkutan sebagai kriteria pemeriksaannya."

"Kelompok kepemilikan bank dan masuknya pihak asing pada sistem perbankan di suatu negara merupakan hal yang sangat menarik untuk diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk menangkap perbedaan antara kelompok kepemilikan bank seperti yag di definisikan oleh Bank Indonesia pada kelompok bank persero, bank campuran dan bank asing dalam hal prilaku kehati-hatian dan tingkat profitabilitas yang dihasilkan oleh kelompok bank tersebut pada periode 2002-2011. Dengan menggunakan model berupa pooled least square dummy varible, penulis ingin menangkap setiap hubungan yang terjadi antar variable yang digunakan dalam penelitian dan ditemukan adanya perbedaan antar kelompok bank dalam hal tingkat kehati-hatian dan profitabilitas, dan juga ditemukan adanya trade off diantara kedua hal tersebut.

---

Bank ownership and the effect of foreign interference into the banking system within the country is a very interesting topic for empirical study. This research examines the effect of bank ownership on prudential behavior and profitability on Indonesian state owned, joint venture and foreign bank in 2002-2011 period. The categorization of bank follows Indonesian central bank definition. Using estimation model of pooled least square dummy variable, the writer aims to capture specific relationship between each variable used in the study. The study found a significant effect on bank ownership towards its prudential behavior and profitability. It is also found a trade-off between those two indicators."