Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas pemungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan menggunakan sistem pemungutan official assessment serta faktor yang menjadi hambatan dalam proses pemungutan pajak sarang burung walet. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa pemungutan pajak sarang burung walet menggunakan sistem pemungutan self assessment dengan alasan sistem pemungutan tersebut dapat meningkatkan pajak yang berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

---

The focus of this study is the bird's nest of tax collection in West Tanjung Jabung using polling official assessment system and the factors that become obstacles in the tax collection process bird's nest. This study is a descriptive qualitative research design. The results of the study suggest that the bird's nest taxation collection system using a self-assessment by reason of the collection system to increase the tax effect on local revenues."

"Peningkatan PAD pada masa desentralisasi merupakan kewajiban bagi setiap daerah dengan harapan PAD yang diterima ini dapat memberikan kontribusi yang cukup dalam pembiayaan pengeluaran daerah. Peningkatan PAD dapat dilakukan melalui pengefektifan pemungutan sumber penerimaan dari pajak daerah.Pemerintah Daerah Kota Bengkulu telah melakukan pemungutan atas pajak sarang burung walet jauh sebelum keluarnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memuat bahwa daerah dalam hal ini Kabupaten/Kota dapat melakukan punggutan atas pajak sarang burung walet. Pajak sarang burung walet yang mulai dilakukan pemungutannya sejak tahun 2003 oleh pemerintah Kota Bengkulu, memperlihatkan trend peningkatan penerimaan yang cukup baik. Sebagai jenis pajak baru, pajak sarang burung walet ini diharapkan dapat meningkatkan PAD daerah, oleh karena itulah evaluasi terhadap penerimaan pajak sarang burung walet ini dilakukan.Evaluasi pajak sarang burung walet ini dilakukan melalui penilaian berdasarkan kriteria pemungutan pajak daerah yaitu kecukupan, elastisitas, efisiensi pemungutan dari sisi biaya dan dari sisi ekonomi, keadilan, kemudahan administrasi dan dukungan politik dan kecocokan sebagai pajak daerah. Selain itu dilakukan pula perhitungan potensi penerimaan pajak sarang burung walet di Kota Bengkulu. Berdasarkan hasil perhitungan potensi yang didapatkan, penerimaan pajak sarang burung walet ini masih mempunyai peluang yang sangat besar untuk ditingkatkan sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih tinggi pada PAD.Dari hasil penelitian, direkomendasikan beberapa kebijakan yang mungkin dapat diterapkan oleh DPPKA Kota Bengkulu dalam usaha peningkatan penerimaan pajak sarang burung walet.

---

In decentralization, local government need to increase their revenue to finance the government expenditure.To increased local revenue, Kota Bengkulu has tried to collect from many taxes that allow by the center government . One of that taxes is swiftlet bird?s nest tax.This tax has been collect since 2003 based on region regulation number 01 in 2002, long time before the government release regulation about swiftlet bird?s nest tax at number 28 in 2009 about local revenue The swiftlet bird?s nest tax that collected by Kota Bengkulu show a fairly good trend in revenue. As a kind of new taxes, swiftlet bird?s nest tax is expected to increase local revenue, without follow by negative effect that why the evaluation is need to evaluated swiftlet bird?s nest tax based on good criteria in collecting tax.Tax evaluation of swiftlet bird?s nest is done throught an assessment based on criteria of adequancy of local tax collection, collection efficiency in terms of costs and from economic standpoint, fairness, easy of administration, political support and suitability as local tax. Biside that, this research also counting the potential tax revenue and effective tariff swiftlet bird?s nest. Nevertheless, tax revenue swiftlet bird?s nest still can increase and it can provide a higher contribution to the government local revenue."

"Tujuan dilaksanakan kajian adalah untuk menyusun :Strategy Nasional Pembangunan Perdesaan" yang akan digunakan sebagai bahan masukan dalam rangka menyusun strategy/program dan kegiatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010 -2014 bidang Pembangunan Perdesaan. Kajian ini memberikan penekanan yang cukup penting terhadap tinjauan teoritik dan pengalaman-pengalaman empirik yang relevan dengan topik kajian . Hal ini agara dapat diperoleh pemahaman konseptual yang benar dan kuat tentang pembangunan perdesaan . Pemahaman konseptual yang akan memberikan landasan yang kuat pula dlm mengiterpretasi dan menganalisis berbagai data kualitatif ataupun kuantatif . Untuk mendukung adan memperkuat tinjauan teoritis dan empirik dan kajian ini dilakukan juga penyusunan model dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Alat analisis yang dipergunakan adalah Analythical Hierarchy Process (AHP). Wilayah yg menjadi sample tinjauan lapangan kajian ini sebanyak sepuluh provinsi dengan total responden sebanyak 200 orang.Lingkup kajian difokuskan pd 5 bidang dlm kerangka pembangunan perdesaan dengan fokus pd masing -masing bidang . Hal ini disesuaikn dengan UU No. 17 th. 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional th. 2005 - 2025 dan mengkombinasikannya dengan UU No. 26 th. 2007 tentang Penataan Ruang . Setelah mengkonbinasikan hasil analisis model AHP dengan tinjauan teoritik dan empirik, maka pertama pembangunan ekonomi perdesaan difokuskan pd pengembangan sistem agribisnis (yg di dlmnya termasuk agroindustri). Pengembangan sistem agribisnis ini perlu didukung dengan berbagai faktor penggerak ekonomi . Jika merujuk pd RPJMN 2005-2025, maka penggerak tsb adalah akses informasi & pemasaran, lembaga keuangan , kesempatan kerja & teknologi; kedua pembanguna bidang sumber daya alam (SDA) & lingkunga hidup (LH) difokuskan pd upaya pemenuhan energi perdesaan dr sumber daya alam terbarukan yg ada; ketiga penbangunan bidang politik & kebijakan difokuskan pd upaya penciptaan iklim yg konduksif untuk beraktivitas & berusaha; keempat pembangunan bidang sosial & budaya difokuskan pd upaya pemberdayaan masyarakat; kelima pembangunan bidang fisik & tata ruang difokuskan pd upaya penciptaan keseimbangan hubungan perdesaan - perkotaan & keenam pembangunan bidang ketahanan pangan difokuskan pd upaya penyediaan lahan pertanian pangan yg berkelanjutan."

"Semakin terbatasnya lahan dan mahalnya harga tanah di lokasi-lokasi strategis di kota-kota besar seperti di Jakarta ini, mengakibatkan dibangunnya gedunggedung tinggi untuk memanfaatkan semaksimal mungkin lahan yang ada dan semakin tinggi suatu gedung dibangun, akan semakin Was Pula kebutuhan parkir yang harus disediakan. Untuk memenuhi kebutuhan parkir tersebut basemen merupakan altematif penyelesaian yang tidak dapat dihindarkan, walaupun dalam pelaksanaanya sering kali menimbulkan berbagai macam masalah. Kebutuhan basemen yang Was dan dalam, kondisi tanah yang lunak, letak tanah keras yang relatif dalam dari permukaan tanah dan muka air tanah yang relatif tinggi membutuhkan penanganan tersendiri dalam pelaksanaannya. Masalah utama yang sering dihadapi adalah adanya bangunan-bangunan tinggi di sekitamya sehingga dibutuhkan stru.ktur dinding penahan tanah dan penunjangnya yang kokoh, karena dalam pelaksanaan galian basemen pada suatu proyek pada prinsipnya harus menjaga stabilitas tanah yang artinya tidak diperbolehkan adanya pergeseran, pergerakan ataupun deformasi tak terduga pada gedung-gedung di sekitarnya yang dapat mengakibatkan keretakan atau krusakan bahkan keruntuhan gedung tersebut. Untuk mengatasi masalah tersebut di atas, digtinakan dinding diafragma yang merupakan dinding beton bertulang yang umumnya dicor secara in-situ dan terns menerus sepanjang tepi galian yang direncanakan, setelah terlebih dahulu dipersiapkan lobang berbentuk jalur memanjang sampai kedalaman yang direncanakan serta dipersiapkan juga baja tulangannya yang umumnya berbentuk kurungan. Walaupun dinding diafragma bukan merupakan hal Baru tetapi dianggap sebagai dinding penahan tanah yang merupakan system yang tepat untuk kondisi seperti tersebut di atas dibandingkan dengan turap beton, turap Baja ataupun bored pile menerus 1 soldier pile. Sasaran dalam penelitian pada proyek Pembangunan Gedung Teater Besar Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marcuki yang berlokasi di R. Mini Raya No. 73 - Jakarta ini akan dibahas khususnya mengenai analisa stabilitas dinding diafragma sebagai dinding penahan tanah untuk mendapatkan suatu struktur yang kuat, aman dan ekonomis sesuai dengan fungsinya yaitu menjaga stabilitas bangunan yang berdekatan dengan lokasi proyek tersebut. Dinding penahan tanah yang digunakan pada proyek tersebut terdapat dua jenis yaitu sheet pile beton yang digunakan sebagai dinding penahan tanah untuk lokasi yang relatif jauh dari gedung bertingkat sehingga beban yang ditahan relatif kecil dan dinding diafragma yang digunakan sebagai dinding penahan tanah yang dekat dengan gedung Planetarium Jakarta karena menahan beban yang relatif besar. Pengguna n dua jenis dinding penahan tanah ini dimaksudkan untuk mendapatkan efisiensi biaya pelaksanaan dengan menyesuaikan pembebanan yang tedadi, karena bagaimanapun biaya merupakan komponen terpenting dalam pelaksanaan proyek dan merupakan sumber Jaya yang terbatas jwnlahnya."

"Istana Ali Marhum Kantor di Pulau Penyengat merupakan bangunan cagar budaya peninggalan masa Kesultanan Riau-Lingga (1900–1912) yang belum pernah difungsikan kembali secara permanen sejak ditinggalkan oleh Kesultanan Riau-Lingga. Bangunan ini mengalami degradasi fisik ringan secara konstan seperti pengelupasan cat bangunan, lepasnya lantai-lantai kayu, serta kotornya dinding yang ditutupi lumut-lumut dan jamur yang dibiarkan dan dibersihkan menyeluruh ketika ada pemugaran (biasanya setiap 10 tahun sekali). Bangunan ini juga memiliki riwayat pemugaran yang menyalahi panduan pelestarian karena menghilangkan ornamen Melayu pada fasad bangunan. Artinya, dengan tidak dimanfaatkannya bangunan ini mengancam pelestarian dan otentisitas bangunan itu sendiri. Oleh karena itu, melalui pendekatan manajemen sumber daya, sebuah bentuk alternatif pemanfaatan diajukan sebagai upaya optimalisasi bangunan Cagar Budaya. Penelitian terapan ini menggunakan tahapan penelitian Sharer dan Ashmore (2010), yakni formulasi, implementasi, pengumpulan data, pengolahan data, analisis, dan interpretasi. Alternatif pemanfaatan dikaji berdasarkan rekomendasi pengelolaan Cagar Budaya yang dirumuskan oleh UU CB (2010) dan BPCB Sumbar (2017) serta studi komparatif dengan Istana Kampong Gelam Singapura. Keduanya merupakan bangunan cagar budaya tingkat nasional yang memiliki keterkaitan latar belakang sejarah dan budaya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk alternatif pemanfaatan sebagai Pusat Informasi Kebudayaan Melayu dapat diterapkan di Istana Ali Marhum Kantor.

---

The Istana Ali Marhum Kantor, a cultural heritage building on Penyengat Island, dates back to the Riau-Lingga Sultanate era (1900-1912). Despite its historical significance, the structure has remained unused since the Sultanate's departure. It has experienced gradual physical degradation, including peeling paint, detached wooden floors, and moss-covered walls. Past restoration efforts have removed Malay ornaments from the facade, further jeopardizing its preservation and authenticity. To address these challenges, a resource management approach is proposed for the optimal utilization of the Cultural Heritage building. Following the research stages by Sharer and Ashmore (2010), an alternative utilization plan is developed. It aligns with recommendations for Cultural Heritage management, adhering to the Cultural Heritage Law (2010) and the Regional Center for Cultural Heritage Preservation of West Sumatra (2017). A comparative study is conducted with the Istana Kampong Gelam in Singapore, another national-level cultural heritage building. The results of this study indicate that an alternative form of utilization as an Information Center for Malay Culture can be implemented at the Ali Marhum Palace Office."

"ABSTRAKPerhatian terhadap polusi udara ruangan meningkat karena adanya fakta bahwa polusi yang terjadi di dalam ruangan tidak mudah untuk disebar atau diencerkan, sehingga polusi yang terjadi dapat lebih besar dibanding dengan polusi yang terjadi di udara bebas (outdoor). Faktor lain yang turut mendukung meningkatnya perhatian terhadap polusi udara ruangan adalah kenyataan bahwa manusia menghabiskan waktunya 93% dalam ruangan, 5% dihabiskan dalam perjalanan, dan hanya 2% dihabiskan di udara bebas (Nriagu, 1992).Faktor panting lain yang menyebabkan menurunnya kualitas udara ruangan adalah karena adanya sifat toksis kontaminan yang ada, baik berupa gas maupun partikulat kecil. Kontaminan toksis ini dapat berasal dari materi penghias ruangan, furnitur, peralatan kantor, adanya kebocoran senyawa kimia yang berbahaya, adanya kontaminasi pada bagian gedung, atau dari luar gedung, hasil pembakaran seperti asap rokok, pemakaian gas (asap dapur), adanya bioefluen dari manusia, dan materi dari produk-produk perawatan gedung.Environmental Protection Agency (1988) menyatakan bahwa, Sick Building Syndrome (SBS) merupakan fenomena yang berkaitan dengan masalah kesehatan dan kenyamanan bekerja atau berada di dalam sebuah gedung. Istilah SBS biasanya digunakan dalam hubungannya dengan masalah-masalah yang terkait dengan polusi udara ruangan.Rendahnya kualitas udara ruangan yang menimbulkan fenomena SBS disebabkan oleh sejumlah faktor utama yang saling berinteraksi, yaitu : a. ventilasi udara yang tidak baik, b. adanya polusi yang terjadi di dalam gedung, c. kontaminasi dari luar gedung, serta d. kontaminasi biologi. Faktor-faktor tersebut berinteraksi dengan kondisi lingkungan fisis seperti suhu yang kurang sesuai, kelembaban yang tidak memadai, dan kurangnya penerangan (Baechler et al, 1991).Sebuah gedung dikatakan sakit tergantung kepada prevalensi SBS pada populasi penghuni gedung tersebut. Menurut WHO, keluhan-keluhan pada kasus SBS sangat luas, yaitu meliputi iritasi mata, hidung tenggorokan, saluran pernafasan, reaksi pada kulit, reaksi hipersensitivitas yang kurang spesifik, kelelahan mental, sakit kepala, mual, dan pusing-pusing (Lenvik, 1993; Aditama, 1992). Sedangkan Jackson et al (1991), menyatakan bahwa keluhan-keluhan SBS sangat samar, dan sering diabaikan karena dianggap sebagai pilek atau flu biasa.Prevalensi SBS dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan juga faktor individu. Faktor-faktor lingkungan adalah kondisi ruangan yang bersifat fisis seperti kelembaban, suhu, dan pencahayaan, atau karena adanya materi toksis, adanya partikulat, serta kondisi mikrobiologis ruangan. Faktor-faktor individu yang dapat mempengaruhi besarnya angka prevalensi SBS antara lain adalah umur, seks, pendidikan, status gizi, status kesehatan, ada tidaknya penyakit alergi, kebiasaan merokok, jenis pekerjaan dan lain-lain (Baechler et al, 1991; Lenvik, 1993).Gedung Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah (PDII) Jakarta merupakan salah satu gedung perkantoran di Jalan Jenderal Gatot Subroto yang memakai sistem pengatur udara (AC) sentral. Gedung perkantoran berlantai lima ini pada awal bulan Agustus tahun 1994 mulai mengalami pekerjaan renovasi struktur, serta pergantian komponen-komponen gedung yang perlu.Dengan adanya kegiatan renovasi, lingkungan dalam gedung PDII mengalami perubahan fisik yang cukup besar. Pada pertengahan tahun 1995, seluruh pegawai PDII Jakarta telah mengalami perubahan lingkungan tempat kerja karena mereka menempati ruangan-ruangan yang telah selesai direnovasi atau ruangan-ruangan darurat.Para pegawai tidak bisa lepas dari gangguan yang timbul akibat kegiatan renovasi tersebut. Beberapa keluhan berupa gangguan kenyamanan dan kesehatan di lingkungan kerja pernah terjadi. Di samping itu, kondisi udara AC juga pernah dikeluhkan oleh para pegawai. Namun demikian, angka kejadian timbulnya kesakitan dan keluhan-keluhan akibat kondisi ruang kerja di gedung PDII sampai sekarang belum ada dokumentasi yang jelas.Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :1. Untuk mengetahui prevalensi SBS yang dialami oleh para pegawai yang bekerja di gedung PDII.2. Untuk mengetahui apakah prevalensi SBS di gedung PDII mempunyai hubungan dengan karakteristik sosial individu pegawai yang meliputi jenis kelamin, umur, pendidikan, hipersensitivitas, kebiasaan merokok, kebiasaan olah raga, pola perjalanan, dan kondisi psikososial.3. Untuk mengetahui apakah prevalensi SBS di gedung PDII mempunyai hubungan dengan faktor-faktor lingkungan tempat kerja yang meliputi tingkat ventilasi, kadar partikulat, kadar C02, kadar NCx, aliran kecepatan udara, kelembaban, dan suhu ruangan.4. Untuk mengetahui sampai seberapa jauh faktor-faktor risiko tertentu secara relatif menyebabkan munculnya SBS.Penelitian ini merupakan penelitian epidemiologik dengan pendekatan cross-sectional untuk mencari hubungan antara faktor risiko dengan prevalensi SBS. Faktor risiko dapat berupa faktor lingkungan dan faktor individu.Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei dengan menggunakan kuesioner, dan pengukuran variabel kondisi lingkungan fisik dengan menggunakan alat ukur yang telah ditetapkan. Analisis data yang dilakukan adalah distribusi frekuensi, rasio prevalensi, uji Chi-Square, dan koefisien kontingensi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa prevalensi SBS di gedung PDII Jakarta adalah sebesar 53,62%. Sedangkan prevalensi SBS sesuai dengan kelompok gejala adalah keluhan pada mata 19,56%, hidung 32,61%, tenggorokan 34,78%, kulit 13,04%, dan umum 39,14%.Prevalensi SBS mempunyai hubungan yang sangat signifikan dengan jenis kelamin dan kondisi psikososial responden, dan tidak menunjukkan hubungan yang signifikan dengan umur, pendidikan, hipersensitivitas, kebiasaan olah raga, kebiasaan merokok, lama perjalanan, dan jenis kendaraan responden.Prevalensi SBS mempunyai hubungan yang sangat signifikan dengan kelembaban, dan suhu kering ruangan kerja gedung PDII Jakarta, dan mempunyai hubungan yang signifikan dengan kadar partikulat dan kadar CO2 di dalam ruangan kerja gedung PDII Jakarta. Prevalensi SBS tidak menunjukkan hubungan yang signifikan dengan tingkat ventilasi, kadar NOx, kecepatan aliran udara, dan suhu basah ruangan gedung PDII Jakarta.Rasio prevalensi faktor risiko karakteristik sosial responden masing-masing adalah jenis kelamin 1,57, umur 1,18, pendidikan 0,78, status atopi 1,42, kebiasaan olah raga 1,28, kebiasaan merokok 0,70, lama perjalanan 1,02, jenis kendaraan 1,13, dan kondisi psikososial 1,79.Rasio prevalensi faktor risiko lingkungan fisik masing-masing adalah tingkat ventilasi 1,14, kadar partikulat 1,55, kadar CO02 0,86, kadar NOx 1,46, kelembaban 0,82, kecepatan aliran udara 1,70, suhu kering 1,72, dan suhu basah 1,42,

---

ABSTRACT

The attention towards indoor air pollution is increasing due to the fact that indoor air pollution is not easy to be diluted. It makes the pollution could be greater indoor than outdoor. Another factor supported that argument was the fact that the people spend their time 93% indoor, 5% traveling, and approximately 2% outdoor (Nriagu, 1992).

The most important factor that caused of decreased indoor air quality is the toxicity of contaminants such as gaseous or particulate form from a variety of sources, including the building materials, furnishings, office equipments and incidental spill of hazardous chemical substances, contaminants generated from other parts of the building or outdoors, tobacco smoke, gas appliances, and human's bioeffluents (Godish, 1991).

Environmental Protection Agency (EPA) declared that Sick Building Syndrome (SBS) refered to health and comfort problems associated with working in a particular building. The term generally applied to problems related to indoor air pollution.The poor indoor air quality that cause SBS phenomenon, may caused by a number of factors, such as : (a) inadequate ventilation; (b) pollution; (c) contamination from outside sources; and (d) biological contamination. These factors will interact with other environmental factors such as temperature, humidity, or lighting (Baechler et al, 1991).

A building will be classified as a sick building on the basis of the prevalence of the symptoms of population in the building. According to WHO, the Sick Building Syndrome (SBS) includes a broad range of symptoms such as eyes, nose, throat, and lower airways irritation, skin reaction, unspecific hypersensitive reactions, mental fatigue, head-ache, nausea, and dizziness (Lenvik, 1993; Aditama, 1992). Jackson et al (1991) described in his paper that SBS were so vague, and it disparaged because it was considered as ordinary flu symptoms.

The prevalence of each SBS can be influenced by several environmental and individual factors. Environmental factors were physical room condition such as humidity, temperature, and lighting, or the content of toxic substance, particulate, and microbiological condition of the room. The individual factors were age, sex, education, nutritional status, health status, allergic condition, smoking habits, job categories, etc. (Baechler et al, 1991; Lenvik, 1993).

Centre for Scientific Documentation and Information (PDII) Building Jakarta has five floors located at J'1. Jenderal Gatot Subroto Jakarta using central air conditioning (AC) system, at early of August 1994 was being renovation and changing of building component. This activity was carried out with office activities remain in that building. At the middle of 1995, all of office workers move to newly renovation room with some of them still worked in the emergency rooms.

Due to this conditions some of office workers complain of discomfort and health problems in the workplace, included the air from AC system. However, the prevalence of sickness and complaints caused by workplace environment condition in PDII building has not been clearly documented.

The objectives of this research :

1. to identify the prevalence of SBS among the office workers in PDII building.

2. to identify the association between SBS and the individual caracteristics of office workers including sex, age, education, hypersensitivity, smoking habits, exercising habits, traveling mode, and psychosocial condition.

3. to identify the association between the prevalence of SBS and workplace environment factors included ventilation rate, respirable suspended particulate, C02, NOx consentration, air flow rate, humidity, and temperature of the room.

4. to identify how far certain risk factors relatively cause SBS.

The study method used is survey, using questionnaire and measurements of physical environmental condition variable using pre-determined measurement tools. Data analysis carried out were frequency distribution, prevalence ratio, Chi-Square test, and Coefficient Contingency.

This was cross-sectional epidemiologic study looking for the associations between risk factors and the prevalence of SBS. The risk factor can be in the form of individual or environmental factors.

The result of the study showed that the prevalence of SBS in PDII building is 53.62%. According to symptom group are 19.56% for eyes; 32.61% for nose, 34.78% for throat, 13.04% for skin symptoms, and 39.14% for general symptoms.

The prevalence of SBS was highly significant in association with sex and psychosocial condition of respondences, and there is no significant association with age, education, hypersensitivity, exercising habits, length of transportation transportation, and the type of responden's vehicle.

The prevalence of SBS was highly significant association with humidity and dry temperature of workplace of PDII building Jakarta, and has significant association with concentration of respirable suspended particulate and CO2 in workplace of PDII building Jakarta.

The prevalence of SBS does not show a significant association with ventilation rate, concentration of NOx, air flow rate, and wet temperature of workplace in PDII building Jakarta.

The prevalence ratio of risk factors from despondence?s social caracteristics respectively : sex 1.57; age 1.18; education 0.78; hypersensitivity 1.42; smoking habits 0.70; exercising habits 1.28; length of transportation 1.02; the type of responden's vehicle 1.13; and psychosocial condition 1.79. The prevalence ratio of risk factors from physical environmental condition respectively ventilation 1.14; concentration of respirable suspended particulate 1.55; concentration of CO2 0.86; concentration of NOx 1.46; air flow rate 1.70, humidity 0.82; dry temperature 1.72; and wet temperature 1.42.

E. Total of References : 45 (1957 - 1995)."

"ABSTRAKPerjanjian merupakan bentuk dari kesepakatan antara dua pihak, dimana menganut asas konsensualisme yang berarti sepakat. Dalam melakukan perjanjian memang tidak sulit namun perlu diperhatikan mengenai syarat ketentuan yang berkaitan dengan syarat sahnya perjanjian, karena jika tidak sesuai dengan syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka konsekuensinya adalah dapat dibatalkan apabila yang dilanggar adalah syarat subyektif, dan batal demi hukum apabila yang dilanggar adalah syarat obyektif.Topik yang diangkat dalam penulisan tesis ini berupa akibat dari pelaksanaan perjanjian yang tidak memenuhi persyaratan atau ketentuan yang berlaku, perjanjian tersebut di buat di bawah tangan atau tidak dibuat dihadapan pejabat yang berwenang sehingga banyak terdapat kelemahan dalam isi perjanjian tersebut dan mengakibatkan pelaksanaan perjanjian yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kaitannya dengan bangunan yang dibangun berdasarkan perjanjian tersebut, di mana bangunan tersebut dibangun di atas tanah pemerintah yang memerlukan izin terlebih dulu dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Menteri Keuangan. Namun izin tersebut belum diperoleh tetapi isi perjanjian tetap dilaksanakan dan sudah dioperasikan. Bahkan IPB tidak memberikan pelimpahan kekuasaan secara tertulis kepada PT. BLST bahwa tanah tempat sarana tambahan tersebut dibangun boleh dipergunakan. Kemudian permasalahan yang diangkat berupa apakah akibat hukum dari pelaksanaan perjanjian yang tidak memenuhi persyaratan yang berlaku, apakah akibat hukum dari bangunan yang dibangun berdasarkan perjanjian tersebut dan upaya hukum apa yang dapat ditempuh sebagai pemenuhan perjanjian tersebut.Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, dengan metode analisis data secara kualitatif dan hasil penelitian berbentuk evaluatif¬analitis.Kesimpulan dari hasil pembahasan berupa, pelaksanaan perjanjian yang tidak memenuhi persyaratan adalah dapat dimintakan pembatalannya, karena tidak sesuai dengan syarat subyektif di mana IPB sebagai pemegang hak pakai tidak memberikan kuasa pemanfaatan tanah, maka selain melanggar syarat subyektif PT. BLST juga melakukan wanprestasi terhadap isi perjanjian, maka perjanjian dapat diakhiri secara sepihak. Kemudian akibat hukum terhadap bangunan berupa penghentian pemanfaatan hingga penyegelan gedung, maka upaya hukum yang dapat ditempuh yaitu dengan melakukan amandemen terhadap perjanjian, karena perjanjian tersebut dibuat sebelum izin keluar, yang mengakibatkan perjanjian tidak dapat dilaksanakan.

---

ABSTRACTAn agreement is a form of state of consensus between two parties. Despite the easiness in engaging such a thing, there are important matters need to be considered on making an agreement, particularly the requirements determined by the law, regarding the consequences in case it's not filled in accordance with the Articled 1320 of the Book of Civil Law (that it can be canceled if the requirement violated is the subjective one, and canceled for the sake of the law if the one violated is the objective requirement).The topic to be addressed in this thesis is the consequence of an agreement which doesn't fill the requirement determined by the law, since it was made unofficially or not before the presence of an authorized official, which causes legal weakness in the content, and the risk that the implementation of the agreement doesn't match with the applicable law. More specifically in this case, in the agreement to be scrutinized, there is a building established on a land belongs to the government, the reason of which the party built the structure should possess first an official permit for the government before the construction process initiated. However, in reality the permit was not issued, and yet the building construction has been started. The party that is supposed to give the permit, IPB (Bogor Institute of Agriculture) hasn't even given a written statement of permission to PT BLST to use the land. Thus, this thesis will identify the things as follow: what is the legal consequence of the implementation of an agreement which doesn't fill the legal requirements as determined by the law? What is the status of the building constructed on the land based on the agreement, and what kind of legal effort can be conducted as the fulfillment of the agreement?The research method applied in this thesis is the juridical normative library research, while using the qualitative data analysis method which leads to an evaluative-analytical result.The conclusion to be drawn is that the implementation of an agreement that doesn't fill the requirement is allowed to be cancelled, since it doesn't fit with the subjective requirement of which IPB as the holder of the concessions right doesn't give the concessions right to PT. BLST, which make the deed conducted by the company as a subjective violation to the law, and at the same time is a misachievement to the agreement."

"This study aims to analyze the collapse mechanism of an Ammu Hawutraditional Indonesian house, which has palm wood (Borassus flabellifer) as its main material, by using Wallstat program and extended distinct element method. Wallstat is a collapse analysis program used to determine a building’s damage status and likelihood of collapseduring an earthquake. A total of 10 models were generated for numerical simulation. Among them, 1 represented the original structure, 4 were bracing reinforced models, and 5 were shear-wall reinforced models. These models were observed under the conditions of the ElCentro (1940) and Kobe (1995) earthquakes. Results showed that the models reinforced with diagonal bracings used at the first story of the Ammu Hawu house were significantly more effective in collapse prevention than the shear wall reinforcement at the second story."

"Pertumbuhan perumahan dan kota-kota baru di wilayah Bogor, Tangerang Bekasi sangat pesat sejak dikeluarkannya kebijakan izin lokasi pada tahun 1993 sebagai bagian dari kebijakan PAKTO-23- yang memberi banyak kemudahan berupa penyederhanaan prosedur perolehan izin lokasi dan kemudahan dalam penguasaan tanah. Kemudahan ini mengakibatkan penguasaan lahan yang sangat luas sampai ke wilayah-wilayah pinggiran. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan mekanisme dan isi dari kebijakan izin lokasi dan dampaknya pada perilaku pengembang perumahan di wilayah Bogor, Tangerang dan Bekasi. Penelitian ini juga menggambarkan dampak ikutan dari perilaku pengembang perumahan di wilayah tersebut. Penelitian ini adalah penelitian disikriptif dengan menggunakan metode studi kasus. Wilayah studi kasus yang dipilih adalah Kabupaten Tangerang. Izin Lokasi yang dikeluarkan oleh pemerintah berisi tentang berbagai kewenangan yang menumpuk pada satu perangkat kebijakan. Kewenangan itu adalah hak monopoli dalam penguasaan tanah, pembatalan hak atas tanah yang ada dan kewenangan pemecahan hak atas tanah. Dengan demikian, izin lokasi dapat menjadi "surat sakti" bagi pengembang untuk menguasai lahan. Begitu kuatnya kewenangan yang ada dalam Izin lokasi mempengaruhi perilaku pengembang dalam perolehan izin lokasi. Pengembang harus melakukan lobi untuk mendapatkan izin lokasi skala besar sehingga mendorong munculnya perilaku rent-seeking baik yang dilakukan oleh pengembang maupun pejabat administratif. Sementara itu, penetapan waktu dan biaya resmi dalam memperoleh izin lokasi tidak realistis sehingga dalam praktek dibutuhkan waktu lebih lama dan biaya yang cukup besar. Izin lokasi juga mempengaruhi perilaku pengembang dalam penentuan lokasi pengembangan. Faktor yang paling mempengaruhi penentuan lokasi pengembangan adalah harga tanah, permintaan pasar, kesesuaian dengan tata ruang dan aksesibilitas. Izin lokasi mempengaruhi perilaku pengembang dalam penguasaan lahan. Penguasaan lahan yang berlebihan tanpa didukung oleh sumber daya yang cukup, menyebabkan luasan tanah yang tercantum dalam izin lokasi tidak dapat dikuasai seluruhnya oleh pengembang dan kalaupun semua luasan tanah yang tercantum dalam izin lokasi dapat dikuasai, pengembang tidak mampu membangun seluruhnya. Hal ini mengakibatkan adanya blighted land dan idle land yang sangat besar di wilayah Bogor, Tangerang dan Bekasi. Perilaku pengembang dalam penguasaan tanah dalam skala luas berdampak pada terjadinya inefisiensi dan ketidakadilan dalam penggunaan tanah sehingga menyebabkan adanya biaya sosial yang harus ditanggung masyarakat. Penguasaan lahan yang berlebihan juga memberikan sumbangan terhadap terjadinya krisis sektor properti pada awal 1998. Rekomendasi bagi penyempurnaan kebijakan di masa yang akan datang adalah pertama, menyederhanakan proses perizinan dengan melaksanakan penggabungan izin prinsip dan izin lokasi menjadi satu "izin baru." guna mencegah ekonomi biaya tinggi dalam pengurusannya; kedua, memberikan kewenangan dan tanggungjawab kepada Pemerintah Daerah untuk sepenuhnya melaksanakan pengaturan di bidang pertanahan; ketiga, melaksanakan kebijakan pertanahan secara lebih terbuka untuk mendorong peran serta masyarakat dalam proses perencanaan rata ruang dan pengawasan pelaksanaan pembangunan."