Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKCiri-ciri suatu kota dengan pelayanan skala internasional adalah adanya kawasan penggunaan lahan untuk komersial, seperti perdagangan, industri, jasa, dsb yang umumnya menempati gedung-gedung perkantoran yang terpusat di pusat kota atau yang dikenal sebagai CBD (central business district). Namun Bruce Katz (2002) mengungkapkan hal-hal yang rnenjadi trend wilayah metropolitan saat ini diantaranya adalah sebaran gedung perkantoran yang meluas ke pinggiran kota (office sprawl).Suatu metropolitan umumnya mengendalikan perkembangan struktur kotanya dengan rencana kota, namun dalam perkembangannya di lapangan para pengembang dan pengusaha memiliki perhitungan bisnis dalam menentukan lokasi gedung perkantoran, perhitungan ini belum tentu sesuai dengan rencana kota yang ditetapkan Sehingga tidak mengherankan jika terjadi perluasan lokasi gedung perkantoran terjadi ke luar wilayah yang sudah ditentukan.Penelitian ini bertujuan melihat persebaran gedung perkantoran yang terjadi di CBD dan perluasannya di Jakarta, kemudian membuktikan aplikasi teori lokasi dalam pemilihan lokasi gedung perkantoran yang berimplikasi pada sebaran yang terjadi. Berdasarkan proses tersebut, kemudian penelitian akan mengidentifikasi karakter wilayah sebaran dan perluasannya. Dalam proses mencapai tujuan penelitian, penelitian ini juga melakukan analisa kesesuaian fakta persebaran tersebut dengan rencana kota.Berdasarkan tahapan di atas didapatkan, bahwa persebaran gedung perkantoran yang terjadi di Jakarta awalnya terpusat di pusat kota namun saat ini sudah mulai tersebar di berbagai penjuru kota atau telah terjadi gejala office sprawl. Perluaan persebaran ini terjadi pada wilayah dengan karakter aksesibilitas jaringan jalan yang baik dan memadai, disamping nilai lahan yang rnurah di wilayah luar pusat kota. Berdasarkan pembuktian teori Thunen didapatkan bahwa, pada periode sebelum 1985 penerapan teori lokasi Thunen terjadi dalam pemilihan lokasi gedung perkantoran, namun setelah tahun 1985 mulai memudar. Sesuai dengan pengolahan data dan informasi primer didapatkan bahwa perluasan yang terjadi sebagai implikasi pemudaran teori Thunen dalam penempatan lokasi gedung perkantoran telah menciptakan fenomena substitusi kawasan bisnis CBD ke wilayah lain.

---

ABSTRAKThe character of a city with international services is the availability of district for business activities such as trading, industry, services, etcetera, which generally present in office buildings at the center of the city as known as CBD (Central Business District). However, according to Bruce Katz (2002) there is a trend recently in a metropolitan city that office buildings is extending to the border ofthe city (office sprawl).A metropolitan city generally controls the development of its city structure by a plan structure, which is yet on its way in reality the developer and entrepreneur have their own business consideration in making decision of buildings location. The consideration sometimes does not go along with the plan structure. Hence, it is not wondering that the extending of location of office buildings is happened on the consequence that it could ruins the plan structure.The aim of this research is to find the spatial distribution map of office buildings at CBD and its extending in Jakarta. Also to prove the application of location theory in choosing the location of office buildings that implies the distribution Based on this process, the research will identities the character of distribution area and its extending. In the process to achieve the goal, the research will also analyze the conformity of the fact of distribution and plan structure of the city.Based on the stages mentioned above, that the spatial distribution of office buildings in Jakarta previously was in the center of city, recently yet has been moving around the city which known as oflice sprawl. The extending which occurred in the district has easier and better accessibility, besides the lower price of the land. Application of Thunen?s theory before 1985 has influenced the process of deciding the location of office buildings. However, after 1985 the theory is not used anymore or fade away. Based on the analyzed data and collected information we can assume that the extending and the application of Thunen?s theory in deciding the location of office buildings has created the substitution phenomena of CBD business area to another district as an alternative location to extend the business activities."

"Masalah pengadaan tanah untuk kepentingan umum merupakan hal yang sangat panting di DKI Jakarta. Pesatnya pembangunan khususnya pembangunan infrastruktur yang cukup tinggi menuntut kebutuhan akan tanah yang cukup tinggi pula. Dilain pihak ketersediaan tanah yang ada di wilayah DKI Jakarta sangatlah terbatas. Untuk itu diperlukan berbagai cara agar kebutuhan tanah dapat terpenuhi dan pembangunan dapat berjalan dengan lancar. Masalah utama dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Provinsi DKI Jakarta adalah ganti rugi, karena ganti rugi merupakan bukti terhadap pengakuan, penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam praktek pembebasan atau pelepasan hak atas tanah sering terjadi masalah berkaitan dengan penetapan besamya nilai ganti rugi. Pemberian ganti rugi seharusnya dilakukan dengan memperhatikan rasa keadilan bagi pemegang hak atas tanah, dan tidak membuat pemegang hak atas menjadi iebih miskin dari keadaan semula. Namun demikian harus tetap berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai tatacara pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang didalamnya diatur pula mengenai dasar dalam menetapkan besarnya nilai ganti rugi. Masalah penetapan besamya nilai ganti ganti rugi merupakan isu sentral yang paling rumit penanganannya dalam upaya pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Dalam ketentuan yang mengatur mengenai Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, yaitu Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993, yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 dan telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 , penetapan besarnya nilai ganti rugi khususnya ganti rugi tanah berdasarkan nilai alas Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP. PadahaI dalam kenyataanya nilai tanah yang ditetapakan dalam NJOP jauh lebih murah daripada harga pasar di Iokasi tanah yang sama. Permasaiahan dalam penetapan nilai ganti rugi akan muncul ketika pemegang hak atas tanah meminta ganti rugi tanah sesuai harga pasar, padahal sampai saat ini tidak ada standar yang jelas untuk dapat menentukan harga pasar tanah di suatu lokasi. Dalam menghadapi permasalahan ini diperlukan upaya untuk menata kembali ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai dasar perhitungan ganti rugi, pemahaman aparat pelaksana terhadap ketentuan yang mengatur mengenai penetapan besarnya nilai ganti rugi, dan masyarakat sebagai pemegang hak atas tanah yang akan menerima ganti rugi. Adanya keterlibatan lembaga independen dalam menilai harga tanah sangat membantu dalam proses penetapan besarnya ganti rugi, agar dalam penetapan besarnya nilai ganti rugi lebih obyektif. Selain itu adanya pedoman untuk menetapkan harga tanah yang ditctapkan oleh lembaga yang berwenang dapat pula membantu untuk lebih memberikan kepastian dan menjembatani besarnya perbedaan harga tanah antara NJOP dengan harga pasar."

"Corona Virus Disease 2019 atau yang biasa disingkat Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2. Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang paling terdampak oleh virus ini dengan jumlah kasus tertinggi pada tahun 2021 sejumlah 96.785 kasus. Oleh karena itu, pada tahun 2021 silam, diberlakukan kebijakan PPKM untuk menekan pola persebaran virus Covid-19 tersebut. Pada penelitian ini, akan dikaji bagaimana persebaran Covid-19 di DKI Jakarta pada periode PPKM Mikro yang berlangsung dari tanggal 9 Februari 2021 hingga 25 Juli 2021 terhadap faktor lingkungan, yaitu kualitas udara serta faktor sosial, yaitu kepadatan penduduk, keberadaan transportasi umum, dan sirkulasi penduduk (penduduk keluar masuk). Selama periode ini, nantinya pola persebaran virus Covid-19 akan dianalisa menggunakan bantuan GIS atau Geographic Information System dengan metode hot spot analisis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penderita Covid-19 di DKI Jakarta pada periode PPKM Mikro lebih banyak berdomisili di kecamatan yang terletak di pinggiran Jakarta atau yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Barat. Sedangkan kecamatan yang terletak di bagian tengah Jakarta, persebarannya cenderung terkendali. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran Covid-19 seperti faktor lingkungan alam dan sosial, diketahui tidak memiliki pengaruh dan signifikansi yang kuat terhadap tiap faktor yang diduga mempengaruhi persebaran Covid-19 di DKI Jakarta.

---

Corona Virus Disease 2019, commonly abbreviated as Covid-19, is an infectious disease caused by SARS-CoV-2. DKI Jakarta Province is one of the provinces in Indonesia most affected by this virus, with the highest number of cases in 2021 totaling 96,785 cases. Therefore, in 2021, the PPKM policy was implemented to suppress the pattern of the spread of the Covid-19 virus. In this study, it will be studied how the spread of Covid-19 in DKI Jakarta occurred during the Micro PPKM period, which took place from February 9th, 2021, to July 25th, 2021,regarding environmental factors, namely air quality, and social factors, namely population density, availability of public transportation, and circulation residents (population in and out). During this period, the pattern of the spread of the Covid-19 virus will be analyzed with the help of GIS, or Geographic Information System, using the hot spot analysis method. The results of this study indicate that more sufferers of Covid-19 in DKI Jakarta during the Micro-PPKM period lived in sub-districts located on the outskirts of Jakarta or directly adjacent to West Java Province. While the sub-districts are located in the central part of Jakarta, their distribution tends to be controlled. The factors that influence the spread of Covid-19, such as natural and social environmental factors, are known to have no strong influence or significance for each factor that is suspected of influencing the spread of Covid-19 in DKI Jakarta."