Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Setiap waktu, manusia berusaha menjelaskan suatu kejadian, peristiwa ataupun tingkah laku. Penyimpulan penyebab dari hal-hal tersebut dipelajari dalam dunia psikologi dengan istilah atri- busi. Penyimpulan sebab dari suatu kejadian / peristiwa atau tingkah laku ini menjadi penting karena merupakan persepsi yang akan mempengaruhi tingkah laku selanjutnya. Dalam teori atribusi ditemukan beberapa hal yang menarik seperti penyebab tingkah laku manusia akan dipersepsi secara berbeda tergantung dari pelaku maupun peristiwa. Tingkah laku orang lain akan cenderung diatribusikan secara internal, yaitu mengacu pada hal-hal yang bersifat personal. Sedangkan tingkah laku diri sendiri cenderung diatribusikan secara eksternal yang mengacu pada hal-hal yang bersifat lebih situasional. Lebih jauh lagi juga diungkapkan dalam teori atribusi bahwa suatu kegagalan pada diri sendiri akan diatribusikan secara eksternal, Sedangkan keberhasilan diatribusikan secara lebih internal. Sebaliknya, kegagalan pada orang lain akan diatribusikan secara internal, sedangkan bila berhasil akan diatribusikan secara eksternal.Kemiskinan adalah suatu masalah yang masih banyak dijumpai di Indonesia. Banyak program yang diajukan untuk mengatasi masalah ini, namun penelitian untuk melihat atribusi tentang kemiskinan belum banyak dilakukan pada masyarakat di Indonesia. Mengacu pada teori atribusi, kemiskinan dapat dianalogikan sebagai suatu kegagalan. Dengan demikian kalangan kaum miskin akan mengatribusikan kemiskinan secara eksternal, sebaliknya di kalangan kaum tidak miskin akan mengatribusikannya secara lebih internal.Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara atribusi penyebab kemiskinan dengan tingkat ekonomi --kaum miskin dan tidak miskin. Di samping itu juga menggali atribusi apa saja yang dominan di antara kedua kelompok tersebut. Penelitian dilakukan di DKI Jakarta dengan jumlah responden sebanyak 285 orang. Analisa data pertama-tama dilakukan dengan nenggunakan analisa faktor guna memperoleh faktor-faktor penyebab kemiskinan. Dari hasilnya diperoleh dua faktor yang bersifat internal (perilaku negatif dan inkompetensi) dan dua faktor eksternal (situasional dan nasib). Sedangkan untuk membandingkan kedua kelompok digunakan perhitungan t test. Hasilnya menunjukkan bahwa kaum miskin dibanding kaum tidak miskin, lebih menganggap berperan faktor situasional dan nasib sebagai penyebab kemiskinan. Sebaliknya kaum tidak miskin lebih menganggap berperan faktor perilaku negatif. Di kalangan kaum miskin sendiri, ternyata faktor perilaku negatif dan inkompetensi cenderung lebih diyakini sebagai penyebab kemiskinan dibanding dengan faktor nasib. Sementara itu faktor situasional kurang berperan bila dibanding dengan faktor inkompetensi. Sedangkan di kalangan kaum tidak miskin, ternyata faktor perilaku negatif dan inkompetensi dianggap lebih berperan daripada faktor situasional dan nasib.Karena itu disimpulkan bahwa pada kaum miskin bila dibanding dengan kaum tidak miskin, ternyata atribusinya lebih bersifat eksternal. Akan tetapi di kalangan kaum miskin sendiri atribusi mereka cenderung internal, sedangkan di kalangan kaum tidak miskin hal tersebut tampak semakin kuat. Saran untuk penelitian ini adalah untuk menambahkan jumlah sampel sesuai dengan batas minimal dan lehih menyeimbangkan penyebaran responden berdasarkan karakteristik demografis."

"Melihat realita yang berlangsung sekarang ini di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, baik di lingkungan internal organisasi birokrasi, maupun di lingkungan eksternal -lingkungan sosial, politik, dan budaya masyarakat- belum terlihat adanya tanda-tanda kesiapan ke arah perubahan sejalan dengan semangat dan jiwa UU Nomor 22/99.Secara nasional, pemikiran, sikap, tindakan, dan bahkan "jargon-jargon" rerlormasi total terus beriangsung di lingkungan ekstemal birokrasi, namun di lingkungan internal belum ada tanda-tanda dimulainya perubahan dan belum terdorong untuk bergegas mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan sekaligus sebagai tuntutan yang harus dipenuhi. Isyarat terpenting untuk diwujudkan dalam mengaktualisasikan dan mengartikulasikan perubahan secara nasional, demokratis, transparan, efisien, mandiri, berdaya, adil, serta berkemampuan dan bertanggung jawab, juga belum menampakkan gejala ke arah pergeseran nilai dan implementasinya di kedua lingkungan birokrasi tersebut.Tantangan utama yang menghadang Pemerintah daerah Kabupaten Maros dalam melaksanakan UU Nomor 22/99 adalah tuntutan penyesuaian (daya adaptasi) yang tinggi sesuai dengan kebutuhan nyata birokrasi dan masyarakat berdasarkan kondisi saat ini dan di masa yang akan datang. Kebutuhan-kebutuhan mendesak yang menuntut pemecahan di masa datang tersebut adalah: perubahan penampilan dan penerapan kekuasaan, kewenangan yang rasional dan obyektif termasuk pemantapan dan penentuan sejumlah kewenangan, penetapan besaran organisasi, penyederhanaan sistem dan prosedur, pergeseran kultur birokrasi, kemampuan dan integritas birokrat, sumber-sumber keuanganfpendapatan, dukungan sarana dan prasarana, peluang keikutsertaan seluruh komponen lokal, dan lain-lain. Pokok permasalahan dalam menghadapi penerapan UU Nomor 22/99 adalah perwujudan perubahan yang menuntut daya penyesuaian sejalan dengan jiwa dan kehendak sistem birokrasi yang bare sehingga tujuan otonomi daerah dapat tercapai.Apa yang terjadi dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan selama ini adalah penerapan kekuasaan dan pengelolaan kewenangan yang sentralistis: kendali . pelaksanaan sejumlah urusan organisasi birokrasi dilakukan secara seragam, sistem dan prosedur interaksi yang rumit (complicated) antar-instansi/unit organisasi atau dengan masyarakat sehingga berakibat pada tidak efektifnya organisasi dan tidak efisiennya penyelenggaraan pemerintahan, dan pada gilirannya, organisasi pemerintahan tidak mampu mencapai tujuannya.Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif-analitik. dengan metode ini, penulis ingin membuat satu deskripsi analisis, yaitu membuat gambaran yang sistematis berdasarkan fakta, sifat serta hubungan antara fenomena-fenomena yang terjadi pada sistem birokrasi yang dijalankan selama ini."

"Pada undang-undang Nomor 22 tahun 1999 dinyatakan kesehatan adalah bidang pemerintah yang wajib dilaksanakan oleh kabupaten/kota. Perencanaan adalah suatu hal yang penting karena merupakan langkah awal dari suatu kegiatan, dan daerah dituntut untuk merencanaan kegiatan sesuai dengan kondisi daerah dan sumber daya yang tersedia.Penelitian ini betujuan untuk mengetahui sistem perencanaan anggaran tahunan di Dinas Kesehatan Kota Bekasi dalam pelaksanaan otonomi daerah tahun 2001.Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan wawancara mendalam, telaah dokumen, dan observasi.Hasil penelitian menunjukkan otonomi sudah baik karena daerah dapat merencanakan sendiri sesuai dengan kebutuhan daerah. Sedangkan kualitas tenaga perencana cukup memadai, namun demikian masih diperlukan pelatihan di bidang perencanaan untuk meningkatkan pengetahuan. Dana, fasilitas yang ada belum mencukupi, dan untuk perangkat lunak belum menggunakan perangkat lunak dari Ditjen Anggaran. Sedangkan jadwal penyusunan perencanaan tidak tersedia secara tertulis, Juklak/Jukren serta tim penyusunan perencanaan tidak ada, tetapi sudah melibatkan semua seksi dalam penyusunan perencanaan. Di samping itu informasi telah menggunakan data dari berbagai sumber, namun baru segi keakuratan, validitas, dan ketepatan waktu masih perlu perhatian. Hasil lain diperoleh satuan harga pada umumnya masih sesuai.Dan komponen proses belum menggunakan langkah-langkah perencanaan sesuai dengan teori, dalam penentuan prioritas belum mengacu kepada rencana strategi atau rencana tahunan. Koodinasi lintas program dan lintas program sudah ada, namun untuk koordinasi lintas sektor lebih menekankan pada pelaksanaan, bukan dalam perencanaan.Komponen keluaran diperoleh hasil dana yang tersedia pada tahun 2001 persentase anggaran Dinas Kesehatan sebesar 5,46 % dari total anggaran Kota Bekasi, lebih kecil dad tahun sebelumnya sebesar 8,37%. Pada tahun 2001 anggaran dinas kesehatan bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) hanya 0,44% dad DAU seluruh Kota Bekasi, dan Dana Dana Lain (DDL) sebesar 2,28% dari Pendapatan Pasti Daerah (PAD).Disarankan perlu bekerja keras untuk dapat mewujudkan otonomi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan, dan mengalokasikan dana untuk perencanaan dan pengadaan fasilitas, serta dibentuknya tim penyusunan perencanan dan penyusunan Juklak/Jukren tentang perencanaan oleh Ka Sub Bagian Perencanan sesuai dengan fungsinya. Meningkatkan koordinasi lintas program dan lintas sektor mulai dan perencanaan. Di samping itu untuk meningkatkan biaya kesehatan perlu dilakukan advokasi kepada pengambil keputusan misalnya dengan diundang melalui seminar atau terjun ke lapangan bersama-sama.Daftar bacaan: 33 (1982-2001)

---

System Analysis of Annual Budget Planning at Health Institution of Bekasi District in the 2001 Local Autonomy Implementation" 6 On Act Number 22/1999 clarified that health is a government field that must be maintained by municipal and/or district. Planning is a substantial matter because this is a beginning step of an activity, and local demanded to maintain their activity according to available resources and local condition.Objective of this study is to expose annual budget planning at Health Official of Bekasi District in 2001 local autonomy implementation.Used research method is a qualitative research with using deep interview, documentation review, and observation.Research showed that autonomy has a good direction to self-planning with their local needs. And planner quality is respectively appropriate enough, however it is still necessary for training at planning field in order to increase knowledge and know-how. Inadequate fund and facilities and for software not using from Director General of Budgeting. And planning arrangement schedule is not available in written, there is no Juklak/Jukren and planning arrangement team, but it already involved all planning arrangement sections. Beside of that, information has used data from several sources, and from accuracy, validity and timely manners still need further attention.From process component has not using planning steps according to theories, in deciding priority has not tend to strategic plan or annual plan. Cross-program coordination and cross-program already existed, but for cross-sector coordination more emphasized on implementation rather than planning.Output component gathered from available fund on health institution budget percentage on 2001 for 5,46%. From total budget of Bekasi district, it is smaller than previous year for 8,37%. On Health Institution at 2001 fiscal year sourced from General Allocation Fund (DAU), it is only 0.44% of DAU on Bekasi district, and Other Funds (DDL) for 2,28% of Local Original Income (PAD).It is necessary to working hard in order to realize autonomy of human resources quality enhancement from training, and to allocate facility arrangement and planning fund, and to form planning arrangement team and arrangement of Juklak/Jukren planning by Head of Planning Sub-Department referring to its function. In order to increase cross-program coordination and cross sector are starting from planning. Beside of that to increase health cost, it is necessary to maintain advise for decision makers, for example, to invite on seminars or directly take to the field.Reading List : 33 (1982-2001)"

"Konsep desentralisasi di Indonesia tidak hanya sekedar menyerahkan kewenangan dan kekuasan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Hal tersebut perlu diikuti dengan penyerahan aspek finansial, yang disebut sebagai perimbangan keuangan pusat dan daerah. Salah satu jenis dana perimbangan yang di transfer dari pusat kepada daerah adalah dana bagi hasil (DBH). DBH secara konsep merupakan transfer untuk daerah dengan persentase tertentu yang bertujuan untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan. Salah satunya adanya DBH Dana Reboisasi (DBH DR) yang berfokus pada urusan sektor kehutanan dalam level pemerintah daerah. Adapun konsep DR di Indonesia pada awalnya berangkat dari Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi yang menyebutkan bahwa DR hanya dapat digunakan untuk kegiatan reboisasi dan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL), sehingga pemerintah daerah kesulitan dalam menggunakan DR tersebut yang peruntukkannya terlalu spesifik. Hal tersebut berakibat pada banyaknya DR yang mengendap dalam kas daerah dan tidak terserap dengan baik. Berkaitan dengan masalah tersebut, pemerintah pusat menginisiasikan adanya perubahan alokasi melalui perluasan penggunaan DBH DR, yang dimana DR tersebut dapat digunakan untuk berbagai macam kegiatan dengan ketentuan sesuai pada tujuan utama dana perimbangan tersebut yakni, kegiatan reboisasi dan RHL. Pengaruh dari pengalihan urusan kehutanan kepada pemerintah provinsi dari pemerintah kabupaten/kota juga mempengaruhi pengalihan kewenangan fiskal untuk DBH DR menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Landasan hukum tersebut pada akhirnya juga mempengaruhi munculnya kebijakan perluasan penggunaan DBH DR, mengingat bahwa DR di pemerintah kabupaten/kota belum dapat digunakan secara optimal. Oleh karena itu, diharapkan perluasan penggunaan DBH DR dapat menjadi pemicu pemerintah daerah untuk meningkatkan penggunaan atau penyerapan DBH DR dalam rangka melaksanakan kegiatan RHL.

---

---

Decentralization concept in Indonesia is not just giving authority from central to local government. It needs to be followed with financial authority or fiscal decentralization. There are many types of fiscal decentralization, one of them is revenue sharing. By definition, revenue sharing is a budget with specific presentation that local government can be use to execute government activities. There is one of revenue sharing types called forest revenue sharing or DBH DR in local government. DR in Indonesia is reffering to reforestation and forest and land rehabilitation activity based on Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 about Dana Reboisasi. That regulation is forming an issue about DR absorption in local government is not proper. Responding to that issue, central government is giving an effort for expansion of usage by changing the allocation for DBH DR, so local government can use the budget for many program that still refers to reforestation and forest and land rehabilitation activity. Forest authority transfer from district to province, is also giving an impact for DBH DR as it state on Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 about Pemerintahan Daerah. Therefore, the expansion of usage is triggering the local government for using or elevated the DR absorption to support reforestation and forest and land rehabilitation activity.

"

"Penetapan 26 dari sekitar 300 Daerah Tingkat II sebagai Percontohan Otonomi Daerah merupakan tahapan awal dari serangkaian tahapan dalam melaksanakan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II di Indonesia. Namun, karena pertimbangan tertentu, tidak semua Daerah Tingkat II dapat melaksanakannya. Dengan demikian, Daerah-daerah Tingkat II di Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok, yaitu: yang sudah dan yang belum melaksanakan oonomi daerah.

Perbedaan Daerah Tingkat II dalam melaksanakan oonomi daerah tersebut akan berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas Camat sebagai bawahan langsung dari Bupati kepala Daerah Tingkat II. Oleh karena itu, bobot tugas Camat akan berbeda. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan bobot tugas Camat secara empires pada Daerah Tingkat II yang belum dan sudah melaksanakan otonomi daerah, dalam hal ini Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

Penelitian dilakukan tidak hanya melalui studi kepustakaan, tetapi juga melalui studi lapangan. Hal ini dimaksudkan untuk memahami perbedaan bobot tugas Camat yang sesungguhnya terjadi di Daerah Tingkat II yang belum dan sudah melaksanakan otonomi daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan bobot tugas Camat di kedua Daerah Tingkat II signifikan, khususnya dalam hal pelaksanaan asas desentralisasi. Bobot tugas desentralisasi Camat di Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung lebih banyak dibandingkan dengan bobot tugas Camat di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung. Berkenaan dengan pelaksanakan asas dekonsentrasi, bobot tugas Camat relatif sama, sekalipun volume dan jenis kegiatannya agak berbeda. Namun, pertambahan urusan di tingkat kecamatan tidak diimbangi oleh perubahan kelembagaan, personil, perlengkapan, dan pembiayaan yang diperlukan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bobot tugas Camat di Daerah Tingkat II yang telah melaksanakan otonomi daerah lebih besar daripada bobot tugas Camat di Daerah Tingkat II yang belum melaksanakan otonomi daerah. Oleh karena itu, untuk mengimbangi pertambahan bobot tugas tersebut, perlu perubahan dalam kelembagaan, personil, perlengkapan, dan pembiayaan di tingkat Kecamatan."

"MENURUT perhitungan Lembaga Demografi FE-UI, secara absolut jumlah penduduk yang tinggal di perkotaan mengalami kenaikan dari 51,9 juta pada tahun 1990 menjadi 90,3 juta pada tahun 2005, dan 132,5 juta pada tahun 2020. Jumlah ini akan terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan kota dan pertambahan kota-kota baru (Ananta dkk., 1993). Dalam artian luas, urbanisasi telah menyumbang terhadap proses pertumbuhan penduduk dian kompleksitas masyarakat perkotaan (Nas, 1979). Masalah urbanisasi menjadi menarik karena keterkaitannya dengan aspek-aspek lain dalam kehidupan masyarakat perkotaan. Studi-studi tentang perkotaan di Indonesia telah menempatkan tema urbanisasi sebagai isu yang selalu aktual. Urbanisasi disebabkan oleh faktor penarik dan faktor pendorong. Pendekatan ini masih relevan untuk menjelaskan masalah urbanisasi di kota-kota Indonesia (Schoorl, 1984; Manning dan Effendi Ed., 1985). Dalam kasus Jakarta, faktor penarik berkaitan dengan kedudukannya, yang sejak masa kolonial telah menjadi pusat aktivitas politik dan ekonomi-perdagangan. Diversifikasi dari aktivitas- aktivitas tersebut memberi peluang bagi pencari kerja untuk terlibat di dalamnya. Faktor pendorong berkaitan dengan perubahan-perubahan struktural di pedesaan karena penetrasi kapitahsme, modernisasi di sektor pertanian, atau tekanan-tekanan politis yang membatasi atau mempersulit akses masyarakat desa memperoleh peluang kerja (Murray, 1991; Jellinek, 1991; Syahrir, 1995). "

"Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan e-government untuk mengatasi masalah desentralisasi sehingga dapat meningkatkan dan memperluas hubungan antara pemerintah dan pihak lain dengan memanfaatkan teknologi informasi. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, pemerintah mulai menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik melalui e-government untuk mendorong peningkatan pelayanan publik. Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) merupakan salah satu izin lingkungan yang harus dibuat untuk pengambilan keputusan dan dasar pemberian izin untuk melakukan usaha dan atau kegiatan. Berdasarkan data yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (DPMPTSP DKI Jakarta), persentase keterlambatan penerbitan cenderung meningkat dari awal Februari hingga Oktober 2021 dengan persentase keterlambatan tertinggi pada Oktober 2021 sebesar 48,1%.. Penelitian ini bertujuan untuk membangun model kualitas layanan pada website pemerintah yang menggabungkan eGovQual dan TAM sehingga dapat mencegah keterlambatan dari layanan pengurusan izin UKL-UPL. Hasil dari riset ini ialah faktor layanan yang menjadi prioritas perbaikan adalah informasi yang terkandung di situs web Jakevo terbaru yang memiliki nilai PGCV terbesar yaitu 9,3400 sehingga perbaikan yang harus dilakukan ialah menyediakan informasi yang lebih detail dan terbaru, serta menyediakan contoh template dokumen yang dipersyaratkan

---

Indonesia is one of the countries that implements e-government to overcome the problem of decentralization so that it can improve and expand the relationship between the government and other parties by utilizing information technology. Based on Presidential Regulation Number 95 of 2018 concerning Electronic-Based Government Systems, the government has begun to implement an electronic-based government system through e-government to encourage the improvement of public services. Environmental Management Efforts and Environmental Monitoring Efforts (UKL-UPL) is one of the environmental permits that must be made for decision making and the basis for granting permits to conduct businesses and or activities. Based on data provided by the DKI Jakarta Provincial Government Investment and One Stop Service (DPMPTSP DKI Jakarta), the percentage of delays in issuance tends to increase from early February to October 2021 with the highest percentage of delays in October 2021 at 48.1%. aims to build a service quality model on a government website that combines eGovQual and TAM as to prevent delays in the UKL-UPL permit issuance service. The result of this research is that the service factor that is the priority for improvement is the information contained on the latest Jakevo website which has the largest PGCV value of 9.3400 so that improvements that must be made are to provide more detailed and up-to-date information, as well as provide examples of the required document templates."

"Perpindahan ibu kota sudah mendekati tahapan realisasi yang artinya status Jakarta sebagai Ibu kota akan berpindah ke kota lain. Sebagai ibu kota negara secara a quo, Jakarta telah menjelma menjadi kota metropolitan dengan banyaknya privilege. Bahkan selain menjadi bagian dari kota metropolitan dunia, Jakarta dicanangkan menjadi kota global dunia. Kondisi dan statusnya sebagai ibu kota ini menjadikan Jakarta sebagai salah satu kota yang mendapatkan privilege berupa diterapkannya desentralisasi asimetris. Namun menjadi pertanyaan besar, setelah tidak lagi menyandang status sebagai ibu kota negara, bagaimana status desentralisasi asimetris yang dimiliki Jakarta? Tulisan ini akan mengupas desentralisasi asimetris untuk Jakarta pasca tidak lagi berkedudukan sebagai ibu kota Indonesia berdasarkan status quo segala fasilitas penunjang dan prospek lainnya yang dimiliki Jakarta.

---

The transfer of the capital is getting closer to the realization phase, which means that Jakarta’s status as the capital will move to another city. As a quo capital city, Jakarta has been transformed into a metropolitan city with many privileges. In fact, apart from being part of the world’s metropolitan cities, Jakarta is proclaimed to be a world’s global city. This condition and status as the capital city makes Jakarta one of the cities that has the privilege of implementing asymmetric decentralization. However, the big question is, after no longer holding the status of the national capital, how is the asymmetrical decentralization status of Jakarta? This paper will examine the asymmetric decentralization for Jakarta after it is no longer the capital based on the status quo of all supporting facilities and other prospects owned by Jakarta."