Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini menganalisis tentang pelaksanaan kewajiban penyesuaian Kontrak Karya Pertambangan di Indonesia dengan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Nomor 4 Tahun 2009), terutama terkait dengan kewajiban peningkatan nilai tambah hasil penambangan mineral di dalamnegeri. Secara lebih khusus tesis ini akan mengkaji pelaksanaan kewajiban PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT) selaku pemegang Kontrak Karya untuk melakukan kegiatan pemurnian mineral di dalam negeri. Oleh karena jumlah dan/atau kapasitas pabrik pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) tidak sebanding dengan jumlah material tambang yang diproduksi di Indonesia, maka pelaksanaan kewajiban pemurnian mineral di dalam negeri sesuai ketentuan UU Nomor 4 Tahun 2009 akan berdampak pada pembatasan ekspor bijih atau barang mentah pada tahun 2014. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pada tahun 2014PT NNT diproyeksikan tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melakukan kegiatan pemurnian di dalam negeri. Terkait dengan hal tersebut penulis mencoba mengkaji akibat hukum yang akan timbul akibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban PT NNT untuk melaksanakan kewajiban peningkatan nilai tambah hasil penambangan mineral di dalam negeri. Pelaksanaan kewajiban peningkatan nilai tambah hasil penambangan mineral di dalam negeri (dalam jangka menengah dan jangka panjang) akan menghasilkan dampak beruntun ekonomi yang positif, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat Indonesia.Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis menyarankan agar Pemerintah segera menyelesaikan proses renegosiasi Kontrak Karya PT NNT serta menjalankan secara konsisten ketentuan UU Nomor 4 Tahun 2009.

---

This thesis analyzed the implementation of the obligations of the Contract of Work Mining adjustments in Indonesia with Law Number 4 Year 2009 concerning Mineral and Coal Mining (Law No. 4 Year 2009), mainly related to the obligation of incrasing value-added minerals mining in the country. More specifically this thesis will examine the implementation of the obligations of PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT) as the holder of the Contract of Work for

mineral refining activities in the country. Because of the number and/or capacity mineral processing and refining plant (smelter) is not comparable to the amount of material produced in the Indonesian mining, the implementation of the mineral refining obligations in the country according to the provisions of Law No. 4 Year

2009 will have an impact on export restrictions on ore or raw material in 2014. The research concludes that the projected 2014 PT NNT can not fulfill its obligation to carry out mineral refining activities in the country. In this regard the author attempts to analyze the legal consequences that would arise due to PT NNT

could not filling the obligation to increase the value-added mineral in the country. Implementation of the obligations of increased value-added mineral mined in the country (in the medium and long term) will result in a positive economic impact streak, improving economic growth and income Indonesian people. Based on these results, the authors suggested that the government will soon complete the

renegotiation process Contract of Work PT NNT and consistently execute the provisions of Law No. 4 Year 2009."

"ABSTRAKSuatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. kontrak adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Kontrak merupakan suatu perjanjian yang dituangkan dalam tulisan atau perjanjian tertulis. Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak dimaksudkan agar diantara mereka berlaku suatu perikatan hukum dan mereka terikat satu sama lain karena janji yang telah mereka berikan. Perikatan itu baru akan putus atau berakhir kalau janji itu sudah dipenuhi. Dalam tulisan ini apakah kontrak yang dibuat oleh para pihak ini telah mentaati hukum yang berlaku di Indonesia sehingga kontrak ini dapat berlaku dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Bagaimanakah pola penyelesaian sengketa atau penyelesaian perselisihan bila terjadi sengketa atau perselisihan di antara para pihak. Bagaimana peran kontrak kerja terhadap hak dan kewajiban para pihak yang mengadakan perjanjian dilaksanakan dalam praktek adalah masalah yang akan diteliti. Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif untuk selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, untuk mencapai hasil yang bersifat evaluatif-analitis. Dalam pelaksanaan kontrak kerja ini terlihat bahwa terkadang kontrak kerja dapat menimbulkan perselisihan diantara para pihak, hal tersebut dikarenakan dalam pelaksanaan kontrak kerja pengaturan hak dan kewajiban para pihak tidak seimbang. Oleh karena itu sebaiknya dalam tiap pasalnya dirinci beserta penjelasannya dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka diharapkan dapat menjamin keseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian tersebut."

"Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, Indonesia masih membutuhkan investasi asing. Investasi pertambangan adalah salah satu sektor potensial yang memberikan kontribusi besar pada pemasukan devisa negara dan dapat memberikan manfaat bagi rakyat. Kontrak Karya adalah salah satu bentuk kerjasama Penanaman Modal Asing dibidang pertambangan. Gugatan perdata Pemerintah Republik Indonesia terhadap PT Newmont Minahasa Raya dalam kasus Teluk Buyat menjadi salah satu kasus yang menarik perhatian berbagai kalangan untuk mempertanyakan mengenai kontrak karya antara kedua belah pihak. Tesis ini mengangkat Asas Kebebasan Berkontrak dalam Kontrak Karya PT Newmont Minahasa Raya dengan Pemerintah Republik Indonesia. Metode yang dipergunakan dalam penulisan tesis adlah metode yuridis normatif.Pembahasan masalah anatara lain adalah asas kebebasan berkontrak dalam kontrak karya, hak dan kewajiban para pihak serta pendapat hakim atas kontrak Karya. Secara formal, merujuk pada syarat sahnya perjanjian, terdapat asas kebebasan berkontrak dalam Kontrak Karya, adanya keseimbangan hak dan kewajiban para pihak tercermin dalam isi kontrak yang telah ditandatangani. Pendapat Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang tidak menemukan adanya unsur undue influence dan misbruik van onstandigheiden dalam Kontrak Karya. Hakim juga menilai bahwa Kontrak Karya antara PT Newmont Minahasa Raya dengan Pemerintah Republik Indonesia telah memenuhi asas kepatutan dan kehati-hatian serta tidak ada dwang, dwaling ataupun bedrog. Hakim berpendapat bahwa kedua belah pihak sudah sepatutnya menghormati asas kebebasan berkontrak dalam Kontrak karya yang telah disepakati. Yurisprudensi dan Kontrak Karya sebagai perjanjian yang memiliki sifat lex specialis derogate lex generale menjadi salah satu pertimbangan Hakim pada saat memutuskan bahwa persengketaan kedua belah pihak harus kembali pada klausul arbitrase yang telah disepakati."

"ABSTRAKTingkat tumover tertinggi terjadi pada kalangan pekerja muda yang umumnya barululus dari bangku pendidikan. Tumover dapat terjadi karena tidak terpenuhinya harapan-harapan pekerja sehingga mereka keluar. Kontrak psikologis merupakan konsep yang tepatuntuk memahami komitmen pekeria. Keadaan diatas mendorong peneliti untuk melihatgambaran kontrak psikologis dan komitmen pekerja muda terhadap perusahaan.Metode pengambilan sampel dengan cara accidental. Responden sebanyak 94pekerja perusahaan dengan masa kerja dibawah tiga tahun dengan pendidikan sekurang-kurangnya S1. Kuesioner dengan skala Likert digunakan untuk mengumpulkan data,kuesioner kontrak psikologis dan kuesioner komitmen terhadap perusahaan.Studi ini menunjukkan bahwa pekerja muda memiliki persepsi yang seragam, akanharapan-harapan mereka. Dalam hal ini perusahaan tampak memiliki kekuatan besar dalammengontrol pekerjanya. Sementara persepsi individu terhadap kewajibannya tampakbervariasi, ini menunjukkan subjektivitas dari rasa kewajiban pekerja muda. Pekerja mudamemiliki keyakinan bahwa kontrak psikologis mereka bersifat relasional. Kontrak psikologistransaksional dan retasional tidak berada dalam satu kontinum yang berlawanan, namunterletak paralel. Komitmen yang mereka miliki belum terdiferensiasi. Secara umum terdapatdua macam komitmen pada pekerja muda, yaitu komitmen afektif-normatif dan komitmenkesinambungan. Ini dapat dimaklumi mengingat belum cukup waktu bagi pekerja mudauntuk mengenal nilai-nilai perusahaan. Aspek-aspek kontrak psikologis : kemajuan yangcepat, pemberitahuan sebelumnya bila hendak keluar, dan sekurang-kurangnya bekerja 2tahun melatarbelakangi tingkat komitmen individu di awal karirnya. Komitmen lebihditentukan oleh diri individu yang terlibat."

"Skripsi ini menganalisis mengenai penyesuaian isi Kontrak Karya terhadap UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (?UU No. 4 Tahun 2009?) dan peraturan pelaksanaannya, secara khusus penyesuaian terkait dengan penggunaan jasa pertambangan.Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif ? analitis, sedangkan metode analisis datanya menggunakan metode kualitatif. Penulis mengkaji mengenai status Kontrak Karya dan kewajiban penyesuaian yang diamanatkan dalam aturan peralihan UU No. 4 Tahun 2009. Selanjutnya, penulis mengkaji juga ketentuanketentuan baru dalam UU No. 4 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya terkait dengan penggunaan jasa pertambangan yang akan mempengaruhi penyesuaian isi Kontrak Karya, yaitu pembatasan bidang usaha jasa pertambangan, kewajiban penggunaan jasa pertambangan lokal atau nasional, tanggung jawab perusahaan tambang dalam penggunaan perusahaan jasa pertambangan, dan larangan penggunaan perusahaan jasa pertambangan yang terafiliasi. Selain itu, penulis mengkaji penyesuaian ketentuan pasal modus operandi penggunaan jasa pertambangan dan pasal penunjukan dan tanggung jawab perusahaan pertambangan.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa status Kontrak Karya yang yang telah ada sebelum diundangkan UU No. 4 Tahun 2009 akan tetap berlaku hingga jangka waktunya berakhir, penyesuaian terkait dengan penggunaan jasa pertambangan perlu memasukan ketentuan-ketentuan baru yang terdapat dalam UU No. 4 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya.Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis menyarankan bahwa Pemerintah harus segera membentuk Tim Penyesuaian Kontrak Karya yang terdiri dari lintas instansi pemerintah dan segera menyelesaikan penyesuaian Kontrak Karya terhadap UU No. 4 Tahun 2009 terutama terkait dengan penggunaan jasa pertambangan lokal untuk dapat menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

---

This thesis analyzes the content of the contract of work for adjusting with the Law Number 4 Year 2009 on Mineral and Coal Mining ("Law no. 4 Year 2009") and its implementing regulations, especially the adjustment that associated with the use of mining services.

The research method is using descriptive-analytical normative juridical approach, and the method of data analysis is using qualitative method. This thesis also examines the status of the contract of work and the obligation to adjust which configure in the transitional rules of Law no. 4 Year 2009. This thesis also analyzes any new provisions in Law no. 4 Year 2009 and its implementing regulations related to the use of mining services which will affect the adjustment of the contract of work, such as limiting the field of mining services business; the obligation to use local or national mining services company; the responsibility of mining companies in the use of mining service company, and these prohibition of the use of an affiliated mining service company. In addition, it describes the provisions contained in article adjustment mode operation in the use of mining services and article about appointment and responsibilties of mining companies.

This research concluded that contract of work status that has existed prior the Law no. 4 Year 2009 shall remain valid until the time limit is over, the adjustment that related to the use of mining services need to include new regulations that consist in Law No.4 Year 2009 and its implementation rules.

The results suggest that the government should immediately form "an adjustment of contract of work team" consisting of cross-government agencies and to finish the adjustments to contract of work to Law no. 4 Year 2009 primarily related to the use of local mining services in order to create added value for the national economy."