Hasil Pencarian

Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 7023 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Sumidiningrat
361Sum p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Nur Sayyid Santoso Kristeva
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022
303.484 NUR g
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Teuku Murdani
"ABSTRAK
Komunitas Adat Terpencil (KAT) merupakan salah satu program untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat terpencil, sejalan dengan tujuan petnbangunan nasional untuk menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Tulisan ini merupakan pemberdayaan sosial ko1nunitas terpencil dengan tujuan untuk, memahami kondisi sosial dan menjaring aspirasi masyarakat tentang kebutuhan kesejahteraan sosial; Menganalisis bentuk pemberdayaan sosial bagi komunitas setempat. Pengamatan dilakukan di Dusun Pantan Kriko, Gampong Pantan Sinaku, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah. Berdasarkan studi lapangan masyarakat setempat hidup sebagai petani kebun kopi, kondisi permukiman penduduk sangat memprihatinkan, masih ada rumah tidak layak huni, terbatasnya akses terhadap pelayan sosial seperti kesehatan dan pendidikan. Kebutuhan utama adalah pembangunan rumah layak huni, sarana peribadatan, gedung serbaguna
untuk pertemuan dan sarana pendukung Iainnya. Kondisi sosiologis masyarakat sangat antusias dan siap untuk diberdayakan, kondisi lingkungan sangat baik untuk mengembangkan berbagai pertanian. Pemerintah daerah Bener Meriah menegaskan komitmennya siap
berdampingan dengan program pemberdayaan sosial komunitas setempat."
Lengkap +
Yogyakarta: Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS), 2017
300 JPKS 16:1 (2017)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta: Pusat Pengembangan Ketahanan Sosial Masyarakat, 2005
361.1 IND p (1)
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
"Audit sosial merupakan kerangka kerja yang memungkinkan sebuah organisasi memiliki dokumentasi,laporan dan menyusun sebuah proses yang dapat menghitung kinerja sosial, melaporkan kinerja dan menciptakan sebuah rencana aksi untuk mengembangkan kinerja tersebut sampai kepada aspek pemahaman dampak pada masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholders. Tujuan penulisan ini adalah untuk menyajikan hasil pengembangan sistem audit sosial yang diharapkan dapat digunakan sebagai acuan untuk menilai konerja pelaksanaan program/kegiatan yang berlangsung di lingkup Departemen Siosial RI. Lokasi uji coba pengembangan sistem audit sosial adalah pada 6 (enam) provinsi yaitu Provinsi Bengkulu, Banten, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan. Hasil kajian menunjukkan bahwa kinerja program layanan sosial bervariasi antara satu daerah atau lokasi dengan daerah atau lokasi lainnya. Rekomendasi yang diajukan dari kajian ini adalah bahwa untuk mendukungt implementasi sistem audit sosial serta dikeluarkan seperangkat regulasi di tingkat kementrian berupa Keppmen, sehingga penerapan sistem audit sosial lebih bersifat mengikat dan pedoman operasional atau pedoman teknis terkait. Selain itu perlu upaya pengembangan sumberdaya manusia yang akan mengelola sistem audit sosial tersebut pada lingkup dinas sosial provinsi atau kab/kota dan PSKS/komunitas, misalnya melalui pendidikan dan pelatihan, workshop, seminar, dan sebagainya."
Lengkap +
SJTSKEM
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Amsyarnedi Asnawi
"Berbagai upaya pemberdayaan terhadap masyarakat terasing telah dilakukan, namun hingga saat ini masih ada warga masyarakat terasing yang belum mendapatkan pelayanan, diperkirakan berjumlah 227.377 kk yang tersebar di 18 Propinsi. Sedangkan yang telah dibina melalui Program SPS sejak awal Pelita Pertama hingga akhir Pelita Keenam sejumlah 78.371 kk (310.505 jiwa) yaitu baru 37,80 % dari jumlah populasi. Tidak terkecuali keberadaan masyarakat terasing yang terdapat di Propinsi Jambi, dimana menurut data dari Kanwil Depsos pada tahun 1998 masih berjumlah 2.656 kk (12.326 jiwa).
Seiring dengan 5K Menten Sosial RI No. 60 Tahun 1998 : Pemberdayaan masyarakat terasing merupakan suatu proses dimana diberikan dan dihargainya inisiatif dan kreasi masyarakat terasing terhadap persoalan yang dihadapi. Untuk itu pemberdayaan masyarakat terasing diupayakan pada pengembangan kemandirian melalui Sistem Pemukiman Sosial, yang terdiri dan lima tipe yaitu : Tipe Pemukiman di tempat Asal (TPA), Tipe Pemukiman di Tempat baru (TPB), Tipe Stimulus Pengembangan Masyarakat (TSPM), Tipe Kesepakatan dan Rujukan (TKR) dan Tipe Peran Serta Masyarakat (TPM). yang sesuai dengan keinginan mereka. Untuk Lokasi Pangkalan Ranjau Desa Tanjung Lebar, pemberdayaan yang dilakukan terhadap masyarakat terasing Suku Anak Dalam yaitu melalui Sistem Pemukiman Sosial Tipe Pemukiman di Tempat Baru (SPS-TPB).
Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan pokok penelitian yaitu bagaimana proses pelaksanaan kebijakan serta strategi yang dilakukan olehpetugas lapangan daiam memberikan pelayanan dan pemberdayaan Suku Anak Dalam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari bagaimana kebijakan dan pelaksanaan proses pemberdayaan serta strategi yang dilakukan oleh pelaksana program (pekerja sosial) hambatan yang dihadapi dalam proses tersebut dan usaha untuk mengatasinya.
Secara praktis penelitian ini untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan Program SPS dan secara akademis, dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memperiuas wacana sekaiigus pengembangan pemikiran tentang pemberdayaan Suku Anak Dalam.
Penelitian ini bersifat diskriftif analitis melalui pendekatan kualitatif, sasaran penelitan adalah masyarakat terasing suku anak dalam yang terdapat di Pangkalan Ranjau Desa Tanjung Lebar. Data penelitian dikumpulkan melalui studi kepustakaan, wawancara dan observasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan Suku Anak Dalam melalui SPS belum sepenuhnya mengacu pada aspirasi masyarakat sasaran dan belum menyentuh apa yang sebenamya diinginkan oleh masyarakat sasaran, dalam hal ini Suku Anak Dalam. Meskipun kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah bersifat.partisipatif atau bottom up namun dalam implementasinya masih bersifat Top Down. Strategi yang dilakukan oleh petugas lapangan daiam pemasaran sosial berdasarkan ketentuan yang berpedoman pada Juklak dan Juknis semata-mata, tanpa usaha untuk menyesuaikan dengan kondisi lapangan sehingga aspirasi masyarakat sasaran belum diakses secara penuh oleh petugas lapangan. Paradigma pembangunan kesejahteraan sosial yang menempatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan, temyata masih sebatas wacana dan belum dapat diimplementasikan oleh petugas Iapangan. Disisi lain, kurang berhasilnya pola pemberdayaan program SPS pada Suku Anak Dalam (SAD) tidak terlepas Pula dari kondisi geografis dan tofografis yang sulit dijangkau serta kualitas sumber daya manusialpelaksana program dilapangan, sementara untuk membina .kelompok sasaran yaftu Suku Anak Dalam (SAD) membeukan pemahaman tentang kebijakan dan penguasaan keterampilan dalam melakukan pembinaan dan pemberdayaan.
Seiring dengan hal tersebut disarankan kepada supervisor agar selalu mengadakan sepervisi ke lokasi pemukiman SAD begitipun dengan pekerja sosial yang ditempatkan di lokasi sudah memahami tugas yang harus dilakukan, juga perusahaan yang terdapat disekitar pemukiman lebih peduli dan tanggap dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi kelompok sasaran (SAD). "
Lengkap +
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2001
T194
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Mubyarto
Yogyakarta: Yayasan Agro Ekonomika , 2001
330.9 MUB p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta: Pusat Pengembangan Ketahanan Sosial Masyarakat, 2004
362.293 Pem
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Gunawan Sumodiningrat
Jakarta: Kompas, 2007
361 GUN p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Gunawan Sumodiningrat
Jakarta: Kompas, 2007
361 GUN p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>