Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility ("CSR") semakin banyak diterapkan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari maraknya isu global yang menekankan adanya tanggung jawab lebih dari perusahaan. Sehingga keberadaan perusahaan tidak semata-mata hanya mencari keuntungan ekonomi saja namun juga harus memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingannya (?stakeholder?). Akan tetapi kegiatan CSR yang banyak berkembang saat ini masih bersifat karitatif sehingga kurang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Padahal salah satu tujuan dasar keberadaan CSR adalah untuk memberikan suatu dampak pembangunan yang berkelanjutan bagi masyarakat. Kemudian tingginya masalah lingkungan yang sering muncul seiring dengan berjalannya kegiatan usaha perusahaan mendorong pemerintah Indonesia untuk menetapkan ketentuan pelaksanaan kegiatan CSR sebagai suatu kewajiban bagi perusahaan. Kewajiban tersebut merupakan suatu hal yang positif sebagai salah satu bentuk upaya negara, dalam hal ini pemerintah, untuk meningkatkan dan menciptakan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan merata (welfare state). Namun demikian keberadaan kewajiban CSR tersebut tidak dibarengi dengan kebijakan pelaksana dan/atau pendukung yang memadai. Akibatnya para pengusaha masih kesulitan dalam menentukan konsep dan teknis pelaksanaan dari CSR itu sendiri. Salah satu kebijakan pendukung dari ketentuan kewajiban CSR bagi perusahaan adalah kebijakan dalam bidang perpajakan. Guna menyelaraskan adanya kewajiban atas CSR tersebut maka pemerintah memberikan insentif berupa pemberian pengurangan pajak terhadap kegiatan-kegiatan CSR yang dilakukan oleh perusahaan. Di Indonesia sendiri, pajak dipandang sebagai suatu pungutan wajib kepada masyarakat yang secara hukum harus ditetapkan berdasarkan legitimasi seluruh masyarakat. Tujuannya tidak lebih agar pungutan pajak tersebut tidak membebani masyarakat. Dengan demikian dalam proses menciptakan masyarakat yang sejahtera pun harus dilakukan dengan ketentuan legalitas yang benar.

---

Corporate Social Responsibility or CSR is now commonly applied by many of corporations here in Indonesia. This phenomena is influenced by global issues which are emphasizing corporates must have more social responsibilities. Role of corporations is not only gaining economic profit but also have to consider the interest of the stakeholders. But the activity of CSR developing nowadays is still charitable and it is not likely to increase welfare. It is known that one of main goal of CSR is to give a sustainable developmental influence to the community. High number of environmental problems are proportional with the corporate activities. These make the Indonesian government establish regulation of implementation of CSR activitiy as a corporate obligation. This is a positive way as one of the state efforts, especially the government, to increase and to create welfare state. However, the established regulation is not followed with adequate executive and/or supporting policies. As a consequency, the corporations are still have problems in determining concepts and technical implementations of CSR. One of supporting policies of the regulation of CSR is in taxation. In order to run the obligation of CSR, the government gives an incentive in form of tax reduction on the CSR activities which is done by the corporates. In Indonesia, tax is seen as a compulsory levies to the community which is hsve to legally set based on community legitimacy. The aim is to make sure that the taxes are not burdening the community. Thus, in order to create the community welfare then it must done by exact legality provision."

"Tesis ini menganalisa undang-undang pajak penghasilan dan peraturan perpajakan yang terkait dengan pemberian insentif pajak dan pencegahan tax avoidance yang dilakukan oleh perusahaan melalui kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan. Dalam penelitian ini diambil tema tanggung jawab sosial yang banyak dilakukan oleh perusahaan dan kemudian di analisis insentif pajak yang diberikan pemerintah dan menganalisis peraturan mencegah tax avoidance atas kegiatan tersebut. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan memaparkan informasi mengenai suatu permasalahan, wawancara nara sumber ahli, dan analisa kualitatif dengan acuan literatur dan ketentuan yang berlaku. Hasil dari penelitian ini bahwa insentif pajak telah memadai diberikan oleh pemerintah untuk wajib pajak badan, namun untuk peraturan yang mengatur mengenai pelaksanaan sekaligus sebagai pencegah terjadinya tax avoidance belum cukup memadai.

---

The focus of this study is to analyze the income tax law and tax regulations relating to the granting of tax incentive and prevention of tax avoidance by companies through corporate social responsibility activities. This research takes the themes of social responsibility which is mostly done by the company and also the analysis of tax incentives given by government and analyze regulations to prevent tax avoidance on such activities. The study is conducted in analytical descriptive in order to explain related information by interviewing the expert and perform qualitative analysis from related literature and regulations. This study finds that there are adequate tax incentive granted by the government for corporate taxpayers, however, for regulations governing the implementation as well as the prevention of tax avoidance is insufficient."

"Since social responsibility has become public issue, private sectors especially businesses which are represented by corporations, are demanded to be more respectful and to fulfill the need of public sector, as one of their stakeholder. Businesses' purpose is no longer only to provide goodsfservices and to maximize the financial profit, but more than that, also to get involved to support the society for a better social environment. Nowadays, known corporate social responsibilities are limited only to create jobs, maximize profit, pay taxes, and obey the law or any other standards. But there are part of social responsibilities that many corporations do not realize, that is philanthropic responsibility or making charitable contributions. The contributions could be social investments or just incidental contributions.The problem that arise i s tax system, since income tax in Indonesia do not accommodate philanthropic responsibility as a deduction of income or tax credit, because it is assumed that charitable contribution is not directly connected to the effort of getting, maintaining, and collecting income. Using descriptive research method, the author g ave a comprehensive description about corporate philanthropic responsibility, and searched how the tax system should accommodate the corporate charitable contributions as a deduction of income or a tax credit.The result of the research showed that by permitting the charitable contribution as a deduction of gross income, it could become an incentive for corporations to perform their philanthropic responsibility. On the other hand, it will also lighten up the burden of the government in providing public goods regarding to social community development in the whole territory of the country. There are needs for revision in perception and a unity in point of view about philantropic responsibility for both the government and corporations, in order to achieve prosperity fo all levels of community, without leaving each functions and main obligations."

"ABSTRAKStudi ini bertujuan mengidentifikasi dampak langsung zakat terhadap kinerja keuangan perusahaan. Studi ini juga menguji pengaruh tidak langsung zakat terhadap kinerja keuangan perusahaan melalui reputasi perusaahan (corporate reputation). Kinerja keuangan yang tinggi terjadi ketika reputasi perusahaan tinggi. Sebaliknya, kinerja keuangan yang rendah terjadi karena reputasi perusahaan rendah. Berdasarkan teori kepatuhan syariah (sharia compliance theory) dan teori pensinyalan (signalling theory), zakat merupakan aktivitas yang memberikan informasi yang baik kepada publik sehingga meningkatkan reputasi dan partisipasi para pemangku kepentingan untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Penelitian ini juga menguji peran moderasi regulasi zakat sebagai pengurang pajak (tax deductions) terhadap hubungan zakat dan kinerja keuangan perusahaan. Penelitian ini memberikan beberapa kontribusi seperti meneliti dampak langsung zakat terhadap kinerja keuangan perusahaan, menganalisis pengaruh zakat terhadap kinerja keuangan melalui reputasi perusahaan, menganalisis perusahaan-perusahaan di berbagai negara yang memiliki karakteristik regulasi yang beragam, meneliti peran moderasi regulasi zakat sebagai pengurang pajak terhadap hubungan antara zakat dan kinerja keuangan, dan menggunakan ukuran kinerja keuangan yang lebih komprehensif dibandingkan dengan studi terdahulu, yaitu menggunakan ukuran kinerja akuntansi, kinerja pasar, dan kinerja keuangan yang berkesinambungan (going concern of financial performance). Sampel awal penelitian ini terdiri dari perusahaan-perusahaan di Indonesia, Kuwait, Saudi Arabia, Sudan, Malaysia, Qatar, dan Pakistan yang terdaftar di Thompson Reuters periode 2007-2018. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini menganalisis lintas negara (cross country) dan memperhatikan regulasi zakat sebagai pengurang pajak. Dikarenakan jumlah sampel dan observasi di Indonesia, Qatar, Sudan, dan Pakistan sedikit, maka penelitian ini berfokus pada perusahaan-perusahaan di Malaysia, Kuwait, dan Saudi Arabia. Jumlah observasi akhir di penelitian ini berjumlah 709 observasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa zakat berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja akuntansi yang diprosikan menggunakan ROE (Return on Equity) dan ROA (Return on Asset) dan kinerja pasar yang diproksikan menggunakan EGC (Earning Going Concern) dan PBV (Price Book Value). Perihal dampak regulasi zakat sebagai pengurang pajak, hasil penelitian menunjukan bahwa perusahaan (wajib zakat) tidak memperhatikan faktor regulasi baik sebagai pengurang penghasilan kena pajak maupun regulasi yang hanya mengenakan zakat atau pajak. Untuk itu, hasil penelitian memberikan kesimpulan bahwa tingkat pembayaran zakat tidak berbeda signifikan antara negara yang menggunakan regulasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dan regulasi yang hanya mengenakan zakat atau pajak. Berdasarkan konfirmasi melalui wawancara, informan menegaskan bahwa regulasi tersebut belum diterapkan secara optimal oleh lembaga zakat. Perihal mediasi, hasil penelitian menunjukan bahwa hasil penelitian tidak memberikan bukti empiris bahwa zakat berpengaruh terhadap kinerja keuangan melalui reputasi perusahaan. Fakta ini memberikan interpretasi bahwa para pemangku kepentingan mengapresiasi zakat sebagai aktivitas ekonomi sehingga dipersepsikan sebagai reputasi kinerja keuangan bukan reputasi filantropi.

---

ABSTRACTThis study aims to identify the impact of zakat on financial performance. In addition, this study also analyzes the impact of zakat on financial performance via corporate reputation. It argues that high financial performace resulted from high corporate reputation. Conversely, low financial performance resulted from low corporate reputation. Based on sharia compliance theory and signalling theory, zakat is corporate activity which provides goods information and higher reputation and shareholder participation for increasing firms financial performance. This research also analyzes the moderation role of zakat regulation which stated that zakat as tax deduction toward the relationship between the zakat and financial performance. This study provides several contributions which are, analyzing the effect of zakat toward financial performance, analyzing the impact of zakat on financial performances via corporate reputation, analyzing the corporations in some countries which have different regulations, analyzing the effect of zakat as tax deduction regulation toward the relationship between zakat and financial performance, and using comprehensive financial performance measurement which are accounting, market, and going concern of financial performance measurement. The initial sample of study are companies in Indonesia, Kuwait, Saudi Arabia, Sudan, Malaysia, Qatar, dan Pakistan and listed in Thompson Reuters for the observation period 2007-2018. Different with previous studies, this study at cross country level and look carefully at zakat as tax deduction. Due to the small number of samples and observations in Indonesia, Qatar, Sudan and Pakistan, this research focuses on companies in Malaysia, Kuwait and Saudi Arabia. The final number of observations in this study is 709 observations. The results showed that zakat has a significant positive effect on accounting performance which is proxied using ROE (Return on Equity) and ROA (Return on Asset) and market performance which is proxied using EGC (Earning Going Concern) and PBV (Price Book Value). Regarding the impact of zakat regulation as a tax deduction, the results of the study show that companies as zakat payer does not pay attention to regulatory factors either zakat as a deduction from taxable income or regulation which only imposes zakat or tax. For this reason, the result provides the conclusion that zakat does not differ significantly between countries which regulation zakat as a deduction from taxable income and regulation which only imposes zakat or tax. Based on interviews, the informan stated that the regulation has not been implemented optimally by the zakat institutions. Regarding mediation, the results of the study show that the results of the study do not provide empirical evidence that zakat influences financial performance through the company's reputation. This fact shows that stakeholders interpretate that stakeholders appreciate zakat as an economic activity so that it is perceived as a reputation for financial performance rather than philanthropic reputation."

"Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) Nomor 11 Tahun 2006 Pasal 192 mengamanatkan bahwa “zakat sebagai pengurang pajak terhutang” sampai saat ini belum dapat diaplikasikan karena tidak ada peraturan pelaksana (qanun) yang diterbitkan oleh Pemerintah Aceh. Peraturan ini tidak sejalan dengan pasal 4 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan yakni “yang dikecualikan dari objek pajak adalah: bantuan atau sumbangan, termasuk zakat….” yang ditindak lanjuti dengan Pasal 9 (1g) dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 mengatakan bahwa “zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak”. Metode Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrinal. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute approach) dan perbandingan hukum (comparative approach). Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini dilakukan dengan cara Penelitian Kepustakaan (library research) dan wawancara pada kantor Wilayah Pajak Aceh. Perbedaan antara Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang Zakat dengan Undang-Undang Pemerintahan Aceh tersebut telah menarik penulis untuk dapat meneliti bagaimana pelaksanaan pembayaran zakat dan pajak di Aceh saat ini. Berdasarkan hasil penelitian, sampai saat ini Pasal 192 UUPA tersebut tidak dapat dilaksanakan karena tidak mendapat persetujuan dari pemerintah pusat sehingga Pemerintah Aceh tidak dapat mengeluarkan qanun atas pasal 192 UUPA. Pemerintah Aceh telah menyurati pemerintah pusat namun mendapat penolakan karena dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih khusus (lex specialist) yaitu Undang-Undang Pajak dan Undang-Undang Zakat. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan oleh penulis yaitu agar Pemerintah Aceh mencabut/membatalkan/merevisi pasal 192 Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan kembali merujuk kepada Undang-Undang Zakat Nomor 23 tahun 2011 serta Undang -Undang Pajak Penghasilan (UUPPh) Nomor 36 Tahun 2008 dikarenakan UUPPh merupakan lex specialist atas semua penerimaan negara terkait pajak sedangkan UUPA adalah lex generalis atas peraturan yang terkait pajak dan dan zakat.

---

Article 192 of Law No. 11 Year 2006 concerning Aceh Goverment has declare that ‘zakat as a deduction of income taxes payable (tax credit). This article has not yet been implemented because the Aceh government not issued any implementing regulations (qanun) in correlation to those articles. In fact, there has been disharmony with Article 4 of Law No. 36 Year 2008 concerning Income tax which declare “what is not include as taxable income is: aid donations, including alm received by the agency zakat or amil zakat institution established or approved by the Government and the recipients are entitled” and this has followed with article 22 of Law No. 23 Year 2011 on Zakat Management mentioning “zakat as a deduction of taxable income (taxes deduction)”. The method of this research is normative or doctrinal juridical research and the approach taken is through the Statute Approach Data Collection techniques in this writing are carried out by means of Research Library (Library research) and Interviews at the Tax Office Aceh. The differences between income tax law, zakat management law and Aceh governing law has attracted writer to find out on how the application of the payment for zakat and income tax in Aceh. Based on the research, until this moment, Article 192 of Aceh Governing Law has not yet been implemented due to the absence of approval from Indonesia government (central government). The rejection from the central government (in this case the Ministry of Finance) is accure because the Ministry of Finance assume that Article 192 of Law No. 11 Year 2006 has not in line with the special law regarding income tax and Zakat management. Thus, the writer has offered a solution for Aceh Government to revoke, cancel or revise Article 192 because tax income Law No. 36 Year 2008 is the lex specialist of all the regulation on tax income tax and Zakat Management Law No. 23 Year 2011 is also lex specialist of law regarding Zakat while Aceh Government law is lex generalis of law regarding tax and zakat."

"Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh tanggung jawab sosial terhadap penghindaran pajak perusahaan dan menganalisis apakah pengaruh keberagaman gender, dewan komisaris independen, keberagaman usia dan kewarganegaraan pada dewan komisaris akan memperlemah pengungkapan tanggung jawab sosial terhadap penghindaran pajak perusahaan. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan teknik purposive sampling dan mempunyai sampel sebesar 101 perusahaan yang terdaftar di BEI dengan periode penelitian 2012-2016. Penelitian ini membuktikan terdapat pengaruh negatif pengungkapan tanggung jawab sosial terhadap penghindaran pajak. Keberagaman gender dan kewarganegaraan dalam dewan komisaris terbukti memperlemah pengaruh negatif pengungkapan tanggung jawab sosial terhadap penghindaran pajak perusahaan. Sedangkan dewan komisaris independen dan keberagaman usia tidak mempengaruhi hubungan antara pengungkapan tanggung jawab sosial dan penghindaran pajak perusahaan

---

This study was conducted to analyze the effect of corporate social responsibility to tax avoidance and to analyze the effect of gender diversity, independent commissioners, the diversity of ages and nationality of the board of commissioners will weaken the disclosure of corporate social responsibility to tax avoidance. This study uses secondary data with purposive sampling technique and has a sample of 101 companies listed on the BEI with the period 2012 2016. This study proves that there is a negatif impact of CSR disclosure to tax avoidance. The diversity of gender and nationality in the commissioners board proves to weaken the negatif impact of disclosure of corporate social responsibility on tax avoidance. While independent comissioners and age diversity does not affect the relationship between disclosure of corporate social responsibility and tax avoidance."

"ABSTRAKKewajiban perpajakan merupakan salah satu kewajibanbagi warga negara untuk berperan serta dalam pembiayaan danpembangunan nasional. Selain itu, di negara Indonesia yangmayoritas penduduknya beragama Islam, bagi umat muslim yangsudah memenuhi syarat, juga berlaku kewajiban membayarzakat. Pemerintah berusaha menyikapi dua kepentingan dankewajiban tersebut dengan mengeluarkan aturan yang mengaturmasalah zakat dan pajak, yakni dalam Undang-undang No.17tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan dan Undang-undangNo.38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Namun dalampelaksanaannya di Indonesia, zakat baru sebatas digunakansebagai pengurang penghasilan kena pajak, selain ituternyata masih terdapat hambatan dan kendala dalammenjalankannya. Umat muslim di Indonesia pun meminta agarpemerintah mengamandemen kebijakan yang mengatur masalahzakat dan pajak, karena dirasakan belum sesuai dengan yang diharapkan."

"Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh agresivitas pajak perusahaan terhadap pengungkapan CSR, serta menganalisis pengaruh firm risk yang memoderasi hubungan antara agresivitas pajak perusahaan dan pengungkapan CSR. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2013-2015 dengan total sampel sebanyak 309 sampel observasi yang memenuhi kriteria purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pengungkapan CSR dalam periode penelitian tersebut. Kemudian agresivitas pajak ditemukan tidak memiliki pengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR. Pemoderasi firm risk ditemukan memiliki pengaruh positif terhadap hubungan antara agresivitas pajak dan pengungkapan CSR.

---

The purpose of present study is to test relations between corporate social responsibility and tax aggressiveness, and examines firm risk could moderate the relation between corporate social responsibility and tax aggressiveness. Empirical investigation is conducted on listed companies in Indonesia Stock Exchange (IDX) from 2013 to 2015, using purposive sampling method; the final sample of observation is 309 firm-years.

The result found the increasing of CSR disclosure in research period. Then, tax aggressiveness do not have negative impact on the disclosure of CSR. In addition, firm risk could support the negative impact between tax aggressiveness and the disclosure of CSR."

"ABSTRAKStudi mandiri ini memaparkan mengenai bagaimana keterkaitan antara agresivitas pajak dengan tanggung jawab sosial perusahaan. Sebagaimana yang diketahui pajak merupakan salah satu faktor dalam menentukan keputusan-keputusan perusahaan. Bagi masyarakat pajak perusahaan merupakan hal penting karena pajak perusahaan dapat mendanai fasilitas umum. Sehingga aktivitas agresif pajak perusahaan dinilai negatif masyarakat. Dengan melakukan CSR pemilik perusahaan atau perusahaan dapat mengurangi efek negatif akibat aktivitas agresif pajak perusahaan. Oleh karena itu, hal ini dapat menjadi motif bagi perusahaan untuk melakukan CSR. Namun, banyak penelitian membuktikan bahwa kebanyakan perusahaan yang melakukan CSR secara bertanggung jawab justru memiliki kecenderungan tingkat agresivitas pajak yang relatif rendah.

---

ABSTRACTThis independent study describes how the relationship between tax aggressiveness with corporate social responsibility. As is known tax is one factor in determining the company 39;s decisions. For comunity, the corporate tax is important because the company tax can fund public facilities. So the tax aggressive activities of corporate is considered negative by society. By doing CSR the owner of a company or company can reduce the negative effect due to aggressive activity of corporate tax. Therefore, this can be a motive for companies to conduct CSR. However, many studies show that most companies that do CSR responsibly have a tendency of relatively low tax aggressiveness."

"Pokok permasalahan tesis ini adalah bagaimana kaitan antara Zakat Penghasilan dengan Pajak Penghasilan, apakah Zakat Penghasilan merupakan beban untuk mendapatkan penghasilan atau sama sifatnya dengan pajak sebagai suatu kewajiban yang dapat dipaksakan tanpa kontra prestasi langsung. Oleh karena itu, maka tujuan penulisan tesis adalah mejelaskan kemungkinan Zakat Penghasilan dipersamakan dengan Pajak Penghasilan dan mencari alternatif guna penyempurnaan system Pajak Penghasilan dengan memperhatikan kedudukan yang sebenarnya dari Zakat Penghasilan.Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah deskriptif analitis, dengan metode pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan penelitian lapangan melalui wawancara dengan Direktur Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak, Direktur Peraturan Perpajakan, Ketua Pansus RUU Tentang Perubahan Undang-undang Perpajakan, Anggota DPR-RI Fraksi Persatuan Pembangunan dan Anggota DPR-Rl Fraksi Reformasi.Pada dasarnya suatu beban dapat dikurangkan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak jika beban tersebut merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Dengan demikian, perlakuan Zakat Penghasilan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak menjadi tidak tepat. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis atas hasil penelitian tersebut, zakat penghasilan lebih tepat diperlakukan sebagai kredit pajak mengingat bahwa Pajak dan Zakat Penghasilan itu setara dalam kedudukannya sebagai institusi yang independen untuk mengumpulkan dana yang pengelolaannya perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya.Sementara, perlakukan zakat penghasilan sebagai kredit pajak masih memerlukan beberapa perbaikan, di antaranya adalah dengan membuat perundangan yang mengatur secara khusus tentang penegakan kewajiban Zakat Penghasilan (enforcement). UU No. 3811999 hanya mengatur tentang mekanisme pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat oleh Amil Zakat. Untuk lebih mengefektifkan enforcement Zakat Penghasilan, disarankan pula agar dibentuk lembaga yang dikhususkan untuk mengelola, memungut, menegakkan, dan mendistribusikan Zakat (Penghasilan) yang pada akhirnya, penerimaan dan pengeluaran Zakat (Penghasilan) dimungkinkan untuk masuk dalam APBN untuk memenuhi akuntabilitas pengelolaannya."