Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Background of this thesis is the fact that the foreign borrowing to cover the funding needs of national development in Indonesia is very high. However, the management of foreign loans are perceived less effective and efficient, resulting in low disburesement of foreign loan funds with the result of giving the burden to Budget Revenue and Expenditure (APBN) to repay the loan. Research focused on the case of loans Asian Development Bank (ADB) Loan 2074-INO and Loan 2075-INO, which aims to: 1. Knowing the factors causing low disbursement of foreign loan funds; 2. Provide policy recommendations to overcome the problem of low disburesment of foreign loan funds. Research carried out by qualitative descriptive methods in order to obtain a picture of the problem of low disbursement of foreign loan funds from various perspectives. The research is done to the project documents funded by the foreign loans to find out what factors cause the low disbursement of funds. Indicators used to seeing the low disbursement of foreign loan funds are: Progress variants, namely the difference in the percentage of time used and the cumulative percentage of disbursement of funds; Backlog, the amount of unused funds that have not been refilled (replenished) by the lenders; and realization of the target disbursement in the fiscal year.The research found and concluded that the low disbursement factors contributed to foreign loans are as follows: 1. Poorly prepare in planning and designing a new project funded from foreign loans; 2. The size of the project organizational is to big with structure that has 2 people with Executive Secretarie with the same authority in running the day-to-day project; 3. The delay in completion of budget documents (DIPA) due to the reorganization of institutions and political social change in regional governments; 4. The low quality of human resources as the project implementor; 5. Backlog. From the above findings and conclusions, the authors suggest the following policy recommendations: 1. The government should have more detailed discussion on planning and design a new project (or better known as the readiness filter criteria); 2. The Ministry of Finance, Bappenas and the relevant technical agencies should sit together to overcome the delay in publication of budget documents (DIPA); 3. Organizational structure has to be more streamlined and can be faster in making decisions in the management of day-to-day projects; 4. Improving the quality of human resources by conducting socialization and training in project management funded from foreign loans; 5. The project managers and the Ministry of Finance should conduct coordinate action in a more intensive, so the proposal to replenish the lenders can more quickly.

---

Latar belakang penulisan tesis ini adalah kenyataan tingginya pinjaman luar negeri pemerintah guna menutupi kebutuhan dana dalam pembangunan nasional. Namun, dalam pengelolaan pinjaman luar negeri tersebut ternyata kurang efektif dan efisien, sehingga menyebabkan penyerapan dana pinjaman luar negeri tersebut menjadi rendah yang berakibat kepada besarnya beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membayar kembali pinjaman tersebut. Penelitian difokuskan pada kasus pinjaman Asian Development Bank (ADB) Loan 2074-INO dan Loan 2075-INO, yang bertujuan untuk: 1. Mengetahui faktor-faktor penyebab rendahnya penyerapan dana pinjaman luar negeri; 2. Mengajukan rekomendasi kebijakan untuk mengatasi masalah rendahnya penyerapan dana pinjaman luar negeri. Penelitian dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif dalam rangka memperoleh gambaran masalah penyerapan dana pinjaman luar negeri dari berbagai sudut pandang. Penelusuran lebih banyak dilakukan kepada dokumen-dokumen proyek yang dibiayai pinjaman luar negeri. Hal ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya penyerapan dana yang rendah. Indikator yang digunakan untuk melihat rendahnya penyerapan dana pinjaman luar negeri adalah: Progress Varian, yaitu selisih presentase waktu terpakai dan presentase penyerapan dana kumulatif; Backlog, yaitu besarnya dana terpakai yang belum diisi kembali (replenished) oleh pihak lender; dan realisasi disbursement terhadap target disbursement pada tahun anggaran berjalan.Hasil penelitian menemukan dan menyimpulkan bahwa faktor rendahnya daya serap penarikan dana pinjaman luar negeri adalah sebagai berikut: 1. Kekurangsiapan dalam merencanakan dan mendesain sebuah proyek baru yang dananya berasal dara pinjaman luar negeri; 2. Besarnya struktur organisasi proyek yang mempunyai 2 orang Sekretaris Eksektif dengan kewenangan yang sama dalam menjalankan proyek sehari-hari; 3. Keterlambatan penyelesaian dokumen anggaran (DIPA) akibat reorganisasi dan perubahan sosial politik di daerah; 4. Rendahnya kualitas sumber daya manusia sebagai pelaksana proyek; 5. Terjadinya Backlog. Dari hasil temuan dan kesimpulan diatas, penulis mengajukan saran rekomendasi kebijakan sebagai berikut: 1. Agar pemerintah lebih memperketat pembahasan perencanaan dan desain sebuah proyek baru ( atau lebih dikenal dengan readiness filter criteria); 2. Agar Departemen Keuangan, Bappenas dan instansi teknis terkait dapat duduk bersama untuk mengatasi keterlambatan penerbitan dokumen anggaran (DIPA); 3. Penyusunan struktur organisasi yang lebih ramping dan dapat lebih cepat dalam pengambilan keputusan dalam pengelolaan proyek sehari-hari; 4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan mengadakan sosialisasi dan pelatihan-pelatihan pengelolaan proyek yang di danai dari pinjaman luar negeri 5. Agar pengelola proyek dan Departemen Keuangan melakukan koordinasi yang lebih intensif, sehingga dalam pengajuan replenish kepada pihak lender dapat lebih cepat."

"Penelitian ini bertujuan untuk (i) mengetahui daya serap pinjaman pada sejumlah proyek yang diaiayai IBRD (ii) mengidentifikasi faktor faktor yang mempengarhi rendahnya daya serap pinjaman dan (iii) menghitung implikasi rendahnya daya serap terhadap beban pinjaman yang harus ditanggung pemerintah Indonesia. Analisisi dilakukan melalui penghitungan nilai progress variance analissi model regresi logis untuk melihat faktor yang mempengaruhi daya serap dan penghitungan commiement fee. Penelitian dilakukan terhadap 18 sampel proyek di sektor perkotaan cenderung memiliki probabilitas daya serap tinggi ternyata tidak terbukti. Resiko bahwa pinjaman di kedua sektor tersebut memiliki daya serap rendah bahkan cukup tinggi yaitu 85.46 persen. Faktor yang berpengaruh signifikan terhadap probabilitas terjadinya daya serap rendah adalah jumlah dana yang ditarik, rasio antara dana yang ditarik dan dana yang tidak ditarik, rasio presentasi dana yang ditarik dari total pinjaman terhadap tahun penyerapan pinjaman, jenis pengelola proyek, sifat proyek dan cakupan wilayah proyek. Hampir semua sampel proyek yang diuji mengalami backlog dan perpanjangan masa penyelesaian proyek. Kedua hal ini memberik kontribusi besar tehadap rendahnya daya serap dan inefisiensi suatu pinjaman karena munculnya tambahan commitment fee dari yang seharusnya dibayarkan."

"Penelitian ini merupakan studi kasus yang bertujuan untuk menganalisis faktor yang menyebabkan rendahnya penyerapan pinjaman luar negeri pemerintah dan dampak yang ditanggung akibat rendahnya penyerapan pinjaman. Analisis dilakukan dengan membandingkan kriteria yang terdapat pada peraturan tentang pengadaan pinjaman luar negeri dengan kondisi saat ini yang dikaitkan dengan sebab, akibat, tindak lanjut, dan saran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menjadi penyebab rendahnya penyerapan di antaranya perencanaan kegiatan kurang akurat, kurang harmonisnya aturan pengadaan ADB dan pemerintah, manajemen pelaksanaan kegiatan yang buruk, lamanya penyampaian No Objection Letter, dan pembebasan lahan yang belum selesai. Akibat yang ditanggung pemerintah berupa pembayaran commitment fee.

---

The research is a case study that aims to analyze the factors causing low disbursement of government external loan and its consequences when the case occurs. The analysis is performed by comparing several criteria in the regulations related to foreign loans procurement with the current condition, and taking into account the causes, the impacts, the executions, and the advices.

The result shows the factors causing the low disbursement are less accurate in planning, unsynchronized between ADB's and government's rules for procurement, poor execution, timing consuming in delivering the No Objection Letter, and unfinished land acquisition. The consequence of low disbursement is a burden to keep paying of the commitment fee."

"Daya serap suatu pinjaman perlu diketahui untuk menilai kemampuan proyek dalam menyerap dana dibandingkan dengan besarnya dana yang tersedia. Daya serap dipengaruhi oleh berbagai permasalahan yang terjadi dalam persiapan maupun pelaksanaan. Analisa dilakukan melalui proses perhitungan progress variance kemudian dilakukan regresi logit untuk melihat variabel yang mempengaruhi besarnya daya serap, dilengkapi pula dengan perhitungan commitment fee. Data yang digunakan berupa panel data dengan sampel 18 proyek yang mewakili sektor urban dan sektor rural. Estimasi bahwa proyek di sektor urban atau perkotaan cenderung memiliki probabilitas daya serap yang > 60% ternyata tidak dapat dibuktikan. Antara proyek yang berlokasi di pedesaan dan di perkotaan tidak dapat dibuktikan perbedaan yang cukup berarti dalam hal penyerapan dana pinjaman tetapi pinjaman IBRD pada sektor urban dan sektor rural berisiko memiliki daya serap rendah sebesar 85,46%. Variabel yang menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap probabilitas terjadinya daya serap yang 60% adalah besarnya dana yang ditarik (DBT), rasio antara dana yang ditarik dengan dana yang tidak ditarik (RDB), rasio persentase dana yang ditarik dari total pinjaman terhadap tahun penyerapan pinjaman (RST), variabel pengelola proyek (PP), sifat proyek (SP) dan variabel cakupan wilayah (CW). Hampir semua sampel proyek yang diuji mengalami backlog dan mengalami perpanjangan masa penyelesaian proyek. Kedua hal ini menjadi penyebab yang cukup besar pengaruhnya terhadap rendahnya daya serap dan inefisiensi suatu pinjaman. Kondisi ini tentu saja merugikan karena adanya tambahan commitment fee dari yang seharusnya dibayarkan."

"Untuk mendorong pelaksanaan pembangunan Daerah, Pemerintah Pusat melalui berbagai Program telah mengalokasikan berbagai dana bantuan yang dikemas ke dalam Bantuan Sektoral maupun Bantuan Inpres, yang salah satunya berbentuk Program Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II (Inpres Dati II). Penyaluran dana Program Bantuan Inpres Daerah Tingkat II kepada Daerah Tingkat II diberikan ke dalam 4 (empat) tahap, yaitu triwulan I sebesar 25% dari total bantuan, triwulan II sebesar 25% dari sisa bantuan, triwulan III sebesar 25%, dan triwulan IV sisanya sebesar 25%. Dalam implementasinya, dana bantuan tersebut harus dapat terserap secara optimal yaitu pada triwulan I sebesar 25% dari total bantuan, triwulan II sebesar 50%, triwulan III sebesar 75%, dan pada triwulan IV sebesar 100%. Data yang ada pada Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi dalam 5 (lima) tahun anggaran yang lalu yaitu 1991/1992 - 1995/1996 menunjukkan, bahwa realisasi daya serap keuangan tidak sesuai target. Berangkat dari permasalahan tersebut, maka penelitian dilakukan untuk mengetahui lambannya daya serap keuangan Program Bantuan Inpres Dati II dan mengkaji secara mendalam faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu koordinasi, desentralisasi, dan mutulkualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat dalamnya. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisa kinerja faktor yang mempengaruhi tersebut. Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, sementara untuk mendapatkan data dalam melakukan analisa dilakukan 2 (dua) pendekatan, yaitu pengkajian literatur, data, laporan (data sekunder) dan mengkaji informasi yang terjaring melalui wawancara yang sangat mendalam dan tidak terstruktur dengan para pejabat yang terlibat langsung sebagai key informan. Hasil penelitian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi lambannya realisasi daya serap keuangan Program Inpres Dati II, menunjukkan mekanisme koordinasi antar satuan kerja/dinas yang terkait tidak berjalan sebagaimana mestinya, belum ada pemberian kewenangan (desentralisasi) yang lebih besar kepada Pemerintah Daerah Tingkat II, dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat belum memadai, dan belum tersebar secara merata sesuai kebutuhan daerah."

"Secara garis besar PR dalam organisasi/perusahaan terbagi dalam dua tingkatan yaitu PR Teknisi dan PR Manajer. Kedua tingkatan ini menuntut peran yang berbeda-beda dari para praktisi PR-nya. Perbedaan mendasar dan antara kedua peran tersebut adalah pada keterlibatan praktisi PR dalam proses pengambilan keputusan di tingkat korporat. PR Teknisi memiliki peran yang terbatas hanya pada penyediaan layanan teknis komunikasi untuk kepentingan organisasi. PR Teknisi tidak terlibat dalam pengambilan keputusan pada tingkat korporat. Praktisi PR yang menjalankan peran manajerial (PR Manajer) memiliki peran yang lebih luas. PR Manajer terlibat dalam proses pengambilan keputusan mengenai perencanaan strategis. Mengingat pentingnya fungsi dan peran yang harus dilakukan oleh PR tersebut maka idealnya posisi PR ditempatkan pada tingkat yang strategis yaitu dekat dengan manajemen puncak. Hal ini akan membuat PR dapat bekerja dengan lebih leluasa dan efektif. Departemen PR perlu ditempatkan pada suatu posisi dan jabatan resmi yang cukup tinggi agar setiap saat dapat dengan mudah berhubungan dengan pihak manajemen, termasuk dengan para kepala bagian atau pimpinan semua departemen dari organisasi/perusahaan yang bersangkutan. Untuk dapat mencapai posisi yang ideal, praktisi PR harus memenuhi kualifikasi — kualifikasi tertentu. Penelitian ini akan mencari tahu faktor — faktor apa sajakah yang mempengaruhi tingkat peran praktisi PR tersebut. Menurut Jo Proctor, kualitas PR yang sukses terdiri dan 4 variabel (Skill, Knowledge, Ability dan Quality) dan 15 dimensi (Effective Writing, Persuasive Speaking, In-dept Knowledge of Various Media, Understanding of Management Process, Business, Financial Acumen, Problem Solver, Deft-in Handling People, Generates Confidence, Decision Maker, Assumes responsibility, Stability and Common Sensense, Drive and Enthusiasm, Wide ranging Interest and Intellectual Curiosity, Good Listener, Tolerance for Frustration, dan Style). Selain itu peneliti juga menambahkan variabel lain yaitu Umur, Jenis Kelamin, Pendidikan, dan Pengalaman yang diprediksi turut juga mempengaruhi tingkat peran praktisi. Jenis penelitian ini adalah eksplanatif korelasional dengan teknik analisa data menggunakan multiple regression. Reliabilitas data variabel independen diuji dengan menggunakan alpha cronbach, dan uji validitas dengan menggunakan faktor analisis. Sedangkan reliabilitas dan Validitas variabel dependen diuji dengan menggunakan Coefficient of Reproducibility (CoR). Populasi dan penelitian ini adalah organisasi/perusahaan yang memiliki departemen Public Relations. Sampelnya adalah organisasi/perusahaan terbuka yang memiliki departemen PR yang bertempat di Jakarta. Peneliti mengumpulkan data dengan metode survey. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara Jugdement —Purposive Sampling berdasarkan pemilihan secara random dan kerangka sampel beruba daftar 321 perusahaan terbuka(Tbk). Unit analisa dari penelitian ini adalah individu. Kesimpulan yang didapat adalah bahwa Umur, Pendidikan, Pengalaman, Skill, Knowledge, Ability, dan Quality dapat menjelaskan tingkat peran PR sebesar 78,1%. Variabel yang memberikan kontribusi secara signifikan terhadap Peran PR adalah Knowledge (36,5%), Ability (33,1%) dan Quality (32%). Dimensi dan variabel Knowledge yang paling besar memberikan kontribusi terhadap peran PR adalah Special Knowledge of Vaious Media yaitu sebesar 61,9%."

"Pelaksanaan pengadaan pekerjaan proyek dengan dana pinjaman ADB telah mempunyai aturan yang jelas yaitu pedoman Bank (ADB) sebagai pegangan pelaksanaan pengadaan jasa pemborongan dan petunjuk pelaksanaannya (juklak) yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Namun kenyataannya keterlambatan pengadaan proyek masih saja terjadi seperti pada kontrak ADB 1798-INO : Road Rehabilitation (Sector) Project (RRSP). Penelitian ini dimaksudkan untuk mengantisipasi keterlambatan pelaksanaan proses pengadaan pekerjaan proyek agar tidak terulang di masa yang akan datang dengan cara mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keterlambatan proyek prasarana jalan. Metode yang digunakan adalah melakukan survei terhadap panitia dan stake holder pengadaan jasa pemborongan pada paket ADB-Loan No 1789-INO. Pengolahan data dilakukan dengan alat bantu statistik. Dengan menggunakan program SPSS untuk menganalisa statistik dan Crystal Ball menyederhanakan kombinasi yang banyak dari data - data sebagai nilai masukan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan survei berupa penyebaran kuesioner kepada beberapa responden yang melaksanakan pengadaan ADB 1798-INO. Hasil dari penelitian ini adalah faktor yang berpengaruh terhadap keterlambatan pada proses jasa pemborongan.

---

Project construction works under ADB loan has clear provision under ADB Guidelines utilized as guidance for construction services procurement and its implementation guidance issued by the central government. But actually project procurement delayed is still occurred as happened at ADB loan No 1798-INO RR(S) P. The purpose of this research is for anticipation the delay of the project works procurement process in order it could not happened again in the future by identification the factor influencing the road infrastructure slowness. Method utilized through making survey against the committee and the stake holders of the construction services procurement on ADB loan No 1798-INO RR(S) P. Data processing was equipped with static data by using SPSS program to analyze the statistic and Crystal Ball can simplified combination many data input. The research under taken with using distributing questioner survey of several respondents which conducting the ADB loan No 1798-INO RR(S) P procurement. Result of this research is a factors outcome which the construction services process slowness."