Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sektor pariwisata tampaknya masih menjadi andalan Pemprov DKI Jakarta dalam menggenjot perolehan pendapatan asli daerah (PAD). Tahun ini, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) menargetkan PAD sebesar Rp 2,065 triliun dari sektor pariwisata. Jumlah ini lebih besar dibanding perolehan PAD tahun 2010 yang hanya mencapai Rp 1,9 triliun. Dalam konteks Pendapatan Asli Daerah maka sektor pariwisata khususnya hiburan dapat menjadi andalan untuk daerah dalam pendapatan daerah selain mekanisme yang didapat dari Pajak PBB, Bea Perolehan Hak Atas Tanah, Pajak Penjualan dan PPh. Bahwa mekanisme perputaran uang pada dunia bisnis hiburan sesungguhnya mempunyai prospek yang menarik. Namun meski jenis hiburan secara ekonomis telah membawa dampak positif bagi masyarakat dan pemerintah, pada prakteknya mengandung kerumitan tersendiri. Yakni pola pengaturan harus menjadi landasan kebijakan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsinya selain sebagai fasilitator dan membina tetapi juga harus mampu mengintervensi dalam setiap kegiatan perekonomian termasuk juga bisnis hiburan. Dalam kaitannya dengan hal tersebut maka dalam penulisan ini penulis menyoroti masalah tentang kebijakan pengaturan waktu penyelenggaraan industri hiburan di DKI Jakarta pada bulan Ramadhan setelah SK Gubernur tersebut efektif berlaku periode 2004. Evaluasi kebijakan dari pengaturan ini menjadi bahan penulisan ini, karena didasari apakah efektif dengan SK Gubernur tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan tentang bagaimana evaluasi kebijakan pengaturan waktu penyelenggaraan industri pariwisata bidang hiburan. Sehingga dilakukan pengambilan sampel secara non probality sampling dengan teknik sampling purposive 110 sampel yang bekerja di sektor hiburan seperti bartender, waiter, terapist guna mendapat penjelasan tentang kebijakan ini dan pengaruhnya bagi penghasilan mereka dan juga mendapatkan informasi secara mendalam tentang kebijakan ini serta wawancara mendalam dengan tokoh FPI, pengusaha hiburan serta Ketua Asosiasi. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang efektif diberlakukan mulai tahun 2004 ternyata efektif untuk menjaga kondusifitas dan ketertiban antar umat beragama dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadhan.

---

The tourism sector still seems to be the mainstay of the city government in the acquisition to boost revenue (PAD). This year, the city government through the Department of Tourism and Culture (Disparbud) revenue target of 2.065 trillion rupiahs from tourism. This amount is greater than the acquisition of PAD in 2010 which only reached 1.9 trillion rupiahs. In the context of local revenue, especially the tourism sector of entertainment can be a mainstay for the region in addition to the mechanism of local revenue derived from the UN Tax, Customs Acquisition Rights on Land, Sales Tax and Income Tax. The mechanism of circulation of money in the world of entertainment business has an exciting prospect indeed. In relation to the matter, in writing, the writer highlighted the problem of policy implementation timing entertainment industry in Jakarta during Ramadan after the decree of the Governor of the effective period of 2004. Policy evaluation of this arrangement the subject of this writing, because it is based is effective with the Governor Policy. This research was conducted with the aim to describe how the evaluation of the timing of implementation of the policy areas of the tourism industry of entertainment. Thus conducted a random sample of non probability sampling with 110 samples purposive sampling technique that works in the entertainment sector such as bartender, waiter, therapists in order to get an explanation of this policy and the effect on their income and also get in depth information about this policy. as well as in-depth interviews with prominent FPI, entertainment entrepreneur and Chairman of the Association. Regulation of the Governor of DKI Jakarta, which takes effect starting in 2004 was effective to maintain conduciveness and inter-religious order in the conduct of worship in Ramadan. The decline of the entertainment tax during this gubernatorial run the range of 2 billion per year but the rate of decline in income from the entertainment sector workers reached more than 60% as there are workers who do not work at all in the month of Ramadan which is the therapist that his business should be closed, and restrictions on hours work of 8 hours of operating time only be 4 hours time to try to like in a karaoke, disco, bar business."

"Fokus dari penelitian ini adalah mengevaluasi kebijakan pengurangan pokok pajak hiburan di Provinsi DKI Jakarta dan menganalisis faktor faktor yang dipertimbangkan petugas pajak dalam memberikan pengurangan pokok pajak hiburan Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif Teknik pengumpulan data yaitu studi literatur dan studi lapangan dengan wawancara mendalam Hasil dari penelitian ini adalah wajib pajak hiburan yang diberikan pengurangan pokok pajak hiburan di tahun 2012 telah sesuai dengan tujuan kebijakan pengurangan pokok pajak hiburan yaitu mendukung program pemerintah dalam pengembangan industri hiburan berbasis budaya lokal Akan tetapi manfaat yang diterima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak berdampak dalam segi finansial Hal hal yang dipertimbangkan petugas pajak dalam memberikan kebijakan ini yaitu wajib pajak menunjukkan proposal menunjukkan akta notaris atau KTP dan alasan yang diajukan adalah bukan untuk kepentingan komersial Kata kunci Pajak Daerah Pajak Hiburan Pengurangan Pajak.

---

The focus of this research is to evaluate the policy of entertainment tax reduction in DKI Jakarta Province and to analyze the factors which considered by tax officer for giving reduction of entertaiment tax in DKI Jakarta Province This research used qualitative and data collection technicque is literature study and field research with deepth interview

The result of this research is tax payers who was given entertainment tax reduction in 2012 have appropriated to policy rsquo s goals is to support government program in developing region cultures entertainment industry However it is not impact in financial point of DKI Jakarta governmet

The main factors that are considered by tax officer for giving this policy is shows the proposal shows a notarial deed or shows KTP and the reason proposed is not for profit searching Keywords Local Tax Entertainment Tax Tax Reduction."

"ABSTRAK

Tesis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses kebijakan berbagi pengetahuan menjadi pemicu terjadinya inovasi baru. Tesis menjelaskan bagaimana peran berbagi pengetahuan terhadap industri yang bergerak di bidang teknologi tinggi, bagaimana budaya mempengaruhi kebijakan berbagi penngetahuan, dan dokumen kebijakan berbagi pengetahuan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode analisis dokumen atau studi literatur. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Inovasi dapat diciptakan dengan menggunakan alat manajemen pengetahuan yang tepat dan berbagi pengetahuan merupakan salah satu alat yang paling efektif yang dapat digunakan. Selain itu, praktik berbagi pengetahuan ini dapat melebur dengan budaya organisasi dan budaya nasional sehingga membuat suatu industri teknologi tinggi di satu negara memiliki keunggulan yang berbeda dibandingkan dengan industri teknologi tinggi di negara lain.

---

ABSTRACT

---

This thesis aims to find out how the knowledge sharing policy process triggers new innovations. The thesis explains how the role of knowledge sharing is in industries engaged in the field of high technology, how culture influences knowledge sharing policies, and knowledge sharing policy documents. This research is a qualitative research with document analysis method or literature study. The results of this research found that innovation can be created using appropriate knowledge management tools and knowledge sharing is one of the most effective tools that can be used. In addition, this practice of sharing knowledge can fuse with the organizational culture and national culture so as to make a high-tech industry in one country have a distinct advantage compared to the high-tech industry in another.

"

"Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di DKI Jakarta yang tinggi tentu memiliki dampak negatif, sehingga Perda No. 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor perlu di revisi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses formulasi kebijakan kenaikan tarif progresif Pajak Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan termasuk dalam penelitian cross sectional dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan wawancara. Data tersebut dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tujuan utama dalam menaikan tarif progresif pada Perda No. 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor adalah untuk memperkuat fungsi regulerend guna mengatasi permasalahan yang ditimbulkan oleh dampak negatif kendaraan bermotor.

---

The growth of motor vehicle in DKI Jakarta is certainly have many negative effect, so the local regulations No. 8 Year of 2010 about Motor Vehicle Tax need to be revised. This research purposed to know how the formulation of increase progressive tariff Motor Vehicle Tax in DKI Jakarta. The research was conducted by a qualitative approach and cross-sectional research with data collection techniques as literature study and interview. The data is analyzed by qualitative data analysis techniques. The result of this research shows that major considerations of increased progressive tariff of local regulations No. 8 Year of 2010 about Motor Vehicle Tax are to strengthen the regulerend fungtions to solve the problems due to negative effect from motor vehicle."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis capaian tujuan kebijakan fasilitas Pajak Penghasilan berupa tax allowance dilihat dari segi efektivitas, kesamaan, dan ketepatannya pada industri pengolahan ikan di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui studi pustaka dan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun prosedur fasilitas tax allowance sudah memenuhi prinsip kesederhanaan, akan tetapi fasilitas tersebut belum efektif untuk meningkatkan investasi karena masih sangat minim industri yang memanfaatkannya serta besarnya biaya fiskal yang harus ditanggung. Fasilitas ini juga belum tepat sasaran bagi industri pengolahan ikan karena yang bisa memanfaatkan hanya industri berskala besar, sedangkan industri pengolahan ikan masih banyak yang berskala kecil.

---

This research rsquo s purpose is to analyze the achievement of the goals of the income tax incentive, which is tax allowance in terms of its effectiveness, equity, and appropriateness in the fish processing industry in Indonesia. This research was conducted with qualitative approach and qualitative data collection technique through literature study and field study. The results showed that although the procedure of tax allowance has fulfilled the principle of simplicity, but the facility has not been effective to increase investment because it is still very minimal industry that utilize it and the amount of fiscal cost that must be borne. This facility is also not appropriate for the fish processing industry because it can utilize only for large scale industry, while fish processing industry is still a lot of small scale."

"Dalam merespon eksistensi dan dampak pandemi Covid-19, pemerintah menerapkan kebijakan fiskal ekspansif dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Salah satu bentuk alokasi PEN sektor insentif usaha di bidang pepajakan adalah pemberian insentif restitusi pendahuluan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada industri farmasi pada masa pandemi Covid-19 di Indonesia dengan tujuan menguatkan stabilisasi pertumbuhan dan kinerja ekspor sektor farmasi. Namun, paradigma anomali kebijakan terjadi pada indeks pertumbuhan PDB sektor farmasi yang sejak tahun 2020 hingga tahun 2021 mengalami peningkatan sementara kinerja ekspor sejak tahun 2020 hingga tahun 2021 cenderung stagnan. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kebijakan insentif restitusi pendahuluan PPN tersebut berdasarkan kriteria kecukupan, responsivitas, dan ketepatan dari pelaksanaan kebijakan. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah post positivist dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan (literatur) dan studi lapangan (wawancara mendalam). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan insentif restitusi pendahuluan PPN tersebut mampu mencapai tujuan stabilisasi pertumbuhan ekonomi namun tidak mampu mencapai tujuan peningkatan kinerja ekspor sektor farmasi di Indonesia. Paradoks disposisi kebijakan dan inkonsistensi peraturan menimbulkan distorsi atas tingkat pemanfaatan insentif restitusi pendahuluan PPN pada industri farmasi.

---

In response to the existence and impact of the Covid-19 pandemic, the government implemented a fiscal expansionary policy in the context of the National Economic Recovery (PEN). One of the forms of allocation for the PEN sector in the business incentive sector in the taxation sector is to offer pre-restitution incentives for Value Added Tax (VAT) to the pharmaceutical industry during the Covid-19 pandemic in Indonesia in order to strengthen the stabilization of growth and export performance of the pharmaceutical sector. However, the paradigm anomaly policy that occurred in the pharmaceutical sector's GDP growth index from 2020 to 2021 experienced a temporary increase in export performance from 2020 to 2021 tended to stagnate. This study aims to demonstrate the incentive policy for VAT prerestitution based on evaluation criteria, responsiveness, and accuracy of policy implementation. The research approach used in this research is post positivist with data collection techniques in the form of library research (literature) and field studies (in-depth interviews). The results of this study indicate that the restitution incentive policy with the primary objective of VAT was able to achieve stabilization of economic growth but was unable to achieve the goal of increasing export performance of the pharmaceutical sector in Indonesia. The paradox of policy dispositions and inconsistencies causes distortions in the utilization of VAT pre-restitution incentives in the pharmaceutical industry."

"Penelitian ini fokus pada analisis pengaruh investor sentiment selama bulan Ramadhan terhadap abnormal return saham perusahaan pada subsektor retail periode 2009-2013 di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan metode event study. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan dikembangkan dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ramadhan effect tidak menghasilkan cumulative average abnormal return (CAAR) yang signifikan bagi investor selama periode peristiwa dalam setiap periode di penelitian ini. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa rata-rata abnormal return sebelum peristiwa Ramadhan tidak berbeda dengan rata-rata abnormal return setelah peristiwa Ramadhan di setiap periode penelitian.

---

This study focused on influence of investor sentiment during Ramadhan on abnormal return of retail trade on IDX by using event study during 2009-2013. This study was a quantitative research and was developed by descriptive analysis. This study did not show significant results on cumulative average abnormal return (CAAR) for investors during event window in each study period. In addition, this study also showed that the average abnormal return before Ramadhan is no different to the average abnormal return after Ramadhan in each study period."

"Kebijakan penerapan e-government Pajak Parkir di DKI Jakarta sudahberlangsung selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun. Dalam pelaksanaannya banyakditemukan hambatan dan tantangan yang berdampak kepada target kinerja yangtelah ditetapkan. Kebijakan yang mengatur pun sudah sebanyak 3(tiga) kalimengalami perubahan yang diharapkan mampu menjembatani pelayananmasyarakat yang lebih baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa danmengevaluasi kebijakan penerapan e-government pajak parkir dan menganalisafaktor-faktor yang menentukan keberhasilan kebijakan e-government pajak parkirdi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode post-positivisme yangmenggunakan teori sebagai acuan dalam memahami permasalahan penelitian.Hasil evaluasi dari penerapan kebijakan ini menunjukkan; (1) manfaat onlinesystem belum secara signifikan membantu petugas pajak dalam pengawasankepatuhan kepada wajib pajak. yang terlihat dari data jumlah wajib pajak yangsecara rutin melaporkan transaksi usahanya sekitar 3,37%; (2)aplikasi egovernmentbelum dapat mengintegrasikan data antara DPMPTSP dan UPPerparkiran; (3) sanksi yang telah diatur belum diterapkan secara tegas; (4) sanksimengenai pencabutan izin usaha tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yanglebih tinggi; dan (5) kewajiban pelaporan transaksi usaha secara online belumoptimal diterapkan untuk seluruh wajib pajak parkir, karena masih terdapatketidaksiapan baik dari sisi wajib pajak maupun dukungan perangkat elektronik.Sedangkan hasil penelitian atas faktor – faktor yang menentukan keberhasilanpelaksanaan e-government, yaitu:(1) adanya komitmen yang kuat dari Bapendadalam menangani masalah pendanaan yaitu dengan bekerjasama dengan BankPemerintah; (2) kolaborasi antara Bapenda dan Bank ditunjukkan dengan bersamasamamemberikan pelayanan yang berorientasi kepada kepuasan wajib pajak (3)terjaminnya keamanan atas kerahasian data wajib pajak, diatur dalam PerjanjianKerja Sama; dan (4) Bapenda menyiapkan alternatif aplikasi melalui web https//:pajakonline.jakarta.go.id. yang dapat digunakan oleh wajib pajak dimanapunberada. Selain itu disarankan bagi Bapenda untuk melakukan prioritaspengkategorisasian bagi wajib pajak yang akan dipasang perangkat online, sertaperlu adanya perbaikan mengenai sanksi administrasi pencabutan izin usahakarena tidak sesuai dengan sanksi yang diatur pada Peraturan Daerah danUndang-Undang Perpajakan

---

The policy of implementing parking tax e-government in DKI Jakarta has been going on for approximately 7 (seven) years. In its implementation there are many obstacles and challenges that have an impact on the performance targets that have been set. The governing policy has also undergone 3 (three) changes which are expected to be able to bridge better community services. This study aims to analyze and evaluate the application of parking tax e-government

policies and to analyze the factors that determine the success of parking tax e-government policies in DKI Jakarta. This study uses the post-positivism method which uses theory as a reference in understanding the research problem. The evaluation results of the implementation of this policy show; (1) the benefits of the online system have not significantly helped tax officers in monitoring compliance with taxpayers. which can be seen from the data on the

number of taxpayers who routinely report their business transactions of around 3.37%; (2) egovernment applications have not been able to integrate data between DPMPTSP and UP Perparkiran; (3) regulated sanctions have not been applied explicitly; (4) sanctions regarding the revocation of business licenses that are not in accordance with higher tax regulations; and (5) the obligation to report business transactions online has not been optimally applied to all

parking taxpayers, because there is still unpreparedness both in terms of taxpayers and electronic device support. While the results of research on the factors that determine the success of the implementation of e-government, namely: (1) there is a strong commitment from Bapenda in handling funding problems, namely by collaborating with Government Banks; (2) collaboration between Bapenda and the Bank is demonstrated by jointly providing services

oriented towards taxpayer satisfaction. (3) guaranteed security of taxpayer data confidentiality, regulated in a Cooperation Agreement; and (4) Bapenda prepares alternative applications through the web https //: Pajakonline.jakarta.go.id. which can be used by taxpayers wherever they are. In addition, it is recommended for Bapenda to prioritize categorization for taxpayers

who will be installed with online tools, and there is a need for improvements regarding administrative sanctions for business license revocation because they are not in accordance with the sanctions regulated in Regional Regulations and Taxation Laws."

"Penelitian ini membahas mengenai evaluasi kebijakan insentif pajak penghasilan berupa tax allowance yang diberikan kepada industri pembangkit listrik tenaga bayu angin di Indonesia. Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis pencapaian tujuan kebijakan tax allowance dengan menggunakan indikator efektivitas, responsivitas dan ketepatan dari Dunn. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa insentif pajak penghasilan berupa tax allowance kurang efektif dalam meningkatkan investasi di bidang energi angin karena faktor ketidakpastian, tingginya kriteria penerima insentif, kurangnya sosialisasi serta peran insentif tax allowance yang kecil bagi industri ini. Adanya tujuan yang ingin dicapai pemerintah melalui suatu program merupakan faktor yang lebih mempengaruhi investasi dibandingkan pemberian insentif tax allowance.

---

This research focused on the evaluation of income tax incentive policy in the form of tax allowance given to wind power industry in Indonesia. The purpose of this research is to analyze the achievement of tax allowance policy objectives by using Dunns indicators which are effectiveness, responsiveness and accuracy. This research used a qualitative approach with field research and literature data collection methods.

The results showed that income tax incentive in the form of tax allowance is less effective in increasing investment in wind energy due to uncertainty to get tax incentive approval, high qualifications or threshold, lack of socialization and small role of tax allowance incentive for the industry. A factor that further influences the investment is the existence of objectives to be achieved by the government through a program."

"Penelitian ini membahas kebijakan insentif Pajak Penghasilan pada penanaman modal di industri pengolahan kelapa sawit. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa latar belakang pemberian fasilitas pajak tersebut dalam rangka peningkatan investasi demi mendorong hilirisasi industri pengolahan kelapa sawit. Adanya berbagai hambatan mulai dari pertimbangan bisnis, faktor pajak dan non-pajak lainnya menyebabkan fasilitas Pajak Penghasilan tidak diminati investor untuk beberapa sektor pengolahan kelapa sawit. Peneliti memberikan rekomendasi agar fasilitas Pajak Penghasilan lebih efektif dan aplikatif, yaitu: penurunan threshold nilai investasi, mempertahankan tarif bea keluar CPO, perbaikan infrastruktur dan kemudahan pembebasan lahan dan perizinan.

---

This research discusses the income tax incentives to investments in palm oil processing industry. This study is a qualitative research. The research concludes that the background providing incentives tax in order to encourage increased investment for the downsteram of palm oil processing industry. A number of obstacles ranging from business considerations and factors tax or other causes of non-tax Income Tax facilities are not attractive to investors. Researchers gave recommendations that facility income tax is more effective and applicable, such as decrease the threshold value of investment, retaining the CPO export tax rate, improvement infrastructure, and ease of land acquisition and licensing."