Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kaum perempuan merupakan golongan yang dipandang rentan mengalami kekerasan seksual. Roy Morgan Research Centre menemukan bahwa 79% dari perempuan yang disurvei merasa tidak aman di tempat umum pada malam hari. Beberapa peneliti lain juga seperti Cozijn dan Van Dijk (1976) menekankan pentingnya karakteristik umum dari perempuan, seperti tingkat kerentanan yang lebih tinggi karena secara fisik merasa kurang terhadap ancaman kejahatan, atau karena mereka dalam situasi dan kondisi yang rentan terhadap ancaman kejahatan, terutama mengalami kejahatan seksual. Kesadaran atas kerentanan diri harus diantisipasi untuk mempertahankan diri dari ancaman kejahatan. Killias dan Clerici (2000) menemukan bahwa kemampuan untuk mempertahankan diri seseorang telah dihubungkan dengan dari keselamatan personal dalam berbagai situasi yang setiap saat dapat menimpa dirinya. Penelitian ini mencoba untuk melihat apakah bagaimana kerentanan diridan rasa takut (fear of crime) mengalami kekerasan seksual terhadap mekanisme coping pada perempuan pekerja malam di tempat hiburan karaoke di wilayah Jakarta Barat dengan menguji kekuatan hubungan masing-masing variabel baik secara bivariat maupun multivariat. Sebagai variabel intervening, penulis menghadirkan variabel fear of crime kekerasan seksual. Variabel antara dihadirkan dengan maksud untuk melihat apakah kekuatan hubungan antara variabel kerentanan diri dengan variabel mekanisme coping pada perempuan pekerja malam akan melemah setelah dimasukkan variabel antara. Penelitian ini merupakan penelitian populasi dengan menarik sampel pada perempuan pekerja malam di seluruh tempat hiburan karaoeke di wilayah Jakarta Barat sebanyak 75 orang yang dikategorikan bekerja sebagai waitress dan pemandu lagu. Melalui metode kuantitatif, penulis menyebarkan kuesioner serta mengolahnya dengan menggunakan perangkat lunak SPSS (Statistical Package for Social Sciences). Hubungan bivariat antara tiap varibel, yakni kerentanan diri dengan mekanisme coping, kerentanan diri dengan fear of crime kekerasan seksual dan fear of crime kekerasan seksual dengan mekanisme coping dilakukan dengan perhitungan statistik Pearson?s correlations coefficients. Secara keseluruhan menghasilkan hubungan positif yang berarti semakin tinggi tingkat perubahan pada satu variabel, maka akan semakin meningkatkan variabel lainnya. Sedangkan untuk menguji kekuatan kedua variabel tersebut setelah dihadirkan variabel intervening ternyata melemahkan kekuatan hubungan antara kerentanan diri dengan variabel mekanisme coping, karena hubungan variabel independen dengan variabel dependen tersebut menjadi menurun setelah dihadirkan variabel fear of crime kekerasan seksual.

---

Women are looked upon as vulnerable against sexual abuse. Roy Morgan Research Centre identified that 79% of the women being surveyed felt not secure at public places during the night. Other researchers such as Cozijn and Van Dijk (1976) stressed the importance of women characteristics, including the higher level of vulnerability since physically women are less conditioned to encounter the threat of crime, in particular sexual abuse. Awareness of their self-susceptibility should be anticipated in defending themselves against the threat of crime. Killias and Clerici (2000) identified that the ability to defend oneself is related to personal safety encountered by a person in the various situations at any time. This study attempts to identify a person?s self-susceptibility and fear of crime against sexual abuse with the coping mechanism of women night workers at the karaoke recreation centers in the region of West Jakarta, by testing the power of each variable based on bi-variants as well as multi-variants connections. As the intervening variable the writer presents the fear of crime variable against sexual abuse. This variable is presented with the purpose to know whether the power of connection between the vulnerability variable and the coping mechanism variable among women night workers shall weaken after the intermediate variable is added. The survey conducted is a population study by drawing samples among women night workers consisting of 75 waitresses and disc jockeysfrom all karaoke recreation centers in the West Jakarta.Region.Through the quantitative method the writer processed the results by utilizing SPSS (Statistical Package for Social Sciences). The bi-variant connection between the respective variables, i.e. self- susceptibility and coping mechanism variables, between self-susceptibility and fear of crime against sexual abuse, and between the fear of crime against sexual abuse and coping mechanism is conducted by calculating statistics of the Pearson?s correlations coefficients. The overall results show a positive connection, implying the higher the rate of change at one variable, the higher the increase occurs at other variables. In testing the power of the two above variables, the presentation of the intervening variable weakens the power of connection between the variable of self-susceptibility and coping mechanism variable, since the connection between the independent variable and dependent variable weakens after presentation of thevariable related to fear of crime against sexual abuse."

"This study attempts to identify a person?s self-susceptibility and fear of crime against sexual abuse with the coping mechanism of women night workers at the karaoke recreation centers in the region of West Jakarta, by testing the power of each variable based on bi-variants as well as multi-variants connections. As the intervening variable the writer presents the fear of crime variable against sexual abuse. This variable is presented with the purpose to know whether the power of connection between the vulnerability variable and the coping mechanism variable among women night workers shall weaken after the intermediate variable is added."

"Penelitian ini dibuat berdasarkan keresahan Penulis akan penegakan hukum yang sulit tercipta pada perempuan korban kejahatan seksual. Sistem hukum di Indonesia masih belum bisa menciptakan rasa aman kepada korban, sehingga banyak korban yang memilih untuk tidak melanjutkan proses hukum atau bahkan tidak mau melaporkan kasusnya karena keputus-asaan mereka terhadap sistem hukum di Indonesia. Hal ini terlihat dari beberapa kisah yang dilontarkan oleh dua pendamping hukum perempuan korban kejahatan seksual. Penelitian ini juga memberikan gambaran mengenai beberapa produk hukum Indonesia yang mengatur tentang kejahatan seksual namun tidak mampu melindungi perempuan korban sepenuhnya. Sejumlah kasus kejahatan seksual terhadap perempuan dari beberapa latar belakang berbeda juga dikupas melalui putusan hakim. Putusan-putusan hakim yang dikupas di dalam penelitian ini mencoba untuk menggambarkan bahwa hakim masih belum memiliki perspektif yang sama dalam melihat tindak pidana kejahatan seksual. Kemampuan hakim untuk berani berinovasi dalam menemukan hukum sangat diperlukan dalam menjawab berbagai hal yang belum jelas diatur di dalam perundangan soal kejahatan seksual. Penelitian ini bertujuan untuk menjadi salah satu buah pemikiran yang akan berguna bagi kemajuan hukum feminis di Indonesia, khususnya tentang perindungan korban kejahatan seksual......This research is done based on the Writer’s restlessness about the difficulty in creating law enforcement toward the woman victim of sexual crime. Indonesian law system is still unable to create sense of security to the victim, so that many victims choose not to continue the legal process or even not to report the case due to her despair toward Indonesian law system. This is shown in some cases thrown by two legal counselors of woman victim of sexual crime. This research also provides picture of some Indonesian legal products which regulate sexual crime but do not fully protect woman as the victim. Some sexual crime cases against woman in various backgrounds are discussed through judge decision. The judge decisions discussed in this research try to illustrate that judge still does not have the same perspective in viewing sexual criminal act. The judge innovative ability in finding the law is very much needed to answer various vague regulations on sexual crime case. This research aims to be one of the useful ideas for the law progress of Indonesian feminists, especially about the sexual crime victim protection."

"Kasus pelecehan seksual pada anak semakin banyak ditemukan terutama pada anak usia sekolah. Terkait hal tersebut, penting untuk mengetahui tingkat pengetahuan anak usia sekolah tentang pelecehan agar dapat dilakukan pencegahan. Penelitian bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan dan pengalaman anak usia sekolah terkait pelecehan seksual. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif analitik dengan jumlah sampel sebanyak 112 siswa yang diambil melalui teknik cluster sampling. Hasil penelitian menemukan bahwa terdapat hubungan signifikan antara tingkat pengetahuan dan pengalaman pelecehan seksual anak usia sekolah di kota Depok Jawa Barat (p value = 0.001).

---

Cases of child sexual abuse are increasingly found, especially in school-age children. It is important to recognize the level of knowledge of school-aged children about sexual harassment so that prevention can be carried out. The research aims to determine the relationship between school-age children's knowledge and experiences regarding sexual harassment. This research is a quantitative research with a descriptive analytical design with a sample size of 112 students taken using a cluster sampling technique. The results of this study found that there was a significant relationship between the level of knowledge and experience of sexual abuse of school-age children in the city of Depok, West Java (p value = 0.001)."

"Wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat memiliki 60% tempat hiburan malam di DKI Jakarta yang sangat potensial akan maraknya peredaran narkoba. Tindak pidana narkoba sendiri sudah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang dilakukan dengan menggunakan modus yang semakin berkembang dalam mengelabuhi petugas kepolisian. Ditambah lagi dengan perkembangan teknologi yang semakin cepat juga menjadi akselerator peredaran narkoba terutama di Jakarta Barat. Hal tersebut tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Polres Metro Jakarta Barat untuk menangani dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba, terutama dalam menggunakan diskresi bagi pengguna.Polisi dalam menjalankan tugasnya di lapangan memiliki aturan-aturan khusus untuk melakukan tindakan hukum. Ketentuan tersebut tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, di samping itu juga memiliki aturan moral yang menjadi pedoman dan harus ditaati. Pedoman-pedoman kerja polisi tersebut memiliki keluwesan bertindak, kewenangan yang bersifat diskresioner, yakni kewenangan atau otoritas yang dimiliki polisi untuk melakukan tindakan yang menyimpang sesuai dengan situasi dan pertimbangan hati nuraninya. Penggunaan diskresi merupakan kekuatan polisi untuk menyelesaikan persoalan masyarakat secara cepat dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban umum.Penggunaan diskresi dalam penyidikan pada tindak pidana narkoba merupakan salah upaya untuk menangani dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Polres Metro Jakarta Barat menggunakan diskresi untuk mengungkap jaringan peredaran narkoba dan dalam bentuk rehabilitasi. Dalam pengungkapan jaringan peredaran narkoba, teknik controlled delivery dan undercover buy yang digunakan lebih efektif jika didukung oleh penggunaan teknologi informasi. Sedangkan penggunaan diskresi dalam bentuk rehabilitasi diberikan kepada pengguna yang terbukti positif menggunakan narkoba tanpa barang bukti atau terdapat barang bukti namun dibawah ketentuan dalam SE MA Nomor 4 Tahun 2009.

---

Jurisdiction in Polres Metro Jakarta Barat have a 60% nightclubs in Jakarta potential of the extent of drug trafficking. The criminal act of drug itself has been categorized as an extraordinary crime committed by using a mode that is growing in a fool police officers. Coupled with increasingly rapid technological development has also become an accelerator drug trafficking, especially in West Jakarta. It is certainly a challenge for Polres Metro Jakarta Barat to handle and cope with drug abuse, especially in the use of discretion for the user.Police in carrying out their duties in the field has specific rules to take legal action. The provisions contained in the Code of Criminal Procedure (KUHAP), in addition, it also has the moral rules that guide and must be obeyed. The guidelines of the police work with the flexibility to act, the authority is discretionary, the authority or the authority of the police to carry out actions that deviate according to the situation and consideration of conscience. The use of discretion is a police force to solve community problems quickly in order to create security and public order.The use of discretion in the investigation on the crime of drug is one attempt to address and combat drug abuse. West Jakarta Metro Police use discretion to uncover the drug trafficking network and in the form of rehabilitation. In the disclosure of drug distribution network, controlled delivery and undercover techniques buy used more effectively if they are supported by the use of information technology. While the use of discretion in the form of rehabilitation is given to the user who tested positive for using drugs without evidence or there is evidence but under the provisions of the SEMA No. 4 tahun 2009."

"Tesis ini tentang penanganan anak korban kekerasan seksual di Pores Metro Jakarta Selatan. Perhatian utama tesis ini adalah cara bertindak penyidik Ruang Pelayanan Khusus pada proses penyidikan terhadap anak perempuan korban kekerasan seksual di Polres Metro Jakarta Selatan.Penelitian ini dimaksudkan adalah untuk menggambarkan proses penyidikan anak korban kekerasan seksual oleh penyidik Ruang Pelayanan Khusus Polres Metro Jakarta Selatan yang berbeda dengan penyidikan kejahatan yang lain. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui pengamatan, wawancara dan kajian dokumen. Peneliti ingin menggambarkan secara utuh mengenai tindakan penyidik Ruang Pelayanan Khusus dalam proses penyidikan anak korban kekerasan seksual, dampak atas perbuatan pelaku, bentuk-bentuk penyimpangan dan hubungan antara penyidik dengan berbagai pihak.Hasil dari penelitian ini ditemukan beragamnya tindakan-tindakan dalam proses penyidikan anak korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh penyidik Ruang Pelayanan Khusus Polres Metro Jakarta Selatan. Tindakan ini dapat tergambar dalam proses penyidikan tersebut mulai dari diterimanya Laporan Polisi, Penyelidikan, Pemeriksaan, Pemanggilan, Penangkapan, Penahanan sampai dengan Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara kepada Penuntut Umum. Ditemukannya anak perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual, karakteristik pelaku, hubungan sosial korban dan pelaku serta dampak dari perbuatan si pelaku terhadap korban.Tindakan lain yang terjadi pada proses penyidikan anak korban kekerasan seksual yaitu ditemukannya bentuk-bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh penyidik Ruang Pelayanan Khusus. Ditemukan juga pola-pola hubungan antara penyidik Ruang Pelayanan Khusus dengan sesama anggota, warga masyarakat (korban, keluarga korban, saksi, tersangka), Kejaksaan, dan Pusat Krisis Terpadu Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Selain itu ditemukan faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyidikan anak perempuan korban kekerasan seksual seperti faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat dan faktor budaya."

"ABSTRAKPenelitian ini menjelaskan bagaimana pihak sekolah memberikan reaksi atas penanganan kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh guru terhadap murid murid perempuan di SMA X Jakarta Reaksi yang sekolah berikan merupakan suatu bentuk implikasi dari proses pendefinisian tentang kasus kekerasan seksual yang terjadi Penelitian ini menggunakan metode kualitatif feminis dengan melakukan wawancara mendalam kepada 5 subjek korban dan 11 subjek non korban Ke lima subjek korban adalah para murid dan alumni SMA X Jakarta serta 11 subjek non korban adalah teman korban guru guru SMA X Jakarta warga sekolah dan pejabat dinas pendidikan Peneliti menggunakan kajian feminis radikal dan feminis multikultural oleh Rosemarie Putnam Tong untuk menjelaskan bentuk distorsi yang terjadi pada proses pendefinisian kasus kekerasan seksual Lalu terkait dengan bagaimana sekolah memberikan reaksi dalam penanganan kasus peneliti menggunakan analisis state crime berdasarkan pemikiran Raymond Michalowski dan Ronald C Kramer Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses pendefinisian kekerasan seksual merupakan tahapan awal yang penting dan berpengaruh terhadap reaksi yang diberikan pihak sekolah kepada para korban Pendefinisian kasus kekerasan yang baik dapat berimplikasi pada reaksi sekolah yang bersifat menguntungkan bagi pihak korban begitu pula sebaliknya

---

ABSTRACTThis research describes how the school provides a reaction of handling child sexual abuse cases that committed by teachers against female students in X Senior High School Jakarta The reactions were given by the school is an implications form of definition process of sexual abuse that occurred This research uses feminist qualitative method by conducting in depth interviews to 5 victims and 11 non victims The five victims are senior high school students and alumni of X Senior High School Jakarta 11 non victims who are friends with the victims teachers of X Senior High School Jakarta school community and the education department councils Researcher uses a radical feminist studies and feminist multicultural by Rosemarie Putnam Tong to describe distortion form that occurs in the process of defining sexual abuse case Then related to how schools reacted in the handling child sexual abuse case researcher uses state crime analysis based on Raymond Michalowski and Ronald C Kramer The result of this research indicates that the process of defining sexual abuse is an important in the early phase and affect to the reaction that given by the school Good definition about violence cases may be implicated the school reactions that are opportune to the victim and vice versa "

"Latar Belakang: Paparan terhadap pengalaman buruk seperti pelecehan dan pengabaian memberikan pengaruh terhadap perkembangan sosio-emosional anak. Orang dengan disabilitas intelektual memiliki kualitas kesehatan yang lebih rendah dibandingkan dengan orang yang tidak berkebutuhan khusus. Anak dengan disabilitas intelektual rentan mengalami pengucilan sosial, diskriminasi, pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga maupun lingkungan dan kualitas kesehatan yang kurang baik. Hingga saat ini, di Indonesia, belum ada instrumen yang valid dan reliabel untuk menilai pengetahuan dan mencegah terjadinya kekerasan maupun pelecehan seksual pada remaja perempuan dengan disabilitas intelektual ringan. Hal ini membuat perlunya ada instrimen khusus yang valid dan reliabel. Dalam hal ini, dipilih instrumen “An Illustrated Scale Measuring the Sexual-abuse Prevention Knowledge” oleh Wen-Ying Lou. Instrumen tersebut merupakan salah satu ukur yang mempunyai validitas dan reliabilitas yang baik untuk mengetahui pengetahuan pencegahan kekerasan seksual pada siswa perempuan sekolah menengah dengan disabilitas intelektual.Metode: Penelitian ini bertujuan untuk menguji validitas dan reliabilitas instrument “An Illustrated Scale Measuring the Sexual-abuse Prevention Knowledge” pada populasi siswi perempuan dengan disabilitas intelektual di Indonesia. Proses penelitian ini terdiri dari tahap penerjemahan instrument ke dalam Bahasa Indonesia, uji coba dengan sepuluh responden, penyempurnaan terjemahan, penilaian validitas isi oleh sepuluh pakar Kesehatan Jiwa.Hasil: Pada uji validasi, didapatkan bahwa validitas isi instrumen “An Illustrated Scale Measuring the Sexual-abuse Prevention Knowledge” berada pada tingkatan baik, yaitu dengan nilai I-CVI sebesar 0.70 – 1.00 dan nilai S-CVI sebesar 0.87. Hasil uji coba terhadap sepuluh orang anak dengan disabilitas intelektual ringan diperoleh bahwa instrument dapat dipahami dan diterima. Instrumen ini secara isi valid untuk digunakan oleh pemeriksa sebagai alat bantu untuk mengetahui tingkat pengetahuan anak perempuan dengan disabilitas intelektual tentang pencegahan kekerasan seksual.Kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan validasi isi, dapat disimpulkan bahwa instrumen “An Illustrated Scale Measuring the Sexual-abuse Prevention Knowledge” versi Bahasa Indonesia merupakan kuesioner yang memiliki validitas isi yang baik dengan hasil uji coba yang mudah dipahami oleh sampel responden. Namun, untuk memastikan validitas, perlu dilakukan kembali uji reliabilitas serta uji validitas lainnya.Kata kunci: kekerasan seksual, remaja perempuan, disabilitas intelektual, An Illustrated Scale Measuring

---

Background: Exposure toward awful events, such as abuse and neglection may produce negative influences to children’s social and emotional development. People with intellectual disabilities also possess lower quality of health compared to people without any special needs. Children with intellectual disabilities are more prone to experience social isolation, discrimination, sexual abuse, domestic / environmental violence, and loqwquality of health. To date, in Indonesia, there is no valiable and reliable instrument to assess knowledge and prevent sexual abuse in female teenager with mild intellectual disabilities. Therefore, it is necessary to have a specific, valid, and reliable instrument. In this matter, this study choose an instrument named “An Illustrated Scale Measuring the Sexual-abuse Prevention Knowledge” by Wen-Ying Lou. This instrument is one of the measuring tools that have good validity and reliability to obtain knowledge of sexual abuse prevention in female teenagers with intellectual disabilities.

Methods: This study aimed to obtain the validity and reliability of the instrument “An Illustrated Scale Measuring the Sexual-abuse Prevention Knowledge” in a population of female teenagers with intellectual disabilities in Indonesia. This study process consists of translating the instrument into Bahasa Indonesia, testing with 10 respondents, finalizing the Indonesian version of the instrument, and content validity by 10 experts in Psychiatry.

Results: In the validity test, it is obtained that the content validity of the instrument “An Illustrated Scale Measuring the Sexual-abuse Prevention Knowledge” is considered to be valid, with the score of I-CVI within the range of 0.70 – 1.00 and S-CVI score at 0.87. From the trial test ton ten girls with mild intellectual disability, it showed that this instrument can be easily understood and accepted. The instrument is valid in the content and can assist clinician to assess the knowledge about sexual abuse prevention of children with mild intellectual disability.

Conclusion: From the content validity testing, “An Illustrated Scale Measuring the Sexual-abuse Prevention Knowledge” – Indonesian has acceptable content validity. The trial test also shows that the instrument is easily understandable for respondents. But, for futher usage, this instrument needs to have reliability test or other validity tests"

"Pidana denda merupakan sanksi pidana yang tergolong tua. Beberapa negara dalam pelaksanaannya pada awalnya bersifat keperdataan, karena berhubungan dengan ganti kerugian. Pada perkembangan selanjutnya pidana denda tidak lagi berhubungan dengan ganti kerugian, melainkan menjadi sanksi pidana.Perkembangan teori pemidanaan mulai dari teori pembalasan, teori tujuan dan teori gabungan mencari jawaban atas kebaradaan dan tujuan pemidanaan. Tujuan pemidanaan kepada pelaku kejahatan yang awalnya sebagai balasan atas tindak pidana yang telah dilakukan kemudian berkembang menjadi penjatuhan pidana, seyogyanya memberikan manfaat baik kepada masyarakat maupun kepada pelaku kejahatan. Perkembangan teori pemidanaan ini kemudia.n menjadi penyebab berkembangnya pidana denda.Pada perkembangan, Di Indonesia Pidana denda semakin banyak dipergunakan sebagai ancaman sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan, antara lain adalah pada kejahatan psikotropika dan narkotika. Akan tetapi, pencantuman ancaman pidana denda tersebut adalah untuk memperberat ancaman sanksi pidana kepada pelaku kejahatan. Hal ini karena ancaman pidana denda merupakan kumulatif dari ancaman sanksi pidana penjara, sehingqa dengan demikian penjatuhan pidana kepada pelaku kejahatan narkotika dan psikotropika adalah pidana penjara dan pidana denda.Bukti lain pidana denda berkembang pesat di Indonesia adalah bahwa dalam rancangan KUHP juga banyak menggunakan ancaman pidana denda sebagai alternatif pemidanaan selain pidana penjara. Pengaturan mengenai pidana denda dalam rancangan KUHP mengatur ancaman pidana denda secara kategori, mengatur sistem penerapan sanksi pidana denda, mengatur batas waktu dan cara pembayaran denda, serta mengenai tindakan paksaan serta pedoman penjatuhan pidana denda. Pidana denda akan semakin sering diterapkan karena semakin dipandang sebagai sanksi pidana yang mampu memenuhi tujuan pemidanaan, yaitu bukan untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, melainkan untuk pencegahan, pembinaan dan penyelesaian konflik."

"Penelitian ini dilakukan di kawasan kampung kota Kukusan, Depok untuk menganalisis fenomena kejahatan seks di kampung kota dan bagaimana lingkungan berkontribusi terhadap keselamatan perempuan, atau malah menempatkan mereka pada risiko menjadi pelaku kejahatan seksual. Tulisan ini mencakup ruang lingkup perencanaan kota, CPTED, ruang patriarki, dan pengetahuan multidisiplin seputar kekerasan seksual terhadap perempuan dalam ruang kota. CPTED adalah seperangkat aturan dan prinsip dalam proses desain urban yang membantu menciptakan ruang yang aman bagi penggunanya. Konsep utama CPTED adalah menghentikan potensi kejahatan di ruang publik secara alami sekaligus memungkinkan penggunanya membantu melakukan intervensi jika terjadi kejahatan. Kejahatan seks memiliki sifat yang tidak dapat diprediksi, dan terdapat research gap yang besar dalam teori CPTED yang banyak membahas kejahatan yang lebih berwujud seperti pencurian dan vandalisme. Substansi dari penelitian ini adalah diperlukan pemahaman menyeluruh mengenai korelasi antara kualitas arsitektur dan tata ruang kawasan kumuh perkotaan dengan kekerasan seksual. Disertai dengan studi kasus efektivitas  CPTED di kawasan kukusan yang dilakukan melalui metode survei kualitatif dengan teknik wawancara dan observasi. Studi ini mengungkapkan bahwa efektivitas CPTED dalam konteks kekerasan seksual harus melibatkan faktor-faktor yang mendasari seperti sosiokultural demografi berdasarkan karakteristik wilayah, dan tidak dapat diaplikasikan secara general. Efektivitas CPTED juga terbukti berbeda-beda di setiap wilayah pengamatan berdasarkan penempatan elemen arsitektur, tata guna lahan, dan tata ruang perkotaan, sehingga dengan penerapan prinsip CPTED yang tepat pada setiap peruntukan lahan dapat menghasilkan pencegahan kejahatan seksual terhadap perempuan secara signifikan.

---

This research is conducted in urban slums of Kukusan, Depok to analyze the phenomenon of sex crimes within kampung kota areas and how the built environment contributes to the safety of these women, or puts them in risk of sex offenders .This paper encompasses the scopes of urban planning, CPTED, gendered spaces, and multidisciplinary knowledge surrounding sexual assault towards women in everyday spaces. CPTED is a set of rules and principles in the urban design process that helps create a safe space for its users. The main concept of CPTED is to naturally deter potential crime in a public space while enabling its users to help intervene in the event of a crime. Sex crimes possess an unpredictable nature, and there is a huge research gap in CPTED textbook theories that heavily discuss more tangible crimes such as theft and vandalism. The bottom line of this study is within the architecture and spatial qualities of urban slums, fully understanding them in correlation with sexual assault is carried out, along with the case study of the effectiveness of CPTED in Kukusan that is conducted through qualitative methods of survey, interviews, and observations in the field. This study ultimately reveals that the effectiveness of CPTED in context of sexual assault must implicate underlying factors such as socioculture of the demographics in the designated region and that textbook CPTED cannot be placed in an area without fully understanding the nature and context of the people living in the area. The effectiveness of CPTED is also proven to differ within each observed area based on the placement of architectural elements, land use, and urban settings, hence with the right CPTED principles for each designated land use can result in significant deterrence of sexual crimes towards women."