Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas permasalahan yang dihadapi pengembang dalam pembangunan dan pengelolaan Apartemen Setiabudi Residences. Tujuan penelitian guna mengetahui apakah pengembang telah mematuhi seluruh ketentuan tentang rumah susun. Penulisan tesis ini menggunakan penelitian kepustakaan berdasarkan sumber hukum primer, sekunder dan tertier. Pembangunan apartemen telah memenuhi persyaratan perijinan yang ditentukan, namun perubahan tampak dan layout lobby tidak sesuai dengan IMB. Jual beli satuan rumah susun dilakukan, sebelum bangunan selesai berdasarkan pemesanan, namun isi surat pesanan belum sesuai dengan Kep. MENPERA No.11/KPTS/1994. Pengembang selaku perhimpunan penghuni sementara melakukan pengelolaan dengan menunjuk badan pengelola profesional dan telah membantu pembentukan perhimpunan penghuni yang defenitif.

---

This thesis emphasize on the problems facing throughout the construction and management of Apartment Setiabudi Residences. The purpose of this study is to find out whether the developer already fulfills all the requirements related to constructions and management of a strata title building. This study using documentary researched from primary, secondary and tertiary sources. The construction process already fulfill all the licenses required, however the changed of lobby layout is violate the Building Permit. The marketing of the apartment had been made before the constructions finished (pre project selling) through reserve system, however contents of the booking form is not comply with the Ministry of Housing Decree (Kep. MENPERA) No. 11/KPTS/1994. As the interim Owner Association, developer had managed the apartment through an appointed professional building management and helped to established definitive owners association."

"Penelitian ini membahas mengenai bagaimana pelaksanaan pengawasan pembangunan apartemen di Jakarta Selatan oleh Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan DKI Jakarta. Dengan memberikan gambaran bagaimana pelaksanaan pengawasan pembangunan apartemen akan terlihat apa saja hambatan yang dihadapi oleh Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan DKI Jakarta. Teori yang digunakan antara lain ialah teori pengawasan, perizinan dan pembangunan perkotaan. Pada penelitian ini dapat disimpulkan pengawasan pembangunan apartemen belum dilakukan secara optimal, hal tersebut dikarenakan dalam pelaksanaan tersebut memiliki hambatan ndash; hambatan yang dihadapin oleh Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan seperti keterbatasan sumber daya manusia, ketidaklengkapan standar operasional prosedur dan kurang koordinasi dengan badan lain. Pelaksanaan pengawasan yang kurang optimal ini juga memiliki dampak pada hasil laporan pengawasan.

---

This research is discussing about how the implementation of supervision in Apartment constructions in South Jakarta by Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Agency works. By describing the implementation of supervision in Apartment constructions, researcher can analyze the obstacles. Theory which uses are supervision theory, licensing theory and urban development theory.

The result of this research shows if the implementation of supervision in Apartment constructions is not running optimally. It rsquo s because the obstacles that Cipta Karya agency have, such as in human resources, the uncomplete Standard Operational Procedure and coordination with others agency which is effected on the report of supervision. "

"Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan alur komunikasi berbasis risiko pada proyek apartemen dengan fokus pada peningkatan kinerja waktu. Metode yang digunakan antara lain survei dan studi kasus, dengan pengumpulan data melalui pembuatan dan penyebaran kuesioner kepada para ahli, serta analisis hasil yang dilakukan oleh Perusahaan X. Temuan menunjukkan bahwa alur komunikasi yang diterapkan di PT.X terbukti valid. dan efektif. Namun ada beberapa faktor yang menghambat kelancaran arus komunikasi, seperti perencanaan dan penjadwalan pekerjaan yang tidak memadai, komunikasi yang tidak memadai karena metode dan teknologi yang tidak sesuai, sistem distribusi informasi yang tidak efisien, perencanaan anggaran proyek yang tidak memadai, kurangnya sumber daya, penjadwalan waktu dan sumber daya yang tidak lengkap, tidak tepat sasaran. keterampilan mendengar dan berbicara, kurangnya empati antar pihak, sarana dan prasarana yang belum memadai, kondisi emosi, dan kurangnya penguasaan teknik komunikasi. Berdasarkan temuan tersebut, disarankan beberapa tindakan untuk meningkatkan alur komunikasi, antara lain memperbaiki perencanaan dan penjadwalan pekerjaan, menggunakan metode dan teknologi komunikasi yang sesuai dengan kondisi lapangan, memperbaiki sistem distribusi informasi, memastikan ketersediaan perencanaan anggaran proyek, meningkatkan sumber daya, menciptakan waktu dan waktu yang komprehensif. perencanaan sumber daya, peningkatan keterampilan mendengar dan berbicara, meningkatkan empati antar pihak, meningkatkan sarana dan prasarana, mengendalikan kondisi emosi, dan meningkatkan penguasaan teknik komunikasi. Dengan menerapkan rekomendasi tersebut diharapkan alur komunikasi pada proyek apartemen dapat berjalan lebih efektif dan efisien sehingga meningkatkan kinerja waktu proyek secara keseluruhan.

---

This research aims to develop a risk-based communication flow in apartment projects with a focus on improving time performance. The methods employed include surveys and case studies, with data collected through the creation and distribution of questionnaires to experts, along with an analysis of results conducted by Company X. The findings indicate that the communication flow implemented at PT.X has proven to be valid and effective. However, several factors hinder the smooth communication flow, such as inadequate planning and scheduling of work, insufficient communication due to mismatched methods and technologies, inefficient information distribution systems, inadequate project budget planning, lack of resources, incomplete scheduling of time and resources, inappropriate listening and speaking skills, lack of empathy among parties, inadequate facilities and infrastructure, emotional conditions, and lack of mastery of communication techniques. Based on these findings, several actions are recommended to enhance communication flow, including improving planning and scheduling of work, using communication methods and technologies appropriate to field conditions, improving information distribution systems, ensuring project budget planning availability, increasing resources, creating comprehensive time and resource planning, enhancing listening and speaking skills, improving empathy among parties, upgrading facilities and infrastructure, controlling emotional conditions, and enhancing mastery of communication techniques. By implementing these recommendations, it is hoped that the communication flow in apartment projects can operate more effectively and efficiently, thereby improving overall project time performance."

"Bahwa dalam rumah susun di Indonesia, terdapat satuan rumah yang dapat dimiliki secara terpisah dan ada pula pemilikan bersama atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama sesuai dengan nilai perbandingan dan proporsionalnya. Hal ini menyebabkan perlunya dilakukan pengaturan mengenai penggunaan dan pengelolaannya yang dilakukan oleh Perhimpunan Penghuni sebagai badan hukum yang bertanggung jawab mengurus kepentingan bersama para pemilik dan penghuni rumah susun. Perhimpunan Penghuni diatur dalam Undang-Undang Rumah Susun Nomor 16 tahun 1985 dan juga terhadap Undang-Undang Rumah Susun Nomor 20 Tahun 2011. Perhimpunan Penghuni diberi kedudukan sebagai badan hukum yang memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah dan dapat melakukan tindakan hukum ke luar dan ke dalam atas nama pemilik dengan wewenang yang dimilikinya untuk mewujudkan ketertiban dan ketenteraman dalam lingkungan rumah susun. Tetapi banyak perhimpunan penghuni yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dengan tidak mementingkan kesejahteraan para penghuni dan pemilik rumah susun. Hal ini pun terjadi pada Apartemen Mediterania Palace Residences Kemayoran, dimana perhimpunan penghuni yang seharusnya menjadi sarana untuk meningkatkan kesejahteraan justru menjadi batu sandungan yang mengambil hak-hak para penghuni rumah susun.

---

Whereas, for the condominium in Indonesia, there is a unit of condominium which can be owned separately and can be owned jointly upon the joint property, joint asset, and joint land in accordance with each of the party's calculation and proportionality. These would cause the needs of the regulatory regarding its use and maintenance, which conducted by Resident's Association as a legal entity which responsible to maintain the joint interest of the owners and residents of the condominium. Resident's Association is regulated under the Law of Condominium No. 16 Year 1985 and as well the Law of Condominium No. 20 Year 2011. Resident's Association is given the authority as the legal entity and having its own articles of association and articles of maintenance which entitle to conduct a legal action outside and inside on behalf of the owners with its given authorization to implement the safety and tranquility of the condominium's environment. However, there are Resident's Association which not implement its duty with good faith by not pursue the wealth of the residents and owners of the condominium. These also happens on the Mediterania Palace Residences Kemayoran Apartment, whereby the Resident's Association who are obliged to be the facility to improve the wealth of the residents, precisely became the hindrance and (illegally) detain the rights of the condominium residents."

"ABSTRAKPengaturan penghunian dan pengelolaan rumah susun diIndonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun1985 dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1988, namun didalam pelaksanaannya masih terdapat permasalahanpermasalahanyang berkaitan dengan penghunian danpengelolaan rumah susun tersebut. Sehubungan dengan haltersebut diatas, penulis merasa perlu untuk melakukanpembahasan mengenai penghunian dan pengelolaan rumah susundi Indonesia dengan memperbandingkannya dengan sistempenghunian dan pengelolaan rumah susun yang ada di OntarioKanada. Penulis memilih memperbandingkannya dengan sistempenghunian dan pengelolaan rumah susun yang terdapat diIndonesia dan di Ontario Kanada, karena sistem yangterdapat di Ontario Kanada, sudah cukup baik karena diaturdalam suatu peraturan perundang-undangan yang cukup lengkapyaitu diatur dalam Ontario Condominium Act 1997.Berdasarkan metode penelitian perbandingan hukum makadiperoleh persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaanantara UURS dan Ontario Condominium Act. Dalam sistem hukumdi Ontario Kanada, dilihat dari sudut penghunian dan pengelolaan rumah susun, mempunyai ketentuan yang samadengan yang diatur di Indonesia. Dalam hukum Indonesia danOntario Kanada, penyelesaian perselisihan ataupermasalahan-permasalahan yang terjadi dapat diselesaikansecara Litigasi maupun Non Litigasi. Penyelesaianperselisihan yang terjadi secara Non Litigasi di Indonesia,tidak diatur secara khusus dalam perundang-undangan yangmengatur penghunian dan pengelolaan rumah susun sedangkanpenyelesaian secara Non Litigasi di Ontario Kanada diatursecara khusus didalam Ontario Condominium Act."

"Pada bulan September tahun 2016, Pemerintah mengeluarkan Permen ATR Nomor 29 Tahun 2016 yang mengatur tentang tata cara pemindahan hak atas tanah bagi hunian Orang Asing. Tesis ini membahas mengenai kesesuaian antara perbuatan hukum pemindahan Hak Milik dan Hak Guna Bangunan kepada Orang Asing yang berkedudukan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 1 Permen ATR Nomor 29 Tahun 2016 dengan ketentuan yang diatur di dalam UUPA, legalitas Hak Pakai Atas Satuan Rumah Susun dalam Pasal 6 ayat 2 sebagai lembaga baru yang belum pernah ada, dan jalan keluar yang dapat ditempuh oleh PPAT terhadap perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah untuk tempat tinggal atau hunian sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam Tesis ini adalah yuridis normatif. Pasal 6 Permen ATR Nomor 29 Tahun 2016 tidak sesuai dengan ketentuan UUPA dan peraturan perundang-undangan lain di bidang agraria karena telah melanggar syarat materiil dalam perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah, legalitas Hak Pakai Atas Satuan Rumah Susun sebagai lembaga baru yang belum pernah ada bertentangan dengan konsep Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, jalan keluar bagi PPAT dalam melakukan pembuatan akta pemindahan hak tersebut adalah dengan tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan jabatannya. Terhadap Peraturan tersebut agar diajukan judicial review kepada Mahkamah Agung, PPAT harus lebih berhati-hati dan tetap mengedepankan peraturan perundang-undangan di bidang terkait dan peraturan jabatannya, Pemerintah harus melakukan sosialisasi kepada perusahaan pengembang untuk mendirikan rumah susun di atas tanah Hak Pakai.

---

On September 2016, the Government issued the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Plan ATR Regulation Number 29 of 2016 which regulates the transfer of rights procedure by foreigner. This Thesis discusses the adjustment of the transfer of Ownership Rights and Rights to Build procedure by foreigner as regulated in Article 6 paragraph 1 to regulated provisions in The Basic Agrarian Law BAL , the legality of 'Rights to Use of a Unit of Rumah Susun' in Article 6 paragraph 2 as a new ownership concept that has never been existed, and solution shall be taken by Land Deed Officer as regulated in Article 6. The research method used in this Thesis is normative juridical. Whereas Article 6 is not in accordance with the provisions of BAL and other implemented and related agrarian legislations for violating the material provision in transfer of rights, the legality of 'Rights to Use of a Unit of Rumah Susun' as a new rumah susun ownership concept which has never been existed is illegitimate because it is contrary to the concept of the Ownership of a Unit of Rumah Susun, the solution for the Land Deed Officer is to keep referring to the related and implemented regulations of his position. A judicial review should be submitted to the Supreme Court, Land Deed officer should still put forward the regulations in related fields, Government should conduct socialization to property developer companies to build rumah susun on Rights to Use over States rsquo Land. "

"Tesis ini membahas tentang Implikasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun terhadap Pengelolaan Rumah Susun dalam Masa Transisi di Rumah Susun Kelapa Gading Square Jakarta Utara. Pertama, belum adanya peraturan pelaksanaan dari pengaturan mengenai masa transisi. Kedua, tidak adanya sanksi bagi pelaku pembangunan yang melewati jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun masa transisi sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Ketiga, belum adanya ketentuan yang mengatur kapan pelaku pembangunan berkedudukan sebagai pemilik sarusun yang belum terjual.

---

This thesis discuss about the implication of the implementation of Law Number 20 of 2011 regarding Apartment in relation to the management of the apartment in the transition period at the Kelapa Gading Square Apartment, located at North Jakarta which covers firstly the non existence of implementation devices regarding to the provision of transition period. Secondly, there is no sanction for the developer which has exceeded limit of the period of transition for one year as stipulated in article 59 para 2 of Law Number 20 of 2011 regarding Apartment. Thirdly, there is not any regulation which stipulates when does the developer become the owner of the apartment's unit which has not been sold."

"PT. Mitra Safir Sejahtera dalam memasarkan rumah susun kemanggisan residence menggunakan pre project selling system. Pemasaran rumah susun dilakukan saat lokasi pembangunan masih berupa tanah kosong dengan menandatangani perjanjian pengikatan jual beli. Dalam penelitian ini, permasalahan muncul akibat dari pelaksanaan sistem tersebut dimana pengembang tidak menyelesaikan pembangunan rumah susun sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian pengikatan jual beli. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen yang membeli rumah susun dari pengembang yang menggunakan sistem ini. Oleh karena itu, bentuk penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan tipe penelitian preskriptif, dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang dianalisis secara kualitatif sehingga menghasilkan laporan yang bersifat preskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembang tidak memenuhi persyaratan administratif yang diwajibkan dalam pemasaran rumah susun, dan perjanjian pengikatan jual beli yang bertujuan untuk melindungi konsumen ternyata tidak dapat memberikan perlindungan hukum yang cukup bagi konsumen.

---

PT. Mitra Sejahtera Safir has been marketed kemanggisan residence with pre project selling system. Marketing flats performed when the construction site is still a vacant with signing the Preliminary Sale of Property Agreement. In this research, problems arise as result of the system in which developers do not finish construction.

This study aims to determine the legal protection for consumers who buy flats from developers who use this system. Therefore, the shape of the research is normative juridical prescriptive research type, and the type of data used are secondary data were analyzed qualitatively to produce analytical reports prescriptive.

The results showed that the developer does not fulfill the administrative requirements in marketing flats, and Preliminary Sale of Property Agreement that aims to protect the consumer was not able to provide adequate legal protection for consumers."