Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKLayanan In-Flight Connectivity (IFC) dengan teknologi Air-to-Ground (A2G) belum terimplementasi di Indonesia. A2G adalah jaringan terestrial di darat yang terdiri dari sejumlah Ground Station (GS) untuk melayani konektivitas internet di pesawat terbang selama penerbangan dengan mengarahkan sinyal radio GS tersebut ke jalur penerbangan pesawat terbang.Metode STEP analysis (Social, Technology, Economy, Policy) dipilih dalam melakukan analisis teknologi A2G di Indonesia ini bertujuan untuk dapat melakukan pendekatan dengan melihat permasalahan secara menyeluruh berdasarkan aspek sosial, teknologi, ekonomi dan aspek kebijakan sehingga diperoleh perspektif yang utuh dalam rangka implementasi teknologi A2G di Indonesia.Berdasarkan analisis metode STEP ini diperoleh hasil bahwa dari aspek sosial masyarakat Indoensia di kalangan ekonomi menengah ke atas menginginkan kehadiran layanan internet di pesawat dengan skema layanan merupakan bagian dari fasilitas yang diberikan oleh maskapai penerbangan kepada penumpang. Dari aspek teknologi dengan melihat kondisi geografis Indonesia, maka teknologi yang layak diimplementasikan adalah kombinasi antara A2G dan Satelit. A2G untuk melayani penerbangan saat di atas daratan dan teknologi satelit untuk mengcover layanan saat penerbangan di atas lautan yang tidak terlayani oleh A2G. Dari aspek ekonomi implementasi internet A2G akan memunculkan potensi pendapatan baru selain pendapatan akses internet yaitu pendapatan iklan, pendapatan konten premium dan pendapatan e-commerce. Dari aspek kebijakan terkait dengan regulasi penggunaan perangkat elektronik di pesawat, maka rekomendasi durasi waktu penerbangan yang layak untuk disediakan layanan internet di pesawat adalah minimal 1,5 hingga 2 jam perjalanan.

---

ABSTRACTIn-Flight Connectivity (IFC) services with Air-to-Ground (A2G) technology have not yet been implemented in Indonesia. A2G is a terrestrial network on ground consisting of several Ground Station (GS) to serve internet connectivity on an aircraft during flight by directing the GS radio signal to the flight path of an aircraft.The STEP analysis method (Social, Technology, Economy, Policy) chosen in conducting A2G technology analysis in Indonesia aims to identify problems in a comprehensive manner based on social, technological, economic and policy aspects so that a complete perspective is obtained in implementing A2G in Indonesia.Based on the analysis of the STEP method, it is obtained that from the social aspects of the Indonesian people at the middle to upper economic level, they want internet service on a plane with a service scheme to be part of the facilities provided by airlines to passengers. From the technological aspect by looking at Indonesia's geographicalconditions, the technology that is feasible to be implemented is a combination of A2G and Satellite. A2G to serve flights while on land and satellite technology to cover services when flights over seas that are not served by A2G. From an economic aspect, A2G implementation will bring up new revenue potential besides internet access revenue,namely advertising revenue, premium content revenue and e-commerce revenue. From the policy aspects related to the regulation of the use of electronic devices on the aircraft, the recommended duration of flight time is adequate for internet services provided on the aircraft at least 1.5 to 2 hours."

"Coarse spatial resolution, high temporal frequency data from the earth polar orbiting satellites and from the geostationary satellites are presented to demonstrate their utility for monitoring terrestrial and atmospheric processes. The main characteristics of these satellites and of the instruments on board are reviewed. In order to be useful for environmental assessments, the remotely sensed data must be processed. The NOAA center provides a wide range of already processed data; a rough description of these preprocessed data is given in this article. Finally some examples of application in Southeast Asia especially Indonesia are described. The paper concludes that coarse resolution, high temporal frequency satellite data are very valuable for environmental studies, the emphasis being laid on the improvement of the crop and brought assessment programs. "

"Dalam rangka penguasaan peluncuran satelit orbit rendah atau Low Earth Orbit (LEO), perlu membangun stasiun bumi penjejak orbit rendah. Stasiun bumi ini berguna untuk melacak keberadaan satelit tersebut mulai dari pengiriman data, pengambilan data, kontrol satelit dan kesehatan satelit. Proses pelacakan dan penjejakan satelit ini disebut sistem tracking. Sistem tracking yang akan dibangun ini meliputi perangkat keras, perangkat lunak, sistem pengujian hingga memperoleh data satrelit yang beredar atau melintas di atas Indonesia."

"ABSTRAKTerdapat 2 fakta, yaitu peta jalan infrastruktur satelit Indonesia yang disusun pemerintah tahun 2008 sudah tidak valid dan spektrum frekuensi khususnya untuk dinas satelit termasuk sumber daya alam terbatas sehingga perlu dimaksimalkan penggunaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekurangan kapasitas bandwidth, bit rate pada transponder nasional serta merumuskan usulan alternatif pemenuhan kekurangan transponder nasional.Teknik pengumpulan data bersumber dari data primer dan sekunder melalui survei pos/fax dan pengumpulan data arsip. Proyeksi kebutuhan transponder berdasarkan model peramalan time series 2017-2035 menggunakan modulasi 8PSK dan 1024QAM dengan tools spreadsheet Ms. Excel dimana data dan hasil proyeksi dianalisis secara kuantitatif deskriptif. Pada tahun 2017 satelit nasional Indonesia memiliki 407 transponder dan 323 transponder satelit asing, namun masih kurang 614 transponder dengan 1 TPE = 36 MHz. Pada tahun 2035 satelit nasional Indonesia memiliki 2.516 transponder dan 323 transponder satelit asing, namun masih kurang 365 transponder dengan 1 TPE = 36 MHz. Apabila konektivitas 100 penduduk Indonesia kondisi ideal terjadi pada tahun 2035, maka kekurangan transponder nasional sebesar 57.437 transponder dengan 1 TPE = 36 MHz. Pemenuhan kekurangan transponder dapat dilakukan melalui berbagai usulan alternatif strategi yang ditinjau dari sisi kebijakan lama/baru, filing satelit, bisnis dan pola kerjasama.

---

ABSTRACT There are two facts, namely the Indonesian satellite infrastructure roadmap drawn up by the government in 2008 is no longer valid and the frequency spectrum particularly for satellite services is limited natural resources that need to be maximized in its use. This study obtain to analyze capacity shortages bandwidth and bit rate on national transponders and to formulate alternative proposal for national transponder shortage. Data collection techniques are sourced from primary and secondary data through post fax surveys and archive data collection. Projected transponder needs based on time series 2017 2035 forecasting models using 8PSK and 1024QAM modulation techniques with Excel spreadsheet tools where data and projection results are analyzed quantitatively descriptively. In 2017 Indonesia 39 s national satellite has 407 transponders and 323 foreign satellite transponders, but still lacks 614 transponders with 1 TPE 36 MHz. By 2035 the Indonesian national satellite has 2,516 transponders and 323 foreign satellite transponders, but still less 365 transponders with 1 TPE 36 MHz. If 100 of Indonesia 39 s population connectivity ideal condition occurs in 2035, the national transponder shortage is 57,437 transponders with 1 TPE 36 MHz. Fulfillment of transponder deficiencies can be made through various alternative strategy proposals in terms of old new policy, satellite filing, business and cooperation patterns."

"ABSTRAKSatelite adalah pemantau bumi yang dapat memperlihatkan kondisi bumi secara nyata dan aktual. Informasi ini tentu sangat berguna untuk manusia dalam menjalankan kegiatannya sehari-hari, memperlihatkan kondisi lalu lintas, peta vegetasi, kondisi dan pergerakan awan, ketinggian permukaan tanah, jarak suatu tempat, dan lain-lain, namun pembahasan mengenai satelite masih sedikit, hal ini dikarenakan keterbatasan dana untuk mengembangkan teknologi satelite. Oleh karena itu, nano satelite menjadi teknologi yang banyak diminati, karena dana yang dibutuhkan sedikit dan tidak sebesar satelite yang sebenarnya di luar angkasa. Nano satelite juga mudah dikembangkan karena dimensi yang jauh lebih kecil dan komponen yang banyak di pasaran. Salah satu jenis nano satelite adalah CanSatelite dengan ukuran sebesar kaleng, dan jarak jangkauan maksimum 2 km. Tujuan pengembangan Cansatelite sebagai media pembelajaran dan riset yang berkelanjutan untuk mempelajari dan menganalisa cara kerja serta pembuatan satelite dengan cara yang lebih mudah, dan menghemat ruang serta cost yang dibutuhkan, sehingga teknologi satelite semakin berkembang dan merata. Skripsi ini membahas mengenai perancangan modul raspberry pi 2 dan kamera sebagai media transmisi video streaming pada cansatelite dengan media transmisi pada frekuensi wifi, juga menggunakan sensor suhu dan kelembapan untuk mendata kondisi suhu dan kelembapan pada sekitar cansatelite. Hasil dari cansatelite adalah dapat bekerja sesuai dengan program yang di desain dan memiliki delay 16-21 ms, serta dapat mengirim data suhu serta kelembapan ke penerima setiap menitnya melalui wifi.

---

ABSTRAKSatelite is an earth observer that show us the condition of earth in realtime. This information is useful for human, since it could show us the trafic,vegetation map, the condition of cloud, the latitude of ground, distance of a place, etc.Yet, the research of satelite is not much, since the equipment and the cost research is expensive. Because of the reasons, researcher interested in nanosatelite, less money with more available component and smaller size than the real one. We will discuss about cansatelite, one type of nanosatelite. As big as a can and maximum distance 2 km. The purpose of developing cansatelite is continous research to learn and analyze the work, fabricate with less money and smaller size.This work take up designing the raspberry pi 2, camera, and sensor for cansatelite to transmit video, data of temperature and humidity to ground station. The result shows that, cansatelite is able to perform the designed program and has 16 ? 21 ms delay, also be able to send the temperature dan humidity each minute through wifi to the receiver."

"Izin penggunaan spektrum frekuensi radio diatur dalam undang-undang no 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi. Saat ini masih ditemukan radio komunitas yang belum memiliki Izin Stasiun Radio (ISR) Penelitian ini bertujuan untuk menemukan kendala-kendala yang dihadapi radio komunitas pada proses perizinan ISR. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan penanggung jawab radio komunitas dan pejabat di lingkungan Balai Monitor Frekuensi Radio di Jakarta, Semarang, dan Yogyakarta. Analisis data mengacu pada model Matthew B Miles dan A Michael huberman. Hasil penelitian menyatakan bahwa kendala yang dihadapi pada sertifikasi perangkat radio komunitas."

"Persaingan usaha yang sehat ditandai dengan adanya kesempatan yang sama antar Pelaku Usaha dalam menawarkan barang atau jasa kepada konsumen. Dalam merealisasikan iklim persaingan usaha yang sehat harus terdapat aturan hukum yang menjadi dasar bagi setiap pelaku usaha untuk bersaing secara adil dalam menjalankan kegiatan usahanya. Maka untuk menjamin penegakan persaingan usaha yang sehat di Indonesia lahirlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Tentunya dengan aturan hukum tersebut akan menjamin pasar kompetitif secara sehat yang terbebas dari segala kecurangan dan konspirasi  yang menutup esensi dari adanya persaingan di dunia usaha. Namun perwujudan dari persaingan usaha yang sehat di Indonesia belum terealisasi secara sempurna oleh karena masih banyaknya pelaku usaha yang memanfaatkan kesempatan untuk mencapai tujuan kegiatan usaha dengan hal-hal yang dilarang dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Salah satu kasus dimana para pelaku usaha diduga melakukan kegiatan yang dilarang adalah kasus dugaan persekongkolan tender dalam program penyediaan kapasitas satelit telekomunikasi berbasis High Throughput Satellite (HTS) di Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (BAKTI KOMINFO). Di dalam kasus ini, pengadaan tender bertujuan untuk menyediakan akses internet dan layanan seluler kepada masyarakat di daerah 3T( Terdepan, Tertinggal dan Terluar).Fair business competition is characterized by equal opportunities between Business Actors in offering goods or services to consumers. In realizing a fair business competition climate, there must be a legal rule that is the basis for every business actor to compete fairly in carrying out his business activities. So to ensure the enforcement of fair business competition in Indonesia, Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition is born. Of course, the rule of law will guarantee a healthy competitive market that is free from all fraud and conspiracy that closes the essence of competition in the business world. However, the manifestation of fair business competition in Indonesia has not been realized perfectly because there are still many business actors who take advantage of the opportunity to achieve the objectives of business activities with the things that are prohibited in Law No. 5 of 1999. One of the cases where business actors were suspected of carrying out prohibited activities was a case of alleged tender conspiracy in the program of providing capacity for telecommunications satellites based on High Throughput Satellite (HTS) in the Telecommunications and Information Accessibility Agency of the Ministry of Communication and Information Technology (BAKTI KOMINFO). In this case, the procurement of tenders aims to provide internet access and cellular services to the public in 3T areas (Frontier, Disadvantaged and Outermost)."