Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam rangka penguasaan peluncuran satelit orbit rendah atau Low Earth Orbit (LEO), perlu membangun stasiun bumi penjejak orbit rendah. Stasiun bumi ini berguna untuk melacak keberadaan satelit tersebut mulai dari pengiriman data, pengambilan data, kontrol satelit dan kesehatan satelit. Proses pelacakan dan penjejakan satelit ini disebut sistem tracking. Sistem tracking yang akan dibangun ini meliputi perangkat keras, perangkat lunak, sistem pengujian hingga memperoleh data satrelit yang beredar atau melintas di atas Indonesia."

"ABSTRAKPerkembangan telcnologi sekarang ini, tennasuk layanan telekomunikasi dengan mcmpergunakan satelit dalam rangka pemenuhan penyampaian inforrnasi mengalami kemajuan yang pesat.Satelit Palapa-CI sebagai generasi terbaru telah mengalami peningkatan teknologi dibandingkan dengan satelit generasi terdahulu (Palapa-B4)_ Perbedaan tersebut antara lain, daerah cakupannya lebih luas, jwnlah transpondemya lebih banyal-L, dan daya pancarnya lebih kuat. [4] -Untuk analisis perbandingan perhitungan lintasan antara kedua satelit, diadakan perhitungan untuk Iintasan komunikasi Jakarta-Singapura dan sebaliknya dengan parameter yang sama pada kecepatan informasi clan diameter antena yang berbeda untuk iiekuensi pita-C.Dari hasil perhitungan akan dapat diketahui besarnya daya pancar stasiun bumi (EHIPSB) dan satelit (EIRPSA1-Em), besamya daya I-[PA yang dipergunakan, jumlah pembawa berdasarkan lebar pita dan daya transponder, serta BER (Bit Error Rate).

---

"

"ABSTRAKDaerah rural mempunyai karakteristik yang jauh berbeda dengan daerah perkotaan pada umumnya. Pengadaan sistem komunikasi untuk daerah rural menuntut terpenuhinya syarat-syarat khusus, sesuai karakteristik tersebut. Untuk negeri kepulauan seperti indonesia, sistem komunikasi satelit menggunakan stasiun bumi yang murah atau disebut juga stasiun bumi kecil merupakan jawaban yang tepat untuk pengadaan sistem telekomunikasi bagi daerah rural."

"

Infrastruktur akses broadband belum dapat menjangkau 100% wilayah Indonesia. Pembangunan infrastruktur akses,  khususnya fixed broadband belum merata dan belum dapat menjangkau pelosok terpencil sepenuhnya. Pembangunan akses infrastruktur broadband menggunakan teknologi serat optik, teresterial, maupun seluler tidak dapat dilaksanakan karena tidak layak secara bisnis, terlebih untuk kondisi daerah rural dengan kepadatan pelanggan rendah dan lokasi tersebar. Teknologi High throughput satellite (HTS) dan subsidi merupakan solusi bagi negara-negara Uni Eropa dalam menjangkau 100% wilayahnya. High throughput satellite dan subsidi merupakan hal baru dan berisiko bagi Pemerintah Indonesia, Operator, dan Service Provider. Pemerintah Indonesia berinisiatif menyelenggarakan layanan akses satelit menggunakan HTS melalui model Kerjasama Pemerintah Badan Usaha. Bentuk-bentuk Kerjasama Pemerintah Badan Usaha perlu disepakati antara Pemerintah, Operator dan Service Provider. Tesis ini menilai dampak biaya bagi Pemerintah dan kelayakan bisnis dari sudut pandang Operator, Service Provider dan Konsorsium dalam membangun HTS pada orbit plan band (7 Gbps) dan orbit asumsi Ka band (65 Gbps) pada Skenario Availability Payment dan Skenario Forecasting. Dampak biaya dan kelayakan bisnis akan dihitung menggunakan metode tekno ekonomi. Hasil penelitan menunjukkan bahwa dengan pelunasan VSAT selama 5 tahun semua skenario, baik Skenario Availability Payment maupun Skenario Forecasting akan bernilai layak. Skenario yang paling menguntungkan Operator untuk pembayaran pembangunan satelit adalah Skenario Availability Payment Decline. Sementara, skenario yang paling optimal bagi Service Provider dan Pemerintah untuk pembayaran layanan satelit didukung subsidi adalah Skenario Forecasting dengan pelunasan instalasi VSAT maksimal 5 tahun. Biaya yang diperlukan untuk menyelenggarakan jaringan akses satelit setiap tahunnya mencapai Rp 1,65 trilliun - Rp 2,81 trilliun untuk satelit 7 Gbps, dan Rp 4,88 trilliun – Rp 9,59 trilliun untuk satelit 65 Gbps untuk satelit 65 Gbps

---

Broadband access infrastructure in Indonesia cannot cover 100% of its territory. The development of access infrastructure, especially fixed broadband has not been evenly distributed and able to reach remote areas completely. Development of broadband infrastructure access using fiber optic, terrestrial and cellular technology cannot be implemented because it is not feasible on business basis, especially for rural conditions with low customer density and scattered locations. High throughput satellite (HTS) technology and subsidies are a solution for EU countries to reach 100% of their territory.  The development of High throughput satellite and subsidies are a new thing and risky for the Government of Indonesia, Operator and Service Provider. The Indonesian government took the initiative to organize satellite access services using HTS through Joint Venture Public private patnership. The forms of Joint Venture Public private patnership need to be agreed upon between the Government, Operators and Service Providers. This thesis assesses the impact of costs for the Government and business feasibility from the point of view of Operators, Service Providers and Consortiums in building HTS on plan band orbit (7 Gbps) and orbit assumptions on Ka band (65 Gbps) in  Availability Payment and Forecasting Skenarios. The cost effects and business feasibility will be assessed using techno-economic method. The results of the study show that with the rePayment of VSAT for 5 years, all skenarios, both the Availability Payment and Forecasting Skenarios will be worthy. The most favorable skenario for the operator to get pay for satellite construction is Decline Availability Payment Skenario. Meanwhile, the most optimal skenario for Service Providers and the Government,  to get pay for satellite services supported by subsidies is the Forecasting Skenario with a maximum rePayment of VSAT installation for 5 years. The costs required to conduct satellite access networks each year reach Rp 1.65 trillion - Rp 2.81 trillion for 7 Gbps satellites, and Rp 4.88 trillion - Rp 9.59 trillion for 65 Gbps satellites.

"

"Dalam tugas akhir ini dilakukan perencanaan komunikasi satelit untuk TNI Angkatan Darat dengan menggunakan teknik MC-TDMA. Komunikasi antar stasiun dilakukan tanpa melalui HUB, dimana setiap stasiun menggunakan terminal VSAT, sehingga sistem ini dapat menyalurkan informasi suara dan data tanpa mengalami delay yang berarti dibandingkan dengan menggunakan HUB. Dengan menggunakan teknik pengkompresian suara sinyal yang ditransmisikan akan teracak sehingga tidak bisa tersadap dan ditambah lagi dengan menggunakan teknik hopping, sinyal bisa jumping dan' satu carrier ke carrier yang lain, sehingga sukar dilaeak dan dimonitor menjadikan kerahasiannya semakin terjamin. Berdasarkan kebutuhan _yang diperoleh dari Markas Besar TNI Angkatan Darat, dari perencanaan ini diperoleh 50 slot dalam satu carrier, dan jumlah carrier semuanya ada 7 buah, Jumlah yang dibutuhkan untuk kapasitas i2 kanal ada I VSAT, 10 kanal ada 1 VSAT, untuk 8 kanal ada 19 VSAT, dan b kanal ada 27 VSAT dan jumlah kanal total yang dibutuhkan untuk TNI AD ada 334 buah kanal."

"ABSTRAKKeterbatasan lisensi penggunaan citra satelit penginderaan jauh resolusi tinggi seperti SPOT-6, SPOT-7, dan Pleiades-1A dari Bank Data Penginderaan Jauh Nasional (BDPJN) Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) kepada pengguna menuntut teknik keamanan data saat didistribusikan melalui media elektronik sehingga tidak digunakan secara ilegal oleh pihak yang tidak berwenang. Enkripsi dan reversible data hiding merupakan dua perlindungan privasi yang efektif dan populer yang dapat dipilih sebagai solusi komunikasi rahasia. Pada penelitian joint reversible data hiding in encrypted image (RDHEI) sebelumnya, performansi extracted-bit error rate (EER) dan peak signal-to-noise ratio (PSNR) citra yang dipulihkan kurang memuaskan seiring mengecilnya ukuran blok. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan peningkatan akurasi performansi sistem joint reversible data hiding untuk citra satelit penginderaan jauh dari sistem referensi yang ada dengan memodifikasi fungsi fluktuasi dalam proses ekstraksi data dan menggunakan teknik embedding Reed-Solomon (RS) codes. Secara keseluruhan, berdasarkan hasil eksperimen, baik usulan sistem dengan modifikasi fluktuasi tanpa RS codes maupun usulan sistem dengan modifikasi fluktuasi dan RS codes berhasil memperkecil EER, memperkecil ukuran blok dalam memperoleh error-free extracted-bit, dan meningkatkan PSNR dibandingkan dengan metode referensi RDHEI yang ada untuk implementasi pada citra uji satelit SPOT-6, SPOT-7, dan Pleiades-1A.

---

ABSTRACTLimitations on licensing the use of high resolution remote sensing satellite images such as SPOT-6, SPOT-7, and Pleiades-1A from the National Remote Sensing Data Bank (BDPJN) of the National Institute of Aeronautics and Space (LAPAN) to users need data security techniques when distributed through electronic media so that not used illegally by unauthorized parties. Encryption and reversible data hiding are two effective and popular privacy protections that can be chosen as confidential communication solutions. In previous research on joint reversible data hiding in encrypted image (RDHEI), the performance of extracted-bit error rate (EER) and peak signal-to-noise ratio (PSNR) of the recovered image was less satisfactory as the block size decreased. Therefore, this work proposes performance accuracy improvement of the joint reversible data hiding system for remote sensing satellite images from existing reference systems by modifying the fluctuation function in the data extraction process and using the Reed-Solomon (RS) codes embedding technique. Overall, based on experimental results, both the proposed system with fluctuation modification without RS codes and the proposed system with fluctuation modification and RS codes succeeded in reducing the EER, reducing the block size in obtaining error-free extracted-bits, and increasing PSNR compared to the existing RDHEI reference methods for implementation in SPOT-6, SPOT-7, and Pleiades-1A satellite test images."