Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kita semua tahu bahwa tempat tinggal adalah salah satu dari kebutuhan manusia yang paling mendasar. Dari zaman dahulu, manusia berusaha untuk melakukan sesuatu agar kebutuhan akan tempat tinggal ini terpenuhi. Mereka mulai dengan menggunakan gua-gua alam sampai dengan memanfaatkan bahan-bahan yang tersedia disekeliling mereka. Waktu terus berjalan dan manusia tetap melakukan hal-hal tersebut dengan cara yang tentu saja lebih modem.Semua manusia memerlukan tempat tinggal. Tidak ada pengecualian. Baik yang tinggal di kota-kota besar, sampai yang tinggal di tempat-tempat terpencil. Karena pentingnya masalah ini, masalah ini pun diangkat di dunia internasional sebagai masalah bersama yang harus ditangani secara bersama-sama pula.Namun, walaupun tempat tinggal adalah kebutuhan yang penting bagi manusia, pada kenyataannya banyak yang belum memilikinya. Hal ini mungkin disebabkan oleh ketidak mampuan mereka untuk membuat atau membeli sebuah tempat tinggal. Akhirnya mereka banyak menempati tempat-tempat yang tidak layak untuk dihuni.Rumah Sederhana merupakan sebuah rancangan tempat tinggal yang ditujukan bagi mereka yang tergolong tidak mampu atau miskin. Dengan adanya rumah ini diharapkan masyarakat yang berpenghasilan rendah dapat memperoleh kesempatan untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak. Mereka tidak perlu lagi tinggal ditempat- tempat kumuh."

"Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau bagi semua kalangan di perkotaan merupakan tantangan bagi pengambil kebijakan. Adanya keterbatasan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar rumah khususnya golongan Masyarakat Berpenghasilan Rendah MBR , maka dibutuhkan peran pemerintah berupa penyediaan perumahan bersubsidi. Salahsatu upaya pemerintah dalam meningkatkan akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau yaitu berupa Kredit Kepemilikan Rumah KPR Sejahtera Tapak dengan menggunakan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan FLPP. Namun pemanfaatan perumahan bersubsidi ini dinilai belum optimal, masih banyak rumah yang belum dihuni. Pertumbuhan perumahan bersubsidi ini pun berkembang ke wilayah pinggiran karena tingginya harga lahan di pusat kota. Demikian pula kecamatan Bojonggede yang pertumbuhannya tidak terlepas dari perkembangan wilayah Jabodetabek memiliki angka rumah kosong tertinggi di wilayah perkotaan Cibinong Raya. Fenomena kekosongan tersebut ironisnya terjadi ditengah maraknya pembangunan perumahan yang sedang berlangsung. Tujuan penelitian ini menganalisa faktor penyebab terjadinya kekosongan rumah pada perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah MBR . Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan grounded theory dalam jangka waktu penelitian bulan Maret- Juni 2018. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dan penelusuran literatur. Tahapan analisa berupa proses coding, kategorisasi, dan penyusunan tematik sehingga menghasilkan grounded theory. Proses mengkosongkan rumah di Kecamatan Bojonggede dimulai dari persepsi pemilik mengenai perumahan, motivasi membeli rumah dan motivasi mengkosongkan rumah. Hasil penelitian faktor penyebab rumah kosong di Kecamatan Bojonggede yaitu adanya kebutuhan sosial domestik dan aspek budaya pemilik.

---

The provision of decent and affordable housing for all urban communities is a challenge for policymakers. The existence of limited ability to meet the basic needs of houses, particularly for the Low Income Communities, the government's role is needed in the form of provision of subsidized housing. One of the government's efforts in increasing the access to a decent and affordable housing is in the form of Sejahtera Tapak Home Ownership Loan Kredit Kepemilikan Rumah KPR by utilizing the Housing Loan Liquidity Facility Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan FLPP . However, the utilization of this subsidized housing is considered not optimal, there are still many houses that have not been occupied. The expansion of the subsidized housing is also developing to the suburban area because of the high price of land in the city center. Similarly, Bojonggede District whose development cannot be separated from the development of Jabodetabek Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi area has the highest number of vacant houses in Cibinong urban area. The phenomenon of these vacant properties is ironic in the midst of the ongoing housing development.

Therefore, this study aims to analyze the factors that cause the vacant houses in Low Income Communities housing. This research used qualitative method with grounded theory approach in the period of research from March to June 2018. Data collection was done through field observation, in depth interview, and literature review. Moreover, the steps of the analysis conducted were coding process, categorization, and thematic arrangement to establish the grounded theory. The process of vacating the houses in Bojonggede District starts from the owner's perception of housing, the motivation to buy the house, and the motivation to vacant the house. The result of this research that the phenomenon of vacant houses in Bojonggede District is influenced by the social domestic needs and cultural aspects of the owners. "

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian implementasi program kebijakan rumah subsidi tapak dengan tujuan kebijakan serta mengetahui efektivitas implementasi kebijakan program rumah subsidi di Villa Kencana Cikarang. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian postpositivis. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan program rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah telah sesuai dengan tujuan kebijakan, dan implementasi kebijakan program rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah telah berjalan efektif walaupun masih ditemukan beberapa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan penghuni di Perumahan Villa Kencana Cikarang.

---

This study aims to determine the suitability of the implementation of the home subsidy policy program program with the policy objectives and to know the effectiveness of the implementation of subsidized house program policies in Villa Kencana Cikarang. This study used postpositivis research methods. The results of this study conclude that the implementation of the subsidized home program policy for low income people has been in line with the policy objectives, and the implementation of the subsidized house program policy for low income communities has been effective even though there are still someviolations committed by residentsin Villa Kencana Cikarang Housing."

"Pertumbuhan penduduk di daerah perkotaan akibat adanya migrasi dan juga pertambahan populasi adalah hal yang tidak bisa dihindari. Hal tersebut menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan antara kebutuhan akan hunian dengan persediaan rumah yang ada. Disamping itu timbulnya permukiman kumuh di perkotaan akibat urbanisasi menjadi masalah bagi kota. Ternyata masalah akan penyediaan perumahan dan penataan kawasan permukiman ini dialami oleh masyarakat berpenghasilan rendah yang jumlahnya 46,7 dari warga Jakarta. Kelompok ini adalah golongan yang perlu dibantu oleh pemerintah dalam rangka memenuhi keterbatasan kemampuan mereka dalam memiliki hunian. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyusun program penyediaan perumahan dan penataan kawasan permukiman berdasarkan kebijakan perumahan dan permukiman yang mengarah kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Penelitian dengan pendekatan kualitatif deskriptif ini bertujuan untuk menganalisis efektifitas implementasi kebijakan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penyediaan perumahan dan penataan kawasan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan yang telah dijabarkan dalam rencana pembangunan perumahan dan penataan kawasan permukiman untuk masyarakat berpenghasilan rendah sudah memadai akan tetapi masih mengalami kendala dalam implementasi kebijakannya.

---

Population growth in urban areas due to migration and population growth is inevitable. This causes an imbalance between the need for occupancy with existing home supplies. Besides, the emergence of slum settlements in urban areas due to urbanization becomes a problem for the city. It turns out the problem will be the provision of housing and structuring of this settlement area experienced by low income people who amount to 46,7 of the citizens of Jakarta. This group is a group that needs to be assisted by the government in order to meet the limitations of their ability in having a dwelling. The Provincial Government of DKI Jakarta has developed a program of housing provision and structuring of settlement areas based on housing and settlement policies that lead to low income communities.

This descriptive qualitative research aims to analyze the effectiveness of policy implementation from DKI Jakarta Provincial Government in providing housing and settlement arrangement for low income people. The policies outlined in the housing development plan and settlement arrangements for low income communities are adequate but still face obstacles in the implementation of their policies."

"Incremental housing merupakan metode pembangunan rumah di mana hunian yang dibangun tidak harus jadi dalam satu tahap pembangunan. Metode membangun hunian yang incremental banyak diaplikasikan pada perumahan masyarakat berpenghasilan rendah. Proses inkremental mengijinkan pemilik rumah untuk menambah dan memperbaiki kualitas rumah hanya ketika keadaan finansial dan sumber daya lainnya memadai untuk dilakukannya proses inkremental. Dengan dilakukannya proses incremental tersebut, kualitas suatu hunian tentunya diharapkan akan terus meningkat. Peningkatan kualitas ini membuat suatu hunian dapat mengalami pergeseran status formalitas. Suatu rumah yang awalnya masih bersifat informal dapat menjadi formal. Di dalam suatu hunian, manusia yang tinggal di dalamnya tentunya melakukan berbagai macam aktivitas. Aktivitas-aktivitas inilah yang akan mendorong terjadinya kebutuhan space untuk memfasilitasi aktivitas tersebut. Penulisan ini melihat kelompok-kelompok aktivitas mana yang mendorong terjadinya proses inkremental pada rumah masyarakat berpenghasilan rendah, dan bagaimana proses inkremental ini menggeser suatu hunian dalam tingkat formalitasnya.

---

Incremental housing is a method of house-building where the house that is built does not have to be finished in one stage of development. The method of building incremental housing is widely applied to low-income housing. The incremental process allows homeowners to add and improve the quality of their homes only when financial circumstances and other resources are adequate for the incremental process to take place. By carrying out this incremental process, the quality of a dwelling is certainly expected to gradually increase. This quality improvement makes a dwelling experience a shift in formality status. A house that was originally still informal can become formal. In a dwelling, humans who live in it certainly perform various kinds of activities. These activities will encourage the need for space to facilitate these activities. This paper looks at which activity groups encourage the incremental process in the low-income houses, and how this incremental process shifts a residence in its level of formality."

"Implementasi program perumahan sederhana yang terjangkau adalah upaya yang lazim oleh pemerintah Indonesia untuk menghasilkan perumahan yang terjangkau, yang dapat dibeli oleh keluarga yang berpenghasilan 30% hingga 80% dari pendapatan median komunitas menurut program perumahan federal Amerika Serikat ((Chatfield, Melissa, & Warnock) , 2000) dikutip dalam (Salama & Alshuwaikhat, 2006)). Namun, aspek keberlanjutan perumahan sering diabaikan. Keterjangkauan dalam perumahan umumnya dipertimbangkan melalui biaya konstruksi saja, yang sama tidak tepat secara mendalam. Keterjangkauan perumahan harus dipertimbangkan melalui desain, lokasi, kondisi, lingkungan, akses transportasi, dll. Pendekatan keterjangkauan perumahan ini secara tidak langsung berkaitan dengan keberlanjutan perumahan, di mana sebuah konsep yang menguntungkan keseluruhan biaya perumahan dalam kinerja jangka panjangnya. Sehubungan dengan pernyataan ini, konstruksi perumahan harus direkayasa agar terjangkau tanpa mengabaikan aspek keberlanjutan. Rekayasa yang tepat untuk metode konstruksi perumahan dapat diimplementasikan untuk mencapai keterjangkauan perumahan tanpa mengabaikan aspek keberlanjutan.

---

Simple affordable housing program implementations are prevalent attempts by Indonesian government to produce affordable housing, which can be purchased by families earning 30% to 80% of the community median income according to The United States federal housing programs ( (Chatfield, Melissa, & Warnock, 2000) cited in (Salama & Alshuwaikhat, 2006)). However, the sustainability aspect of housing is often overlooked. Affordability in housing is generally considered through the construction cost which is utterly not the case. Affordability of housing is should be considered through the design, location, condition, neighborhood, transportation access, etc. These housing affordability approaches are indirectly related to housing sustainability, in which a concept that benefits the overall housing cost within its long-term performance. With respect to this statement, housing construction should be engineered to be affordable without ignoring the aspect of sustainability. The proper engineering for the construction method of the housing can be implemented in order to achieve housing affordability without ignoring sustainability aspect. "

"Wilayah peri urban Kota Jakarta dipilih sebagai kawasan permukiman karena ketersediaan lahan dan harganya lebih rendah dibanding Jakarta. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah peri urban Kota Jakarta, besarnya permintaan, dan arah pertumbuhannya. Dengan menggunakan pendekatan rumah tangga, kami menganalisis karakteristik masyarakat berpenghasilan rendah untuk mengestimasi willingness to pay WTP dengan menggunakan metode Ordinary Least Square OLS dan menganalisis jumlah permintaan rumah sederhana dengan menggunakan regresi data panel Fixed Effect Model FEM di wilayah peri urban Kota Jakarta. Hasil analisis menunjukan bahwa pengeluaran non-makanan dan pengeluaran transportasi menjadi determinan yang signifikan di seluruh wilayah peri urban Kota Jakarta dan permintaan rumah sederhana paling besar ke wilayah barat peri urban Kota Jakarta. Untuk itu, pemerintah perlu menjaga kestabilan harga dan upah, menyediakan rumah sederhana yang meminimalisir biaya transportasi, serta memberikan skema pembiayaan dan besar subsidi yang sesuai dengan kemampuan masing-masing rumah tangga berpenghasilan rendah. Hal tersebut diharapkan agar perumusan kebijakan penyediaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah dapat tepat sasaran, tepat guna, tepat kebutuhan, dan tepat lokasi.

---

Jakarta peri urban areas are chosen as residential areas because of the land availability and the lower price compared to Jakarta. This paper aims to analyse the characteristics of low income families in Jakarta peri urban areas in buying houses, the magnitude of demand, and the direction of growth. By utilizing household approach, we analyzed low income families characteristics for estimated willingness to pay WTP by using Ordinary Least Square OLS method and analyzed low income housing demand by using Fixed Effect Model FEM panel data regression.

The result show that non food expenditure and transportation expenditure are significant determinant in Jakarta peri urban areas and the most low income housing demand to the west Jakarta peri urban areas. Therefore, the government should maintain the stability of prices and wages, provide housing that minimizes transportation costs, and provide financing scemes and subsidies according to the ability of each families. It is expected to the policy formulation of housing provision for low income families can be precise, appropriate, efficient, and location appropriate."

"Untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan rumah layak huni, pemerintah telah menetapkan beberapa sasaran bidang perumahan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2004-2009, yang meliputi penyediaan prasarana dan sarana dasar bagi kawasan Rumah Sederhana, yang salah satunya melalui pembangunan 60.000 unit rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dan pembangunan 25.000 unit Rumah Susun Sederhana milik (Rusunami) melalui peran serta swasta.Terbatasnya dana yang tersedia mengharuskan pemerintah untuk meyakinkan sektor swasta untuk terlibat dalam pembangunan Rusunawa tersebut. Skema Kerjasama Pemerintah Swasta yang telah diperkenalkan oleh pemerintah, salah satunya adalah Build-Operate-Transfer, menjadi alternatif skema yang menjadi pilihan dalam membangun minat swasta untuk terlibat dalam sektor ini. Namun model Build-Operate-Transfer ini juga memiliki tingkat ketidakpastian yang tinggi terhadap pengembalian investasi. Adanya ketidakpastian tersebut menyebabkan diperlukannya pertimbangan risiko dalam keputusan evaluasi risiko. Identifikasi dan analisa faktor risiko yang berpengaruh merupakan subyek penelitian yang diharapkan dapat membantu sektor swasta dalam mensimulasi risiko sehingga diperoleh gambaran jelas tentang peluang dan risiko investasi yang akan memunculkan daya tarik berinvestasi dalam pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa.Interpretasi dari identifikasi dalam penelitian dilakukan melalui analisis stakeholder dan perankingan dengan Analytical Hierarchy Process (AHP) serta analisis regresi yang dapat digunakan untuk penilaian terhadap risiko yang berpengaruh pada investasi. Birokrasi yang berbelit-belit dan menyulitkan pemberian ijin pembangunan serta kenaikan inflasi yang tidak terkendali diidentifikasi sebagai faktor risiko yang berpengaruh signifikan terhadap daya tarik investasi Rusunawa ini. Penelitian ini diharapkan juga dapat membantu pemerintah dalam membangun minat sektor.

---

To fulfil the needs of proper housing for public, the government have made some strategies that set on the National Plan of Mid Term Development Year 2004- 2009, the plan containing the availability of facility and infrastructure of lowbudgeted housing area, in which one of the project is the construction of 60,000 units low-cost apartments (Rusunawa) and 250,000 low cost leased apartment (Rusunami) that dedicated for public with low income. The construction is involving private sector.The limited budget has pushed the government to persuade the private sector to involve on the construction project. One of the cooperation scheme that offered to the private sector is Build-Operate-Transfer. This scheme is become an alternative to attract the private sector to involve on the construction project. However, Build- Operate-Transfer scheme has an uncertainty on the investment return. Risk assessment should be made in order to the answer the uncertainty of investment return. Identification and analysis of the risk factor is become the subject of this research that expected can be a consideration to the private sector in risk simulating and therefore can produce a clear picture on the opportunity and risk on the investment, this picture is expected can attract the private sector to join on the Rusunawa investment.Interpretation of identification on the research is carried out through analysis on stake holder and rank sorting with Analytical Hierarchy Process (AHP) also regression analysis that applied to investment risk research. Complicated bureaucracy, difficulties on licenses issuance, and uncontrollable inflation are identified as the significant risk factors that affect the Rusunawa investment. This research is also expected can assist the government to attract the private sector in succeeding the public housing project."

"Di Provinsi DKI Jakarta khususnya kota madya Jakarta Timur masih banyak Permukiman kumuh dan ilegal termasuk dalam katogori terkumuh di tingkat DKI Jakarta. Dalam upaya penanganan pembangunan perumahan dan permukiman Pemerintah Propinsi DKI Jakarta telah melaksanakan beberapa kegiatan antara lain melalui Penataan lingkungan Perumahan dan Permukiman. Dalam Perbaikan lingkungan dengan penekanan pada 3 aspek yaitu aspek sosial, ekonomi dan fisik lingkungan.Untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana permukiman di suatu kawasan perlu koordinasi dan sinkronisasi antar unit terkait sesuai bidangnya serta peran aktip dari masyarakat. Permasalahan yang sering timbul dalam pelaksanaan kegiatan adalah kurangnya koordinasi dan sinkronisasi yang dapat menimbulkan risiko yang akan mempengaruhi tercapainya target yang ditentukan yaitu mutu, waktu dan biaya. Tujuan Tesis ini adalah mendapatkan metode pendekatan manajemen proyek dan penerapan manajemen risiko yang terstruktur akan bermanfaat untuk mengetahui risiko risiko yang berpengaruh terhadap kinerja mutu proyek, sehingga dapat mengatasi dampak, penyebab dan tindakan yang diperlukan. Tahapan dalam penyusunan tesis ini adalah menetapkan Sasaran,Identifikasi faktor- faktor risiko, analisa risiko, evaluasi risiko dan memberi tanggapan dan perlakuan atas risiko, memantau dan mengkaji ulang, komunikasi dan konsultansi dan tahapan terakhir menyusun dokumentasi. Untuk mengetahui faktor risiko dilakukan secara kualitatif dengan menganalisa data persepsi dari kuesioner dan analisa risiko secara kuantitatif terhadap variabel risiko data diolah dengan dibantu oleh SPSS versi 13. Dengan mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan dalam mengelola risiko yang ada diharapkan kinerja mutu dalam Penataan lingkungan Perumahan Permukiman kumuh di Provinsi DKI Jakarta akan semakin baik.

---

In DKI Jakarta province, particularly East Jakarta municipality, there are still many slum and illegal settlement area and labeled as the dirtiest in the level of DKI Jakarta. In order to manage the settlement development, the DKI Jakarta administration had conducted some activities, among others, slum settlement arrangement. In the improvement of the environment, the highlight was shed into 3 aspects, social, economy and physical environment. In fulfilling the need of facility and infrastructure of settlement in an area, coordination and synchronization are needed among related units in accordance with the respective field and active participation of people. The coordination and synchronization may cause risk that will afffect the target achievement defined, they area, quality, time and cost.

The purpose of this thesis is to get structured project management approaching method and risk management application that will be beneficial to recognize the risks affecting the project quality performance, in turn, it may overcome the impact, cause and action needed. The phase of this thesis composition is to define objective, risk factor identification, risk analyses, risk evaluation and providing responses and handling to the risk, observing and reviewing, communication and consultation from the last phase of document composition. In recognizing the risk factor, the qualitative way is performed to the risk variable, the data was processed by SPSS version 13. Knowing what action should be done in managing the existing risks, it is expected that the quality performance in the slum settlement area in DKI Jakarta will get better."

"Setiap negara memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan akan hunian yang berkualitas bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam bentuk pelaksanaan program perumahan terjangkau. Meskipun program-program perumahan terjangkau marak diadakan di berbagai negara, terdapat beragam permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Di Indonesia sendiri, pembiayaan perumahan terjangkau dengan berbagai program bantuan pembiayaan yang ada tergolong belum terjangkau, terutama bagi MBR. Makalah ini menganalisis faktor-faktor utama penyelenggaraan perumahan guna merancang Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan Program Perumahan Terjangkau sebagai upaya untuk meningkatkan penyediaan perumahan dan aksesibilitas pembiayaan perumahan bagi MBR. Pada makalah ini, faktor-faktor utama penyelenggaraan perumahan dianalisis menggunakan Interpretive Structural Modeling (ISM) untuk menentukan hubungan timbal balik antara faktor-faktor tersebut. Hasil analisis tersebut pun menjadi masukan terhadap Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan Program Perumahan Terjangkau untuk meningkatkan penyediaan perumahan dan aksesibilitas pembiayaan perumahan bagi MBR yang dirancang menggunakan pendekatan Manajemen Pemangku Kepentingan.

---

Every country has a responsibility to meet the need for quality housing for low-income earners by implementing affordable housing programs. Although affordable housing programs are widely implemented in various countries, there are various problems faced within the implementation. In Indonesia, affordable housing finance with various existing financing assistance programs is classified as unaffordable, especially for low-income earners. This paper analyzes the main factors that are most influential towards affordable housing program problems in order to design an Affordable Housing Program Stakeholder Engagement Plan as an effort to improve housing provision and accessibility of housing finance for low-income earners. In this paper, the main factors of housing management are analyzed using Interpretive Structural Modeling (ISM) to determine the interrelationships between these factors. The results of the analysis also become input for the Stakeholder Engagement Plan for the Affordable Housing Program to improve housing provision and the accessibility of housing finance for low-income households, which is designed using a Stakeholder Management approach."