Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Praktek Kerja Profesi Apoteker di Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat bertujuan agar dapat mengetahui, memahami, dan mampu menerapkan mengenai tugas dan fungsi Suku Dinas Kesehatan, khususnya Seksi Sumber Daya Kesehatan. Tupoksi Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat di bidang farmasi yaitu melaksanakan pembinaan dan pengembangan kesehatan masyarakat yang meliputi fungsi pengadaan, dan perencanaan obat, pelayanan; binwasdal terhadap sarana kesehatan dan tenaga kesehatan, serta melaksanakan perencanaan, pengendalian, dan penilaian program kesehatan masyarakat; kegiatan yang dapat meningkatkan mutu; serta monitoring dan evaluasi. Tujuan pembuatan tugas khusus adalah untuk memahami alur proses kegiatan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sarana apotek, serta mengetahui profil pelayanan kefarmasian di Apotek X Jakarta Barat.

---

Internship at Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat aims to identify, understand, and be able to apply duties and functions of Suku Dinas Kesehatan, especially Seksi Sumber Daya Kesehatan. Main function of Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat in pharmacy unit are building and developing community health, including planning drug procurement; monitor health care facilities and the paramedic; assessing Jakarta Barat region health program; to improve quality, as well as monitoring and evaluating. The purpose of specific assignment is to understanding the process of monitoring, evaluating, and developing pharmacist, and identifying the profile of pharmacist service in X pharmacist at Jakarta Barat."

"Kesehatan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Undang-undang Kesehatan nomor 36 Tahun 2009 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, serta terjangkau. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Sistem Otonomi Daerah, mengupayakan agar dapat terselenggara pembangunan kesehatan oleh semua potensi bangsa baik masyarakat, swasta, maupun pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara sinergis, berhasil guna, berdaya guna, sehingga tercapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Oleh karenanya, melalui Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 150 Tahun 2009, didirikanlah Suku Dinas Kesehatan di setiap Kota Administrasi yang berada di DKI Jakarta. Sebagai salah satu sumber daya manusia pada bidang ilmu yang berperan dalam pelayanan kesehatan, apoteker memiliki peran dan fungsi dalam Suku Dinas Kesehatan, diantaranya dalam kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian (binwasdal) dari pelayanan kesehatan (sarana dan tenaga kesehatan), manajemen pengelolaan obat, dan pelaporan narkotika dan psikotropika.

---

Health is a very important aspect in human life. The law about health number 36 on 2009 states that every citizen is entitled to health services that is safe, has a good quality and also affordable. The government of special capital region of Jakarta, based on the autonomy regulation, striving to perform the development of health by both public, private, and government of DKI Jakarta in a synergistic, effective and efficient ways in order to improve the public health. Therefore, through the Decree of the Governor of DKI Jakarta number 150 on 2009, the department of health in each state administration in Jakarta were established. As one of the human resources in the field of science that play a role in healthcare, pharmacists have roles and functions in the department of health, including the activities of guidance, supervision and control (binwasdal) on healthcare services (healthcare facilities and personnel), management of pharmaceuticals supply, and also narcotic and psychotropic drug use reports."

"Praktek Kerja Profesi Apoteker di Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat bertujuan untuk membekali calon apoteker agar mampu memahami peran, dan tugas serta tanggung jawab seorang apoteker di Instansi Pemerintah, mengetahui tugas dan fungsi dari Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi di bidang farmasi, memiliki pengetahuan, keterampilan dan pengalaman seorang apoteker dalam melakukan pekerjaan di Instansi Pemerintah, dan memiliki perkiraan mengenai permasalahan kefarmasian yang terjadi di instansi pemerintah. Tugas khusus yang diberikan berjudul Kegiatan Binwasdal di Apotek X Jakarta Barat yang Dilakukan oleh Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat. Tujuan dari tugas khusus ini yaitu untuk mengetahui kegiatan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pada sarana kesehatan yaitu apotek yang dilakukan oleh Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat seksi Sumber Daya Kesehatan.

---

Internship Pharmacist Profession at Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat aims to equip candidates for pharmacists to be able to understand the role, and the tasks and responsibilities of a pharmacist in government, know the duties and functions of Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi in the pharmaceutical field, have the knowledge, skills and experience to do the job of a pharmacist in government, and has forecast regarding pharmaceutical issues that occur in government agencies. Special assignment given titled Binwasdal Activity in X Pharmacy West Jakarta by Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat. The purpose of this special task is to determine the activity of coaching, supervision, and control at health facilities that pharmacies conducted by Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat especially Health Resources section."

"Praktek Kerja Profesi Apoteker di Suku Dinas Kesehatan Jakarta barat bertujuan untuk mengetahui proses kegiatan pembinaan,pengawasan dan pengendalian pada sarana apotek yang dilakukan Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat untuk mengawasi mutu pelayanan farmasi dan mengetahui perbaikan yang harus diakukan apotek untuk meningkatkan pelayanan kefarmasian. Tugas khusus yang diberikan berjudul Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Apotek di Klinik Y Kecamatan Kembangan.

---

Pharamacist Professional Practice at West Jakarta Sub Department of Health aims to find out the process of coaching, supervision and control of the means of pharmacies that carried West Jakarta Sub Department of Health to monitor the quality of pharmacy services and determine improvements that should be waged pharmacy to improve pharmacy services. Special assignment has given titled Development, Supervision and Control in Clinical Pharmacy Y Kembangan Sub-district."

"[Instalasi gawat darurat (IGD) rumah sakit adalah bagian dari rumah sakit yang memberikan layanan terdepan. Di Rumah Sakit dr. Mohammad Hoesin (RSMH) Palembang sudah terdapat IGD berdasarkan SK Direktur Utama Rumah Sakit yang menetapkan struktur organisasi, tugas dan tanggung jawab, visi dan misi, dan prosedur tetap pelayanan gawat darurat. IGD RSMH Palembang dikepalai oleh seorang dokter spesialis bedah urologi dibantu oleh dua orang kepala ruangan.Standar pelayanan di IGD sudah menerapkan standar layanan sesuai dengan standar akreditasi KARS 2012. IGD keberadaannya di rumah sakit diatur oleh Kepmenkes RI No. 856/Menkes/SK/IX/2009 tentang Standar IGD. Kepemenkes ini mengatur tentang standarisasi pelayanan gawat darurat di rumah sakit, dalam Kepmenkes tersebutdiatur standar organisasi, sumber daya manusia, pelayanan, kelengkapan sarana prasarana di IGD. Di RSMH Palembang telah dilaksanakan dokter spesialis jaga on site di IGD sejak 30 Januari 2014 sebagai tindak lanjut Kepmenkes RI tersebut. Sejak dilaksanakan kebijakan dokter spesialis jaga on site di IGD masih dijumpai kepatuhan para dokter masih belum optimal dan walaupun mutu layananan semakin membaik sejalan dengan telah terakreditasi paripurna rumah sakit versi KARS 2012. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan dokter spesialis jaga on site di IGD sudah dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diharapkan sesuai dengan Kepmenkes. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif melalui wawancara mendalam pada informan. Informan yang diwawancarai adalah jajaran Direktur RSMH Palembang, Ketua Komite Medik, Kabag. Keuangan, Kepala ruangan IGD dan para dokter spesialis. Penilaian hasil wawancara menggunakan kerangka fikir model implementasi kebijakan George Edward III dengan variabelsumber daya, komunikasi, disposisi dan struktur organisasi.Dari hasil penelitian ini didapatkan implementasi kebijakan dokter spesialis jaga on site belum berjalan dengan baik, disebabkan karena faktor komunikasi, disposisi dan struktur organisasi belum berjalan baik dan masih banyak perlu dukungan sumber daya. Usulan yang diberikan adalah penambahan dan kompetensi tenaga sesuai standar, revisi SOP, penyediaan media komunikasi, perbaikan fasilitas,meningkatkan koordinasi dan fungsi pengawasan secara berkala, advokasi ke Kemenkes RI.;Emergency department (ED) is a part of hospital which giving advanced services. In dr. Mohammad Hoesin (RSMH) Palembang hospital already own an emergency department based on SK director of the hospital whom establishes the organizational structure, duties and responsibilities, vision and mission, and standard operating procedures emergency services. ED RSMH Palembang is lead by a specialist urology and assisted by two heads of the room. Standard service of ED has implementing service standards according to accreditation standards KARS 2012. ED in the hospital arranged Indonesian health minister No. 865/Menkes/SK/IX/2009 about ED standards. The head of health minister regulates the standardization of emergency services at the hospital, which managing standard organizations, human resources, services, completeness infrastructure in ED. RSMH Palembang has been implemented specialist doctors duty on site in the ER since January, 30th 2014 as a follow-up of the head of the Indonesian health minister. Ever since implemented a policy specialist on duty in the ER site still found the compliance of the doctors are still not optimal and although the quality of service has improved in line with acreditation hospital KARS version 2012. This research aims to determine how the implementation of policy specialists doctors on site in the ER has been implemented in accordance with the expected goals in accordance with the head of health minister. Research done with qualitative method by performing in-depth interviews on informants. Informants interviewed are RSMH Palembang board of directors, chairman of the medical committee, chief financial officer, head of the ED room and specialist doctors. Assessment interview results are using logical framework policy implementation model George Edward III with variable resources, communications, disposition and organizational structure. From the results of this study, the implementation of policy specialist doctorson site guard has not run well, due to the communication factor, disposition and organizational structure has not been going well and much needed resource support. The given proposal is the addition of appropriate power and competence standards, the revised SOP, provision of communication media, improvement of facilities,improving the coordination and monitoring functions regularly, advocacy to the head of the Indonesian health minister, Emergency department (ED) is a part of hospital which giving advancedservices. In dr. Mohammad Hoesin (RSMH) Palembang hospital already own anemergency department based on SK director of the hospital whom establishes theorganizational structure, duties and responsibilities, vision and mission, and standardoperating procedures emergency services. ED RSMH Palembang is lead by aspecialist urology and assisted by two heads of the room. Standard service of ED hasimplementing service standards according to accreditation standards KARS 2012.ED in the hospital arranged Indonesian health minister No.865/Menkes/SK/IX/2009 about ED standards. The head of health minister regulatesthe standardization of emergency services at the hospital, which managing standardorganizations, human resources, services, completeness infrastructure in ED. RSMHPalembang has been implemented specialist doctors duty on site in the ER sinceJanuary, 30th 2014 as a follow-up of the head of the Indonesian health minister. Eversince implemented a policy specialist on duty in the ER site still found thecompliance of the doctors are still not optimal and although the quality of service hasimproved in line with acreditation hospital KARS version 2012.This research aims to determine how the implementation of policy specialistsdoctors on site in the ER has been implemented in accordance with the expectedgoals in accordance with the head of health minister. Research done with qualitativemethod by performing in-depth interviews on informants. Informants interviewed areRSMH Palembang board of directors, chairman of the medical committee, chieffinancial officer, head of the ED room and specialist doctors. Assessment interviewresults are using logical framework policy implementation model George Edward IIIwith variable resources, communications, disposition and organizational structure.From the results of this study, the implementation of policy specialist doctorson site guard has not run well, due to the communication factor, disposition andorganizational structure has not been going well and much needed resource support.The given proposal is the addition of appropriate power and competence standards,the revised SOP, provision of communication media, improvement of facilities,improving the coordination and monitoring functions regularly, advocacy to the headof the Indonesian health minister]"

"Maraknya bisnis ritel di Indonesia banyak ditandai dengan bermunculannya mal-mal dan tempat berbelanja lain. Perkembangan bisnis ini ternyata banyak dimanfaatkan oleh para pengusaha asing dan lokal untuk menawarkan produk-produk internasional, baik melalui kerjasama lisensi ataupun franchise. Bentuk kerjasama franchise inilah yang dilakukan oleh PT.Pasaraya Nusakarya untuk menggandeng Seibu department store. Tempat belanja eksklusif yang juga menawarkan produk eksklusif menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengusaha. Mereka memahami potensi Indonesia, khususnya Jabotabek yang mengalami peningkatan jumlah penduduk pada segmen menengah keatas, terutama pertumbuhan ekonomi Indonesia pada waictu lama mencapai 7% per tahun. Cara masuk bisnis ritel asing memang masih termasuk dalam DNI (Daftar Negatif Investasi), sehingga dipilih bentuk franchise merk dagang, karena bentuk ini banyak memiliki kelebihan dibanding joint venture atau lisensi. Pengelola Jakarta-Seibu adalah PT. Pasaraya Nusakarya yang tetap memperoleh bantuan teknis dan pihak Seibu Jepang. Banyaknya entree bisnis ritel di Indonesia menuntut pengelolaan yang tepat dan strategis. Oleh karena itu penulisan karya akhir ini bertujuan untuk mengkaji pengelolaan bisnis serta memberi saran atau rekomendasi manajemen strategi menuju keberhasilan usaha Jakarta-seibu dalam menghadapi perdagangan bebas. Jakarta-Seibu yang berlokasi di kompleks belanja Mega Pasaraya Blok-M menempati 4 lantai, dan resmi beroperasi bulan Oktober 1995. Di usianya yang masih muda, Jakarta-Seibu cukup baik dalam menghasilkan omzet penjualan, yaitu mencapai sekitar Rp.6,5 milyar dalam triwulan pertama tahun 1996. Namun angka tersebut masih sangat jauh dibanding dengan para pesaingnya, yaitu Metro dan Sogo department store, dan masih jauh pula dibandingkan target omset Seibu yang telah dìtetapkan, yaltu Rp 100 milyar dalam tahun 1996. Sementara itu persaingan di bisnis ritel kelas ini dalam tahun mendatang akan semakin ketat. Banyak para pesaing dari Perancis, Jepang dan Amerika yang telah siap masuk ke Indonesia, diantararya Carrevor dan Mitsukoshi. Sehingga Jakarta-Seibu harus tepat mengambil langkah-langkah dalam strategi untuk terus berkembang atau minimal dapat bertahan di masa mendatang. Kondisi eksternal lain adalah adanya perubahan gaya hidup masyarakat Indonesia dengan selera yang lebih tinggi, menjadi salah satu peluang bagi Jakarta-Seibu. Tetapi beberapa keadaan seperti akan berlakunya AFTA, APEC, ekspansi pesaing serta loyalitas konsumen kepada suatu tempat perbelanjaan, menjadi ancaman yang harus dihadapi industri ini, khususnya oleh Seibu. Disamping itu kondisi internal Jakarta-Seibu ternyata cukup baik dengan beberapa kekuatan yang dirniliki, antara lain lokasi, nama Seibu yang telah dikenal, serta kualitas pilihan produk, disamping kelemahan utama dalam hal kualitas sumberdaya manusia. Analisa dalam merumuskan manajemen strategi bagi pengelolaan bisnis Seibu dilakukan berdasar metoda analisa strategis F.David (1995), dengan rnenggunakan analisa SWOT dan matriks EFE (External Factor Evaluation)/IFE (internal Factor Evaluation). Hasil yang diperoleh dari setiap matriks tersebut diplotkan dalam matriks IE (internal-External). jajaran nilai dalam matriks IE terbagi dalam 3 kelompok nilai, yaitu nilai tinggi atau kuat untuk kisaran nilai 3.00 hingga 4.00. Kisaran nilai 2.00 hingga 2.99 mengandung arti sedang atau rata-rata, dari kisaran nilai 100 hingga 1.99 berarti rendah atau lemah. Nilai yang didapat untuk matriks EFE adalah 2.43 yang berarti Seibu dinilai memiliki kemampuan sedang atau cukup dalam menghadapi lingkungan luarnya. Sedang nilai total matirks IFE sebesar 2.79, berarti faktor-faktor internal yang dimiliki Seibu masih berada dalam kisaran nilai rata-rata, meskipun sedikit lebih kuat relatif terhadap kemampuan dalam menghadapi lingkungan luarnya. Dari kombinasi nilai EFE dan IFE, melalui matriks lE disarankan strategi yang perlu diambil adalah ?Hold and Maintain?. Formulasi strategi tersebut diwujudkan dalam tiga bentuk strategi, yaitu Strategi pengembangan produk, strategi positioning, strategi micro merchandising dan strategi keunggulan bersaing (relatif terhadap pesaing yang ada). Dalam keempat strategi tersebut diatas, orientasi pada pelayanan merupakan hal yang paling penting dan termasuk dalam elemen pendukung seluruh strategi. Pelayanan akan tercakup mulai dan pengembangan produk, positioning, micro merchandising dalam bentuk memenuhi kemauan dan keinginan konsumen yang unik serta dalam meningkatkan nilai tambah. Dengan kata lain, Jakarta-Seibu perlu menekankan pelayanan yang dapat menimbulkan kepuasan pelanggan. Pelayanan merupakan salah satu faktor yang membuat suatu produk lebih bernilai, sekaligus memberikan citra perusahaan. Lebih jauh lagi, pelayanan yang superior dapat menjadi keunggulan bersaing karena membangun nilai/harga yang premium serta dapat meningkatkan pangsa pasar."

"Dinas kesehatan merupakan instansi daerah yang mempunyai tugas utama melakukan pembinaan dan pengawasan setiap kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya di bidang kesehatan dan upaya kesehatan. Instansi ini membutuhkan pekerja berupa tenaga kesehatan termasuk apoteker agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Oleh sebab itu, dilakukan praktek kerja profesi apoteker di Suku Dinas Kesehatan Kota Administratif Jakarta Pusat yang bertujuan untuk memahami peran, tugas dan tanggung jawab apoteker di instansi pemerintahan; memiliki pengetahuan tentang tupoksi instansi pemerintahan di bidang farmasi; serta memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman praktis melakukan pekerjaan di instansi pemerintahan. Praktek kerja profesi dilakukan pada tanggal 18-29 Januari 2016. Dari hasil praktek kerja profesi, diperoleh pengetahuan bahwa peran, tugas dan tanggung jawab apoteker di instansi pemerintahan seperti Suku Dinas Kesehatan antara lain pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi perizinan dan non perizinan pada sumber daya kesehatan; memberikan rekomendasi kepada PTSP dalam rangka penetapan dan pemberian sanksi atas pelanggaran dan penyalahgunaan perizinan dan non perizinan pada sumber daya kesehatan; serta pengelolaan persediaan obat dan perbekalan kesehatan pada lingkup kota administrasi. Tupoksi Suku Dinas Kesehatan di bidang farmasi antara lain melakukan binwasdal terhadap sarana farmasi dan sarana kesehatan; pengelolaan obat buffer dan obat program; monitoring harga obat generik; rekpitulasi laporan POR dan persentase penggunaan obat generik; pembuatan LPLPO serta laporan ketersediaan obat di puskesmas; analisa dan verifikasi RKO di puskesmas dan RSUD; serta analisa dan pelaporan SIPNAP sarana pelayanan kefarmasian. Pekerjaan di instansi pemerintahan yang dilakukan selama PKPA antara lain rekapitulasi data POR puskesmas, rekapitulasi data jumlah tenaga kesehatan puskesmas dan kegiatan binwasdal ke apotek. Ada pun masalah kefarmasian di pemerintahan yang diamati antara lain kurangnya jumlah apoteker yang bekerja di pemerintahan.

---

Health Department is a district institute which main purpose is to develop and supervise all activity realted to health resources and health effort. This institute need health workers, including pharmacist, to fulfill it's purpose. Thus, internship in Jakarta Pusat Health Department was done in order to understand the pharmacist role, task, and responsibility in government institute as well as attaining knowledge, insight, skill and practical experience in working in governmental institution. The internship was done from 18 to 29 January 2016. From the internship, it is known that pharmacist role, task and responsibility in governmental institution like health department are mentoring, supervising, monitoring and evaluating license and non-license matter for health resources; giving recommendation for PTSP in establishing and imposing sanction for licensing and non licensing related offense and misuse for health resources; also manage medicine and health products supplies in the administration town. The task and function of the health department are mentoring, supervising and controlling the pharmacy and health institutions; managing buffer stock and program's medicine; monitoring generic medicine price; POR report recapitulation; generic medicine usage percentage; making LPLO and medicine supply in community health center and RSUD; also analysing and reporting the SIPNAP. Work in government institution that was done were POR data recapitulation; health workers number in community health center recapitulation; and mentoring, supervising, monitoring a pharmacy. The pharmaceutical problem government institution that was observed was the limited number of pharmacist."