Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Unit Pelaksana Teknis Terapi dan Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional memberikan pelayanan publik kepada masyarakat melalui Rehabilitasi Sosial bagi korban penyalahgunaan narkoba.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dimana data primer didapatkan melalui wawancara, dan pengamatan (obeservasi), sedangkan data sekunder didapatkan melalui telaah dokumen. Hal ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan penelitian yang diinginkan yaitu ingin mengetahui proses internal rehabilitasi sosial unit pelaksana teknis terapi dan rehabilitasi Badan Narkotika Nasional. Penelitian ini meneliti selama 1 (satu periode) April 2007 s/d Mei 2008.Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin diketahui maka didapatkan kesimpulan hasil penelitian sebagai berikut :1)Proses internal pada Rehabilitasi Sosial di UPT T&R BNN berjalan dengan baik sesuai dengan system open managemen yang digunakan Rehabsos Hal ini dibuktikan dengan kualitas SDM, Anggaran dana pelaksanaan Rehabsos, metode yang digunakan, kualitas pelayanan, alat serta bahan serta sarana dan prasarana yang dimiliki rehabsos sangat baik. Hal-hal yang dirasa masih belum optimal adalah pada parameter keberhasilan program, serta pendampingan kepada residen pasca menjalani terapi dan rehabilitasi2)Faktor-faktor yang menjadi kendala di Rehabilitasi Sosial UPT T&R BNN ialah kualitas konselor addict serta system controlling, monitoring terhadap konselor addict yang secara komprehensif belum tertangani dengan baik3)Pencapaian target di Rehabilitasi Sosial UPT T&R BNN Target pelayanan yang ditetapkan oleh Rehabsos memberikan pelayanan terapi dan rehabilitasi, dengan jumlah target sampai dengan bulan Oktober 2008 adalah sebesar 75% dan diharapkan diakhir tahun 2008 jumlah target dapat tercapai dengan baikSebagai saran-sarannya adalah sebagai berikut :1)Untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang prima maka perlu dibuat parameter keberhasilan program di Rehabsos, serta evaluasi efektifitas dan efisiensi program di rehabsos2)Untuk meningkatkan profesionalitas dan keberhasilan tugas Konselor, maka perlu adanya upaya mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan tugas Konselor khususnya dalam pelaksanaan kegiatan TC di Rehabsos UPT T&R BNN.3)Mengingat pentingnya pelaksanaan tugas Konselor diharapkan adanya pelatihan-pelatihan berkesinambungan serta studi lanjut bagi petugas konselor khususnya konselor addic4)Meningkatkan kerja sama Regional yaitu Negara-negara tetangga yang memiliki perhatian kepada masalah narkoba, instansi terkait, Lembaga Swadaya Masyarakat dalam upaya penyelenggaraan pelatihan tenaga pelaksana kegiatan TC terutama tenaga Konselor.

---

The Therapy and Rehabilitation Technical Implementation Unit, National Narcotics Agency give public services to the community through Social Rehabilitation for Drug tresspassers victims.This research used descriptive methods with qualitative approach, where primary data is acquired through interview and observation, and secondary data is acquired through documentation analysis. This is done to achieve the aim of the research, which is to know about the Internal Process of Social Rehabilitation in the Therapy and Rehabilitation Technical Implementation Unit, National Narcotics Agency. This research is conducted for 1 periode from April 2007 till May 2008. According to the aim of this research, several conclusion is achieved from the result of this research :1) The Internal process of Social Rehabilitation in UPT T&R BNN, is already performing well according to the open management system used by the Social rehabilitation. This is proven by the quality of the Human Resources, budget funds for the implementation of Social Rehabilitation, methods used, the quality of service, tools and material, and the facilitation and equipment of the Social Rehabilitation is appraised very good. Several things which is not optimal and need to be improve and defined is the criteria of success of the program, and the companion of the client after having therapy and rehabilitation.2) Factors which pursue the Social Rehabilitation in UPT T&R BNN, is the quality of the addict counselor and the controlling system of the addict counselor which is not handled efectively.3) The target of achievement of the Social Rehabilitation in UPT T&R BNN is to give service in therapy and rehabilitation for drug tresspassers, and the sum of target drug tresspassers having therapy and rehabilitation is achieved 75 % from the target, for each month.Recommendation :1)To increase the quality of service to be excellent, it is important to define the criteria of success of the Social Rehabilitation program, and evaluation of the effectiveness and efficiency of the program.2)To increase the professionalism and achievement of the counselor?s job, it is needed to handle factors that pursue the duty of the counselor, especially in the implementation of the TC activity in Social Rehabilitation UPT T&R BNN.3)Due to the importance of the counselor?s job, it is important to have a continous and further education for the counselor, especially addict counselor.4)Increase Regional cooperation with neighbor countries which has great attention in Drugs issues, related Organization, Non governmental organization, in conducting training program for person involved in TC activities, especially counselors."

"Dewasa ini disatu sisi permasalahan kenakalan anak kian serius dan kompleks, disisi lain institusi keluarga yang seharusnya menjadi lingkungan utama yang bertanggungjawab dalam membina, mendidik dan rnengembangkan perilaku anak mengalami pelemahan daya family cohesiveness yang menyebabkan tidak setiap keluarga dapat mengatasi kenakalan anaknya. Disinilah peran pelayanan rehabilitasi sosial anak nakal melalui sistem panti semakin penting dalam bertindak selaku pengasuh pengganti sementara dalam membina anak. Dalam kaitan itu manajemen pelayanan merupakan hal yang mendasari berhasil tidaknya proses pembinaan yang dilakukan maka penelitian dengan permasalahan pokok bagairnana realitas penempan kebijakan manajemen pelayanan sistem panti melaksanakan proses manajerialnya dalam mencapai tujuan pelayanan menjadi sangat penting.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran obyektif tentang realitas penerapan kebijakan manajemen pelayanan sistem panti serta masalah-masalah yang dihadapinya dan bagaimana upaya untuk mengatasinya. Penerapan kebijakan manajemen sistem panti ini ditelaah dengan pendekatan perspektif sistim. Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan dorongan bagi perkembangan pengetahun llmu Kesejahteraan Sosial dan praktek profesi pekerjaan sosial di Indonesia khususnya dalam studi manajemen organisasi pelayanan sosialnya. Kegunaan praktisnya sebagai masukan peningkatan kualitas manajemen pelayanan sosial khususnya yang diselenggarakan melalui sistem panti. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis melalui pendekatan kualitatif; penentuan informasinya secara purposive. Data penelitian dikumpulkan melalui studi kepustakaan,wawancara mendalam dan observasi. Sasaran penelitian adalah PSMP Handayani Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PSMP Handayani sebagai lembaga pelayanan sosial pemerintah yang bertindak bertugas memperbaiki dan memperkuat keberfungsian perorangan dan keluarga yang berkaitan dengan peran perannya dalam membina anak nakal belum dapat menghasilkan target fungsional bagi penerima pelayanannya,dikarenakan antara lain penerapan kebijakan menajemen pelayanan panti belum mampu berbuat banyak secara kreatif mengintegrasikan dan memanfaatkan sumber-sumber internal dan eksternal yang ada dalam lingkungannya menjadi suatu kesatuan yang utuh bagi keberhasilan pelayanannya. Hal ini terlihat dari 1) pelaksanaan manajemen panti pada aspek struktur organisasinya dimana manajemen panti belum dapat mewujudkan mekanisme kerja yang membentuk suatu pola kerja yang saling mengisi dan menunjang sebagi suatu aktivitas pelayanan yang mempunyai kesamaan arab, 2) pelaksanaan manajemen panti pada aspek lingkungan dimana manajemen panti belum dapat secara kreatif mengkaitkan/melibatkan aktivitas manajemennya dengan unsur-unsur lingkungan dalam upaya mendapatkan segala jenis sumber yang diperlukannya., 3) pelaksanaan manajemen panti pada aspek sumberdaya rnanusianya dimana manajemen panti belum mampu mendapatkan, mengatur dan mengoptimalkan peran sumberdaya manusianya bagi kegiatan pencapaian tujuan pelayanan secara Iebih berhasil. Kondisi manajemen ini dipengaruhi oleh masih sangat terbatasnya kuantitas, kualitas dan komposisi pegawai yang berkemampuan manajerial secara memadai dan adanya keterbatasan alokasi anggaran dari pemerintah. Unluk pembenahan kondisi tersebut, agar panti dapat berperan lebih nyata dalam menghasilkan sasaran fungsional bagi penerima pelayanannya, disarankan hal-hal sebagai berikut : 1) dalam pelaksanaan manajemen pada aspek struktur organisasi perlu dilakukan analisis jabatan sebagai dasar penentuan pembagian tugas dan prosedur kerja; perlu diciptakan mekanisme kerja dan koordinasi yang baik diantara sesama komponen pemberi pelayanan; perlu dibenahi dan diterapkannya instrumen administrasi pelayanan serta dilaksanakannya sistem pencatatan dan pelaporan secara periodik dan teratur. 2) Dalam pelaksanaan manajemen pada aspek lingkungan perlu dilakukan sosialisasi program dengan penggunaan konsep ? Social Marketing? dan perlu dibentuk jaringan kerja pelayanan dengan lembaga terkait.3) Dalam pelaksanaan manajemen pada aspek sumberdaya manusia perlu dilakukan pembenahan pengelolan SDM melalui pelaksanaan analisa kebutuhan dan perencanaan SDM; dilaksanakannya secara terprogram dan intensif pelaksanaan orientasi dan supervisi. Seiring dengan upaya tersebut diusahakan pula peningkatan kualitas SDM panti, khususnya para manajer, pekerja sosial dah pengasuh serta diupayakan pula tersedianya tenaga profesi lain sesuai dengan kebutuhan panti seperti tenaga profesi kependidikan., psikolog, psikiater, instruktur keterampilan dan lain lainnya dengan pemberian insentif/gaji yang layak sehingga pelayanan yang diberikan merupakan pelayanan yang terintegratif dan profesional. "

"ABSTRAKMasalah perumahan merupakan salah satu fenomena kemiskinan yang paling menonjol di wilayah perkotaan. Untuk mengatasi masalah ini, Departemen Sosial menetapkan kebijakan sosial melalui Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK). Program RSDK ditujukan bagi keluarga berumah tidak layak huni di daerah kumuh. Permasalahan yang diungkap dalam tesis ini adalah (1) bagaimanakah kondisi perumahan dan lingkungan pemukiman KBS termasuk di dalamnya sarana dan prasarana sosial yang ada, (2) bagaimanakah pemahaman KBS tentang pola hidup sehat, (3) bagaimanakah kemampuan KBS dalam memanfaatkan sarana sosial tersebut. Untuk mengetahui hal ini, maka dilakukan penelitian evaluatif terhadap pelaksanaan program RSDK. Program RSDK dapat dikategorikan sebagai salah satu jenis program dalam pengembangan masyarakat. Selanjutnya program RSDK diterapkan melalui proses yang berkesinambungan dari satu tahap ke tahap berikutnya, dengan mempergunakan teknik-teknik pekerjaan sosial, karena diterapkan pada 5 RW yang merupakan satu kesatuan geografis.Mengacu pada pemikiran Lippit (1958) tentang proses pengembangan masyarakat, maka pelaksanaan program RSDK dapat digambarkan sebagai berikut (a) tahap kontak antara warga masyarakat dengan lembaga/agen perubahan. Dalam program RSDK kontak yang terjadi adalah petugas pengembangan masyarakat mendatangi komunitas pada daerah yang menjadi sasarannya (b) tahap membentuk relasi perubahan, yaitu kegiatan Bimbingan Pengembangan Swadaya Sosial Masyarakat, yang berupa penyuluhan pengembangan motivasi perubahan (c) kegiatan kearah perubahan, yaitu proses pelaksanaan perbaikan perumahan dan lingkungan pemikiman (d) generalisasi dan stabilitasi perubahan. Generalisasi baru terlihat pada area dimana 24 KBS tinggal. Stabilisasi perubahan, yaitu perubahan tingkah laku/sikap hidup sehat, baru pada tahap awal (e) terminasi yang terjadi adalah terminasi program, sedangkan bimbingan perubahan nilai dan sikap diteruskan. Pelaksanaan program RSDK telah berhasil membantu perbaikan rumah sebanyak 23 orang dari 24 yang menjadi sasaran program. Peran petugas pengembangan masyarakat (PSK) adalah sebagai enabler yaitu petugas yang menerapkan alur pemikiran pelayanan sosial. Dalam mengadakan pendekatan dan bimbingan sosial PSK dibantu oleh kader sebagai PSM (Pekerja Sosial Masyarakat).Hasil penelitian menggambarkan bahwa terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaan program RSDK, yaitu : (1) persiapan sosial (social preparation) kurang menyentuh kelompok sasaran. (2) kurang efektifnya kelompok kerja dalam proses perbaikan rumah. Untuk mengatasinya disarankan (a) penyampaian materi pada kegiatan penyuluhan, baik mengenai kebijakan sosial sebagai salah satu bentuk teknologi sosial maupun materi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan daerah kumuh, perlu disampaikan kedalam bahasa yang lebih sederhana, tidak menggunakan istilah-istilah yang masih asing dan sulit dipahami oleh Keluarga Bina Sosial (b) untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas pengembangan masyarakat(PSK) dalam pelaksanaan kegiatan, perlu memperoleh informasi yang mutakhir tentang kebijakan sosial dan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan keterampilan yang dapat menunjang pelaksanaan tugas di lapangan."

"Skripsi ini membahas tentang Penerapan Proses Rehabilitasi secara umum dan juga penerapan foster care sebagai upaya pelayanan di Panti Sosial Marsudi Putra Handayani Cipayung Jakarta dengan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif. Penelitian ini memaparkan tentang pelaksanaan rehabilitasi sosial dalam menangani anak nakal dan anak yang berhadapan dengan hukum. Selain itu penelitian ini juga mencoba menggambarkan proses pelayanan di PSMP Handayani dari proses penerimaan anak hingga terminasi pelayanan tersebut. Lebih lanjut lagi, penelitian ini juga memaparkan tentang kinerja PSMP Handayani sebagai panti percontohan dalam hal pelaksanaan foster care sebagai salah satu upaya untuk merehabilitasi anak nakal dan anak yang berhadapan dengan hukum.

---

This thesis discusses about the general application of Rehabilitation and foster care as service efforts from Panti Sosial Marsudi Putra Handayani Cipayung, Jakarta. This thesis uses descriptive methods and qualitative approaches. This study describes about the implementation of social rehabilitation in dealing with juvenile delinquents and children in conflict with law. In addition, this study also tried to describe the service process in PSMP from the admission process until the termination. Furthermore, this study also describes about the performance PSMP Handy as a pilot institution in terms of the implementation of foster care as part of efforts to rehabilitate juvenile delinquents and children in conflict with law."

"Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran pekerja sosial dalam program rehabilitasi anak nakal di Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Handayani. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pemilihan informannya adalah purposive sampling dengan informannya adalah koordinator pekerja sosial, pekerja sosial, dan juga penerima manfaat sebagai klien lembaga. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa dalam setiap tahapan program rehabilitasi PSMP handayani, terdapat banyak peranan pekerja sosial yang membantu rehabilitasi anak nakal. Namun pekerja sosial di dalamnya masih kurang memadai.

---

This study aimed to describe the role of social workers in rehabilitation programs in juvenile delinquents at Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Handayani. The research approach used was qualitative descriptive research. Informant selection techniques is purposive sampling with the informant is the coordinator of social workers, social workers, and beneficiaries as well as the agency's clients. The results showed that in each phase of the rehabilitation program PSMP handayani, there are many roles of social workers who help rehabilitate juvenile delinquents. But social workers in it is still inadequate."

"Dikabulkannya gugatan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) oleh Mahkamah Konstitusi (MK) atas pelaksanaan anggaran pendidikan 20 % dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) medio Agustus yang lalu sebagai amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan komitmen pemerintah untuk melaksanakanputusan Mahkamah Konstitusi tersebut mulai tahun anggaran 2009 seperti yang disebutkan dalam pidato Kenegaraan Presiden tanggal 16 Agustus 2008 telah memberikan harapan-harapan baru dalam upaya peningkatan pendidikan...."