Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai risiko keselamatan pada sistem pengamanan fisik di Kedutaan Besar X di Jakarta. Sebagai perwakilan suatu negara asing, Kedutaan Besar memiliki potensi bahaya dan risiko keselamatan dan keamanan yang tinggi. Pada tesis ini fokus pada risiko keselamatan pada sistem pengamanan fisik yang terkait dengan aktifitas rutin yang berkaitan dengan pihak eksternal Kedutaan Besar X, yakni pada fungsi pengamanan vehicle entry, pedestrian entry, mail scanner, dan traffic. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan menganalisa risiko keselamatan pada sistem pengamanan fisik di Kedutaan Besar X di Jakarta.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa risiko keselamatan pada sistem pengamanan di Kedutaan Besar X di Jakarta memiliki tingkat risiko yang yang beragam, mulai dari rendah hingga ekstrim. Bentangan peringkat risiko ini berdasarkan sumber bahaya dan risiko yang dilihat dari keempat tugas fungsi pengamanan yang ada di Kedutaan Besar X. Terlihat bahwa pengendalian risiko keselamatan yang dilakukan oleh Kedutaan Besar X melalui sistem pengamanan sudah cukup mengantisipasi risiko ekstrim maupun risiko tinggi dari aspek hierarki pengendalian maupun dari aspek keamanan walaupun konsekuensi dari risiko tersebut tidak dapat dihindari oleh Kedutaan.

---

This thesis discuss about safety risk on physical security system at the Embassy X in Jakarta. As foreign country representative institution, embassies have high degree of hazard and risk on safety and security. In this thesis focuses on safety risk to physical security system that associated with routine activities related to external parties of the Embassy X, specifically security functions on vehicle entry, pedestrian entry, mail scanner, and traffic security functions. This study includes qualitative research to analyze safety risks on physical security system at the Embassy X in Jakarta.

These study results indicate that safety risk on physical security system at the Embassy X have diverse level of risk, from low to extreme. The ranges of the risk rating is based on source of the hazard and risk that seen from the four of security functions. Based on the study, seen that the safety risk control carried out by the Embassy X through physical security system is sufficient to anticipate the extreme and high risk rating from the control hierarchy aspects as well as the aspects of security even though the consequences of these risks cannot be avoided by the Embassy X."

"Salah satu pilar ekonomi DKI Jakarta, masih bertumpu pada bisnis ritel (Kompas, 16/10/2003). Trend pembangunan mal, supermal atau plaza di Jakarta, menunjukkan kecenderungan peningkatan beberapa tahun belakangan ini.Bangunan yang berkelanjutan hingga saat ini di Indonesia belum mempunyai konsep yang integral sebagai sebuah konsep yang menjadi kebijakan pemerintah pusat maupun daerah. Padahal, konsep ini telah menjadi sebuah kebijakan integralisasi konsep yang mengejewantahkan Agenda 21 mengenai pembangunan berkelanjutan, oleh sejumlah negara di berbagai belahan dunia.Eco-Building atau Green Building untuk Indonesia adalah konsep penilaian atas bangunan gedung di Indonesia yang menunjang konsep bangunan yang berkelanjutan. Konsep Eco-Building ini berasal dari hasil modifikasi konsep penilaian Green Building. Alat bantu penilaiannya menggunakan matriks daftar periksa (checklist) Eco-Building yang juga telah dimodifikasi oleh Peneliti.Masalah yang dihadapi adalah tidak diketahuinya sejauhmana penerapan konsep Eco-Building pada bangunan konstruksi komersil di Indonesia, khususnya manajemen operasional dari obyek yang diteliti dan bagaimana peranan dan dampak terhadap masyarakat yang bermukim di sekitar areal bangunan konstruksi komersil di Indonesia, khususnya terhadap bangunan yang diteliti.Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk merekomendasikan konsep Green Building untuk Indonesia dengan istilah Eco-building kepada pemerintah pusat maupun daerah, untuk mengetahui sejauhmana penerapan konsep Eco-Building pada bangunan gedung komersil di Indonesia, khususnya manajemen operasional dari obyek yang diteliti, dan untuk mengetahui peranan dan dampak terhadap masyarakat yang bermukim di sekitar areal bangunan gedung komersil di Indonesia, khususnya terhadap bangunan yang diteliti.Penelitian dilakukan di dua buah bangunan gedung di wilayah Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan dengan aktivitas peruntukan berbeda, yaitu gedung Menara Kadin Indonesia dengan peruntukan perkantoran dan gedung Mal Ambasador dengan peruntukan tempat perbelanjaan dalam jangka waktu penelitian.Hipotesis penelitian ini adalah "Bangunan dan pengelolaannya yang menerapkan konsep Eco-building akan menjadikan bangunan gedung tersebut dapat meminimalisasi degradasi lingkungan".Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan deskriptif analitik dari data kuantitatif dan kualitatif yang bertujuan verifikatif serta developmental atas gedung tempat penelitian. Pemilihan lokasi menggunakan metode cluster sampling, sedangkan penentuan sampel atas populasi gedung menggunakan metode pursposive sampling. Penentuan responden menggunakan metode accident sampling. Metode pengumpulan data menggunakan metode observasi lapangan, kuisioner, wawancara dan diskusi mendalam serta studi literatur.Panduan peniaian daftar periksa penelitian menggunakan panduan dasar dari Sustainable Building Technical Manual yang dikembangkan oleh Public Technology, Inc dan U.S. Green Building Council pada tahun 1996, dengan dengan modifikasi peneliti yang melakukan pembatasan pada beberapa kriteria tertentu atau dikembangkan karena argumentasi mengenai perbedaan situasi dan kondisi iklim dan aturan yang berlaku di Indonesia.Penelitian menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil daftar periksa, Menara Kadin Indonesia memperoleh 41 poin yang mengindikasikan bahwa penerapan green building di gedung ini telah dilakukan dengan kualitas sangat baik. Mal Ambasador memperoleh 25 poin yang mengindikasikan bahwa penerapan green building di gedung ini berkualitas cukup. Ini berarti, belum optimal tapi tidak buruk.Penelitian ini menyarankan untuk memberdayakan Perhimpunan Penghuni Gedung dan perlunya membangun jembatan penyeberangan, pembentukan komisi independen pembuatan konsep Eco-Building dengan pelibatan tenaga ahli multidisiplin ilmu, pembentukan lembaga independen penilai, pengadaan kawasan percontohan, keterlibatan pihak swasta, membuka industri turunan ramah lingkungan berbasis masyakarat lokal dan gerakan budaya peduli bangunan yang berkelanjutan serta perlu disusunnya lagi peraturan perundang-undangan yang berdasarkan konsep "bangunan berkelanjutan".

---

Jakarta's economy still relies on retail business (Kompas, 16/10/2003). For the last few years the city has seen a trend of increasing number of construction projects of malls, super malls and shopping centers.

National and local governments in Indonesia have never integrated the concept of the sustainable building in their policies despite the fact countries all over the world have the Agenda 21 concerning sustainable development manifested in their policies.

Eco-Building or Green Building to Indonesia was the concept of the assessment of the building in Indonesia that supported the concept of the sustainable building. These Eco-Building was came from results of the modification The concept of the Green Building assessment Aids it assessment made use of the list matrix checked (checklist) Eco-Building that also has modified by the Researcher.

The problem with Indonesia is that, how far the green building concept has been applied to commercial buildings in Indonesia, particularly the studied objects; and the extent of influence people who live in areas surrounding commercial buildings have, particularly on buildings under study.

This research aims at recommending the implementation of Green Building concept, known as "Eco-Building", to national and local authorities in Indonesia; particularly regarding existing commercial buildings; evaluating how far the concept of Eco-Building has been applied to commercial buildings in Indonesia, particularly the studied structures; and studying the extent of influence of people living in areas around commercial buildings in Indonesia, particularly on buildings under study.

Research was conducted in two buildings located in the district of Setiabudi, South Jakarta, to learn how far the concept of green building had been applied to these buildings. Each of them operated under different building/land use plan: Menara Kadin Indonesia was designated as office building while Mal Ambasador as shopping center.

The research proposed the following hypothesis: "Building and Management to which the concept of eco-building is applied has the potential building to minimize environmental degradation."

It used the descriptive-analytical approach to verify and develop quantitative and qualitative data of the studied buildings. Cluster sampling was used to determine the location, while purposive sampling was used to sample the building population. Respondents were selected through accident sampling, and media for data collection included field observations, questionnaires, interviews, in-depth discussions and literature studies.

As guidelines for research checklist assessment, Sustainable Building Technical Manual which was jointly prepared by Public Technology, Inc. and U.S. Green Building Council in 1996 was researcher's modificated used with some limitations to a number of certain criteria or adaptations to suit Indonesia's different conditions, climate and regulations.

Checklist results assigned Menara Kadin 41 points, indicating the building's excellent application of eco-building concept. Mal Ambasador had 25 points, which indicated its moderate application of eco-building concept. It was not optimal but it was not bad either.

The research recommended the empowerment of Building Tenant Associations and the importance of developing overpass, establishment of independent commission with the responsibility of devising the concept of eco-building involving multi-disciplinary experts, formation of independent assessment agency, construction of pilot areas, involvement of the private sector, environmental-friendly related industries setup with local community, the introduction of cultural movement oriented to sustainable development and also to require to be compiled again law and regulation which pursuant to Concept "sustainable building"."

"ABSTRAKKota merupakan suatu kesatuan lingkungan alam, lingkungan sosial budaya dan lingkungan buatan sebagai lingkungan kehidupan manusia. Salah satu cirinya adalah keberadaan ekosistem alami yang biasanya relatif sangat kecil. padahal kualitasnya mempengaruhi kualitas ekosistem kota secara keseluruhan. Keberadaan Ruang Terbuka Hijau sebagai suatu bentuk keberadaan ekosistem alami pada suatu lingkungan buatan menjadi amat penting mengingat fungsinya secara ekologis, sosial dan estetis. Ruang Tebuka Hijau dapat mengatur temperatur kota, mengatur kandungan oksigen. mengurangi karbondioksida, menjadi perangkap bahan pencemar baik debu maupun gas, meningkatkan peresapan air, memberi bentuk visual yang menarik dan sehat untuk rekreasi, menjadi habitat bagi semua makhluk hidup dan meningkatkan keanekaragaman kehidupan di lingkungan kota.DKI Jakarta memiliki dinamika pembangunan yang diwarnai dengan perkembangan penduduk yang sangat pesat. Jumlah penduduk DKI Jakarta yang pada tahun 1961 baru berjumlah 2,9 juta jiwa, pada tahun 1995 telah berjumlah 9 juta jiwa dan diperkirakan pada tahun 2005 akan berjumlah 12 juta jiwa. Perkembangan penduduk dan berbagai aktivitasnya yang demikian pesat pada luas tanah terbatas (650 km2) pada akhirnya terekspresikan pada masalah penggunaan tanah dan secara Iuas pada sumberdaya alam dan lingkungan. Meningkatnya jumlah penduduk dan berbagai aktivitasnya tersebut menyebabkan terjadinya persaingan penggunaan tanah antara berbagai kegiatan. Persaingan penggunaan tanah yang terjadi selama ini telah menyebabkan ruang yang seharusnya dimanfaatkan sebagai Ruang Terbuka Hijau dibangun untuk memenuhi kebutuhan pembangunan kegiatan lain. karena Ruang Terbuka Hijau dipandang tidak menguntungkan secara ekonomis.Perbandingan yang seimbang antara manusia dan lahan (man-land ratio), khususnya perbandingan antara luas bangunan dan luas tanah (building area ratio) danfatau perbandingan antara luas lantai dan luas tanah (floor area ratio) akan dapat membantu keberadaan RTH.Untuk kepentingan penelitian ini, maka dibedakan dua jenis Ruang Terbuka Hijau. Pertama adalah Ruang Terbuka Hijau Umum (Publik), yaitu Ruang Terbuka Hijau yang dimiliki oleh umum, seperti taman kota yang dibangun oleh Pemerintah. Ruang Terbuka Hijau Umum ini merupakan daerah yang di dalam Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) dan Rencana Bagian Wilayah Kota (RBWK) mempunyai peruntukan penyempurnaan hijau. Kedua adalah Ruang Terbuka Hijau pada persil bangunan (Pribadi), yaitu daerah dalam persil bangunan pada kepemilikan pribadi yang dialokasikan untuk tanaman hijau,Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan fakta mengenai komposisi daerah yang tidak terbangun dalam suatu persil bangunan, khususnya yang berkaitan dengan Ruang Terbuka Hijau dalam persil bangunan tersebut. Juga untuk mengetahui apakah pengaturan Intensitas Bangunan khususnya Koefisien Dasar Bangunan mampu mengendalikan pemanfaatan tanah di dalam suatu persil dalam kaitannya dengan penyediaan Ruang Terbuka Hijau. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan pertimbangan bagi Pemerintah DKI Jakarta dalam pengambilan kebijakan perencanaan tata ruang kota yang berwawasan lingkungan.Untuk maksud tersebut, dilakukan penelitian pustaka dan penelitian lapangan di daerah studi sepanjang koridor JI. Thamrin - JI. Sudirman, batas utara dimulai dari Air Mancur sampai batas selatan Jembatan Semanggi dan di JI. Rasuna Said, batas utara dimulai dari Jembatan Latuharhary sampai batas selatan Simpang-4 J1. Gatot Subroto.Data primer yang diperlukan dalam penelitian ini ada 2 macam. Pertama adalah yang berkaitan dengan pengukuran secara langsung di lapangan dengan mempergunakan alat ukur tanah, yaitu untuk mendapatkan luas kawasan non-bangunan dan luas kawasan non-perkerasan dalam kawasan non-bangunan, yang selanjutnya disebut sebagai Ruang Terbuka Hijau pada persil bangunan. Data tiap persil tersebut, selanjutnya digitasi dan dianalisis melalui sistem Arc-Info untuk mendapatkan informasi mengenai berapa luas sesungguhnya daerah Ruang Terbuka Hijau pada persil bangunan dibandingkan dengan luas daerah non-perkerasan. Kedua, adalah melalui wawancara langsung dengan responder penelitian di lapangan dalam hal ini adalah perencanalarsitek bangunan pada persil-persil di sepanjang kawasan studi. Data Primer yang diperoleh melalui wawancara adalah : wawasan lingkungan hidup perencanalarsitek, persepsi perencanalarsitek terhadap perhitungan ekonomis lahan serta persepsi perencana/arsitek terhadap peraturan yang berkaitan dengan intensitas bangunan.Berdasarkan hasil pembahasan terhadap permasalahan penelitian, maka dapat diarnbil beberapa kesimpulan sebagai berikut :1. Ruang Terbuka Hijau dalam suatu kota mempunyai multi fungsi, yaitu : fungsi ekologi, estetis dan sosial budaya yang dapat dijabarkan sebagai daerah resapan, sebagai peredam cemaran udara sebagai pengendali iklim mikro dan sebagai unsur keindahan dan kenyamanan hidup kota.Diharapkan Iuas Ruang Terbuka Hijau untuk DKI Jakarta dengan luas wilayah 65.000 Ha. adalah 30% dari luas kota, yaitu ± 19.500 ha. Luas Ruang Terbuka Hijau Umum pada tahun 1996 adalah seluas 12.900 ha, atau kurang lebih 20% dari luas kota. Dengan kemampuan pendanaan Pemerintah yang terbatas, maka penyediaan Ruang Terbuka Hijau kota tidak dapat digantungkan dari kemampuan pendanaan Pemerintah semata, namun perlu diupayakan peluang-peluang penciptaan Ruang Terbuka Hijau yang dapat memanfaatkan kemampuan dan peranserta masyarakat dan pihak swasta, antara lain Ruang Terbuka Hijau pada persil bangunanPenelitian sepanjang koridor Thamrin-Sudirman dan Rasuna Said membuktikan bahwa komposisi Ruang Terbuka Hijau pada persil bangunan dalam daerah non-bangunan tidak mencapai 50% dari Ruang Terbuka yang tercipta. Peraturan Intensitas Bangunan, khususnya Koefisien Dasar Bangunan yang berlaku saat ini, hanyalah mengatur mengenai komposisi daerah yang boleh dibangun dan yang tidak boleh dibangun, sehingga yang di atuar hanyalah komposisi ruang terbuka dan bukannya ruang terbuka hijau.Faktor-faktor utama yang menentukan keberadaan Ruang Terbuka Hijau pada persil bangunan, adalah : Wawasan Lingkungan Hidup pemilik persil dan perencana, perhitungan ekonomis lahan serta adanya peraturan spesifik yang mengatur komposisi Ruang Terbuka Hijau dalam persil bangunan.Tanpa adanya pengaturan komposisi Ruang Terbuka Hijau secara eksplisit, maka pemilik persil dan atau perencana/arsitek tidak akan memberi "porsi" yang memadai bagi penyediaan Ruang Terbuka Hijau dalam persil bangunan. Untuk itu harus dicapai kesepakatan antara Pemda DKI Jakarta, pihak swasta, para pakar serta masyarakat untuk menentukan komposisi yang wajar, sehingga semua pihak yang berkepentingan tidak merasa dirugikan. Selanjutnya kesepakatan tersebut dapat dipergunakan untuk menyempurnakan peraturanperaturan yang ada.Perlunya diadakan penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan peluang-peluang baru untuk meningkatkan keberadaan RTH di kawasan perkotaan.

---

ABSTRACT

Evaluation Of The Ratio Of Green Open Space At Building Lots (Case Study of Thamrin - Sudirman and Rasuna Said Corridor Jakarta)A city constitutes of a unity of natural environment, socio - cultural environment and man - made environment where people live. One of its characteristics is the existence of a relatively small natural ecosystem, despite the fact that its quality affects its overall quality of the urban ecosystem. The existence of green open space as a natural ecosystem becomes highly important in terms of its ecological, social and aesthetical aspects. Green open space reduces carbonmonoxide, captures pollutants such as dust and gas, improves water absorption, provides an attractive and healthy visual shape for recreation purposes, becomes a habitat for all creatures and adds to living variety within an urban environment.

The Special Capital Territory of Jakarta (DKI Jakarta) owns a development dynamism characterized by speedy population increase. The number of population in DKI Jakarta in 1961 was 2.9 million only, but in 1995 it increased to 9 million and in 2005 it is estimated to reach 12 million. Such fast population increase along with its activities on a limited space (650 km2) will eventually put a pressure on the land use and deplete the natural resources and seriously burden its environment seriously. The rising number of population and activities has led to the increasing competition of land use for many different activities. The land use competition that has been prevailing so far has caused the space designated for Open Green Space to be used to meet the needs of development for other infrastructure, as Natural Environment is considered being economically un-beneficial.

There is a need to balance the ratio between man and land especially the building-area ratio and/or the floor-area ratio as a way to increase the green open space in urban area.

For the purpose of this survey, an open space is categorized into two types namely Public Green Open Space which is green open space owned by the public like city gardens constructed by the Government. Such green open space are pieces of land in which within the Zoning General Plan areas have the function as greenery. Second is green open space on private building lots, namely areas within building lots owned by an private allocated for greenery.

This survey is aimed at finding facts about composition of areas unbuilt within building lots, and more particular, those related to green open space within those building lots. It is also to know if the building intensity regulation is able to control its land utilization within a lot in its relation to the allocation of green open space. It is expected that this survey is able to provide some thoughts for the DKI Government in making decisions pertaining to environmentally-oriented urban zoning.

For such purpose, a library research and field survey have been conducted in the study area along JI. Thamrin - JI. Sudirman corridor (Its north border began from Air Mancur up to the south border of Semanggi Clover Leave Bridge) and Jl. Rasuna Said, (its north border began from the Latuharhary bridge up to the south border of Jl. Gatot Subroto intersection).

The primary data required in this survey comprise two types. First, those related to direct surveying in the field using surveying equipment to obtain the extent of the un-built area, and the un-compacted area within an un-built area which shall be further referred to as green open space on the building lots. The data of each lot was further digitized and analyzed using Arc - Info as to obtain information about the actual extent of such green open space on the building lots compared to the un-compacted area. Second, the data was also obtained through direct interviews with the survey respondents in the field, in this case planners/building architects of the lots along the study area. The primary data were obtained from the perception of the planners/ architects towards regulation linked to the building intensity.

Based on the results of the discussion on the survey issues, it could be concluded as follows:

Green Open Space within a city has a multi functions, namely: as water catchment area, as air pollutant absorption, as microclimate controller and as aesthetical element of the environment.

The ideal extent of Green Open Space for DKI Jakarta with total size of 65,000 ha is 30% of the city size namely around 19,500 ha. The green open space size in 1996 was 12,000 ha or equivalent to 20% of the city size. Under the government's restricted budget allocation, the allocated green open space cannot depend on the government fund availability solely, but there should be alternative ways for the creation of green open space through participation of the community and private sector, among others green open space existing on building lots.

The survey along the Thamrin-Sudirman corridor and Rasuna Said corridor has proved that the green open space composition at building lots within un-built areas does not even reach 50% of the open space. Regulations concerning Building Intensity, only regulates the composition between what may be built and may not be built. Thus, the regulations concern only with' the open space composition and not the green open space.

Main factors that determine Green Open Space on building lots are: Environmental Awareness of the lot owners and planners, land economic calculation and specific regulations regulating composition of Natural Environment on building lots.

In the absence of such explicit regulations concerning composition of Green Open Space, the lot owners/planners/architects will not give away their adequate share of the cake to be allocated for green open space on their building lots. Accordingly, an agreement must be reached as to determine the appropriate composition so that all related parties will not be harmed. Such agreement further can be used as to review the existing regulations.

The need for a further study to explore new ideas and new possibilities to increase the green open space in urban area.

Total of References : 43 (1970 - 1986)"

"Dalam tesis ini telah saya tunjukkan adanya perubahan makna pada bangunan-bangunan bersejarah bagi masyarakat Cina di kelurahan Roa Malaka Jakarta dengan bukti-bukti pada lima bangunan yang berfungsi sebagai rumah tinggal (1 bangunan), hunian dan usaha (2 bangunan) serta tempat usaha/jasa saja (2 bangunan). Perubahan makna tersebut ditunjukkan oleh: hilangnya ruang khusus yang menjadi inti pada bangunan Cina yaitu ruang pemujaan leluhur atau penggabungan ruang pemujaan tersebut dengan ruang yang lain yaitu ruang keluarga atau ruang tidur. Tidak adanya ruang khusus untuk pemujaan leluhur ini karena ruang dalam hunian mereka lebih didominasi dengan ruang untuk usaha.Dalam tesis ini juga saya tunjukkan kurangnya upaya-upaya pelestarian dari masyarakat Cina kelurahan Roa Malaka dalam hal merawat bangunan-bangunan bersejarahnya. Tiga dari bangunan yang diteliti telah berubah menjadi bangunan modern, sementara dua bangunan lainnya masih dalam bentuk asli tetapi dalam kondisi yang tidak terawat.Perubahan-perubahan yang terjadi pada bangunan-bangunan bersejarah tersebut adalah karena pola pikir masyarakat Cina di kelurahan Roa Malaka yang berubah karena pengaruh faktor pendidikan, faktor politik keagamaan, perkembangan kota Jakarta serta motivasi ekonomi dalam mengantisipasi perkembangan kota tersebut.Apa yang akan dijawab dalam tesis ini didasarkan pada pertanyaan apa makna bangunan bersejarah bagi masyarakat Cina di kelurahan Roa Malaka Jakarta dan bagaimana upaya pelestarian masyarakat Cina di kelurahan Roa Malaka terhadap bangunan-bangunan bersejarahnya tersebut.

---

Chinese Community in Roa Malaka Jakarta and Conservation Effort for Their Historical BuildingsRoa Malaka is one of the Chinese historical districts that play a role in the growth of Jakarta City. As an area that has many traditional Chinese buildings, the local Government through department of conservation tries to conserve the buildings in order to vitalize tourism.In this thesis, I have shown the changes of meaning of historical buildings to Chinese society in Roa Malaka Jakarta through five buildings that built around 1895 until 1945. The change of the meaning in that buildings shown by: loss of special room which become the core of Chinese building that is for ancestor worship or join it with family room or bedroom. The inexistence of special Room for the ancestor worship is because of the most rooms in their dwelling are used predominately for trading.In this thesis, I also show the lack of efforts of Chinese society in Roa Malaka in the case of taking care of their historical buildings. Three of the buildings have turned into modem building, whereas two other buildings still in the genuine form but in a poor condition (not maintained well).The changes that happened in those historical buildings are because of the mindset of Chinese people in Roa Malaka have changed. The change of their mindsets influenced by education factor, religious political factor, and the growth of Jakarta that cause destruction of the original buildings.This thesis attempts to answer two questions: 1) what is the meaning of historical building to Chinese society in Roa Malaka Jakarta and 2) how is their effort conserve their historical buildings."

"Adanya pendapat yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tidak berperan dalam proses pembuatan politik luar negeri, menjadi latar belakang dipilihnya topik ini. Pertanyaannya adalah apakah benar bahwa DPR RI tidak ada peran ? Kalau benar, mengapa demikian ? Kalau ada, bagaimana peran DPR RI tersebut ? Jawaban-jawaban atas pertanyaan itu merupakan hal-hal yang dikaji dalam tesis ini. Sesuai dengan definisi politik luar negeri, yaitu tindakan-tindakan suata negara terhadap lingkungan luar dan kondisi-kondisi yang melingkupi pembuatan tindakan tersebut, make dipilihlah 2 (dua) kasus. Kasus itu adalah Normalisasi Hubungan Diplomatik Indonesia Republik Rakyat Cina dan kasus Penyelesaian Masalah Timor Timur di For a Intemasional Pasca Peristiwa Dili 1991. Untuk memahami peran DPR RI tersebut, maka digunakan beberapa kerangka pemikiran. Partama, adalah tentang model hubungan legislatif dan eksekutif dalam suatu sistem politik dalam kaitan dengan pembuatan politik luar negeri, sebagaimana yang dikemukakan oleh Kenneth N, Waltz. Kedua, adalah konsep-konsep tentang fungsi dan hak-hak lembaga legislatif secara umum dan DPR RI secara khusus. Hasil temuan tesis ini menunjukkan bahwa politik luar negeri (kasus Normalisasi Hubungan Diplomatik Indonesia Republik Rakyat Cina dan kasus Penyelesaian Masalah Timor Timur di For a Internasional Pasca Peristiwa Dili 1991) sebagai output bukanlah berbentuk peraturan setingkat Undang-Undang (W). Konsekuensi logisnya adalah fungsi pembuatan W yang dimiliki DPR RI tidak digunakan. Yang digunakan oleh DPR RI adalah fungsi kontrol saja. Fungsi kontrol inipun digunakan secara terbatas oleh DPR RI, yang ditunjukkan oleh digunakannya wewenang bertanya di dalam Komisi saja. Selain itu penggunaan fungsi kontrol ditunjukkan juga oleh adanya berbagai masukan dan saran yang diberikan Komisi I DPR RI kepada Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Tesis ini juga menemukan kenyataan bahwa Menteri Luar Negeri Republik Indonesia adalah pelaksana politik luar negeri Indonesia). Demikian halnya dalam kasus Penyelesaian Masalah Timor Timm- pasca Peristiwa Dili 1991. Kebijakan Penyelesaian Masalah Timor Timur tersebut tidak pernah dibahas oleh pemerintah secara serius di dalam rapat-rapat dengan DPR RI (Komisi I). Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa Presiden Republik Indonesia (Jenderal purnawirawan Suharto) adalah tokoh yang menentukan dan mendominasi pembuatan politik luar negeri Indonesia (dua kasus) tersebut. Salah satu sebab dominannya Presiden RI tersebut karena pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 belum dijelaskan dalam peraturan perundangan yang lebih operasional. Ketiadaan perturan perundangan yang lebih opersional tersebut menyebabkan kedudukan DPR dalam pembuatan politik luar negeri RI menjadi tidak terlalu jelas. Akibatnya DPR RI tidak berdaya, ketika lembaga tersebut diabai.kan oleh eksekutif."