Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Busway merupakan proyek Pemprov. DKI Jakarta untuk mengatasi kemacetan di Jakana. Sampai saat ini koridor yang telah berjalan adalah koridor Blok M-Kota. Agar transportasi ini diminati oleh banyak orang, maka yang paling penting adalah memberlakukan tarif yang murah pada busway. Selain dengan jalan mempcroleh subsidi, pihak penyeienggara busway juga perlu melalcukan peninjauan kembali terhadap tarif busway agar lebih optimal. Peninjauan terhadap tarif ini periu dilakulcan dengan mempertimbangkan jumlah bus Translakarta yang optimal. Hal ini dikarenakan jumlah bus sangat mempengaruhi pengeluaran busway, yang pada akhimya mernpengamhi besamya tarif.Penentuan jumlah bus yang beroperasi dapat dilakukan dengan menggunakan simuiasi dengan Promodel. Dengan melakukan pengujian terhadap berbagai headway dan jumlah bus, maka akan diperoieh jumlah bus yang optimal untuk suatu jumlah penumpang. Kemudian, dari jumlah bus yang optimal tersebut ditentukan tarif bus yang optimal untuk penumpang.Pada jumlah penumpang 50.000 orang per hari, berdasarkan simulasi dengan Promodel dihasilkan jumlah bus yang optimal Lmtuk beroperasi adalah 33 unit dengan headway sebesar 2,7 menit. Dcngan mengasumsikan 10% dari jumlah bus yang beroperasi adalah jumiah bus cadangan, maka jumlah bus secara keseluruhan adlah 37 unit. Kemudian dari jumlah ini diperolch larif bus Translakarta yang optimal dengan menjumlahkan semua biaya yang terdapat pada busway adalah Rp3.200,00 per orang. Tarif ini merupakan tarif yang belum disubsidi oleh pemerintah.

---

Busway is one of the DKI Jakarta government project to solve the traiiic jam problems in Jakarta. In the first step, the corridor Blok M to Kota is in operation. To attract more passengers, the busway tariff needs to be low. Besides by being subsidized, busway tariff have to be reviewed. In reviewing the tariff, it should consider the number of optimal bus in operation, because it influences the busway cost and it will influences the tarif.

Determination the number of optimal bus in operation could be done by simulating using Promodel. By doing some tests in headway and number of the bus, it shows the optimal number of the bus for a number of passengers. Then from the optimal number of the bus, the optimal tariff could be determined.

Simulation using the Promodel shows that the optimal number of busses in operation are 33 units (it comes to 37 units if additional 10% is allocated for reserve) with headway of about 2,7 minutes and the assumption of 50.000 passengers per day. By adding all busway cost, it yields the optimal bus tariff of Rp3-200 per passenger without subsidy."

"Jalur khusus busway merupakan Salah satu solusi yang ditawarkan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta untuk mengatasi pennasalahan transportasi yang sernakin pelik Pengembangan koridor busway membutuhkan analisis dan pertimbangan dari berbagai sisi di antaranya biaya di mana Salah satu faktor yang mempengaruhi biaya adalah jenis bus yang akan digunakan di koridor yaitu bm tunggal maupun bus gandeng.Tahap Pertama yang dilakukan di dalam penelitian ini adalah rnenghitung jumlah setiap jenis bus yang dibutuhkan pada setiap skenario jumlah penumpang, dalam hal ini tiga skenario jumlah penumpang, dengan menggunakan simulasi ProModel. Jumlah bus yang diperoleh dari hasil simulasi akan menjadi masukan bagi Tahap Kedua yaitu membandingkan biaya yang harus dikeluarkan antara setiap jenis bus dan memilih jenis bus manakah yang memberikan biaya optimal. Hasil yang diperoleh dari perhitungan dan analisis adalah jenis bus yang dipilih untuk ketiga skenario jumlah penumpang adalah jenis bus tunggal dengan perincian 27 unit untuk skenario 1, 33 unit untuk skenario 2, dan 40 unit untuk skenario 3.

---

Busway corridor has been one of the solutions proposed by Govemor of DKI Jakarta to overcome the tralic congestion in Jakarta. The development of busway corridor needs analysis and consideration fiom many aspects including cost. One of the factors that affects cost is the type of bus will be used in the corridor, either single or articulated bus.

The research consists of two phases, the Erst phase is counting the number of busses needed for each number of passengers scenario using Prolvlodel simulation Number of busses resulted Rom the simulation will be the input for the second phase, which is comparing the cost between each type of busses and choosing type of bus which gives optimal cost. From counting result and analysis, single bus type is chosen for each scenario; 27 units are needed for scenario 1, 33 units for scenario 2, and 40 units for scenario 3."

"Tariff plays an important role in the national development because it traditionally constitutes a source of state revenue and income. Consequently, it must be regulated, managed, controlled and organized so as to benefit the whole country and people. Being the source of national revenue and Income, it becomes an integral part of any business and commercial activity. The tariff serves, in the business world, a consideration and an attraction or a source of excellence for a country. Further, in the intemational trade system, the tariff itself is a kind of tax imposed on imported goods and forms the oldest trade policy used as the source of government earnings.In a commercial context, telecommunication has become an exchanged commodity and that its policies will refer to free mamet enterprise (free market). Such principles of the free market as equality and transparency are a demand towards the more constructive competition for increasing public welfare and prosperity. Today, many countries reform their tariffs to stimulate their development programs. The reform may take the form of tariff system simplification, strict tariff elimination, and reduction of presumably excessive tariff.One of the noteworthy tariff policies is that of telecommunication tariff management. That policy is popularly known ?rebalancing tariff' that serves principally to adjust the telephone tariff to costs of its components. Rebalancing Tariff is, in Itself, for a reasonable price in accords with the current trend where local monthly tariff is rising whereas that for direct-dial long distance network and new set of connections is falling.That government made the policy by using the widely used Price Cap formula in other parts of the world. This formula considers such factors as cost of development, industrial strike, change of exchange rate, investment fund requirement, and customer ability and inflation rate.From the calculation result, the government raises, then, the tariff of local network, monthly bm and direct-dial long distance network as well. The policy becomes an attraction to investment in the telecommunication services management and infrastructure development. lt goes with the problem facing the telecommunication development in Indonesia, that is, geographical constellattion and demographic condition, investment capacity because the telecommunication is capital- intensive and investment security while the govemment has no longer financed it since 1985.Therefore, the policy is really directed to invite investors, either foreign or local, and that the government does not any more function as operator but only regulator according to their functions and duties. For the international direct-call with the tariff rebalancing, the organizer as the operator should reduce the cost of utility because it does not depend on the distance and location other than its bandwidth and mobility so as to encourage the state internationalization in its various commodities for the benefits of community, nation and country."

"Sistem transportasi umum terdiri dari halte- halte dan jalur yang menghubungkan antar halte- halte tersebut secara langsung. Saat ini, terdapat banyak permasalahan pada transportasi umum, dimana salah satu permasalahan tersebut adalah permasalahan tarif yang harus dibayarkan oleh penumpang. Penentuan tarif yang harus dibayarkan oleh seorang penumpang akan tergantung dari jumlah halte yang dilewati dalam perjalanannya. Pada tugas akhir ini akan dibahas sistem tarif berdasarkan zone, dimana zone- zone tersebut terdiri dari beberapa halte yang digambarkan dalam bentuk graf dan diasumsikan telah tersedia."

"Busway merupakan fenomena baru di kota Jakarta. Kehadirannya sebagai sarana transportasi massa merupakan salah satu upaya pemerintah Jakarta untuk mengatasi sistem transportasi yang memburuk. Busway yang diterapkan dalam sebuah kota benar-benar merupakan sesuatu yang baru sehingga wajah Jakarta pun berubah setelah kehadirannya. Perubahan yang jelas terjadi adalah perubahan fisik jalan-jalan kota Jakarta, karena busway berdiri diatas jalan-jalan kota. Kondisi ini jelas mempengaruhi gambaran orang-orang tentang kota Jakarta.Maka itu penulis membahas mengenai bagaimana kota Jakarta mengalami perubahan Image Kota dengan keberadaan Busway. Yang dilakukan penulis adalah dengan membahas literatur tentang image kota dan juga tentunya tentang busway. Dalam pembahasan penulis lebih menekankan teori Kevin Lynch mengenai elemen-elemen fisik pembentuk image kota .Selain membahas kedua bahan literatur tersebut, penulis juga meninjau langsung ke lapangan untuk mengetahui perubahan-perubahan yang nyata terjadi dengan adanya busway. Dengan membahas literatur yang digunakan dan tinjauan langsung ke lapangan, penulis berusaha menjabarkan bagaimana busway membuat image baru kota Jakarta."

"Penelitian ini membahas mengenai tidak diperpanjangnya fasilitas keringanan bea masuk atas impor bus completely built up untuk keperluan angkutan umum dan akibatnya pada PT JMT. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tidak diperpanjangnya fasilitas keringanan bea masuk atas impor bus completely built up disebabkan adanya perubahan Undang-Undang Kepabeanan serta adanya fasilitas pengganti berupa BMDTP. BMDTP diberikan guna meningkatkan produksi dalam negeri. Peneliti menyarankan untuk adanya perpanjangan dari fasilitas keringanan bea masuk atas impor bus completely built up untuk keperluan angkutan umum sehingga ada persaingan sehat pada industri bus gandeng dalam negeri, juga akan ada penyediaan moda transportasi TransJakarta yang lebih baik.

---

This research to analyze about unextended the policy regrading exemption of import duty for completely built-up buses that are used for public transportation purpose especially towards PT. JMT. This research used qualitative approach with descriptive design. This research conclude that the policy regrading exemption of import duty for completely built-up buses that are used for public transportation purpose because the regulation of customs had change and there`s a new incentive which is called BMDTP. BMDTP given to increased all local production. Researcher suggest to extend the the policy regrading exemption of import duty for completely built-up buses that are used for public transportation purpose, therefore made a competitive in articulated buses local industries, also there`s a supplies for vehicles to make TransJakarta transportation be better."

"Sumber utama pendanaan atau pembiayaan angkutan umum berasal dari penerimaan tarif. Tarif yang berlaku saat ini adalah tarif yang ditentukan pemerintah. Bagi operator, tarif tersebut tidak adil secara ekonomi karena tidak sebanding dengan biaya operasi yang relatif lebih besar dibandingkan tarif yang berlaku. Disamping itu biaya operasi kendaraan masih dibebani dengan berbagai pungutan legal (retribusi) dan illegal, sehingga tidak dapat mewujudkan struktur tarif yang realistis yang dapat memberi keuntungan kepada operator. Masalah tarif angkutan umum merupakan masalah penting yang melibatkan kepentingan berbagai pihak, seperti pengguna, operator dan regulator. Ada berbagai faktor penyebab kegagalan sistim tarif yang ada saat ini, seperti pendekatan yang tidak relevan, manajemen yang kurang baik dan komponen biaya yang tidak realistis. Dengan dasar permasalahan diatas, penelitian ini membahas suatu strategi penetapan tarif dengan pendekatan regulasi yang optimal, yaitu pendekatan yang dapat mengoptimalkan kepentingan ketiga pihak diatas, dengan mempertimbangkan skala ekonomi, kemampuan membayar (sensitivitas permintaan) dan lingkup ekonomi. Pendekatan ini merupakan basis dalam penentuan tarif. Oleh karena itu ada beberapa langkah atau tahapan yang dlakukan:a. menentukan biaya rill bus kotab. memperkirakan elastisitas permintaanc. melakukan analisis tarifd. melakukan simulasi. Hasil studi menunjukkan, dengan tarif yang berlaku sekarang (Rp.300), pengelolaan bus kota reguler dengan monopoli tidak menguntungkan secara ekonomi hingga load faktor 2. Oleh karena itu pengelolaannya sebaiknya dimonopoli pemerintah. Pengelolaan bus Patas Non AC dengan monopoli memberi keuntungan secara ekonomi pada load faktor minimal I. Oleh karena itu pengelolaannya dapat diserahkan kepada operator swasta dengan konsekuensi tarif tidak diatur pemerintah. Konsekuensinya pemerintah hams dapat menetapkan standar mutu pelayanan operator (quality licensing) yang tegas. Pengelolaan Patas AC memberi keuntungan pada load faktor minimal 0,6. Oleh karena itu , pengelolaan bus Patas AC sebagian dapat diserahkan kepada swasta dengan quality licensing yang tegas dari pemerintah. Sebagian lagi dikelola pemerintah untuk mensubsidi pengelolaan bus reguler. Biaya operasi bus dengan pengelolaan secara bersama (economies of scope) lebih murah. dibandingkan dengan pengelolaan secara terpisah. Dengan model pengelolaan seperti ini dapat terjadi subsidi silang antar pelayanan. Dari basil penelitian, maka dasar penetapan tarif adalah :- tingkat pelayanan atau load faktor,- sensivitas atau elastisitas permintaan. Penetapan tarif tersebut hams dikendalikan lewat peraturan atau regulasi dari pemerintah, seperti adanya standar mutu pelayanan operator (quality licensing)."

"Ketergantungan masyarakat Jakarta terhadap prasarana dan sarana transportasi semakin tinggi akibat perkembangan kota yang semakin menjauhkan tempat-tempat pemukiman dari tempat-tempat aktivitas sehari-hari kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Ketiadaan transportasi dapat berakibat pada Iumpuhnya aktivitas Jakarta sebagai kota.Sejak 1 Februari 2004 Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta menerapkan kebijakan penyediaan moda angkutan darat massal baru yang dikenal masyarakat sebagai busway dengan sarana Bus Transjakarta melewati rute Koridor Blok M-Kota. Busway dikembangkan dan dioperasionalkan dengan membangun jalur-jalur khusus yang terpisah dari lalu lintas kendaraan Iainnya sebagai rute dengan halte-halte pemberhentian tertentu. Diharapkan moda busway mampu memberikan waktu perjalanan yang lebih cepat, kenyamanan yang lebih baik dan lebih aman serta mampu membentuk perilaku tertib bagi masyarakat pengguna bus kota. Sampai dengan tahun 2010 Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta memprioritaskan untuk tems mengembangkan moda busway ini dengan membangun 14 layanan angkutan utama dalam wilayah kota Jakarta yang terpadu dengan moda angkutan lain.Masyarakat yang terpuaskan oleh pelayanan pemerintah akan cenderung memberikan dukungan dan loyalitas pada kebijakan pemerintah, sebaliknya rnasyarakat yang tidak terpuaskan akan menilai rendah pada kualitas dan kebijakan pelayanan publik yang dilakukan pemerintah. Kotler dan Armstrong (19891: h 202) mendefinisikan kepuasan sebagai kesesuaian harapan dengan hasil yang dirasakan oleh pembeli atau pelanggan yang mengalami kinerja organisasi pemberi pelayanan.Sehubungan dengan rencana perkembangan prasarana dan sarana transportasi kota Jakarta di masa depan tersebut, seyogyanya dapat diketahui seberapa jauh kebijakan pelayanan publik pembangunan moda busway tersebut mampu menyecliakan kualitas pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat pelanggan pengguna Bus Transjakarta. Kualltas pelayanan diukur berdasarkan persepsi pelanggan terhadap kesesuaian antara tingkat kinerja pelayanan yang dirasakan dengan tingkat kepentingan pelayanan sebagai harapan terhadap pelayanan tersebut.Pengukuran kualltas pelayanan Bus Transjakarta Koridor Blok M-Kota dilakukan dengan menggunakan metode SERVQUAL. Data dikumpulkan dari penilaian 129 responden pelanggan terhadap 24 indikator pelayanan dengan menggunakan teknik pengambilan sampel secara aksidental.Hasil penelitian menunjukkan bahwa umumnya pelanggan menilai baik atas tingkat kinerja yang dirasakan terhadap indikator-indikalor kualitas pelayanan Bus Transjakarta Koridor Blok M-Kota, kecuali pada kemudahan menyampaikan saran/keluhan dan kpadatan penumpang dalam bus yang tidak berdesakan yang dinilai biasa saja tingkat kinerjanya oleh palanggan. Pelayanan Bus Transjakarta yang dinilai paling rendah kinerjanya adalah: kepadatan penumpang dalam bus yang oleh beberapa penumpang masih dirasakan perjalanan bus yang terkadang terlalu penuh mengangkut penumpang sehingga terpaksa berdesakan selama perjalanan. Pelayanan yang paling tinggi kepentingannya adalah keamanan dari kecelakaan dalam perjalanan dengan Bus Transjakarta.Pelayanan Bus Transjakarta Koridor Blok M-Kota yang dinilai paling rendah kualltasnya adalah pelayanan berupa kepadalan penumpang yang terkadang terlalu penuh mengangkut penumpang sehingga pelanggan terpaksa berdesak-desakan selama perjalanan. Pelayanan yang dinilai paling tinggi kualitasnya adalah kecepatan perjalanan dengan Bus Transjakarta.Perbaikan kualitas pelayanan seyogyanya diprioritaskan pada indikator pelayanan yang dinilai lebih rendah kinerjanya atau dinilai lebih tinggi kepentingannya Prioritas perbaikan agar dilakukan pada indlkator-lndikator pelayanan Bus TransJakarta Koridor Blok M-Kota yang dinilai lebih rendah kualitasnya berdasarkan persepsi pelanggan.

---

Jakarta society depended on transportation medium and infrastructure has become higher because the city development have maked their settlement keep away progressively from their social economic daily activity. No transportation can cause Jakarta as a city becomes paisied.Since 1 February 2004 Province DKI Jakarta Local Government already apply the policy of the new mass rapid transportation presentation that known as busway with medium Transjakata Bus pass Blok M-Kota corridor route. Busway have been developed and operated by build the special bands that separated from other vehicle traflic as route with certain cessation shelters, Busway moda have expected can give quicker journey time, more convenience, more safe and also can form orderly behavior to society consumer ot bus. Up to year 2010 Province DKI Jakarta Local Government priority to continue develop this busway moda by developing 14 especial transportations service in city region of Jakarta that wrought with other transportation moda.Society which left nothing to be desired by service of government will tend to give and support of loyalty at the policy of govemment, on the contrary society which do not left anything to be desired will assess to lower at quality and policy of service of conducted by is government. Kotler and Amstrong (1989: p 202) defining satisfaction as it to with result of felt by customers or buyer which.Referring to plan growth of city transportation medium and infrastructure of Jakarta in the future, properly can know how far policy of public service development of the busway moda can provide the quality of satisfying service to society customers according to among felt service performance level with level importance of service as their expectation to service.Measurement of service quality of Bus of Transjakarta Blok M-Kota corridor has conducted by SERVQUAL. Data collected from assessment 129 customers' respondent to 24 service indicators by using technique intake of sample by accidental.The result of this research indicate that generally customers assess goodness of performance level which they fell to indicator of service quality of Bus of Transjakarta Blok M-Kota corridor, except to amenity submit suggestion and density of passenger in bus which pressure do not which assessed by mount of its performance by customers. Service of Bus of Transjakarta lowest assessed of its performance is: density of passengers in bus where some passengers still feel joumey of bus which sometimes too full of transporting passengers so that they pressure performed to during journey. Highest service its importance is the secure of accident on the way with Bus of Transjakarta.Service of Bus of Transjakarta Blok M-Kota corridor lowest assessed its quality is service in the form of density of passenger which sometimes too full of transporting passengers so that customers performed to mill around during journey. Highest assessed service quality is speed of journey with Bus of Transjakarta.Repair of Service quality properly given high priority at lower assessed service indicator of its performance or assessed higher importance. Repair priority to be done at lower assessed service indicator of its quality by customers? perception."

"Jakarta merupakan Ibu Kota Negara, yang arus lalu lintasnya mempunyai kecenderungan meningkat. Hal ini semakin memacu terjadinya peningkatan kemacetan. Perencanaan angkutan umum yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Ibu Kota (yang baik, nyaman dan cepat) sangat diharapkan keberadaannya. Sehingga keinginan penduduk untuk menggunakan angkutan umum dapat meningkat, yang dapat berdampak baik karena pemakaian mobil pribadi dapat menurun. Keberadaan busway pada koridor Blok M-Kota merupakan upaya pemerintah untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan angkutan umum yang sesuai kebutuhan. Oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi terhadap penerapan Bus-way pada koridor Blok M-Kota. Apakah dengan adanya Bus-way mengakibatkan terganggunya aktifitas masyarakat pengguna jalan pada Koridor Blok M-Kota dan terhadap perubahan kecepatan tempuh sebelum atau sesudah diterapkannya Busway.Tujuan penelitian ini adalah untuk membandingkan kecepatan tempuh dan tingkat pelayanan jalan sebelum dan sesudah diterapkannya busway pada koridor Blok M-Kota, mengetahui tingkat pelayanan bus-way didasarkan atas opini masyarakat pengguna bus-way pada koridor Blok M-Kota, dan mengindikasikan lokasi halte di sepanjang koridor Blok M-Kota yang perlu dilayani oleh feeder (angkutan pengumpan).Tingkat pelayanan dan kecepatan tempuh di analisis dengan menggunakan metode Wilcoxon, kemudian opini masyarakat di analisis menggunakan analisis descriptive untuk mengetahui kondisi bus-way dan pelayanan kepada masyarakat pengguna busway, letak halte feeder di indikasikan dengan menggunakan hasil opini masyarakat pengguna busway pada koridor blok M- Kota.Dari hasil perbandingan kecepatan tempuh sebelum dan sesudah diterapkannya Busway, Kecepatan tempuh tidak terpengaruh dengan diterapkannya Bus-way. Sedangkan tingkat pelayanan jalan di sepanjang koridor Blok M - Kota terpengaruh dengan diterapkannnya Busway. Hasil tersebut bisa di sebabkan karena diterapkannya 3 in 1 pagi dan sore pada koridor Blok M -- Kota, sehingga kemacetan lalu-lintas berpindah ke koridor lain.Dari hasil analisa opini masyarakat, dapat disimpulkan armada dan pengemudi Busway masih perlu peningkatan kualitas, Kondisi halte busway belum memuaskan, kurangnya sarana tempat duduk dan kebersihan, antrian penumpang belum banyak sehingga penumpang masih merasa nyaman. Lokasi pelayanan Feeder diindikasikan terletak pada Halte Stasiun Kota, Halte Monas, Halte HI, Halte Polda, Terminal Blok M."

"Jaminan Kesehatan Nasional yang implementasinya dimulai Januari 2014 membuat perubahan system pembayaran dari Retrospektive Paymant System ke Prospective Payment System dengan tarif INA-CBG`s. Perbedaan tarif INACBG`s dan tarif RS menjadi masalah mendasar sehingga RS harus melakukan upaya agar tercapai kendali mutu dan biaya.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya yang diambil RS terkait perbedaan tarif rumah sakit pelayanan rawat jalan dengan tarif INA-CBG`s. Metode penelitian dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa 645(27,1 %) kasus dari total 2384 kasus memiliki selisih negatif dan1739 (72,9%) kasus dengan selisih positif. Rerata tarif RS Rp 221.683 dan rerata tarif INA-CBG`s Rp278.676 dengan rerata selisih tarif Rp56.993. Total selisih tarif Rp135.871.933 atau 25,7% dari tarif RS.Selisih tarif positif ini sangat baik bagi RS dan dapat digunakan untuk peningkatan pelayanan dan pengembangan RS. Klaim obat penyakit kronis diluar tarif paket INA-CBG`s menambah selisih positif menjadi Rp.187.208.274 atau mendapat surplus sebesar 35,42% dari total tarif RS. Komponen tarif RS yang terbesar adalah obat sebesar 37,4%. Pihak manajemen menerapkan upaya efisiensi biaya dari mulai proses perencanaan sampai evaluasi, dengan tetap mengutamakan mutu, mempercepat penyusunan dan implementasi clinical pathway agar pelayanan lebih terstandarisasi dan dapat meningkatkan kualitas pelayanan serta sistem remunerasi yang baik yang mencerminkan asas adil dan layak. Dengan upaya yang diterapkan, diharapkan rumah sakit dapat memberikan pelayanan yang efektif dan rasional serta bermutu dan memberikan nilai tambah bagi rumah sakit dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

---

There is a fundamental change of hospital`s payment system in Indonesia since the Indonesian National Health Insurance was implemented (January 2014). The former retrospective payment system was changed into prospective payment system with Indonesia Case Base Groups (INA-CBG) as expense base. This change forced hospital to propose a new efforts to adjust the rate difference between the previous hospital-based-tariff system and the latter INA-CBG-basedtariff system in order to assure the health service quality. This study aims to find out hospital`s efforts to adjust the tariff difference between the hospital-basedtariff- system and INA-CBG-based-tariff-system.This is a quantitative as well as qualitative research.

There were 2384 cases analyzed, with 645 cases (27.1%) with positive tariff balance and 1739 cases (72.9%) with negative tariff balance. Tariff differences was Rp. 135.871.977 (27.5% of the total hospital tarif). Average hospital tariff was Rp. 221.683, while the average INA CBG`s tariff was Rp. 278.676 and average difference was Rp 56.993. Hospital claim for chronic disease, which was not included in INA-CBG`s list, increased the positive balance to Rp. 187.208.274 (35,42% of hospital total tariff). Medication became the biggest part of the hospital cost (37.4%). The hospital`s management had worked efficiently to control the cost and assure the quality. Cost-efficiency-efforts as well as good remuneration system had been implemented from planning to evaluation. Hospital had to arrange and implement the clinical pathway as a standardization as well as quality controlhospital`s tariff, INA-CBG`s tariff, efficiency, quality, remuneration."